KOMINFO, Sidoarjo – Pemkab Sidoarjo terus memperkuat perlindungan dan pemberdayaan lanjut usia (lansia) agar dapat menikmati masa tua yang sehat, mandiri, produktif, dan bermartabat. Langkah ini dilakukan melalui penguatan sinergi serta berbagai program nyata, mulai dari pelayanan kesehatan, perlindungan sosial, pemberdayaan, hingga pendampingan lansia. “Kesejahteraan lansia harus terus diperkuat melalui program-program nyata. Saya ingin para lansia dapat menikmati masa tua dengan sehat, bahagia, mandiri, dan tetap memiliki semangat untuk beraktivitas,” ujar Wakil Bupati Sidoarjo, Mimik Idayana, di sela-sela acara Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) dan Hari Lanjut Usia Internasional Tahun 2026. Mimik menyampaikan bahwa kepedulian terhadap kesejahteraan lansia merupakan tanggung jawab pemerintah. Menurutnya, lansia telah memberikan banyak kontribusi bagi keluarga dan lingkungan, sehingga layak mendapatkan perhatian, perlindungan, serta kesempatan untuk menjalani masa tua dengan baik. “Saya sangat mengapresiasi kegiatan ini. Meski usianya tak lagi muda, semangat mereka untuk Kabupaten Sidoarjo tetap membara,” ungkapnya. Lebih lanjut, Mimik mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mewujudkan Sidoarjo sebagai daerah yang ramah lansia, sebuah lingkungan yang memberi kesempatan bagi setiap warga senior untuk hidup sehat dan aktif. “Pada peringatan HLUN ini, saya berdoa agar para lansia di Sidoarjo selalu diberikan kesehatan, umur yang berkah, kebahagiaan bersama keluarga, serta kesempatan menikmati masa tua dengan penuh rasa syukur,” tutur Mimik. Acara peringatan HLUN mengusung tema “Lansia Tangguh, Indonesia Tumbuh” dan digelar di Gedung Youth Centre Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Kabupaten Sidoarjo pada Rabu (4/11/2026). Kegiatan ini turut dihadiri oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Moh. Bahrul Amig, Kepala Disporapar Rudi Setiawan, Kepala DP3AKB Heni Kristiani, Kepala Dinkes Lakhsmie Herawati Yuwantina, serta Kepala Dinsos R. Mharta Wara Kusuma. (Dew/iad)
Selengkapnya
KOMINFO, Sidoarjo - Pemkab Sidoarjo pastikan hampir seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Sidoarjo telah mengantongi dokumen Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo pun akan terus melakukan pedampingan dalam proses penerbitannya. Data terbaru, sekarang ini tinggal ada tiga dapur SPPG yang belum mengajukan permohonan dokumen pemenuhan standar baku mutu kebersihan dan kesehatan tempat pengelolaan pangan itu. Menurut Bupati Sidoarjo Subandi, Pemkab Sidoarjo akan terus mendorong seluruh dapur SPPG memenuhi SLHS. Hal tersebut menjadi komitmen pemerintah daerah dalam mendukung penuh program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) tersebut. Ia ingin Program MBG di Kabupaten Sidoarjo berjalan lancar. Bupati juga akan pastikan seluruh SPPG dapat memenuhi standar higiene dan sanitasi dapurnya. “Pemerintah Kabupaten Sidoarjo akan terus mendorong pemenuhan SLHS kepada seluruh SPPG, langkah ini untuk memastikan seluruh SPPG memenuhi standar higiene dan sanitasi sehingga keamanan makanan bagi penerima manfaat dapat tetap terjaga,” kata Bupati Subandi, Selasa (4/11). Dikatakannya, pemenuhan SLHS penting untuk memastikan kelayakan operasional SPPG. Pengawasan terhadap SPPG yang telah menyelesaikan proses penerbitannya juga akan terus dilakukan. Bahkan pemeriksaan berkala juga akan dilakukan kepada SPPG yang telah mengantongi SLHS. Ia ingin persoalan keamanan makanan dapat dicegah dengan memastikan standar higiene dan kondisi sanitasi telah dipenuhi dapur SPPG. “Pemerintah daerah akan terus mengawal proses penerbitan SPPG yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Jangan sampai ada SPPG yang tidak mendapatkan SLHS,” ujarnya. Kabid Peningkatan Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Sidoarjo, dr. Inensa Khoirul Harap mengatakan hampir seluruh SPPG di Kabupaten Sidoarjo mengantongi dokumen SLHS. Saat ada 142 SPPG yang resmi mengantongi SLHS. Tinggal tiga SPPG yang belum mengajukan permohonan SLHS. Dinkes Sidoarjo akan mendorong SPPG tersebut untuk mengajukan permohonan SLHS. Seperti lima SPPG yang masih dalam proses pengajuan SLHS dan dua SPPG yang masih dalam proses penerbitan SLHS. “Hampir seluruh SPPG di Kabupaten Sidoarjo telah mengantongi sertifikat resmi sesuai dengan prosedur yang berlaku, tinggal tiga SPPG yang belum mengajukan permohonan SLHS kepada kita,” ucapnya. Inensa mengatakan Dinas Kesehatan Sidoarjo akan melaksanakan pembinaan, pendampingan dan pengawasan kepada SPPG dalam penerbitan SLHS. Tim kesehatan lingkungan Dinas Kesehatan Sidoarjo bersama tim sanitarian Puskesmas di masing-masing wilayah akan memberikan pelatihan keamanan pangan siap saji bagi relawan atau penjamah pangan SPPG. Selain itu tim kesehatan lingkungan dan tim sanitarian Puskesmas juga akan melakukan Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) disetiap SPPG yang mengajukan permohonan SLHS. Setelah itu instansinya akan melakukan uji kualitas pangan dan air SPPG lewat laboratorium daerah Kabupaten Sidoarjo. "Jika persyaratan pengajuan SLHS telah memenuhi syarat kesehatan, maka SLHS SPPG dapat diterbitkan," ujarnya. Git
