Jakarta, 02 Oktober 2026 - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) berkoordinasi dengan Polri untuk mengusut kasus dugaan jual beli data ilegal yang sedang ramai belakangan ini. Direktur Jenderal (Dirjen) Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Alexander Sabar memastikan Kemkomdigi juga telah berkoordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) selaku lembaga yang memiliki tugas dan fungsi di bidang keamanan siber.“Menurut penjelasan dari BSSN, kebocoran data yang saat ini sedang ramai merupakan data-data lama yang kemudian diramaikan kembali. Meski begitu, Komdigi tetap menindaklanjuti dengan melakukan pengusutan dan penindakan,” kata Dirjen Alexander Sabar di Jakarta Pusat, Jumat (2/10/2026).Alexander mengatakan koordinasi dengan Kepolisian juga dilakukan terhadap situs-situs yang ditemukan memperjualbelikan data pribadi. Situs yang teridentifikasi digunakan untuk aktivitas tersebut ditindaklanjuti sesuai kewenangan, termasuk melalui langkah pemblokiran terhadap akses ke situs yang melanggar ketentuan.Ia mengatakan koordinasi tersebut diperlukan karena penyebaran dan perdagangan data pribadi dapat berlangsung melalui berbagai platform dan saluran digital. Penelusuran dilakukan untuk mengidentifikasi sumber penyebaran, sarana yang digunakan, serta pihak-pihak yang terlibat sesuai dengan kewenangan masing-masing lembaga.Alexander meminta masyarakat tidak turut menyebarluaskan data pribadi orang lain. Data yang sudah beredar di ruang digital tetap merupakan data pribadi dan tidak otomatis menjadi informasi yang bebas untuk disebarluaskan kembali.“Jangan ikut menyebarluaskan data pribadi orang lain. Masyarakat perlu memahami bahwa penyebaran data pribadi dapat memiliki konsekuensi hukuman berat,” ujar Alexander.Penyebaran data pribadi tanpa dasar yang sah dapat berhadapan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Komdigi memandang ancaman terhadap keamanan data sebagai tantangan lintas negara yang terus berkembang. Data yang pernah terekspos dapat muncul kembali melalui berbagai saluran dan metode, sehingga penanganannya membutuhkan kerja bersama antara pemerintah, aparat penegak hukum, penyelenggara platform digital, serta masyarakat.Ancaman terhadap data tidak mengenal jabatan maupun status sosial. Data pribadi siapa pun dapat menjadi sasaran ketika terjadi kebocoran atau penyalahgunaan. Karena itu, ketika sebuah sistem mengalami kebocoran, perlindungan dan penanganannya menjadi tanggung jawab bersama, baik pemerintah, pengelola sistem, platform digital, maupun seluruh pihak yang memiliki akses terhadap data tersebut.**Untuk Informasi lebih lanjut, silakan menghubungi kontak di bawah ini.Tim Redaksi – 08132193171Dapatkan informasi lainnya di https://infopublik.id
Selengkapnya
*Jakarta, 01 Oktober 2026 -* Kementerian Komunikasi dan Digital telah menangani 4,1 juta konten perjudian di ruang digital. Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan pemerintah akan terus melakukan pemutusan akses terhadap konten judi _online_ sekaligus mempersempit ruang gerak pelaku yang terus mencari cara baru untuk menjangkau masyarakat. Penanganan judi _online_ tidak akan berhenti pada pemblokiran karena aktivitas tersebut merupakan kejahatan yang terus beregenerasi dan dapat melintasi batas negara. “Sekali lagi ini bukan capaian, tapi ini progress report yang perlu kita sampaikan. Seharusnya angkanya di atas itu,” ujar Meutya dalam Peluncuran Sayembara GEBUK JUDOL Ronde 3 dan talkshow “Cerdas Berteknologi” di Garuda Spark Innovation Hub, Jakarta Pusat, Kamis (1/10/2026). Dari 4,1 juta konten perjudian yang ditangani, sebanyak 3,6 juta berupa situs dan alamat IP. Terhadap situs dan IP tersebut, pemerintah dapat melakukan pemutusan akses. Namun, Meutya menegaskan bahwa pelaku tidak tinggal diam. Setelah satu akses diputus, pelaku kembali membuat situs, akun, atau menggunakan jalur lain untuk menyebarkan promosi perjudian, termasuk memanfaatkan kolom komentar di platform digital. “Ketika kita lakukan intervensi, kita lakukan pemutusan akses muncul lagi. Kita lakukan lagi muncul lagi. Artinya apa? Kita memang harus berjibaku bersama-sama untuk menurunkan angka ini,” tegasnya. Menurut Meutya, pola tersebut menunjukkan bahwa judi _online_ bukan sekadar pelanggaran di ruang digital, melainkan aktivitas yang memiliki karakter kejahatan transnasional. Infrastruktur yang digunakan pelaku dapat berada di luar Indonesia, sementara masyarakat Indonesia menjadi sasaran. Karena itu, pemerintah akan terus memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum dan pihak terkait untuk mengejar bukan hanya kontennya, tetapi juga pihak yang berada di balik aktivitas perjudian. “Sebagian besar yang ditemukan oleh Pak Dirjen Alexander Sabar, IP-nya berada bukan di dalam negeri. Ada yang di luar negeri tapi mengakses manusia-manusia warga negara Indonesia,” ujar Meutya. Meutya menegaskan pemutusan akses harus berjalan beriringan dengan penegakan hukum terhadap bandar dan jaringan yang