BABAD SIDOARJOSeri II: Babad Jenggala, Bagian 2Delta Brantas, Hujung Galuh, dan Jejak Awal SidoarjoOleh: Irwan SusantoDinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten SidoarjoSelasa, 13 Oktober 2026Sungai yang Menghidupi Sebuah KerajaanKOMINFO SIDOARJO,- Jika Majapahit dikenal karena kejayaan politiknya, maka Jenggala berkembang karena kekuatan sungainya.Pada abad ke-11, Sungai Brantas bukan sekadar sumber air. Sungai ini merupakan jalur transportasi utama yang menghubungkan pedalaman Jawa Timur dengan pesisir utara. Melalui aliran sungai inilah beras, garam, hasil hutan, logam, hingga berbagai komoditas diperdagangkan ke berbagai daerah di Nusantara.Kawasan yang kini menjadi Kabupaten Sidoarjo berada di kawasan hilir Sungai Brantas. Posisi geografis tersebut menjadikan wilayah ini memiliki nilai strategis sebagai simpul distribusi perdagangan sejak masa Kahuripan hingga berkembangnya Kerajaan Jenggala.Hujung Galuh, Gerbang Perdagangan Jawa TimurDalam berbagai kajian sejarah, Hujung Galuh dikenal sebagai salah satu pelabuhan penting di muara Sungai Brantas. Pelabuhan ini menjadi penghubung perdagangan antarpulau bahkan jaringan pelayaran internasional pada masa Jawa Kuno.Sebagian ahli berpendapat bahwa kekuatan ekonomi Jenggala tidak terlepas dari penguasaan jalur perdagangan menuju Hujung Galuh. Meski demikian, hubungan administratif antara Hujung Galuh, pusat Kerajaan Jenggala, dan wilayah Sidoarjo modern masih menjadi bahan penelitian para sejarawan. Yang telah disepakati adalah bahwa kawasan Delta Brantas merupakan salah satu pusat aktivitas ekonomi terpenting di Jawa Timur pada abad ke-11.Prasasti yang Menceritakan JenggalaJejak Kerajaan Jenggala tidak hanya hidup dalam tradisi lisan, tetapi juga terekam dalam sejumlah prasasti.Salah satunya adalah Prasasti Turun Hyang II (966 Śaka/1044 Masehi) yang menyebut nama Mapanji Garasakan, raja yang dikenal sebagai penguasa awal Jenggala setelah pembagian Kerajaan Kahuripan. Prasasti tersebut juga memuat anugerah kepada masyarakat Desa Turun Hyang atas jasa mereka kepada kerajaan.Selain itu terdapat Prasasti Kambang Putih, Malenga, Banjaran, dan Sumengka yang menjadi dasar para epigraf merekonstruksi silsilah raja-raja Jenggala. Walaupun jumlah sumbernya tidak sebanyak Majapahit, prasasti-prasasti tersebut menunjukkan bahwa Jenggala merupakan kerajaan yang memiliki sistem pemerintahan dan administrasi yang teratur.Sidoarjo dalam Lanskap JenggalaWilayah Kabupaten Sidoarjo saat ini berada di bentang Delta Brantas yang sejak masa Airlangga dikenal sebagai kawasan subur dengan jaringan sungai yang padat.Hingga kini belum ditemukan bukti arkeologis yang memastikan lokasi ibu kota Kerajaan Jenggala berada di wilayah Sidoarjo. Namun, sejumlah situs arkeologi dan temuan struktur bata kuno menunjukkan bahwa kawasan ini telah dihuni dan berkembang pada periode klasik Jawa Timur.Bagi para arkeolog, temuan-temuan tersebut menjadi petunjuk penting untuk memahami perkembangan permukiman, perdagangan, dan pengelolaan wilayah di kawasan hilir Brantas, meskipun keterkaitannya dengan pusat pemerintahan Jenggala masih memerlukan penelitian lebih lanjut.Perspektif SejarawanDr. Ninie Susanti, Ketua Perkumpulan Ahli Epigrafi Indonesia, dalam bukunya Airlangga: Biografi Raja Pembaru Jawa Abad XI (Komunitas Bambu, 2010), menegaskan bahwa sumber utama untuk memahami masa pemerintahan Airlangga adalah Prasasti Pucangan, karena prasasti ini mencatat riwayat hidup Raja Airlangga secara paling lengkap dibanding sumber lain yang ditemukan di Nusantara.Menurut Ninie Susanti, prasasti tersebut menjadi pijakan utama bagi