Selengkapnya
Jakarta, 04 November 2026 - Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mendapatkan penghargaan Inisiasi Kebijakan Pelindungan Anak di Ruang Digital dari Asosiasi Program Studi Ilmu Politik (APSIPOL). Apresiasi itu diberikan berkat andil besarnya dalam pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS) yang menunjukkan keseriusannya dalam menjaga anak-anak Indonesia di ruang siber untuk menuju Indonesia Emas 2045.Meutya mengatakan keselamatan sekitar 70 juta anak Indonesia di bawah usia 16 tahun harus menjadi perhatian seluruh ekosistem digital. Pelindungan anak tidak cukup hanya dengan membatasi akses media sosial, tetapi juga harus mencakup gim daring, perdagangan elektronik, dan berbagai layanan digital yang berpotensi membahayakan tumbuh kembang anak. Menurut Meutya, prinsip tersebut menjadi dasar PP TUNAS, yang mengusung pesan “Tunggu Anak Siap”.“Anak-anak kita di bawah 16 tahun jumlahnya sekitar 70 juta. Ini angka yang besar dan seharusnya mendapat perhatian lebih dari para pelaku industri digital. Karena itu, kita perlu menghadirkan aturan tambahan agar perusahaan teknologi juga bertanggung jawab terhadap keselamatan anak-anak kita,” ujar Meutya dalam Temu dan Milad Satu Dekade APSIPOL di Universitas Airlangga, Surabaya, Selasa (3/11/2026).Menurut Meutya, besarnya jumlah anak yang menggunakan layanan digital menuntut tanggung jawab lebih besar dari perusahaan teknologi. Platform harus memastikan produk dan fitur yang mereka sediakan memiliki mekanisme pelindungan sesuai usia dan tingkat kesiapan anak. Urgensi regulasi ini juga berkaitan dengan perhatian terhadap kesehatan mental anak.Berdasarkan data Cek Kesehatan Gratis (CKG) Kementerian Kesehatan yang dipaparkan Meutya, sekitar 363 ribu anak usia 7–17 tahun menunjukkan gejala depresi dan 338 ribu anak menunjukkan gejala kecemasan. Temuan tersebut menjadi pengingat pentingnya perhatian terhadap kesehatan mental anak, termasuk mengantisipasi risiko di ruang digital seperti perundungan, paparan konten berbahaya, perjudian daring, dan penggunaan layanan secara berlebihan.“Banyak masukan dari para dokter dan pakar bahwa anak-anak kita menghadapi persoalan kecanduan gim, kesulitan berkonsentrasi dan belajar, hingga perundungan di media sosial. Ini menunjukkan bahwa perlindungan anak di ruang digital bukan sekadar persoalan teknologi, tetapi juga berkaitan langsung dengan kesehatan dan masa depan generasi kita,” jelasnya.PP TUNAS Atur Risiko, Bukan Sekadar Jenis PlatformMeutya menjelaskan bahwa salah satu pembeda PP TUNAS dengan kebijakan pembatasan usia di Australia adalah penggunaan pendekatan berbasis risiko (risk-based approach). Artinya, penilaian dilakukan berdasarkan karakteristik dan tingkat risiko layanan terhadap anak, bukan semata-mata jenis platform. Dengan demikian, cakupan regulasi tidak terbatas pada media sosial, tetapi juga mencakup gim daring dan perdagangan elektronik berisiko tinggi. Penilaian risiko tersebut mencakup tujuh aspek, antara lain kontak dengan orang tidak dikenal, paparan konten berbahaya, eksploitasi anak sebagai konsumen, keamanan data pribadi, serta risiko adiksi dan gangguan kesehatan.“Kalau sebuah platform memiliki fitur yang memungkinkan anak berkomunikasi dengan orang yang tidak dikenal, atau memiliki konten yang tidak layak bagi anak, maka itu menjadi bagian dari penilaian risiko. Begitu juga potensi eksploitasi anak sebagai konsumen, kecanduan, dan dampaknya terhadap kesehatan. Jadi, yang kita atur bukan hanya media sosial, melainkan keseluruhan ranah digital yang berisiko tinggi,” tegas Meutya.Melalui PP TUNAS dan aturan pelaksanaannya, pemerintah mengatur akses layanan digital berdasarkan usia dan tingkat risiko. Anak di bawah 16 tahun dibatasi dari layanan berisiko tinggi, sementara akses terhadap layanan berisiko rendah tetap mengikuti ketentuan usia dan persetujuan orang tua. Untuk mendukung penerapannya, perusahaan teknologi diberikan pilihan mekanisme pengenalan dan verifikasi usia, mulai dari pernyataan mandiri, verifikasi usia, estimasi usia, hingga inferensi usia.“Platform digital memiliki teknologi dan sumber daya yang luar biasa. Bahkan, dalam banyak hal, mereka mengetahui kebiasaan anak lebih jauh daripada orang tuanya melalui algoritma yang mereka miliki. Jadi, sulit diterima apabila perusahaan teknologi menyatakan tidak mampu mengenali usia penggunanya. Kita sudah memberikan banyak pilihan teknologi, tinggal kemauan mereka untuk menerapkannya,” ungkap Meutya.Meutya menegaskan bahwa keberhasilan PP TUNAS membutuhkan kerja sama pemerintah, perusahaan teknologi, orang tua, sekolah, dan masyarakat. Melalui semangat “Tunggu Anak Siap”, pemerintah ingin memastikan anak-anak Indonesia tetap dapat memperoleh manfaat teknologi dengan pelindungan yang sesuai usia dan kesiapan mereka.***Untuk Informasi lebih lanjut, silakan menghubungi kontak di bawah ini.Tim Redaksi – 08132193171Dapatkan informasi lainnya di https://infopublik.id