mengoperasikan perjudian. Tanpa tindakan terhadap aktor di baliknya, situs dan saluran baru akan terus bermunculan. Pemerintah karena itu tidak akan membiarkan pemutusan akses menjadi siklus tanpa akhir tanpa upaya memutus sumber aktivitas perjudian. “Tidak cuma Kemkomdigi saja. Ada juga para penegak hukum yang tentu harus juga melakukan penegakan hukum yang membuat efek jerat kepada para bandar. Karena kalau tidak dijerat, ya nanti situsnya dibuat lagi dan dibuat lagi,” ujarnya. Di sisi lain, Meutya menegaskan industri digital juga memiliki tanggung jawab untuk mencegah layanan mereka dimanfaatkan sebagai jalur distribusi judi online. Pemerintah akan terus mendorong platform dan penyelenggara layanan digital untuk memperkuat sistem deteksi, pencegahan, dan penanganan konten perjudian, termasuk terhadap pola penyebaran yang memanfaatkan fitur interaksi pengguna seperti kolom komentar. “Tidak bisa pemerintah sendiri. Kita membutuhkan industri, kita membutuhkan masyarakat untuk bersama-sama menjaga ruang digital kita,” kata Meutya. __END_OF_PART__IMG_20261002_06250257_1_gallery.jpg__END_OF_PART__ Masyarakat juga dapat menjadi mata tambahan pemerintah dalam menemukan konten perjudian yang terus berubah dan berpindah. Meutya mengajak mitra pengemudi, pelaku UMKM, mahasiswa, komunitas, dan seluruh masyarakat untuk tidak membiarkan konten judi _online_ lewat begitu saja, melainkan melaporkannya melalui kanal resmi agar dapat segera ditindaklanjuti. “Satu orang, satu situs. Satu orang melaporkan satu situs, kalau dijumlah ini akan menjadi angka yang besar juga,” kata Meutya. Meutya mengingatkan bahwa dampak judi _online_ dapat mengenai siapa saja tanpa mengenal usia maupun status sosial. Karena itu, pemerintah akan terus memperkuat edukasi dan literasi digital sekaligus menutup berbagai celah yang dimanfaatkan pelaku untuk menjangkau masyarakat. “Yang terdampak bisa saja diri kita, keluarga kita, anak kita, orang tua. Banyak juga. Jadi tidak mengenal usia, tidak mengenal status sosial,” katanya. Meutya menempatkan pemberantasan judi _online_ sebagai bagian dari prinsip kerja Kemkomdigi, yaitu “Terhubung, Tumbuh, Terjaga”. Menurutnya, kemajuan digital harus memberikan manfaat bagi masyarakat dan pada saat yang sama memastikan masyarakat terlindungi dari ancaman yang muncul di ruang digital. “Tidak ada digitalisasi yang layak dilakukan ketika dia tidak membuat manusia-manusia Indonesia terjaga,” tegas Meutya. Pemerintah, lanjut Meutya, akan terus melakukan intervensi terhadap konten perjudian dan mempersempit ruang gerak pelaku, sementara penegakan hukum dilakukan untuk mengejar pihak yang berada di balik aktivitas tersebut. Ia mengajak industri dan masyarakat mengambil bagian dalam upaya yang sama agar ruang digital Indonesia tidak menjadi tempat yang mudah dimanfaatkan jaringan perjudian. “Kita saling bantu, saling jaga, silakan lapor,” ujar Meutya. **** Untuk Informasi lebih lanjut, silakan menghubungi kontak di bawah ini. Tim Redaksi – 08132193171 Dapatkan informasi lainnya di https://infopublik.id
Selengkapnya
KOMINFO, Sidoarjo - Bupati Sidoarjo Subandi SH MKn meminta paguyuban pedagang menurunkan nilai pungutan terhadap pedagang yang berjualan di kawasan Car Free Day (CFD). Dari Rp15 ribu sampai Rp20 ribu menjadi Rp5 ribu saja setiap jualan. Jangan memberatkan para pedagang yang mencari nafkah. "Kita ingin masyarakat bisa menikmati ruang publik, sementara pedagang juga bisa mendapatkan kesempatan untuk berjualan,” kata Bupati Subandi dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan CFD bagi UMKM di Opsroom Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo, pada Kamis (1/10/2026). Alokasi nilai pungutan pedagang CFD Rp 5 ribu tersebut diusulkan Rp2 ribu bagi paguyuban pedagang dan Rp3 ribu untuk mendukung pengelolaan sampah di kawasan CFD. Bupati Subandi menegaskan, CFD bukan ruang yang dibangun untuk kepentingan bisnis. Karena itu, pungutan kepada pedagang perlu dibuat proporsional. Jangan sampai memberatkan pelaku usaha yang memanfaatkan CFD sebagai ruang untuk mencari penghasilan. “Car Free Day ini berdiri bukan untuk kepentingan bisnis," tegasnya. Menurut Bupati Subandi, pungutan tersebut merupakan bagian dari pengelolaan internal paguyuban pedagang. Karena itu, penataannya perlu dibicarakan bersama antara paguyuban dan pemerintah. Agar kebutuhan operasional tetap terpenuhi, tetapi tidak membebani pedagang. Perwakilan Paguyuban Perkumpulan Pedagang Jalanan Indonesia (Pedalindo) menjelaskan, besaran pungutan Rp15 ribu hingga Rp20 ribu selama ini dibayarkan pedagang digunakan untuk mendukung kebutuhan pengelolaan CFD. Di antaranya, untuk kebersihan, dan penanganan sampah, serta dana sosial bagi anggota paguyuban yang mengalami sakit maupun meninggal dunia. Selain persoalan pungutan, perwakilan paguyuban juga menyampaikan aspirasi lain. Aspirasi itu terkait keberlangsungan usaha pedagang saat pelaksanaan CFD selama bulan Ramadan. Kegiatan itu dihentikan sementara selama bulan Puasanya. Pedagang berharap Pemkab Sidoarjo dapat mencarikan solusi bagi pedagang. Pada pelaksanaan tahun sebelumnya, pedagang sempat dipindahkan ke kawasan Mal Pelayanan Publik (MPP). Namun, kondisi tersebut dinilai kurang memberikan hasil karena jumlah pembeli tidak seramai saat berjualan di lokasi CFD kawasan Alun-Alun Sidoarjo dan sekitarnya. Pengunjung Capai 18.030 OrangEvaluasi kegiatan CFD tidak hanya melihat besaran pungutan yang ditarik dari pedagang. Pemerintah juga perlu menghitung beban yang ditimbulkan dari meningkatnya aktivitas masyarakat di kawasan Alun-Alun Sidoarjo. Terutama persoalan sampah dan penggunaan fasilitas umum. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Sidoarjo Arif Mulyono menyebutkan, jumlah pengunjung CFD dapat mencapai sekitar 18.030 orang. Sementara jumlah personel untuk menangani kebersihan kawasan CFD hanya 44 personel. Para petugas tersebut ditempatkan di 20 titik di area alun-alun dan 24 titik di kawasan sekitarnya. Untuk mendukung penanganan sampah, DLHK Sidoarjo juga menyiapkan empat unit dump truck dalam setiap pelaksanaan CFD. Tingginya jumlah pengunjung membuat kebutuhan penanganan kebersihan menjadi cukup besar. Karena itu, pengelolaan CFD tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah. Pedagang, melalui paguyuban dan masyarakat yang menggunakan ruang publik, juga perlu mengambil bagian dalam menjaga kebersihan. “Terkait sampah, kami mengarahkan ke TPS3R terdekat. Berapa besarannya silakan. Contoh di TPS Cemengbakalan sebesar Rp 5 ribu dengan penangan sampah yang sudah diolah,” tambahnya. Arif juga mengimbau Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo untuk melakukan pembatasan pedagang. Karena, banyaknya jumlah pedagang menambah jumlah kerusakan fasum seperti tanaman. “Saat ini kami pasang police line untuk median jalan yang ada. Saya minta bantuan Pak Kadis Koperasi dan UMKM agar pedagang dibuatkan karcis untuk batasan,” ucapnya. Biaya Kerusakan Fasilitas Umum Capai Rp 36 JutaSelain persoalan sampah, Pemkab Sidoarjo juga mengevaluasi penggunaan fasilitas umum selama pelaksanaan CFD. Tingginya aktivitas masyarakat dan pedagang di kawasan Alun-Alun Sidoarjo turut memberikan dampak terhadap sejumlah fasilitas yang digunakan selama kegiatan berlangsung. Berdasar hasil evaluasi, total kerusakan fasilitas umum mencapai Rp36,6 juta. Kerusakan tersebut meliputi median Jalan Ahmad Yani senilai Rp28,5 juta dan median Jalan Gubernur Suryo Rp8,1 juta. Selain itu, fasilitas toilet umum juga mengalami kerusakan dan kelebihan beban penggunaan (overload). (Dew)
Selengkapnya
KOMINFO, Sidoarjo - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo bersama Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jatim-Bali sepakat pembangunan Flyover Gedangan menggunakan skema right of way (ROW) enam lajur dua arah. Skema tersebut diperkirakan lebih mampu mengantisipasi peningkatan volume kendaraan dan kebutuhan lalu lintas (lalin) hingga 30 tahun mendatang. Bupati Sidoarjo H Subandi SH MKn mengatakan, penggunaan enam lajur dua arah perlu dipertimbangkan sebagai solusi jangka panjang. Menurut dia, apabila flyover hanya menggunakan empat lajur, kapasitas jalan diperkirakan mencapai titik jenuh dalam waktu sekitar 15 tahun. “Kalau kita menggunakan enam lajur, harapannya, titik jenuh bisa teratasi sampai 30 tahun ke depan. Karena ini termasuk proyek nasional, harus dipertimbangkan untuk jangka panjangnya,” ujar Bupati Subandi setelah Rapat Koordinasi Pembahasan Kesepakatan ROW Pembangunan Flyover Gedangan antara PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) di Ops Room Kabupaten Sidoarjo pada Kamis (1/10/2026). Bupati Subandi menjelaskan, pembangunan Flyover Gedangan merupakan bagian dari program nasional. Jadi, desain dan kebutuhan ruang jalan perlu dipersiapkan secara matang. “Program nasional ini harus kita pikirkan untuk 30 tahun ke depan. Kalau DED sekarang sudah diputuskan, tinggal satu langkah lagi untuk menyelesaikannya,” katanya. Bupati Subandi berharap, kesepakatan mengenai skema ROW dapat segera dicapai antara pihak terkait. BBPJN dan PT KAI masih menunggu kesepakatan bersama mengenai kebutuhan ruang dan desain pembangunan Flyover Gedangan. Perwakilan PT KAI, Donny, menyampaikan dukungan untuk pembangunan Flyover Gedangan. Namun, PT KAI memerlukan kepastian mengenai skema ROW enam lajur dua arah agar dapat menyesuaikan kebutuhan teknis dan ruang milik perkeretaapian. Sementara itu, Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya Denny Michels Adlan mengatakan, desain Flyover Gedangan juga perlu mempertimbangkan rencana pengembangan sistem perkeretaapian. Termasuk, program Surabaya Regional Railway Line (SRRL). Tahapan SRRL saat ini, kata dia, telah berjalan dan laporan pendahuluan telah dilakukan. Karena itu, pembangunan flyover perlu memastikan desainnya tidak mengganggu pengembangan jalur kereta api di masa mendatang. “Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah batas ketinggian ruang milik jalan (rumija) dan ruang manfaat jalan (rumaja). Jangan sampai nantinya mengganggu arus kereta api serta akses menuju Stasiun Gedangan. Ketinggian ini harus menjadi pertimbangan dalam desain,” jelasnya. Aspek lain yang perlu diperhitungkan adalah tata ruang dan pengaturan arus lalu lintas di sekitar emplasemen (ruang terbuka) Stasiun Gedangan. Pasalnya, terdapat persimpangan sebelum sinyal masuk yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap kelancaran lalu lintas. “Perlu ada rekayasa lalu lintas dan penanganan perlintasan. Kami tidak mungkin menggeser stasiun sebab akan mengubah geometri,” katanya. (Dew)
