Jadi Fondasi Kinerja, Meutya Hafid: Terapkan Prinsip T3 dalam Pengarsipan Digital

Jumlah Inovasi Sidoarjo Naik Jadi 382, Bupati Subandi Minta Berdampak ke Masyarakat

KOMINFO, Sidoarjo -  Semakin banyak inovasi lahir di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Jumlah inovasi meningkat dari 262 pada tahun 2025 menjadi 382 pada 2026. Bupati Sidoarjo, Subandi meminta setiap inovasi memberikan dampak nyata bagi masyarakat. “Kalau pola kerja kita masih sama, kita harus berubah dengan inovasi. Tetapi, inovasi itu harus berkelanjutan. Kita harus bekerja dengan hasil yang berdampak langsung kepada masyarakat,” ujar Subandi saat memberikan sambutan pada acara Apresiasikan Kontributor Inovasi Sidoarjo Tahun 2026 di Pendopo Delta Wibawa, Kamis (15/10/2026). Subandi mengatakan, tantangan pembangunan Kabupaten Sidoarjo semakin kompleks. Sejumlah persoalan masih menjadi perhatian. Di antaranya tingkat pengangguran terbuka yang masih tinggi, sebesar 6,49 persen. Angka kemiskinan 4,40 persen. Prevalensi stunting yang naik dari tahun sebelumnya 8,4 persen menjadi 10,6 persen, serta indeks lingkungan hidup 62,37. Subandi meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) terus mengembangkan inovasi. Tidak sekadar menjadikannya sebagai pemenuhan laporan administrasi.  “Inovasi ini harus menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat dan meningkatkan kualitas pelayanan publik,” ungkapnya.  Subandi juga meminta perangkat daerah yang belum melaporkan inovasinya untuk segera melakukan evaluasi. Ada tujuh perangkat daerah yang tercatat belum melaporkan inovasi. Di sektor pendidikan, Subandi meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Sidoarjo mengevaluasi pelaksanaan out door learning (ODL) dan menghentikan sementara kegiatan tersebut pada 2026. Kebijakan itu menyusul adanya laporan mengenai pelaksanaan ODL yang dinilai berpotensi menimbulkan persoalan bagi sekolah maupun orang tua. “Saya minta Dinas Pendidikan memberikan arahan yang jelas kepada sekolah. Jangan sampai kegiatan yang seharusnya memberikan manfaat justru menimbulkan persoalan,” ujarnya. Persoalan stunting juga menjadi perhatian Subandi. Ia meminta penanganannya dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan OPD terkait, Dinas Kesehatan, perangkat daerah yang menangani keluarga berencana, kecamatan, hingga pemerintah desa. Menurut dia, pemerintah desa perlu ikut mendukung penanganan stunting melalui penganggaran dalam APBDes sesuai ketentuan dan kebutuhan.  “Masalah stunting ini, tolong semuanya ikut gerak bersama-sama. Pak Sekda juga tolong lakukan pemetaan berbasis data untuk mengetahui persoalan di lapangan dan menentukan langkah penanganan yang tepat. Saya yakin jika semua ikut bergerak bersama pasti stunting akan turun,” tegasnya.  Dalam kegiatan tersebut, Subandi juga mengucapkan selamat dan berterima kasih kepada kontributor yang mendapatkan apresiasi. Diharapkan, semakin banyak inovasi yang lahir dari perangkat daerah dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.  “Keberhasilan sebuah inovasi tidak hanya dilihat dari jumlah program yang dihasilkan, tetapi juga dari manfaat yang benar-benar dirasakan warga,” harapnya.  Sementara itu, Camat Krian Kusdianto menjadi salah satu penerima apresiasi kontributor inovasi melalui program Tali Asih. Inovasi ini menggalang donasi sukarela dari ASN dan perangkat kecamatan untuk membantu menyediakan alat bantu bagi warga lanjut usia dan penyandang disabilitas. Kusdianto menjelaskan, program tersebut berawal dari banyaknya warga yang membutuhkan alat bantu. Sementara, bantuan yang tersedia belum sepenuhnya mencukupi.  “Dalam satu bulan, minimal kami bisa memberikan satu alat bantu. Bahkan, terkadang bisa sampai dua alat bantu. Donasi ini berasal dari ASN dan perangkat yang ingin membantu warga secara sukarela,” jelasnya. Kusdianto menambahkan, penggalangan donasi dilakukan secara sukarela dengan membuka kesempatan bagi ASN dan perangkat kecamatan untuk berkontribusi sesuai kemampuan.  “Tentunya bantuan yang diberikan itu saya harap dapat melengkapi program bantuan dari pemerintah kabupaten sekaligus mempercepat pemenuhan kebutuhan warga,” ujarnya. (Dew)