Selengkapnya
Jakarta, 04 November 2026- Daerah dapat memanfaatkan teknologi digital untuk menyelesaikan persoalan pembangunan tanpa harus menunggu ketersediaan infrastruktur secanggih negara maju. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menilai pengembangan talenta dan kemampuan mengadaptasi teknologi sesuai kebutuhan masyarakat menjadi kunci membuka potensi ekonomi daerah.“Kita perlu berpikir, apa yang bisa kita lakukan dengan sumber daya yang kita miliki dan bagaimana kita menggerakkan talenta-talenta untuk bisa mengatasi keterbatasan yang ada,” tegas Wamen Nezar dalam acara Sarasehan Pembangunan Daerah di Kampus Universitas Teuku Umar, Meulaboh, Aceh Barat, Selasa (03/11/2026).Menurutnya, keterbatasan infrastruktur maupun anggaran tidak boleh menjadi alasan bagi daerah untuk berhenti mencari solusi pembangunan. Pemerintah daerah perlu mengoptimalkan sumber daya manusia yang tersedia serta mengembangkan pendekatan baru dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi dan sosial.Wamen Nezar mencontohkan perkembangan industri kecerdasan artifisial (AI) di Tiongkok yang mampu menghasilkan teknologi kompetitif meskipun menghadapi pembatasan akses terhadap perangkat komputasi canggih. Melalui penguatan riset dan kemampuan sumber daya manusia, negara tersebut berhasil mengembangkan sejumlah model AI yang bersaing dengan negara barat.“Model AI tersebut kini menjadi pilihan di dunia, mampu bersaing meskipun menggunakan infrastruktur yang lebih rendah dari kompetitornya. Kekuatannya adalah di talenta digitalnya,” kata Wamen Nezar.Karena itu, ia menekankan bahwa strategi transformasi digital Indonesia, termasuk di tingkat daerah, perlu diarahkan pada kemampuan mengadopsi teknologi yang telah tersedia.“Bagaimana kita mengadopsi dan mengadaptasi teknologi yang sesuai dengan kebutuhan kita dan bisa menjawab secara konkret kebutuhan-kebutuhan praktis di tengah masyarakat,” jelasnya.Wamen Nezar mencontohkan pemanfaatan teknologi digital dalam sektor pertanian di Tiongkok. Penggunaan sensor elektronik memungkinkan petani memantau pertumbuhan tanaman, mendeteksi hama, mengukur unsur hara tanah, serta memperkirakan kebutuhan air dan perubahan iklim. Teknologi tersebut membantu meningkatkan efisiensi produksi sekaligus memperkuat perencanaan rantai pasok.“Kita tidak cukup hanya memiliki kemampuan menggunakan alat-alat digital, tapi bagaimana kemampuan digital kita itu bisa memberikan solusi,” pungkasnya.***Untuk Informasi lebih lanjut, silakan menghubungi kontak di bawah ini.Tim Redaksi – 08132193171Dapatkan informasi lainnya di https://infopublik.id
Selengkapnya
Jakarta, 03 November 2026- Kementerian Komunikasi dan Digital perkuat pemanfaatan teknologi digital dalam sektor perikanan untuk mendukung upaya mewujudkan swasembada pangan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.Melalui penerapan teknologi Internet of Things (IoT) dan kecerdasan artifisial (AI), pemerintah berhasil membantu petambak meningkatkan produktivitas budidaya ikan sekaligus memperkuat daya saing hasil perikanan Indonesia.Menkomdigi Meutya Hafid menyampaikan digitalisasi sektor pertanian dan perikanan menjadi bagian penting dalam mendukung agenda ketahanan pangan nasional. Menurutnya, potensi produksi petani dan petambak Indonesia perlu diperkuat dengan pemanfaatan teknologi agar mampu memenuhi kebutuhan pangan sekaligus bersaing di pasar global.