Selengkapnya
Jakarta, 01 Oktober 2026 - Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menekankan pentingnya keamanan anak menjadi bagian dari desain layanan digital sejak awal.Hal tersebut disampaikan saat menerima audiensi Senior Director Government and Public Affairs Asia Pacific The LEGO Group Lizum Mishra di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, Rabu (30/9/2026).Dalam pertemuan tersebut, Menkomdigi membahas penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak atau PP TUNAS, termasuk pengelolaan fitur yang dapat menghadirkan risiko bagi anak.Menurutnya, pengelolaan akses bagi anak perlu dirancang dengan mempertimbangkan persetujuan orang tua.Pendekatan tersebut dinilai lebih tepat dibandingkan memberikan akses terlebih dahulu, kemudian orang tua baru mempelajari cara mengatur interaksi anak di dalam layanan digital.“Kami lebih memilih pendekatan di mana akses tidak diberikan begitu saja tanpa persetujuan orang tua,” tegasnya.Menkomdigi menjelaskan bahwa pendekatan tersebut juga perlu diiringi dengan upaya edukasi kepada orang tua mengenai pengelolaan interaksi anak di ruang digital.Ia menekankan bahwa edukasi tidak harus selalu dilakukan melalui penyampaian informasi secara langsung, tetapi dapat diberikan melalui pengalaman orang tua dalam mendampingi anak menggunakan layanan digital.“Jumlah penduduk kita hampir 200 juta jiwa. Kita tidak mungkin mengedukasi semua orang tua. Cara edukasi terbaik adalah melalui pengalaman langsung. Kita berikan akses awal tanpa fitur interaksi, lalu orang tua belajar bagaimana mengelola interaksi tersebut,” jelas Meutya.Meutya pun menegaskan dukungannya terhadap kehadiran LEGO di Indonesia dengan tetap mengedepankan kepatuhan terhadap ketentuan PP TUNAS.“Sekali lagi, kami akan sangat mendukung. Namun, tentu saja hal ini tetap harus mematuhi ketentuan PP Tunas,” pungkas Meutya.**Untuk Informasi lebih lanjut, silakan menghubungi kontak di bawah ini.Tim Redaksi – 08132193171Dapatkan informasi lainnya di https://infopublik.id
Selengkapnya
Kominfo, Sidoarjo – Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menggelar upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2026 di Alun-alun Sidoarjo, Kamis (1/10/2026). Bertindak sebagai pemimpin upacara adalah Wakil Bupati Sidoarjo Hj. Mimik Idayana. Upacara berlangsung khidmat. Ratusan peserta turut dalam upacara yang dimulai pukul 07.30 WIB tersebut. Di antaranya dari Kodim 0816 Sidoarjo, Arhanud 8/MBC, Kikav 3/TSC, Brigif 2 Marinir, Lanud Muljono, Pusdik Sabhara, dan Polresta Sidoarjo. Pemkab Sidoarjo menurunkan Satpol PP Sidoarjo, Bakesbangpol Sidoarjo, Dinas Perhubungan Sidoarjo, Bappeda Sidoarjo, dan Linmas Sidoarjo. Organisasi masyarakat juga turut serta. Antara lain dari Banser Sidoarjo, Kokam Sidoarjo, Pemuda Pancasila Sidoarjo, Senkom Sidoarjo, dan Purna Paskibraka Sidoarjo. Untuk para pelajar diwakili Mahasiswa Unusida, Mahasiswa Umsida, SMA Cendekia Sidoarjo, SMKN 1 Sidoarjo, SMPN 1 Gedangan, dan Pramuka Kwarcab Sidoarjo. Upacara tersebut menjadi momen penting mengenang kembali sejarah kelam bangsa Indonesia terhadap peristiwa G3S/PKI. Dalam upacara tersebut juga dibacakan ikrar Hari Kesaktian Pancasila oleh Wakil Ketua I DPRD Sidoarjo Suyarno. Ikrar ditetapkan di Jakarta, 1 Oktober 2026, oleh Ketua DPR RI, Dr. (H.C.) Puan Maharani atas nama bangsa Indonesia. Berikut isi ikrar tersebut: Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami yang melakukan upacara ini menyadari sepenuhnya: Bahwa sejak diproklamasikan Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 pada kenyataannya telah banyak terjadi rongrongan baik dari dalam negeri maupun luar negeri terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia; Bahwa rongrongan tersebut dimungkinkan oleh karena kelengahan, kekurangwaspadaan Bangsa Indonesia terhadap kegiatan yang berupaya untuk menumbangkan Pancasila sebagai Ideologi Negara; Bahwa dengan semangat kebersamaan yang dilandasi oleh nilai-nilai luhur ideologi Pancasila, Bangsa Indonesia tetap dapat memperkokoh tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia; maka di hadapan Tuhan Yang Maha Esa dalam memperingati Hari Kesaktian Pancasila, kami membulatkan tekad untuk tetap mempertahankan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai sumber kekuatan menggalang kebersamaan untuk memperjuangkan, menegakkan kebenaran dan keadilan demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Mar/mas) .