Bupati Subandi Pastikan Pembangunan Frontage Road Buduran Segera Tuntas

KOMINFO, Sidoarjo - Bupati Sidoarjo, Subandi meninjau langsung lokasi tindak lanjut penataan rumah dinas PT KAI serta progres pembangunan Frontage Road Buduran, Kamis (15/10/2026). Peninjauan dilakukan untuk memastikan percepatan penyelesaian proyek strategis yang menghubungkan kawasan Waru hingga Buduran tersebut. Pembangunan frontage road menunjukkan perkembangan yang signifikan. "Alhamdulillah nanti mulai dari Waru, Lanudal, sampai Buduran, pada tahun ini selesai pembangunannya,” katanya.  Subandi menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah berkali-kali melakukan koordinasi terkait pembebasan lahan untuk frontage road ini. Khususnya, terkait keberadaan bengkel di sisi timur yang merupakan kawasan aset PT Kereta Api Indonesia (KAI).  "Karena sudah ada alternatif frontage road, nantinya yang difungsikan cukup frontage road ini saja. Sisi timur bisa dimanfaatkan untuk penataan lain sehingga kawasan terlihat lebih bagus,” terangnya.  Menurut Subandi, keberadaan bangunan yang menempel langsung dengan frontage road dapat mengurangi estetika kawasan. Kalau bengkel menempel dengan jalan tentu pandangannya kurang bagus. Sisi timur bisa dimanfaatkan untuk kegiatan lain. Misalnya kios. "Yang penting tidak mengganggu frontage road dan tetap tertata,” tambahnya. Selain persoalan lahan, Subandi juga meminta percepatan pemindahan sejumlah fasilitas pendukung. Seperti tiang penerangan jalan umum (PJU) yang masih berada di area pekerjaan proyek. PJU yang masih berada di lokasi proyek harus segera dipindahkan agar tidak mengganggu pelaksanaan pekerjaan.  "Nanti akan langsung kami koordinasikan sambil pekerjaan berjalan,” tegasnya. Subandi optimistis proyek frontage road  ini dapat diselesaikan sesuai jadwal apabila seluruh pihak terus menjaga koordinasi dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan. Dengan pengawasan yang baik, dia yakin proyek ini bisa selesai tepat waktu sesuai kontrak yang sudah ditandatangani PPK.“Mudah-mudahan dengan kebersamaan, kontraktornya bagus, pengawasannya bagus, ada perhatian dari pemerintah desa maupun Dinas PUBM SDA,” katanya. Terkait keberadaan jalur perlintasan sebidang (JPL) yang berada di lokasi proyek, Subandi memastikan seluruh aspek teknis telah masuk dalam perencanaan detail engineering design (DED). Gambar dan perencanaannya sudah ada semua.  "Sehingga insya Allah tidak akan mengganggu frontage road yang berada di sisi jalan raya,” jelasnya. Mengenai progres keseluruhan Frontage Road Waru-Buduran, Subandi mengatakan saat ini hanya tersisa beberapa titik yang masih harus diselesaikan. Terutama di kawasan Waru dan lahan makam di Kedungrejo. Persoalan makam sebenarnya sudah selesai. Hanya pembangunan fisiknya yang akan dilakukan pada tahun 2027. "Insya Allah tahun 2027 seluruh ruas dari Waru sampai Buduran sudah tuntas,” ungkapnya. Sementara itu, Kepala Dinas PUBM SDA Kabupaten Sidoarjo Mukhammad Machmud  memastikan penyelesaian lahan terdampak proyek frontage road dengan PT KAI hampir tuntas. Pembongkaran bengkel ditarget selesai dalam satu hingga dua hari. Dari Waru hingga Buduran, tersisa tiga titik yang memerlukan penyelesaian. Yakni, Makam Desa Kedungrejo, lahan di sekitar masjid wilayah Waru, dan area Stasiun Waru. Seluruhnya diharapkan selesai tahun ini. Makhmud mengakui, berkat dukungan dan arahan Bupati Subandi, berbagai kendala berhasil diatasi. Dia siap berkoordinasi dengan Dishub dan KAI terkait penempatan JPL. Apakah menggunakan lampu lalu lintas atau skema lainnya. Itu akan menyesuaikan hasil koordinasi. Termasuk, adanya rencana pembangunan rel ganda (double track) di lokasi tersebut "Yang terpenting, semua persoalan dapat dituntaskan demi percepatan pembangunan frontage road untuk masyarakat,” pungkasnya. (Mar/Iad/Mas) 