“Kami hadir menjalankan arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto yang sejak awal konsisten menyampaikan salah satu Asta Cita terkait ketahanan pangan. Karena itu, kami ingin memastikan teknologi digital dan kecerdasan artifisial dapat dimanfaatkan langsung oleh petani dan petambak untuk meningkatkan produktivitas,” tegas Meutya dalam kegiatan Teknologi Digital AIoT Tepat untuk Petani dan Pembudidaya di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, Selasa (3/11/2026).Meutya menjelaskan, Kemkomdigi mendorong pemanfaatan konektivitas digital untuk kegiatan produktif, termasuk pengembangan sektor perikanan. Upaya tersebut diwujudkan melalui kolaborasi dengan startup dan inovator teknologi lokal yang mengembangkan perangkat serta aplikasi untuk membantu petambak mengelola budidaya secara lebih modern."Seperti di Kabupaten Lamongan hari ini, penerapan teknologi IoT pada tambak ikan kerapu memungkinkan pembudidaya memantau kadar oksigen, pH, dan salinitas air. Teknologi ini membantu menjaga kondisi lingkungan budidaya, mendukung pertumbuhan ikan, serta mengurangi tingkat kematian. Pemantauan juga dapat dilakukan melalui aplikasi sehingga pengelolaan tambak menjadi lebih mudah," jelasnya.Hasil penerapan teknologi selama sekitar lima bulan menunjukkan perkembangan positif. Penggunaan teknologi pada budidaya ikan kerapu tercatat mampu menghemat penggunaan pakan hingga 20 persen, meningkatkan survival rate ikan sebesar 16 persen, serta mendorong peningkatan produktivitas budidaya lebih dari 24 persen.Meutya menegaskan, pengembangan teknologi akan terus dilakukan agar manfaatnya semakin optimal bagi petambak. Integrasi IoT dengan AI nantinya memungkinkan lebih banyak indikator budidaya dipantau sehingga pengelolaan produksi dapat dilakukan secara semakin efisien.“Dengan artificial intelligence digabungkan dengan teknologi yang sekarang sudah dimiliki, indikator-indikatornya akan lebih banyak lagi yang bisa dimonitor dan insyaallah efisiensinya semakin bertambah,” ujarnya.Selain menghadirkan teknologi, Kemkomdigi memberikan edukasi dan pendampingan kepada petambak agar mampu menggunakan perangkat digital secara optimal."Program ini melibatkan startup lokal dan menjadi upaya membangun ekosistem inovasi digital sekaligus memperluas pemanfaatan teknologi untuk mendukung ketahanan pangan di daerah," tandasnya.***Untuk Informasi lebih lanjut, silakan menghubungi kontak di bawah ini.Tim Redaksi – 08132193171Dapatkan informasi lainnya di https://infopublik.id
Selengkapnya
KOMINFO, Sidoarjo - Sebanyak 45 bendahara Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) tahap pertama dari Kecamatan Sedati, Waru, Taman, dan Sukodono di Kabupaten Sidoarjo, menjalani pelatihan serta sertifikasi kompetensi sebagai bendahara koperasi. Upaya ini merupakan bagian dari keseriusan pemerintah mendorong keberlanjutan KDKMP, Selasa (3/11/2026) di Quest Hotel Surabaya. Pelatihan ini juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengelola koperasi, khususnya dalam menjalankan fungsi administrasi dan pengelolaan keuangan. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara bertahap dengan total 225 peserta. Dua dan tiga tahap berikutnya masing-masing dibagi menjadi dua kelas.Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo, Mochammad Hudori, mengatakan bendahara memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan tata kelola koperasi. Tidak hanya mencatat penerimaan dan pengeluaran, bendahara juga bertanggung jawab memastikan laporan keuangan tersusun secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.“Koperasi yang berlandaskan asas kekeluargaan tetap harus dikelola secara profesional, yaitu dengan tertib administrasi dan transparan dalam mengelola keuangan,” katanya. Ia juga menekankan bahwa bendahara perlu memahami prinsip pengelolaan keuangan, penyusunan laporan, administrasi perpajakan, serta ketentuan dan standar yang berlaku.“Kompetensi yang diperoleh melalui kegiatan ini hendaknya dapat diterapkan secara nyata dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, sehingga koperasi semakin sehat, profesional, transparan, dan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat, khususnya para anggotanya,” pesannya.Melalui peningkatan kompetensi tersebut, Hudori berharap pengelolaan KDKMP di Kabupaten Sidoarjo semakin profesional, sehat, dan mampu berkembang secara berkelanjutan sehingga keberadaan koperasi benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.“Saya berharap pelatihan ini dapat menjadikan KDKMP lebih bermanfaat bagi masyarakat dan menjadi koperasi yang sehat,” pungkasnya. (Dew)
Selengkapnya
KOMINFO, Sidoarjo - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo resmi membuka gelaran Bursa Kerja Terbuka (Job Fair) Hybrid 2026 di Mal Pelayanan Publik/MPP Lingkar Timur, Selasa (3/11/2026). Ada 4.246 lowongan pekerjaan dalam dan luar negeri yang disediakan 60 perusahaan yang ikut ambil bagian dalam Job Fair Hybrid 2026 Kabupaten Sidoarjo itu. Bursa Kerja Terbuka menjadi salah satu upaya konkret Pemkab Sidoarjo dalam menekan angka pengangguran serta merealisasikan komitmen program 100 ribu lapangan kerja baru oleh Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo. Pembukaan Job Fair Hybrid 2026 Kabupaten Sidoarjo dilakukan Pj. Sekda Sidoarjo M. Ainur Rahman bersama Ketua DPRD Sidoarjo H. Abdillah Nasih. Pj. Sekda Sidoarjo M. Ainur Rahman membacakan sambutan Bupati