para sejarawan dalam merekonstruksi kebangkitan Kahuripan serta memahami proses lahirnya kerajaan-kerajaan penerus, termasuk Jenggala dan Panjalu.Pandangan serupa disampaikan sejarawan Peter Carey, Guru Besar Emeritus Universitas Indonesia, dalam kajiannya "The Kolkata (Calcutta) Stone and the Bicentennial of the British Interregnum in Java, 1811–1816" (IIAS Newsletter, Leiden, No. 74, 2016). Carey menjelaskan bahwa Prasasti Pucangan adalah piagam resmi yang dikeluarkan langsung oleh Sri Maharaja, sehingga memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai sumber sejarah pemerintahan Airlangga.Menurut Carey, penulisan sejarah Jawa harus selalu bertumpu pada sumber primer berupa prasasti dan tinggalan arkeologi. Pendekatan tersebut memungkinkan sejarah direkonstruksi secara ilmiah serta membedakan antara fakta sejarah, interpretasi akademik, dan tradisi lisan yang berkembang di masyarakat.Warisan yang Masih HidupMeskipun Kerajaan Jenggala diperkirakan tidak bertahan selama kerajaan-kerajaan besar sesudahnya, pengaruhnya tetap membekas pada perkembangan kawasan Delta Brantas.Jaringan sungai, pertanian lahan basah, serta jalur perdagangan yang berkembang sejak masa Kahuripan dan Jenggala menjadi fondasi bagi pertumbuhan pusat-pusat permukiman di Jawa Timur. Berabad-abad kemudian, kawasan yang sama menjadi bagian dari lanskap yang melahirkan Singhasari dan Majapahit.Bagi Sidoarjo, sejarah Jenggala bukan sekadar kisah tentang sebuah kerajaan, melainkan bagian dari perjalanan panjang yang membentuk identitas wilayah di hilir Sungai Brantas. Memahami sejarah ini berarti memahami bagaimana bentang alam, sungai, dan peradaban saling membentuk wajah Sidoarjo hingga hari ini.Bersambung ke Babad Sidoarjo — Seri II: Babad Jenggala, Bagian 3: "Jejak Arkeologi Jenggala di Sidoarjo: Prasasti, Situs, dan Delta Brantas dalam Kajian Arkeologi Modern."
Selengkapnya
Jakarta, 14 Oktober 2026 - Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid membahas potensi kerja sama Indonesia dan Finlandia dalam pengembangan pusat data dan infrastruktur komputasi untuk mendukung percepatan transformasi digital nasional.Kerja sama ini mencakup peluang pemanfaatan teknologi, penguatan kapasitas komputasi, serta pengembangan ekosistem digital untuk memenuhi kebutuhan kecerdasan artifisial (AI) dan layanan publik.Pembahasan tersebut berlangsung dalam audiensi Meutya dengan Menteri Perdagangan Luar Negeri dan Pembangunan Finlandia Ville Tavio di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, Rabu (14/10/2026).Pertemuan ini menjadi kesempatan untuk memperluas kolaborasi kedua negara, seiring meningkatnya kebutuhan Indonesia terhadap infrastruktur digital yang andal dan merata.Meutya mengatakan pengembangan pusat data di Indonesia perlu mempertimbangkan kebutuhan kapasitas komputasi, pemerataan lokasi, serta kesiapan infrastruktur pendukung.Pemerintah juga berkoordinasi lintas kementerian untuk memastikan pembangunan pusat data sesuai dengan kebutuhan nasional dan kondisi wilayah.“Kami tengah berkoordinasi dengan menteri-menteri lain untuk menentukan lokasi yang tepat serta melakukan perhitungan yang akurat dalam pembangunan pusat data,” ujar Meutya.Menurut Meutya, luasnya wilayah Indonesia menjadi salah satu pertimbangan penting dalam pengembangan infrastruktur pusat data.Saat ini, sebagian besar pusat data masih terkonsentrasi di satu wilayah sehingga diversifikasi lokasi diperlukan untuk mendukung kebutuhan komputasi yang terus meningkat dan memperkuat pemerataan infrastruktur digital nasional.Dalam pertemuan tersebut, Meutya juga menyoroti keterlibatan perusahaan teknologi Finlandia, Nokia, dalam proyek pusat data bersama Indosat.Keterlibatan ini dinilai menjadi salah satu peluang konkret untuk memperkuat kemitraan teknologi Indonesia dan Finlandia, sekaligus membuka ruang partisipasi lebih luas bagi perusahaan Finlandia dalam pembangunan ekosistem digital Indonesia.