Dampingi Menko Pangan Tinjau KDKMP Desa Tambakrejo Waru, Wabup Sidoarjo Tegaskan Komitmen Pemkab Sidoarjo Dukung Kemajuan Kopdes Merah Putih

KOMINFO, Sidoarjo - Wakil Bupati Sidoarjo, Mimik Idayana mendampingi Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, meninjau langsung Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP) Desa Tambakrejo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Kamis, (15/10/2026). Kedatangan Menko Pangan Zulkifli Hasan untuk melihat langsung KDKMP Desa Tambakrejo itu beroperasi. Dalam kunjungannya ia juga pastikan stok barang-barang kebutuhan pokok bersubsidi yang dijual di Kopdes Merah Putih Tambakrejo itu telah terpenuhi. Kunjungannya siang tadi dilakukan bersama Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Menteri Sosial Saifullah Yusuf serta Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota, Direktur Utama PT Bulog, Letjen TNI (Purn) Ahmad Riza Ramadani, Direktur Utama PT Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi. Anggota Ombudsman RI juga tampak hadir dalam kesempatan itu.  Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan KDKMP yang dibangun dengan anggaran Rp3 milyar itu akan menjadi pusat ekonomi rakyat. Salah satunya KDKMP Tambakrejo Waru dengan fasilitas  lengkap dan armada operasional seperti 1 unit truk logistik, 1 unit mobil pick-up, serta 2 unit bentor (becak motor) untuk distribusi lokal. "Ini bukan sekadar toko atau supermarket, melainkan koperasi milik seluruh warga Desa Tambakrejo. Gedung megah dan sarana ini hadir langsung untuk melayani kebutuhan bapak dan ibu di sini," ujar Menko Pangan di hadapan warga yang hadir. Ia juga mengatakan kehadiran KDKMP akan menjangkau barang bersubsidi kepada masyarakat. Seperti KDKMP Tambakrejo yang dirancang sebagai jembatan langsung dari produsen ke masyarakat untuk menekan ketergantungan pada tengkulak. Berbagai kemudahan dan akses barang bersubsidi dapat diperoleh warga di Kopdes Merah Putih. Seperti halnya kebutuhan pupuk bersubsidi bagi para petani. "Para petani lokal dapat menebus pupuk subsidi langsung dari pabrik hanya dengan menunjukkan KTP di KDKM Tambakrejo ini," ujarnya.  Ia juga sampaikan kebutuhan beras bersubsidi (SPHP) juga tersedia di setiap KDKMP. Selain itu LPG 3 Kg seharga Ro16 ribu dan minyak goreng subsidi seharga Rp16.700 perliter juga bisa diperoleh di Kopdes Merah Putih. Dikatakannya pula KDKMP juga akan menjadi tempat penyaluran Bansos dan pangan. Seperti halnya penyaluran Bansos Program Keluarga Harapan (PKH) serta bantuan pangan beras pemerintah.  “Nanti di sini ada agen BNI 46. Ibu-ibu nanti setor uang cukup di sini, enggak usah ke bank lagi, di sini aja. Bayar listrik di sini, ngambil uang anaknya kerja di Arab, kirim uang, ambil di sini. Mudah enggak? Gampang enggak?. Nanti kalau punya usaha UMKM, usaha kue, usaha apa saja, mau pinjam uang di sini juga,” ucapnya. Menko Pangan Zulkifli Hasan juga meminta pengelolaan KDKMP Tambakrejo dilakukan secara profesional serta pengawasan ketat. Kepala Desa setempat sebagai Ketua Dewan Pengawas KDKMP bersama kepala KDKM diharapkan dapat melaksanakan tata kelola KDKMP Tambakrejo secara profesional. Begitu juga manajer KDKMP yang diharapkan dapat menjamin kelangsungan operasional KDKMP yang dikelolanya. “Koperasi ini punya Bapak, punya Ibu, warga Desa Tambakrejo. Oleh karena itu, yang bertanggung jawab nanti Kadesnya bersama kepala koperasi dari warga sini yang dibantu manajer koperasi. Selama dua tahun ini akan digaji sama PT Agrinas Pangan,” ujarnya. Sebelumnya Wabup Mimik Idayana menegaskan Pemkab Sidoarjo berkomitmen mendukung kemajuan Kopdes Merah Putih. Ia pun mendorong Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Sidoarjo untuk berperan aktif dalam mendukung pertumbuhan KDMP melalui pendampingan dan pelatihan bagi para pengurus.  “Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berkomitmen mendukung program yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat ekosistem ekonomi di tingkat desa dan kelurahan,” ucapnya. Dikatakannya juga keberadaan KDMP akan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Termasuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Menurutnya pelibatan UMKM lokal akan membuka peluang usaha serta memperluas akses pemasaran dan mendorong perputaran ekonomi masyarakat.  “Melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas pengurus, dan keterlibatan pelaku UMKM, KDMP di Kabupaten Sidoarjo diharapkan mampu tumbuh menjadi salah satu penggerak ekonomi desa dan kelurahan serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya. Sementara itu berdasarkan data Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Sidoarjo ada sekitar 207 KDMP di Kabupaten Sidoarjo yang selesai dibangun. Dari jumlah tersebut sebanyak 57 KDMP telah beroperasi. Git  