Sidoarjo H. Subandi menyampaikan Kabupaten Sidoarjo sebagai salah satu kawasan penopang utama megapolitan Gerbangkertosusila mampu mencatatkan tren pertumbuhan ekonomi yang positif. Pertumbuhan ekonomi Sidoarjo tercatat meningkat dari 5,54 persen pada tahun 2024 menjadi 5,63 persen pada tahun 2025. Sektor industri manufaktur masih menjadi penopang utama dengan kontribusi mencapai 49,45 persen atau hampir separuh dari total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Sektor investasi pun lanjut Pj. Sekda Sidoarjo M. Ainur Rahman menunjukkan kinerja menggembirakan. Hingga semester pertama tahun 2026, realisasi investasi di Kabupaten Sidoarjo telah menembus angka Rp7,7 triliun dari target Rp15,7 triliun, dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 8.485 orang. Sejalan dengan hal tersebut, angka kemiskinan berhasil ditekan dari 4,53 persen pada 2024 menjadi 4,40 persen pada 2025. “Capaian ini menempatkan Sidoarjo di urutan ke-34 dari 38 kabupaten/kota dengan tingkat kemiskinan tergolong rendah di Jawa Timur,” ucapnya. Pj. Sekda Sidoarjo M. Ainur Rahman juga mengatakan meski indikator makro ekonomi menunjukkan tren positif, namun Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) masih menjadi tantangan krusial bagi Pemkab Sidoarjo. Walaupun TPT mengalami penurunan signifikan sebesar 0,74 poin dari 6,49 persen di tahun 2024 menjadi 5,75 persen di tahun 2025, angka tersebut masih tergolong yang tertinggi di Provinsi Jawa Timur. “Menanggapi kondisi ini Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menekankan pentingnya sinergi antara dunia pendidikan, dunia usaha, dan pemerintah. Dalam pembukaan Bursa Kerja Terbuka 2026, sebanyak 60 perusahaan dan lembaga berpartisipasi menyediakan 4.246 lowongan pekerjaan yang mencakup 298 posisi jabatan,” ucapnya. Ainur juga mengapresiasi setinggi-tingginya kepada para pelaku usaha yang terlibat dalam Job Fair 2026. Khususnya perusahaan yang memberikan kesempatan kerja bagi para penyandang disabilitas sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. “Pemerintah daerah berharap kegiatan bursa kerja ini tidak sekadar menjadi agenda seremonial, tetapi benar-benar mampu menyerap tenaga kerja lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sidoarjo secara nyata,” harapnya. Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Sidoarjo Dwi Eko Saptono mengatakan saat ini paradoks ketenagakerjaan sedang dihadapi pencari kerja maupun pemberi kerja. Para pencari kerja mengeluh sulit mencari kerja, begitu juga pemberi kerja juga mengeluh sulit mencari tenaga kerja. Kedua-duanya sama-sama mengeluh. Oleh karenanya ujar Dwi Eko, maksud dan tujuan kegiatan Job Fair seperti ini untuk mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan atau pengguna tenaga kerja secara mudah dan cepat, transparan, terarah dalam rangka mempercepat proses penempatan tenaga kerja. “Dalam idiom Jawa, kondisi ini disebut dengan tetuku seng tuku ora teka-teka, seng dituku ya ora tuku-tuku. Artinya, ada gap antara kesenjangan yang harus kita jembatani,” ucap Dwieko. Dwi juga mengatakan pelaksanaan Job Fair tahun ini sama seperti pelaksanaan tahun sebelumnya. Pelaksanaannya dilakukan secara hybrid atau menggabungkan antara online dan offline. Pendaftaran dan pelamaran secara online telah dimulai sejak tanggal 29 Oktober 2026 sampai tanggal 5 November 2026. Namun seleksi lamaran pekerjaan oleh perusahaan akan berlangsung sampai akhir tahun 2026. Seluruh proses recruitment tersebut juga akan terus dipantau oleh Disnaker Sidoarjo. “Metode hybrid ini, para pencari kerja dapat lebih mudah mengakses informasi dan melamar berbagai lowongan pekerjaan. Di pihak perusahaan juga lebih mudah dalam proses seleksi serta dapat menjangkau kandidat yang lebih luas dan sesuai dengan kebutuhan,” ucapnya.Dwi menyampaikan bahwa lowongan pengemudi taksi listrik menjadi peluang kerja lokal terbesar di Job Fair tahun ini. Tenaga kerja yang dibutuhkan mencapai 800 posisi. Sementara untuk peluang kerja di luar negeri, PT KMI membuka lowongan terbesar dengan kebutuhan mencapai 1.400 tenaga kerja yang akan ditempatkan di kawasan Asia.“Kami berharap Job Fair pada hari ini dapat menjadi jembatan yang efektif untuk mengantarkan masyarakat Sidoarjo mendapatkan pekerjaan, dan bagi pencari kerja saya harap tetap memiliki pikiran positif, karena kami Pemerintah Kabupaten Sidoarjo selalu berupaya maksimal demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya. Git
Selengkapnya