“Ini adalah tonggak pencapaian penting, tidak hanya bagi perusahaan Indonesia tetapi juga bagi Nokia, sebagai perusahaan Finlandia, untuk terlibat dalam salah satu proyek pusat data terbesar Indonesia,” ungkapnya.Meutya menambahkan kebutuhan infrastruktur komputasi akan semakin besar seiring dengan pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung layanan publik.Salah satu contohnya adalah digitalisasi perlindungan sosial yang tengah diuji coba pemerintah untuk meningkatkan ketepatan sasaran penerima bantuan dan direncanakan diperluas ke berbagai wilayah.Dengan perkiraan sekitar 50 juta penerima manfaat, pengembangan layanan tersebut membutuhkan dukungan infrastruktur digital dan AI yang memadai.“Secara keseluruhan, diperkirakan ada sekitar 50 juta penerima manfaat yang akan menerima bantuan dalam bentuk tunai. Hal ini tentu membutuhkan infrastruktur digital dan infrastruktur AI yang memadai,” tegas Meutya.Sejalan dengan kebutuhan tersebut, Meutya menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur digital merupakan bagian dari Visi Digital Indonesia 2045 yang berlandaskan tiga pilar, yakni terhubung, tumbuh, dan terjaga.Pemerintah ingin memastikan penguatan konektivitas berjalan beriringan dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pertumbuhan ekonomi digital, serta perlindungan masyarakat melalui ekosistem digital yang aman dan tepercaya.Sementara itu, Ville Tavio menyampaikan bahwa Finlandia memiliki pengalaman dalam pengembangan pusat data yang didukung kondisi iklim, ketersediaan energi, serta kemajuan teknologi.Menurutnya, suhu yang relatif rendah membantu mengurangi kebutuhan pendinginan pusat data, sementara lebih dari 95 persen pasokan listrik Finlandia berasal dari sumber yang bebas bahan bakar fosil.“Sebagian besar listrik kami, yakni lebih dari 95 persen bebas bahan bakar fosil. Ini merupakan hal yang sangat baik bagi kami. Dengan demikian, sistem kami juga sangat mandiri,” jelas Tavio.Tavio juga menyampaikan potensi kerja sama dalam pengembangan komputasi kuantum, kecerdasan artifisial, infrastruktur jaringan, serta kapasitas digital.Finlandia turut menaruh perhatian pada peluang pengembangan pusat data di Indonesia, termasuk melalui keterlibatan Nokia, serta kemungkinan kolaborasi dalam perencanaan kota pintar di Ibu Kota Nusantara.“Kami ingin meningkatkan partisipasi kami, khususnya dalam kerja sama dengan Indonesia,” ujarnya.Tavio menilai pertumbuhan ekonomi digital Indonesia membuka peluang bagi perusahaan Finlandia untuk berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur dan layanan digital.Pemerintah Finlandia, lanjutnya, siap menyampaikan informasi mengenai peluang pengadaan dan tender publik di Indonesia kepada perusahaan-perusahaan yang memiliki kompetensi di bidang tersebut.Pertemuan ini menjadi langkah untuk menjajaki potensi kolaborasi yang saling menguntungkan, dengan memadukan kebutuhan Indonesia akan infrastruktur komputasi yang kuat dan pengalaman Finlandia dalam teknologi digital.Kerja sama kedua negara diharapkan dapat mendukung pembangunan ekosistem digital yang lebih tangguh sekaligus memperluas manfaat transformasi digital bagi masyarakat.***Untuk Informasi lebih lanjut, silakan menghubungi kontak di bawah ini.Tim Redaksi – 08132193171Dapatkan informasi lainnya di https://infopublik.id