Bupati Subandi Bangga Sidoarjo Menjadi Tempat Bersholawat

KOMINFO, Sidoarjo - Ribuan jamaah sholawatan Habib Syech Bin Abdul Qodir Assegaf memadati halaman parkir Mall Pelayanan Publik Sidoarjo pada Kamis malam (15/10/2026). Memperingati Hari Santri Nasional, puji-pujian kepada Nabi Muhammad SAW dilantunkan para jamaah dengan merdu. Bupati Sidoarjo, Subandi bangga Kabupaten Sidoarjo sering menjadi tempat sholawatan.  Kegiatan yang dihadiri Habib Syech itu digelar oleh pengusaha kuliner Geprekin Aja. Bupati Subandi hadir bersama istri, Hj Sriatun Subandi. Keduanya ikut larut dalam gema sholawatan bersama jamaah. Ribuan orang melantunkan sholawat dengan suara Indah dan khusyu. Bupati Subandi pun menyatakan apresiasi dan terima kasihnya atas gelaran Geprekin Aja Bersholawat yang ditempatkan di Sidoarjo ini.  “Kegiatan Geprekin Aja Bersholawat ini akan membawa keberkahan bagi Kabupaten Sidoarjo. Semoga Allah SWT juga memberikan kemudahan kepada Gus Mirza (pendiri bisnis kuliner Geprekin Aja)," ungkapnya.  Bupati Subandi juga mengatakan, kehadiran Habib Syech Bin Abdul Qodir Assegaf yang memimpin kegiatan bersholawat selalu membawa kesejukan, semangat, dan keberkahan bagi Sidoarjo. Majelis seperti ini merupakan majelis yang sangat istimewa. Akan mengetuk pintu-pintu langit agar Kabupaten Sidoarjo senantiasa mendapatkan perlindungan Allah SWT.  “Malam ini, mari kita ketuk pintu langit untuk memohon kepada Allah SWT agar Kabupaten Sidoarjo senantiasa dilindungi dari segala bentuk bencana, marabahaya, serta perpecahan. Perekonomian semakin tumbuh pesat dan masyarakat semakin sejahtera,” serunya. Bupati Subandi menambahkan, kegiatan bersholawat untuk memperingati Hari Santri  menjadi penguat negeri menuju Indonesia emas. Bahwa santri tidak hanya dituntut untuk hanya menguasai ilmu agama, tetapi juga siap menjadi pelopor kemajuan bangsa. “Santri masa kini adalah santri yang adaktif terhadap perkembangan zaman, cerdas, mandiri, berakhlakul karimah, serta siap berkontribusi aktif dalam membangun Kabupaten Sidoarjo,” ujar Bupati Subandi.  (git/foto:iad) 