Selengkapnya
KOMINFO Sidoarjo - Proyek betonisasi Jalan Kedungbanteng, Kecamatan Tanggulangin, terus berjalan. Saat ini, progres pengerjaannya sampai tahap pembuatan saluran drainase. Wakil Bupati Sidoarjo Hj Mimik Idayana menyidak proyek pembetonan jalan tersebut pada Rabu (30/9/2026). Jangan sampai terlambat! Betonisasi jalan sepanjang 700 meter dengan lebar 5 meter itu ditarget tuntas pada Desember 2026 ini. Wabup Mimik Idayana melakukan inspeksi mendadak (sidak) untuk memastikan peninggian jalan tersebut berjalan sesuai target dan kualitas spek. "Sampai minggu ke-10 ini, progres mencapai 18 persen dari target. Bulan Desember tanggal 18 (2026) harus selesai. Sumber daya manusianya (SDM) harus ditambah,," tegasnya. Wabup Mimik Idayana meminta kontraktor pelaksana pekerjaan memperhatikan kualitas pekerjaannya. Semisal dalam pemasangan box culvert untuk saluran drainase. Untuk saat ini dia pastikan bahan box culvert untuk saluran drainase sudah memenuhi standar SNI. “Tapi, ada beberapa yang harus dibenerin karena banyak sekali box culvert ini pasangnya kurang pas. Kurang rapat,” ucapnya. Dalam sidaknya, Wabup Mimik Idayana juga meminta pemindahan tiang-tiang listrik yang menghalangi pemasangan box culvert saluran drainase. Jika tidak, posisinya akan mengganggu aliran air hujan. Dia pun meminta Dinas PU Bina Marga dan SDA Sidoarjo untuk menormalisasi saluran yang berada persis di sebelah Jalan Kedungbanteng tersebut. Baik kanan maupun kiri jalan. Wabup Mimik Idayana menegaskan akan terus memantau setiap progres pengerjaan betonisasi Jalan Kedungbanteng itu. Bahkan, dia memastikan sidak lagi saat proses pengecoran jalan dimulai. Harus dipastikan bahan yang digunakan sesuai spesifikasi yang ada dalam RAB. “Nanti saat pengecorannya saya diinfo, saya mau cek itu,” ucapnya. Di lokasi, Wabup Mimik Idayana menyempatkan diri minta maaf kepada warga Kedungbanteng yang terdampak proyek betonisasi tersebut. Peninggian Jalan Kedungbanteng mencapai 40 cm sampai 60 cm. Karena itu, dia meminta warga secara mandiri dapat meninggikan rumahnya masing-masing untuk menyesuaikannya dengan jalan. “Karena jalan ini lebih tinggi daripada rumah penduduk, maka secara otomatis warga harus mandiri meninggikan rumahnya,” ucapnya. Sementara itu, Konsultan Pengawas Aris mengatakan, proyek betonisasi Jalan Kedungbanteng mulai dikerjakan bulan Agustus lalu. Pengerjaan plengsengan sungai dan pemasangan box culvert saluran drainase ditarget selesai Minggu ke-20. Setelah itu, akan dilakukan pengecoran jalan. Dia yakin target penyelesaikan pengerjaan dapat tercapai. Namun, Aris mengaku ingin proyek betonisasi Jalan Kedungbanteng dirampungkan sebelum datang musim penghujan. “Sebenarnya schedule-nya masih panjang. Masih 18 Desember. Nah kita usahakan kalau bisa ada percepatan. November ini sudah selesai supaya nggak sampai hujan,” ucapnya. (git/foto:Iad)
Selengkapnya
Kominfo, Sidoarjo - Wakil Bupati Sidoarjo Hj Mimik Idayana SAP melakukan inspeksi mendadak (sidak) pembangunan Gedung Hemodialisis (HD) Lantai 2 RSUD Sidoarjo Barat, Rabu (30/9/2026). Sidak dilakukan untuk memastikan progres pembangunan sekaligus mengecek secara langsung kualitas pekerjaan proyek. Mimik memeriksa secara langsung sejumlah material yang digunakan. Mulai besi, beton, hingga material pendukung lainnya. Ia meminta agar material yang dinilai tidak sesuai kualitas untuk tidak digunakan dan segera diganti dengan material yang memenuhi spesifikasi. Menurut dia, kualitas pembangunan harus menjadi perhatian utama. Sebab, pekerjaan proyek tersebut menggunakan anggaran yang bersumber dari APBD. “Karena ini menggunakan anggaran APBD, di mana anggaran APBD ini adalah dari dan untuk masyarakat, jadi kalau membangun harus kualitasnya benar-benar sesuai spesifikasi. Tidak boleh asal-asalan,” tegasnya. Mimik juga mengecek kualitas bahan konstruksi agar sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI). "Pengawas harus mengawasi yang benar. Kalau tidak sesuai spesifikasi, bilang dan tolak! Kita pastikan material seperti besi sudah SNI, mutu beton uji tarik dan tekannya terpenuhi, dan pengerjaan dilakukan maksimal," ujarnya. Selain kualitas material, Mimik mengecek progres pembangunan yang masih mengalami keterlambatan. Keterlambatan dipengaruhi proses pengadaan sejumlah material pendukung seperti angkur dan scaffolding yang