Selengkapnya
Sungai yang Menghidupi Sebuah KerajaanKOMINFO, Sidoarjo - Jika Majapahit dikenal karena kejayaan politiknya, maka Jenggala berkembang karena kekuatan sungainya.Pada abad ke-11, Sungai Brantas bukan sekadar sumber air. Sungai ini merupakan jalur transportasi utama yang menghubungkan pedalaman Jawa Timur dengan pesisir utara. Melalui aliran sungai inilah beras, garam, hasil hutan, logam, hingga berbagai komoditas diperdagangkan ke berbagai daerah di Nusantara.Kawasan yang kini menjadi Kabupaten Sidoarjo berada di kawasan hilir Sungai Brantas. Posisi geografis tersebut menjadikan wilayah ini memiliki nilai strategis sebagai simpul distribusi perdagangan sejak masa Kahuripan hingga berkembangnya Kerajaan Jenggala.Hujung Galuh, Gerbang Perdagangan Jawa TimurDalam berbagai kajian sejarah, Hujung Galuh dikenal sebagai salah satu pelabuhan penting di muara Sungai Brantas. Pelabuhan ini menjadi penghubung perdagangan antarpulau bahkan jaringan pelayaran internasional pada masa Jawa Kuno.Sebagian ahli berpendapat bahwa kekuatan ekonomi Jenggala tidak terlepas dari penguasaan jalur perdagangan menuju Hujung Galuh. Meski demikian, hubungan administratif antara Hujung Galuh, pusat Kerajaan Jenggala, dan wilayah Sidoarjo modern masih menjadi bahan penelitian para sejarawan. Yang telah disepakati adalah bahwa kawasan Delta Brantas merupakan salah satu pusat aktivitas ekonomi terpenting di Jawa Timur pada abad ke-11.Prasasti yang Menceritakan JenggalaJejak Kerajaan Jenggala tidak hanya hidup dalam tradisi lisan, tetapi juga terekam dalam sejumlah prasasti.Salah satunya adalah Prasasti Turun Hyang II (966 Śaka/1044 Masehi) yang menyebut nama Mapanji Garasakan, raja yang dikenal sebagai penguasa awal Jenggala setelah pembagian Kerajaan Kahuripan. Prasasti tersebut juga memuat anugerah kepada masyarakat Desa Turun Hyang atas jasa mereka kepada kerajaan.Selain itu terdapat Prasasti Kambang Putih, Malenga, Banjaran, dan Sumengka yang menjadi dasar para epigraf merekonstruksi silsilah raja-raja Jenggala. Walaupun jumlah sumbernya tidak sebanyak Majapahit, prasasti-prasasti tersebut menunjukkan bahwa Jenggala merupakan kerajaan yang memiliki sistem pemerintahan dan administrasi yang teratur.Sidoarjo dalam Lanskap JenggalaWilayah Kabupaten Sidoarjo saat ini berada di bentang Delta Brantas yang sejak masa Airlangga dikenal sebagai kawasan subur dengan jaringan sungai yang padat.Hingga kini belum ditemukan bukti arkeologis yang memastikan lokasi ibu kota Kerajaan Jenggala berada di wilayah Sidoarjo. Namun, sejumlah situs arkeologi dan temuan struktur bata kuno menunjukkan bahwa kawasan ini telah dihuni dan berkembang pada periode klasik Jawa Timur.Bagi para arkeolog, temuan-temuan tersebut menjadi petunjuk penting untuk memahami perkembangan permukiman, perdagangan, dan pengelolaan wilayah di kawasan hilir Brantas, meskipun keterkaitannya dengan pusat pemerintahan Jenggala masih memerlukan penelitian lebih lanjut.Perspektif SejarawanDr. Ninie Susanti, Ketua Perkumpulan Ahli Epigrafi Indonesia, dalam bukunya Airlangga: Biografi Raja Pembaru Jawa Abad XI (Komunitas Bambu, 2010), menegaskan bahwa sumber utama untuk memahami masa pemerintahan Airlangga adalah Prasasti Pucangan, karena prasasti ini mencatat riwayat hidup Raja Airlangga secara paling lengkap dibanding sumber lain yang ditemukan di Nusantara.Menurut Ninie Susanti, prasasti tersebut menjadi pijakan utama bagi para sejarawan dalam merekonstruksi kebangkitan Kahuripan serta memahami proses lahirnya kerajaan-kerajaan penerus, termasuk Jenggala dan Panjalu.Pandangan serupa disampaikan