Delta Brantas, Hujung Galuh, dan Jejak Awal Sidoarjo

BABAD SIDOARJOSeri II: Babad Jenggala, Bagian 2Delta Brantas, Hujung Galuh, dan Jejak Awal SidoarjoOleh: Irwan SusantoDinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten SidoarjoSelasa, 13 Oktober 2026Sungai yang Menghidupi Sebuah KerajaanKOMINFO SIDOARJO,- Jika Majapahit dikenal karena kejayaan politiknya, maka Jenggala berkembang karena kekuatan sungainya.Pada abad ke-11, Sungai Brantas bukan sekadar sumber air. Sungai ini merupakan jalur transportasi utama yang menghubungkan pedalaman Jawa Timur dengan pesisir utara. Melalui aliran sungai inilah beras, garam, hasil hutan, logam, hingga berbagai komoditas diperdagangkan ke berbagai daerah di Nusantara.Kawasan yang kini menjadi Kabupaten Sidoarjo berada di kawasan hilir Sungai Brantas. Posisi geografis tersebut menjadikan wilayah ini memiliki nilai strategis sebagai simpul distribusi perdagangan sejak masa Kahuripan hingga berkembangnya Kerajaan Jenggala.Hujung Galuh, Gerbang Perdagangan Jawa TimurDalam berbagai kajian sejarah, Hujung Galuh dikenal sebagai salah satu pelabuhan penting di muara Sungai Brantas. Pelabuhan ini menjadi penghubung perdagangan antarpulau bahkan jaringan pelayaran internasional pada masa Jawa Kuno.Sebagian ahli berpendapat bahwa kekuatan ekonomi Jenggala tidak terlepas dari penguasaan jalur perdagangan menuju Hujung Galuh. Meski demikian, hubungan administratif antara Hujung Galuh, pusat Kerajaan Jenggala, dan wilayah Sidoarjo modern masih menjadi bahan penelitian para sejarawan. Yang telah disepakati adalah bahwa kawasan Delta Brantas merupakan salah satu pusat aktivitas ekonomi terpenting di Jawa Timur pada abad ke-11.Prasasti yang Menceritakan JenggalaJejak Kerajaan Jenggala tidak hanya hidup dalam tradisi lisan, tetapi juga terekam dalam sejumlah prasasti.Salah satunya adalah Prasasti Turun Hyang II (966 Śaka/1044 Masehi) yang menyebut nama Mapanji Garasakan, raja yang dikenal sebagai penguasa awal Jenggala setelah pembagian Kerajaan Kahuripan. Prasasti tersebut juga memuat anugerah kepada masyarakat Desa Turun Hyang atas jasa mereka kepada kerajaan.Selain itu terdapat Prasasti Kambang Putih, Malenga, Banjaran, dan Sumengka yang menjadi dasar para epigraf merekonstruksi silsilah raja-raja Jenggala. Walaupun jumlah sumbernya tidak sebanyak Majapahit, prasasti-prasasti tersebut menunjukkan bahwa Jenggala merupakan kerajaan yang memiliki sistem pemerintahan dan administrasi yang teratur.Sidoarjo dalam Lanskap JenggalaWilayah Kabupaten Sidoarjo saat ini berada di bentang Delta Brantas yang sejak masa Airlangga dikenal sebagai kawasan subur dengan jaringan sungai yang padat.Hingga kini belum ditemukan bukti arkeologis yang memastikan lokasi ibu kota Kerajaan Jenggala berada di wilayah