Jakarta, 03 November 2026- Aceh berpeluang mengambil peran dalam industri kecerdasan artifisial (AI) melalui pengembangan teknologi berbasis bahasa dan kebutuhan masyarakat lokal.Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mengajak anak muda, perguruan tinggi, dan startup Aceh mengembangkan Large Language Model (LLM) berbahasa Aceh melalui Garuda Spark Innovation Hub agar daerah tidak sekadar menjadi pasar, tetapi ikut melahirkan inovasi AI yang dapat bersaing di tingkat nasional.“Saya mendambakan ada large language model bahasa Aceh. Bisa ya kita bikin ya bahasa Aceh? Karena itu sangat penting karena kita punya keunikan sendiri,” ujarnya dalam Seminar Terbuka bertema Aceh dalam Peta AI Nasional: Infrastruktur, Talenta, dan Ekosistem di Kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry, Banda Aceh, Senin (2/11/2026).Menurut Wamen Nezar, pengembangan AI berbasis bahasa lokal membuka peluang kolaborasi antara bidang linguistik dan ilmu komputer.Bahasa tidak hanya menjadi sarana komunikasi, tetapi juga mencerminkan struktur berpikir dan cara masyarakat memahami dunia.Karena itu, pengembangan model bahasa Aceh dapat menjadi langkah penting untuk menghadirkan teknologi yang lebih sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat setempat.“Linguistik dipadukan dengan computer science. Hari ini inilah yang kemudian membuat artificial intelligence makin dekat dengan cara berpikir manusia,” jelasnya.Untuk mendukung pengembangan tersebut, Kementerian Komunikasi dan Digital berencana membuka Garuda Spark Innovation Hub di Banda Aceh melalui kerja sama dengan pemerintah kota.Fasilitas ini disiapkan sebagai pusat pelatihan, inovasi, dan pengembangan startup yang ingin mengadopsi teknologi AI dalam berbagai sektor.Wamen Nezar menjelaskan keberadaan Garuda Spark diharapkan dapat membantu anak muda Aceh mengembangkan solusi teknologi untuk menjawab persoalan masyarakat, mulai dari layanan kesehatan, pertanian, perikanan, hingga pendidikan.Dengan demikian, pemanfaatan AI tidak berhenti pada penggunaan aplikasi yang sudah tersedia, tetapi berkembang menjadi kemampuan menciptakan produk dan layanan digital sendiri.“Insyaallah akan kita buka bekerja sama dengan Wali Kota Banda Aceh. Kementerian Komdigi melalui Direktorat Jenderal Ekosistem Digital akan membuka Garuda Spark di Aceh,” ungkapnya.Ia menilai Aceh memiliki modal sumber daya manusia dan ekosistem pendidikan yang dapat mendukung pengembangan AI.Keberadaan perguruan tinggi serta antusiasme sivitas akademika dalam mengadopsi teknologi menjadi peluang untuk memperkuat posisi Aceh dalam peta pengembangan AI nasional.Namun, peluang tersebut perlu diikuti dengan peningkatan keterampilan digital.Wamen Nezar mengungkapkan bahwa Indonesia membutuhkan sekitar sembilan juta talenta digital hingga 2030, sementara kemampuan penyediaannya saat ini baru sekitar empat juta.Kesenjangan tersebut menjadi tantangan sekaligus kesempatan bagi generasi muda untuk memasuki bidang pekerjaan baru yang berkembang seiring kemajuan teknologi.Menurutnya, kebutuhan talenta digital tidak terbatas pada lulusan bidang teknik atau komputer.Mahasiswa dari berbagai disiplin ilmu, termasuk bahasa dan linguistik, memiliki kesempatan berkontribusi dalam pengembangan AI sepanjang mampu menguasai keterampilan teknologi yang dibutuhkan.Pengembangan model bahasa Aceh menjadi salah satu peluang konkret untuk menunjukkan bahwa daerah dapat berkontribusi dalam industri AI nasional melalui keunggulan dan kekhasan lokal.“Saya ingin melihat startup-startup Aceh bisa berada di top 10 pentas nasional. Dan itu harus dihasilkan oleh rekan-rekan semua, anak-anak muda Aceh,” pungkasnya.***Untuk Informasi lebih lanjut, silakan menghubungi kontak di bawah ini.Tim Redaksi – 08132193171Dapatkan informasi lainnya di https://infopublik.id
Selengkapnya
Jakarta, 03 November 2026- Posisi strategis Aceh di Selat Malaka membuka peluang bagi startup lokal untuk menembus pasar Asia Tenggara.Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mengajak generasi muda memanfaatkan teknologi digital untuk mengembangkan bisnis berbasis potensi daerah yang mampu menjangkau pasar Malaysia, Singapura, hingga Thailand.“Aceh punya potensi yang besar bukan hanya di tingkat nasional. Karena posisi kita ada di Selat Malaka, kita punya peluang yang cukup besar untuk bisa berbisnis lintas negara,” ujarnya dalam acara Aceh Startup Day 2026 di Banda Aceh, Senin (2/11/2026).Menurut Wamen Nezar, letak geografis Aceh yang berhadapan langsung dengan jalur perdagangan internasional merupakan keunggulan yang perlu dimanfaatkan untuk memperluas pasar produk dan layanan digital.Kedekatan dengan negara-negara Asia Tenggara memberikan peluang bagi startup Aceh untuk mengembangkan aplikasi dan model bisnis yang dapat digunakan masyarakat lintas negara.