sejarawan Peter Carey, Guru Besar Emeritus Universitas Indonesia, dalam kajiannya "The Kolkata (Calcutta) Stone and the Bicentennial of the British Interregnum in Java, 1811–1816" (IIAS Newsletter, Leiden, No. 74, 2016). Carey menjelaskan bahwa Prasasti Pucangan adalah piagam resmi yang dikeluarkan langsung oleh Sri Maharaja, sehingga memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai sumber sejarah pemerintahan Airlangga.Menurut Carey, penulisan sejarah Jawa harus selalu bertumpu pada sumber primer berupa prasasti dan tinggalan arkeologi. Pendekatan tersebut memungkinkan sejarah direkonstruksi secara ilmiah serta membedakan antara fakta sejarah, interpretasi akademik, dan tradisi lisan yang berkembang di masyarakat.Warisan yang Masih HidupMeskipun Kerajaan Jenggala diperkirakan tidak bertahan selama kerajaan-kerajaan besar sesudahnya, pengaruhnya tetap membekas pada perkembangan kawasan Delta Brantas.Jaringan sungai, pertanian lahan basah, serta jalur perdagangan yang berkembang sejak masa Kahuripan dan Jenggala menjadi fondasi bagi pertumbuhan pusat-pusat permukiman di Jawa Timur. Berabad-abad kemudian, kawasan yang sama menjadi bagian dari lanskap yang melahirkan Singhasari dan Majapahit.Bagi Sidoarjo, sejarah Jenggala bukan sekadar kisah tentang sebuah kerajaan, melainkan bagian dari perjalanan panjang yang membentuk identitas wilayah di hilir Sungai Brantas. Memahami sejarah ini berarti memahami bagaimana bentang alam, sungai, dan peradaban saling membentuk wajah Sidoarjo hingga hari ini. (Irwan)Bersambung ke Babad Sidoarjo — Seri II: Babad Jenggala, Bagian 3: "Jejak Arkeologi Jenggala di Sidoarjo: Prasasti, Situs, dan Delta Brantas dalam Kajian Arkeologi Modern."
Selengkapnya
KOMINFO, Sidoarjo - Keberadaan sejumlah jembatan liar di atas aliran sungai sedang menjadi perhatian serius Pemkab Sidoarjo. Infrastruktur tanpa izin tersebut dinilai menjadi hambatan utama dalam upaya normalisasi sungai dan penataan kawasan. Bupati Sidoarjo, Subandi menegaskan seluruh jembatan liar yang melanggar aturan dan mengganggu akses alat berat untuk melakukan normalisasi sungai harus segera dibongkar dan ditertibkan. Instruksi tegas tersebut bereulang kali disampaikan oleh Bupati Subandi. Termasuk saat menggelar inspeksi mendadak (sidak) pada proyek betonisasi ruas Jalan Gedangan–Betro, Sidoarjo, Senin (12/10/2026). Proyek betonisasi senilai Rp 23 miliar tersebut membentang persis bersisian dengan aliran sungai. Dalam pengerjaannya, bupati meminta agar pembangunan jalan dikoneksikan dengan penataan drainase atau aliran sungai yang ada. "Kalau masih ada jembatan-jembatan seperti ini, normalisasi sungai tidak akan bisa berjalan. Kita ingin jalan selesai dengan kualitas bagus, tetapi normalisasi sungai juga harus tetap berjalan seiring," ujar Subandi. Berdasarkan pengamatan di lapangan, sejumlah jembatan beton berskala kecil dibangun secara mandiri oleh warga dan pelaku usaha setempat untuk akses pribadi. Keberadaan struktur permanen tanpa izin tersebut menutup ruang gerak dan manuver alat berat milik Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (PUBMSDA) atau milik kontraktor yang yang hendak mengeruk sedimentasi sungai. Akibatnya, aliran sungai menyempit dan pendangkalan semakin parah. Kondisi ini berpotensi memicu genangan air hingga banjir saat intensitas hujan tinggi, yang pada akhirnya dapat merusak struktur jalan baru. Subandi mengingatkan bahwa pembangunan infrastruktur darat dan tata air harus berjalan beriringan agar anggaran daerah tidak terbuang sia-sia. "Perencanaan harus kita ikuti. Jangan sampai jalannya sudah bagus dan mulus, tetapi