Sidoarjo. Namun, sejumlah situs arkeologi dan temuan struktur bata kuno menunjukkan bahwa kawasan ini telah dihuni dan berkembang pada periode klasik Jawa Timur.Bagi para arkeolog, temuan-temuan tersebut menjadi petunjuk penting untuk memahami perkembangan permukiman, perdagangan, dan pengelolaan wilayah di kawasan hilir Brantas, meskipun keterkaitannya dengan pusat pemerintahan Jenggala masih memerlukan penelitian lebih lanjut.Perspektif SejarawanDr. Ninie Susanti, Ketua Perkumpulan Ahli Epigrafi Indonesia, dalam bukunya Airlangga: Biografi Raja Pembaru Jawa Abad XI (Komunitas Bambu, 2010), menegaskan bahwa sumber utama untuk memahami masa pemerintahan Airlangga adalah Prasasti Pucangan, karena prasasti ini mencatat riwayat hidup Raja Airlangga secara paling lengkap dibanding sumber lain yang ditemukan di Nusantara.Menurut Ninie Susanti, prasasti tersebut menjadi pijakan utama bagi para sejarawan dalam merekonstruksi kebangkitan Kahuripan serta memahami proses lahirnya kerajaan-kerajaan penerus, termasuk Jenggala dan Panjalu.Pandangan serupa disampaikan sejarawan Peter Carey, Guru Besar Emeritus Universitas Indonesia, dalam kajiannya "The Kolkata (Calcutta) Stone and the Bicentennial of the British Interregnum in Java, 1811–1816" (IIAS Newsletter, Leiden, No. 74, 2016). Carey menjelaskan bahwa Prasasti Pucangan adalah piagam resmi yang dikeluarkan langsung oleh Sri Maharaja, sehingga memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai sumber sejarah pemerintahan Airlangga.Menurut Carey, penulisan sejarah Jawa harus selalu bertumpu pada sumber primer berupa prasasti dan tinggalan arkeologi. Pendekatan tersebut memungkinkan sejarah direkonstruksi secara ilmiah serta membedakan antara fakta sejarah, interpretasi akademik, dan tradisi lisan yang berkembang di masyarakat.Warisan yang Masih HidupMeskipun Kerajaan Jenggala diperkirakan tidak bertahan selama kerajaan-kerajaan besar sesudahnya, pengaruhnya tetap membekas pada perkembangan kawasan Delta Brantas.Jaringan sungai, pertanian lahan basah, serta jalur perdagangan yang berkembang sejak masa Kahuripan dan Jenggala menjadi fondasi bagi pertumbuhan pusat-pusat permukiman di Jawa Timur. Berabad-abad kemudian, kawasan yang sama menjadi bagian dari lanskap yang melahirkan Singhasari dan Majapahit.Bagi Sidoarjo, sejarah Jenggala bukan sekadar kisah tentang sebuah kerajaan, melainkan bagian dari perjalanan panjang yang membentuk identitas wilayah di hilir Sungai Brantas. Memahami sejarah ini berarti memahami bagaimana bentang alam, sungai, dan peradaban saling membentuk wajah Sidoarjo hingga hari ini.Bersambung ke Babad Sidoarjo — Seri II: Babad Jenggala, Bagian 3: "Jejak Arkeologi Jenggala di Sidoarjo: Prasasti, Situs, dan Delta Brantas dalam Kajian Arkeologi Modern."