baru tersedia belakangan. Pihak pelaksana menyampaikan material utama telah tersedia dan pekerjaan akan dipercepat melalui penambahan tenaga kerja serta lembur. "Saya cek secara langsung mulai dari materialnya, sudah SNI semuanya. Sudah sesuai spesifikasi semuanya, cuman ada keterlambatan. Keterlambatan 13% dari target 35% pekerjaan yang harus diselesaikan, tapi insya Allah akhir Desember 2026 ini sudah selesai semua dan akan dikejar dengan penambahan pekerja, penambahan jam lembur, serta ketersediaan material," ungkapnya. Dalam peninjauan Mimik turut melihat sejumlah bagian bangunan. Termasuk area yang nantinya menghubungkan gedung lama dengan gedung lantai 2 melalui skybridge. Ia juga memberikan sejumlah masukan terkait penataan lingkungan sekitar gedung. Di antaranya, pedestrian, ruang terbuka, masjid, serta pemilihan tanaman agar tidak merusak bangunan maupun fasilitas di sekitarnya. Dengan percepatan pekerjaan tersebut, Mimik berharap pembangunan Gedung HD lantai 2 RSUD Sidoarjo Barat dapat selesai sesuai target akhir tahun. Kualitas konstruksi juga memenuhi spesifikasi yang telah ditetapkan. (Mar)
Selengkapnya
KOMINFO, Sidoarjo – Enam titik di Kabupaten Sidoarjo menjadi sasaran verifikasi lapangan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Award Paripurna tingkat nasional, Rabu (30/9/2026). Tim verifikator meninjau langsung penerapan sanitasi. Selain itu, memastikan perubahan perilaku masyarakat dalam menjaga kesehatan dan lingkungan. Verifikasi lapangan tersebut dibuka oleh Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo M. Ainur Rohman yang mewakili Bupati Sidoarjo Subandi. Ia didampingi jajaran perangkat daerah terkait, Forkopimda, dan stakeholder. Dari tim verifikator hadir Johanes Eko Kristiyadi (Kementerian Kesehatan), Adam Udi Velianto (Kementerian Dalam Negeri), serta lima tim pendamping dari Provinsi Jawa Timur. Ainur mengatakan, verifikasi lapangan menjadi bagian dari proses penilaian Kabupaten/Kota STBM Award Paripurna 2026. Namun, dia menegaskan bahwa penerapan STBM tidak semata-mata dilakukan untuk mengejar penghargaan. Tetapi, menjadi kebutuhan masyarakat dan bagian dari upaya meningkatkan kualitas kesehatan serta lingkungan. “STBM ini tidak bisa hanya pemerintah saja, namun juga dibutuhkan kekuatan kolaborasi baik dari pemerintah, Forkopimda, stakeholder, hingga masyarakat. Yang ingin kami pastikan adalah apakah perilaku masyarakat juga berubah seiring berjalannya progran STBM,” ujar Ainur. Menurut dia, keberhasilan STBM bukan hanya dilihat dari keberadaan sarana dan prasarana sanitasi. Hal yang lebih penting adalah memastikan masyarakat benarbenar menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat dalam kehidupan sehari-hari. “STBM adalah sebuah kebutuhan kami. Ini bagian dari kebutuhan masyarakat. Jadi, meskipun tidak dikonteskan, kami tetap akan menggerakkan program STBM di masyarakat,” tegasnya. Lima pilar STBM mencakup Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS), Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS), Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga (PAMMRT), Pengelolaan Sampah Rumah Tangga serta Pengelolaan Limbah Cair Rumah Tangga. Enam Lokus Jadi Gambaran Penerapan STBM Dalam verifikasi lapangan tersebut, tim mengunjungi enam lokus atau titik yang mewakili penerapan STBM sekaligus inovasi sanitasi di berbagai sektor. Lokus pertama berada di Puskesmas Gedangan. Fasilitas pelayanan kesehatan tersebut menjadi contoh penerapan Gender Equality, Disability, dan Social Inclusion (GEDSI). Tim melihat secara langsung bagaimana fasilitas pelayanan publik memperhatikan aspek kesetaraan gender, akses bagi penyandang disabilitas serta inklusi sosial. Verifikasi dilanjutkan ke TPS3R Pelangi, Desa Ketajen, Kecamatan Gedangan. Di lokasi itu, praktik pengelolaan sampah berbasis masyarakat dilakukan melalui pemilahan dan pengolahan sampah dari lingkungan. Pengelolaan sampah menjadi salah satu perhatian Pemkab Sidoarjo. Saat ini terdapat sekitar 346 desa/kelurahan dengan sekitar 210 di antaranya telah memiliki TPS3R. Selanjutnya, tim menuju PAMSIMAS Tirta Bening, Desa Becirongengor, Kecamatan Wonoayu. Lokus itu menjadi gambaran penyediaan akses air minum melalui program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS). PAMSIMAS Tirta Bening memiliki jumlah sambungan rumah (SR) sebanyak