“Rekan-rekan generasi muda Aceh, kita gunakan kesempatan ini agar kita outward looking. Kita melihat keluar, kita coba buat aplikasi-aplikasi yang berbasis di Aceh tapi juga dipakai oleh negara-negara tetangga,” tegasnya.Wamen Nezar menjelaskan peluang tersebut dapat dikembangkan dengan mengoptimalkan potensi ekonomi daerah, terutama sektor pertanian, perikanan, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).Ketiga sektor tersebut memiliki ruang besar untuk meningkatkan produktivitas dan memperluas jangkauan pasar melalui inovasi teknologi digital.Ia mencontohkan potensi perikanan di sepanjang pesisir utara dan timur Aceh yang berbatasan dengan Selat Malaka.Menurutnya, startup dapat menghadirkan solusi teknologi untuk meningkatkan efisiensi produksi, memperbaiki rantai pasok, serta memperluas akses pemasaran hasil perikanan.Peluang serupa juga terbuka bagi komoditas unggulan Aceh seperti kopi Gayo, cokelat, dan nilam.Wamen Nezar menilai teknologi digital dapat membantu pelaku usaha memperkuat identitas produk, meningkatkan nilai tambah, dan menjangkau konsumen internasional tanpa bergantung sepenuhnya pada pola pemasaran konvensional.“Jadi kita gunakan kesempatan ini bagaimana bisa memasarkan kopi Gayo itu bukan cuma ada di Banda Aceh, kota seribu kedai kopi, tapi bagaimana dia bisa kita pindahkan ke lanskap digital,” ungkapnya.Wamen Untuk mendukung pengembangan startup tersebut, Kementerian Komunikasi dan Digital menyiapkan penguatan ekosistem inovasi melalui Garuda Spark Innovation Hub.Wamen Nezar menyampaikan bahwa Banda Aceh diusulkan menjadi salah satu dari 10 kota pengembangan Garuda Spark di Indonesia.Program tersebut diharapkan dapat mempertemukan komunitas startup lokal dengan jaringan inovasi nasional, sekaligus membuka akses terhadap pendampingan bisnis, pengembangan teknologi, dan sumber daya yang diperlukan untuk memperbesar skala usaha.Lebih lanjut, Wamen Nezar mengingatkan bahwa besarnya populasi generasi muda Aceh menjadi modal penting untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi digital.Dengan sekitar 51 persen penduduk berasal dari kelompok generasi Z dan milenial, Aceh memiliki potensi sumber daya manusia yang besar untuk menciptakan inovasi berbasis kebutuhan masyarakat.Ia menegaskan bahwa kreativitas dan keberanian mengambil langkah menjadi modal penting agar potensi daerah dapat berkembang menjadi kekuatan ekonomi yang mampu bersaing di pasar global.“Yang paling penting adalah kita harus mulai, itu yang paling penting. Kita harus mulai dan biarkan dia bertumbuh dan berkembang,” pungkasnya.***Untuk Informasi lebih lanjut, silakan menghubungi kontak di bawah ini.Tim Redaksi – 08132193171Dapatkan informasi lainnya di https://infopublik.id
Selengkapnya
Jakarta, 02 November 2026 - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menegaskan Keputusan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 127 Tahun 2026 dan Nomor 128 Tahun 2026 (KM 127 dan KM 128) disusun sebagai pedoman kerja agar pengawasan dan penanganan konten disinformasi di ruang digital dilakukan secara terukur dan akuntabel, dengan tetap melindungi hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat secara sah.“KM 127 memperjelas batas waktu penanganan sebagai bentuk kepastian hukum, sementara KM 128 memuat mekanisme pengawasan dan penanganan termasuk kriteria konten disinformasi yang mengganggu ketertiban umum dan keamanan bernegara”, kata Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Mediodecci Lustarini di Jakarta Pusat, Senin (2/11/2026).Lebih lanjut, Sesditjen Pengawasan Ruang Digital menjelaskan, KM 127 dan KM 128 bukanlah kebijakan yang berdiri sendiri. Implementasi KM ini berkaitan dengan Sistem Kepatuhan Moderasi Konten (SAMAN) yang diatur berdasarkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 522 Tahun 2024 sebagai perubahan atas Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 172 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan PNBP yang Berasal dari Pengenaan Sanksi Denda Administratif atas pelanggaran kewajiban pemutusan akses oleh PSE Lingkup Privat UGC (KM 522).“Kritik, perbedaan pendapat, dan ekspresi yang sah tidak serta merta menjadi objek penindakan, karena fokus penanganan pada konten bermuatan disinformasi dan ujaran kebencian yang memenuhi kriteria pada KM 128, seperti adanya ketidaksesuaian dengan fakta, upaya memecah persatuan, mengakibatkan kerugian, dapat memicu konflik sosial di masyarakat, serta menimbulkan rasa takut,” tegasnya.Selain itu, lanjutnya, penanganan konten yang dilakukan Komdigi tidak menyasar konten jurnalistik yang diproduksi oleh pers, termasuk liputan investigatif, sebagai bentuk dukungan dan penghargaan atas kebebasan pers.