Meutya Hafid Bahas Potensi Kerja Sama Pusat Data dan Infrastruktur Komputasi dengan Finlandia

Jakarta, 14 Oktober  2026 - Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid membahas potensi kerja sama Indonesia dan Finlandia dalam pengembangan pusat data dan infrastruktur komputasi untuk mendukung percepatan transformasi digital nasional.Kerja sama ini mencakup peluang pemanfaatan teknologi, penguatan kapasitas komputasi, serta pengembangan ekosistem digital untuk memenuhi kebutuhan kecerdasan artifisial (AI) dan layanan publik.Pembahasan tersebut berlangsung dalam audiensi Meutya dengan Menteri Perdagangan Luar Negeri dan Pembangunan Finlandia Ville Tavio di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, Rabu (14/10/2026).Pertemuan ini menjadi kesempatan untuk memperluas kolaborasi kedua negara, seiring meningkatnya kebutuhan Indonesia terhadap infrastruktur digital yang andal dan merata.Meutya mengatakan pengembangan pusat data di Indonesia perlu mempertimbangkan kebutuhan kapasitas komputasi, pemerataan lokasi, serta kesiapan infrastruktur pendukung.Pemerintah juga berkoordinasi lintas kementerian untuk memastikan pembangunan pusat data sesuai dengan kebutuhan nasional dan kondisi wilayah.“Kami tengah berkoordinasi dengan menteri-menteri lain untuk menentukan lokasi yang tepat serta melakukan perhitungan yang akurat dalam pembangunan pusat data,” ujar Meutya.Menurut Meutya, luasnya wilayah Indonesia menjadi salah satu pertimbangan penting dalam pengembangan infrastruktur pusat data.Saat ini, sebagian besar pusat data masih terkonsentrasi di satu wilayah sehingga diversifikasi lokasi diperlukan untuk mendukung kebutuhan komputasi yang terus meningkat dan memperkuat pemerataan infrastruktur digital nasional.Dalam pertemuan tersebut, Meutya juga menyoroti keterlibatan perusahaan teknologi Finlandia, Nokia, dalam proyek pusat data bersama Indosat.Keterlibatan ini dinilai menjadi salah satu peluang konkret untuk memperkuat kemitraan teknologi Indonesia dan Finlandia, sekaligus membuka ruang partisipasi lebih luas bagi perusahaan Finlandia dalam pembangunan ekosistem digital Indonesia.“Ini adalah tonggak pencapaian penting, tidak hanya bagi perusahaan Indonesia tetapi juga bagi Nokia, sebagai perusahaan Finlandia, untuk terlibat dalam salah satu proyek pusat data terbesar Indonesia,” ungkapnya.Meutya menambahkan kebutuhan infrastruktur komputasi akan semakin besar seiring dengan pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung layanan publik.Salah satu contohnya adalah digitalisasi perlindungan sosial yang tengah diuji coba pemerintah untuk meningkatkan ketepatan sasaran penerima bantuan dan direncanakan diperluas ke berbagai wilayah.Dengan perkiraan sekitar 50 juta penerima manfaat, pengembangan layanan tersebut membutuhkan dukungan infrastruktur digital dan AI yang memadai.“Secara keseluruhan, diperkirakan ada sekitar 50 juta penerima manfaat yang akan menerima bantuan dalam bentuk tunai. Hal ini tentu membutuhkan infrastruktur digital dan infrastruktur AI yang memadai,” tegas Meutya.Sejalan dengan kebutuhan tersebut, Meutya menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur digital merupakan bagian dari Visi Digital Indonesia 2045 yang berlandaskan tiga pilar, yakni terhubung, tumbuh, dan terjaga.Pemerintah ingin memastikan penguatan konektivitas berjalan beriringan dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pertumbuhan ekonomi digital, serta perlindungan masyarakat melalui ekosistem digital yang aman dan tepercaya.Sementara itu, Ville Tavio menyampaikan bahwa Finlandia memiliki pengalaman dalam pengembangan pusat data yang didukung kondisi iklim, ketersediaan energi, serta kemajuan teknologi.Menurutnya, suhu yang relatif rendah membantu mengurangi kebutuhan pendinginan pusat data, sementara lebih dari 95 persen pasokan listrik Finlandia berasal dari sumber yang bebas bahan bakar fosil.“Sebagian besar listrik kami, yakni lebih dari 95 persen bebas bahan bakar fosil. Ini merupakan hal yang sangat baik bagi kami. Dengan demikian, sistem kami juga sangat mandiri,” jelas Tavio.Tavio juga menyampaikan potensi kerja sama dalam pengembangan komputasi kuantum, kecerdasan artifisial, infrastruktur jaringan, serta kapasitas digital.Finlandia turut menaruh perhatian pada peluang pengembangan pusat data di Indonesia, termasuk melalui keterlibatan Nokia, serta kemungkinan kolaborasi dalam perencanaan kota pintar di Ibu Kota Nusantara.“Kami ingin meningkatkan partisipasi kami, khususnya dalam kerja sama dengan Indonesia,” ujarnya.Tavio menilai pertumbuhan ekonomi digital Indonesia membuka peluang bagi perusahaan Finlandia untuk berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur dan layanan digital.Pemerintah Finlandia, lanjutnya, siap menyampaikan informasi mengenai peluang pengadaan dan tender publik di Indonesia kepada perusahaan-perusahaan yang memiliki kompetensi di bidang tersebut.Pertemuan ini menjadi langkah untuk menjajaki potensi kolaborasi yang saling menguntungkan, dengan memadukan kebutuhan Indonesia akan infrastruktur komputasi yang kuat dan pengalaman Finlandia dalam teknologi digital.Kerja sama kedua negara diharapkan dapat mendukung pembangunan ekosistem digital yang lebih tangguh sekaligus memperluas manfaat transformasi digital bagi masyarakat.***Untuk Informasi lebih lanjut, silakan menghubungi kontak di bawah ini.Tim Redaksi – 08132193171Dapatkan informasi lainnya di https://infopublik.id

Kebakaran Dua Rumah di Sukodono, Pemkab Sidoarjo Targetkan Perbaikan Mulai Pekan Ini