hampir 300 SR sehingga menjadi salah satu contoh penerapan akses air minum terbaik yg berbasis masyarakat. Lokus berikutnya berada di Kampung STBM dan 20 rumah yang menerapkan TGG Sanitasi di Desa Bluru Kidul RT 14 RW 11, Kecamatan Sidoarjo. Di lokasi tersebut, tim melihat langsung penerapan lima pilar STBM pada tingkat rumah tangga dan lingkungan permukiman serta sudah mempunyai tabungan TAMARA LLTT (Layanan Lumpur Tinja Terjadwal) bersama Bank Delta Artha. Kampung tersebut juga telah menerapkan pengolahan sampah, pengelolaan air limbah rumah tangga, dan memiliki sejumlah praktik sanitasi lainnya yang dilakukan secara baik dan konsisten oleh masyarakat. Bahkan, kampung ini menjadi juara RT Sehat di tahun 2024. Verifikasi berikutnya dilakukan di Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) UPTD PALD di Desa Kupang, Kecamatan Jabon. Tim melihat proses pengelolaan lumpur tinja sebagai bagian penting dari sistem sanitasi yang aman dan berkelanjutan. Tim verifikator juga melihat TPA Griyo Mulyo Jabon yang berada di sebelahnya. Tim mengamati proses pengolahan sampah di sana. Lokus terakhir berada di Stasiun Sidoarjo. Fasilitas umum tersebut menjadi contoh penerapan GEDSI di ruang publik. Khususnya dalam menyediakan akses fasilitas yang dapat digunakan masyarakat secara inklusif. Sementara itu, tim verifikator memberikan sejumlah feedback dari hasil kunjungan di lapangan. Penerapan aspek Gender Equality, Disability, dan Social Inclusion (GEDSI) di Stasiun Sidoarjo dan Puskesmas Gedangan dinilai sudah diterapkan dengan baik. Pemeliharaan fasilitas juga dinilai cukup terjadwal. Pada aspek pengelolaan sampah, pemilahan sampah secara rutin di Puskesmas Gedangan dinilai sudah berjalan baik. Tim juga melihat pengelolaan di TPA Griyo Mulyo yang dinilai cukup rapi dari sisi mekanisme pengelolaannya. Sementara penerapan STBM di Desa Bluru Kidul juga dinilai sudah baik.Tim verifikator menekankan agar berbagai praktik baik yang telah diterapkan tersebut terus dipelihara dan dilakukan secara konsisten. Keberlanjutan menjadi hal penting agar penerapan STBM tidak hanya terlihat saat verifikasi, tetapi menjadi kebiasaan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. “Secara umum sudah baik. Harapannya apa yang sudah diterapkan ini bisa terus dilakukan secara kontinu dan berkelanjutan, sehingga benar-benar diterapkan oleh masyarakat,” ucap Johanes Eko. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo dr Lakhsmie Herawati Yuwantina mengatakan, hasil dan masukan dari tim verifikator akan menjadi bahan tindak lanjut Pemkab Sidoarjo. Dinkes akan memastikan penerapan STBM 5 Pilar tidak berhenti pada pemenuhan sarana dan kegiatan, tetapi benar-benar sampai pada tingkat masyarakat dan rumah tangga. “Dinkes akan menindaklanjutinya dan memastikan STBM 5 Pilar sampai pada level masyarakat rumah tangga,” ujarnya. (Dew/iad)
Selengkapnya
*KOMINFO, Sidoarjo – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo terus memperkuat penanggulangan penyakit Tuberkulosis (TBC) melalui peningkatan upaya-upaya penemuan kasus, layanan kesehatan, hingga pendampingan pasien. Upaya tersebut dilakukan dengan melibatkan pemerintah desa dan kelurahan, tenaga kesehatan, para kader, dunia usaha, serta masyarakat. Penguatan tersebut ditandai dengan Deklarasi Desa dan Kelurahan Siaga Tuberkulosis Tingkat Kabupaten Sidoarjo di Pendopo Delta Wibawa pada Selasa (29/9/2026). Dalam kegiatan tersebut, Wakil Menteri Kesehatan RI dr Benjamin Paulus Octavianus hadir bersama Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus. Keduanya juga melakukan kunjungan ke RSUD RT Notopuro Sidoarjo dan Balai Pelayanan Sosial PMKS Jalanan Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Tujuannya, melihat langsung layanan serta penanganan kesehatan masyarakat di Sidoarjo. Wakil Bupati Sidoarjo Hj Mimik Idayana hadir mewakili Bupati Sidoarjo H Subandi SH MKn. Dalam sambutannya, dia menekankan bahwa penanggulangan TBC tidak bisa hanya dibebankan kepada tenaga kesehatan. Peran pemerintah desa dan kelurahan, kader, keluarga, serta masyarakat juga menjadi bagian penting untuk mempercepat penemuan kasus dan memutus rantai penularan. “Penanggulangan TBC bukan hanya urusan tenaga kesehatan. Ini urusan kita bersama. Karena itu, penanggulangannya juga harus dilakukan bersama," ujarnya. Menurut Wabup Mimik