“Apabila terdapat kesalahan dalam moderasi, pemilik konten dapat mengajukan keberatan dan permintaan pemulihan konten, termasuk apabila terdapat dugaan atas kesalahan moderasi yang dilakukan platform secara mandiri, untuk dikomunikasikan lebih lanjut,” kata Mediodecci .Mekanisme BertahapKewajiban pemutusan akses paling lambat empat jam, tidak dilakukan serta merta, namun berlaku setelah Komdigi mengirimkan surat perintah pemutusan akses kepada PSE dalam sistem SAMAN.KM 522 mengatur mekanisme Pra SAMAN untuk dilakukan dalam bentuk verifikasi atas temuan atau aduan, dan notifikasi bagi PSE yang harus ditanggapi dalam waktu 1 x 12 jam bagi konten mendesak. Dalam proses ini, PSE dapat meminta klarifikasi atau memberikan tanggapan atas notifikasi Komdigi. Surat perintah dan batas waktu 4 jam baru berlaku ketika PSE tidak memberikan tanggapan terhadap notifikasi yang disampaikan Komdigi.“Artinya, PSE sudah diberikan waktu yang cukup untuk menyampaikan tanggapan atas konteks pelanggaran yang dibandingkan dengan community guidelines yang dimiliki oleh PSE,” kata Mediodecci.Sesditjen menjelaskan, penetapan tenggat waktu ini turut mempertimbangkan kebutuhan proses pengecekan dan analisis ulang, sekaligus mengantisipasi kecepatan penyebaran konten di ruang digital untuk mencegah meluasnya dampak yang dapat merugikan masyarakat.Melalui kejelasan kriteria, pedoman moderasi konten, serta mekanisme pengawasan kepatuhan platform, Komdigi justru ingin mendorong tata kelola ruang digital yang lebih bertanggung jawab.“Upaya tersebut ditujukan untuk melindungi masyarakat dari dampak konten yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban umum, tanpa mengesampingkan hak masyarakat untuk menyampaikan kritik, pendapat, dan aspirasi secara sah,” tegas Mediodecci.INFORMASI TAMBAHANApa itu SAMAN?SAMAN merupakan sistem pengawasan kepatuhan yang digunakan Komdigi untuk melacak, memverifikasi, dan mengirimkan permintaan pemutusan akses kepada Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) lingkup privat yang menyediakan layanan user-generated content (UGC). Sistem ini juga mendukung penghitungan denda administratif apabila PSE tidak memenuhi kewajiban pemutusan akses terhadap informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dilarang.Dalam pelaksanaannya, penanganan konten diawali dengan verifikasi laporan atau temuan, termasuk pemeriksaan dasar hukum, tautan konten, dan bukti pendukung. Apabila unsur pelanggaran terpenuhi, Komdigi mengirimkan notifikasi kepada platform melalui SAMAN. Platform diberikan waktu untuk menyampaikan tanggapan selama 12 jam untuk konten mendesak dan 24 jam untuk konten tidak mendesak. Apabila platform tidak memberikan tanggapan dalam tenggat tersebut, laporan atau temuan dilanjutkan ke proses SAMAN.Pada tahap selanjutnya, Komdigi mengirimkan surat perintah pemutusan akses kepada platform terkait melalui SAMAN. Platform wajib menindaklanjuti perintah tersebut paling lambat dalam waktu 1 × 4 jam untuk konten mendesak dan 1 × 24 jam untuk konten tidak mendesak, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.***Untuk Informasi lebih lanjut, silakan menghubungi kontak di bawah ini.Tim Redaksi – 08132193171Dapatkan informasi lainnya di https://infopublik.id
Selengkapnya20.10.2026
9.10.2026
7.10.2026
1.10.2026
30.09.2026
29.09.2026
17.09.2026
10.09.2026
9.09.2026
3.09.2026
2.12.2025
2.12.2025
12.11.2025
28.10.2025
14.10.2025
9.10.2025
29.09.2025
17.09.2025
16.09.2025
8.09.2025
4.09.2025
3.09.2025
30.07.2025
23.07.2025
23.07.2025
17.07.2025
10.07.2025
10.07.2025
7.07.2025
7.07.2025
4.07.2025
12.06.2025
12.06.2025
19.05.2025
24.04.2025
11.04.2025
19.03.2025
17.03.2025
28.02.2025
26.02.2025
17.02.2025
3.02.2025
3.02.2025
23.01.2025
23.01.2025
20.01.2025
17.12.2024
13.12.2024
13.12.2024
19.11.2024
27.10.2026 - 28.10.2026
27.10.2026 - 5.01.2027
23.10.2026 - 30.10.2026
23.10.2026 - 29.10.2026
27.10.2026 - 2.12.2026
26.10.2026 - 1.11.2026
21.10.2026 - 30.10.2026
23.10.2026 - 29.10.2026
21.10.2026 - 29.10.2026
21.10.2026 - 29.10.2026
21.10.2026 - 29.10.2026
20.10.2026 - 23.10.2026
20.10.2026 - 22.10.2026
7.10.2026 - 19.10.2026
6.10.2026 - 12.10.2026
7.10.2026 - 10.10.2026
1.10.2026 - 5.10.2026
5.10.2026 - 17.10.2026
4.10.2026 - 5.10.2026
30.09.2026 - 1.10.2026
25.09.2026 - 16.10.2026
22.09.2026 - 23.09.2026
22.09.2026 - 26.09.2026
22.09.2026 - 28.09.2026
22.09.2026 - 29.09.2026
21.09.2026 - 28.09.2026
21.09.2026 - 26.09.2026
15.09.2026 - 18.09.2026
13.09.2026 - 15.09.2026
9.09.2026 - 15.09.2026
11.09.2026 - 15.09.2026
9.09.2026 - 17.09.2026
8.09.2026 - 14.09.2026
7.09.2026 - 14.09.2026
7.09.2026 - 14.09.2026
7.09.2026 - 7.10.2026
7.09.2026 - 15.09.2026
5.09.2026 - 7.09.2026
1.09.2026 - 7.09.2026
31.08.2026 - 30.09.2026
7.09.2026 - 7.10.2026
7.09.2026 - 7.10.2026
2.09.2026 - 7.09.2026
26.08.2026 - 30.08.2026
22.08.2026 - 28.08.2026
21.08.2026 - 23.08.2026
20.08.2026 - 23.08.2026
22.08.2026 - 23.08.2026
18.08.2026 - 22.08.2026
18.08.2026 - 19.08.2026
Visitors : 2381652