KOMINFO, Sidoarjo – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo memastikan segera memperbaiki dua rumah warga Dusun Dungus, Desa Sukodono, Kecamatan Sukodono, yang terbakar Rabu (14/10/2026) dini hari. Perbaikan ditargetkan dimulai pekan ini. Kepastian perbaikan dua rumah milik Khusaini itu diutarakan Bupati Sidoarjo H. Subandi saat sidak Rabu (14/10/2026) siang. Rumah seluas 10x15 meter persegi itu akan diperbaiki pekan ini agar kembali layak huni. Pihaknya meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sidoarjo melakukan asesmen serta penghitungan perencanaan perbaikan secara detail. ”Kita dari pemerintah daerah terus hadir dan ikut membantu warga yang terkena musibah kebakaran. Nanti langsung dihitung dan direncanakan oleh BPBD, untuk selanjutnya kita benahi menggunakan alokasi APBD," kata bupati.Subandi meminta proses perbaikan dapat difokuskan pada kerusakan utama akibat amukan si jago merah. Mulai dari struktur atap, area bangunan yang hangus, hingga pemasangan kembali lantai keramik. Pasalnya, kondisi bangunan dan etalase rumah mengalami kerusakan parah akibat lahapan api. Ia meminta penanganan musibah tersebut dapat dilakukan secepatnya. ”Kita upayakan paling lambat satu minggu sudah ada pengerjaan di lapangan. Harapannya rumah bisa segera ditempati kembali sehingga warga tidak perlu merasa khawatir lagi," tambahnya. Laporan kebakaran rumah milik Khusaini itu diterima BPBD Sidoarjo pukul 02.40 WIB. Tim Damkar Sidoarjo bergerak cepat. Proses pemadaman tuntas pada pukul 03.50 WIB. Tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam musibah kebakaran tersebut. Penyebab kebakaran belum diketahui pasti. Begitu pun total kerugian material masih dalam proses penghitungan. Git/mas 

Sriatun Subandi Dorong Perempuan Sidoarjo Berdaya dan Berkarakter

KOMINFO, Sidoarjo – Ketua Dekranasda Kabupaten Sidoarjo, Sriatun Subandi mendorong perempuan memiliki jiwa kepemimpinan yang berkarakter. Perempuan berani mengambil keputusan, meningkatkan kapasitas diri, dan memberdayakan orang lain.  Pesan itu disampaikan Sriatun dalam Seminar Woman Leadership yang digelar Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Kabupaten Sidoarjo di Pendopo Delta Wibawa, Rabu (14/10/2026). Seminar mengangkat tema “Perempuan dalam Kepemimpinan: Good Leadership, Good Attitude”. ”Menjadi perempuan hebat bukan berarti melakukan semuanya seorang diri, tetapi mampu mengenali potensi diri, terus belajar, bekerja sama, dan tidak ragu memberi kesempatan kepada perempuan lainnya untuk tumbuh dan berkembang,” ujarnya dalam sambutan.  Sriatun mengatakan, kepemimpinan perempuan tidak sebatas menduduki jabatan tertentu. Tetapi juga ditunjukkan melalui ketangguhan menghadapi tantangan, komitmen membawa perubahan positif, serta kemampuan menginspirasi orang-orang di sekitarnya. “Peran perempuan tentunya sangat bermanfaat bagi Kabupaten Sidoarjo. Perempuan yang berkembang dengan baik ikut berkontribusi untuk Sidoarjo yang semakin maju, berdaya saing, dan sejahtera,” katanya. Menurutnya, kepemimpinan perempuan dapat tumbuh di berbagai bidang. Mulai keluarga, organisasi, pemerintahan, pendidikan, hingga ekonomi dan kewirausahaan. Karena itu, perempuan perlu terus membangun kepercayaan diri, mengembangkan inovasi, serta saling mendukung untuk meningkatkan kemampuan dan menunjukkan potensi terbaik. “Saya juga berharap agar di dunia legislatif banyak perempuan yang ikut andil. Sebab, dengan cara itu perempuan ikut mengambil peran dalam masalahmasalah seperti kekerasan perempuan yang saat ini masih merajarela,” harapnya.  Sementara itu, Ketua IWAPI Kabupaten Sidoarjo Shofiyah menekankan pentingnya membangun perempuan yang adaptif dan berdaya saing. Ia berharap sinergi yang terjalin melalui seminar tersebut dapat menghasilkan kolaborasi nyata untuk mendukung pengembangan UMKM di Kabupaten Sidoarjo. “Perempuan harus adaptif dan berdaya saing. Melalui sinergi ini, diharapkan lahir kolaborasi nyata untuk UMKM Sidoarjo,” ujar Shofiyah. (Dew/iad)