Idayana, ada tiga hal yang perlu diperkuat. Pertama, memperbanyak penemuan kasus dan memastikan pasien menjalani pengobatan sampai tuntas. Kedua, memutus rantai penularan yang dimulai dari keluarga dan lingkungan sekitar. Ketiga, mengoptimalkan peran lintas sektor melalui pemerintah desa, organisasi perangkat daerah (OPD), kader, maupun masyarakat. “Pemkab Sidoarjo siap berkolaborasi. Membasmi TBC memang tidak mudah. Tetapi kalau kita bergerak bersama, TBC akan dapat kita tanggulangi bersama,” katanya. Menurut data Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, hingga 25 September 2026, sebanyak 3.849 kasus TBC telah ditemukan dan 3.484 kasus telah mendapatkan penanganan pengobatan. Capaian pengobatan sudah mencapai 90,5 persen. Kondisi tersebut, lanjut Wabup Mimik Idayana, menjadi salah satu fokus yang terus dikejar melalui penguatan penemuan aktif. Pelacakan kontak serumah dan skrining diperluas ke berbagai lokasi yang memiliki risiko penularan. Di antaranya, fasilitas kesehatan, pesantren, tempat kerja, dan permukiman padat. Selain penemuan kasus, Terapi Pencegahan Tuberkulosis (TPT) juga masih perlu diperkuat. Sementara itu, Wakil Menteri Kesehatan RI dr Benjamin Paulus Octavianus mengatakan, percepatan penanggulangan TBC membutuhkan penguatan layanan kesehatan sekaligus pelibatan masyarakat. Pemerintah juga terus memperkuat sarana dan prasarana pelayanan kesehatan. Termasuk, dukungan pemeriksaan untuk mempercepat penemuan kasus. Untuk mendukung upaya tersebut, Kabupaten Sidoarjo mendapatkan tambahan tiga unit X-ray portabel. Dengan satu unit yang tersedia sebelumnya, total saat ini ada empat unit X-ray portabel. Peralatan tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendukung pemeriksaan dan penemuan kasus TBC. Selain dukungan alat, dr Benjamin menyebut sebanyak 656 kader akan mendapatkan dukungan honor sebesar Rp500 ribu per kader setiap bulan. “Peran kader sangat penting karena mereka berada dekat dengan masyarakat. Para kader membantu penemuan kasus, pelacakan kontak, serta pendampingan masyarakat. Termasuk mengantisipasi pola hidup yang menjadi faktor risiko penularan,” kata Benjamin. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo dr Lakhsmie Herawati Yuwantina menegaskan, penguatan program penanggulangan TBC akan terus dilakukan melalui penemuan aktif, layanan yang terhubung, serta pemberdayaan masyarakat. “Rumah sakit, klinik, puskesmas, dan fasilitas pelayanan kesehatan lain didorong untuk memastikan setiap kasus yang ditemukan segera mendapatkan pengobatan dan pemantauan hingga tuntas,” ucapnya. (Dew/Git/Mar/iad)
Selengkapnya9.10.2026
7.10.2026
1.10.2026
30.09.2026
29.09.2026
17.09.2026
10.09.2026
9.09.2026
3.09.2026
2.12.2025
2.12.2025
12.11.2025
28.10.2025
14.10.2025
9.10.2025
29.09.2025
17.09.2025
16.09.2025
8.09.2025
4.09.2025
3.09.2025
30.07.2025
23.07.2025
23.07.2025
17.07.2025
10.07.2025
10.07.2025
7.07.2025
7.07.2025
4.07.2025
12.06.2025
12.06.2025
19.05.2025
24.04.2025
11.04.2025
19.03.2025
17.03.2025
28.02.2025
26.02.2025
17.02.2025
3.02.2025
3.02.2025
23.01.2025
23.01.2025
20.01.2025
17.12.2024
13.12.2024
13.12.2024
19.11.2024
17.10.2024
6.10.2026 - 12.10.2026
7.10.2026 - 19.10.2026
7.10.2026 - 10.10.2026
1.10.2026 - 5.10.2026
30.09.2026 - 1.10.2026
4.10.2026 - 5.10.2026
5.10.2026 - 17.10.2026
25.09.2026 - 16.10.2026
22.09.2026 - 28.09.2026
22.09.2026 - 23.09.2026
22.09.2026 - 26.09.2026
22.09.2026 - 29.09.2026
21.09.2026 - 28.09.2026
21.09.2026 - 26.09.2026
15.09.2026 - 18.09.2026
9.09.2026 - 15.09.2026
13.09.2026 - 15.09.2026
11.09.2026 - 15.09.2026
8.09.2026 - 14.09.2026
9.09.2026 - 17.09.2026
7.09.2026 - 14.09.2026
7.09.2026 - 14.09.2026
7.09.2026 - 7.10.2026
5.09.2026 - 7.09.2026
7.09.2026 - 15.09.2026
2.09.2026 - 7.09.2026
1.09.2026 - 7.09.2026
31.08.2026 - 30.09.2026
7.09.2026 - 7.10.2026
7.09.2026 - 7.10.2026
26.08.2026 - 30.08.2026
22.08.2026 - 28.08.2026
20.08.2026 - 23.08.2026
21.08.2026 - 23.08.2026
22.08.2026 - 23.08.2026
18.08.2026 - 19.08.2026
18.08.2026 - 22.08.2026
12.08.2026 - 14.08.2026
12.08.2026 - 14.08.2026
13.08.2026 - 20.08.2026
11.08.2026 - 17.08.2026
9.08.2026 - 12.08.2026
12.08.2026 - 14.08.2026
12.08.2026 - 14.08.2026
11.08.2026 - 12.08.2026
31.08.2026 - 1.09.2026
11.08.2026 - 14.08.2026
25.07.2026 - 30.07.2026
21.07.2026 - 27.07.2026
14.07.2026 - 20.07.2026
Visitors : 2305445