sungainya justru terbengkalai dan tidak tertata," kata Subandi. Guna menindaklanjuti temuan tersebut, Pemkab Sidoarjo menginstruksikan Dinas PUBMSDA untuk segera berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) serta pihak kecamatan setempat guna melakukan penertiban secara terukur. Subandi juga mengimbau warga agar tidak lagi membuat akses melintas ilegal dan beralih menggunakan jembatan umum yang telah disediakan pemerintah di sepanjang jalur utama. "Jembatan umum sudah tersedia di jalur utama. Masyarakat kita imbau untuk memanfaatkan fasilitas yang ada demi mendukung penataan kawasan dan kepentingan umum yang lebih luas," tutur Subandi.(mas)
Selengkapnya
KOMINFO, Sidoarjo– Kabupaten Sidoarjo terus memperkuat kontribusinya untuk pembangunan Jawa Timur. Dalam bidang perelonomian, Sidoarjo ikut menopang pertumbuhan ekonomi Jawa Timur dengan mencatatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang mencapai 5,63 persen pada 2025. Lebih tinggi daripada pertumbuhan ekonomi Jawa Timur sebesar 5,33 persen. Hal tersebut disampaikan Bupati Sidoarjo, Subandi saat menjadi inspektur upacara peringatan Hari Jadi Ke-81 Provinsi Jawa Timur di Alun-Alun Sidoarjo pada Senin (12/10/2026). "Pesatnya pembangunan di Jawa Timur turut didukung oleh kontribusi Kabupaten Sidoarjo. Di antaranya melalui pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Tercatat pertumbuhan ekonomi Sidoarjo pada 2024 sebesar 5,54 persen, naik pada 2025 menjadi 5,63 persen," kata Bupati Subandi dalam peringatan Hari Jadi yang bertema “Jatim Unggul Maju Berkelanjutan” tersebut. Subandi menyampaikan, komitmen pembangunan Sidoarjo pada 2026 juga diwujudkan melalui peningkatan investasi. Pada semester I 2026, nilai investasi Sidoarjo mencapai Rp7,77 triliun dari target Rp15,7 triliun. Penyerapan tenaga kerja mencapai sebanyak 8.485 orang. Capaian investasi tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus membuka kesempatan kerja bagi masyarakat. Selain pertumbuhan ekonomi dan investasi, lanjut Bupati Subandi, Pemkab Sidoarjo juga menguatkan kualitas pelayanan publik. Menurut dia, pelayanan yang cepat, transparan, dan efisien menjadi perhatian pemerintah daerah. “Kami harapkan masyarakat bisa mendapatkan pelayanan yang semakin baik,” tegasnya. Dalam kesempatan itu, Pemkab Sidoarjo juga menyerahkan penghargaan kepada lima desa informatif. Yakni, Desa Sugihwaras, Desa Larangan, Desa Simoangin-angin, Desa Kendalpecabean, dan Desa Kwangsan. Pemberian penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi terhadap upaya pemerintah desa dalam mendorong keterbukaan informasi publik. Melalui pengelolaan informasi yang baik, masyarakat diharapkan semakin mudah memperoleh informasi mengenai program, kebijakan, dan pelayanan pemerintah desa. Keterbukaan informasi ini, tegas Subandi, menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Upaya tersebut sekaligus mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik hingga tingkat desa. “Mari kita jadikan semangat untuk terus berkarya, memperkuat sinergi, dan memberikan kontribusi terbaik bagi kemajuan Sidoarjo dan Jawa Timur di Hari Jadi Ke-81 Provinsi Jawa Timur ini,” seru Bupati Subandi. (Dew/iad/mas)
Selengkapnya
KOMINFO, Sidoarjo – Bupati Sidoarjo, Subandi melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap progres pembangunan betonisasi ruas Jalan Gedangan–Betro, Senin (12/10/2026). Dalam peninjauan tersebut, Subandi meminta pelaksana proyek mempercepat pekerjaan yang mengalami deviasi sekaligus memastikan rencana normalisasi sungai di sekitar kawasan dapat dilaksanakan secara terpadu. Sidak tersebut dilakukan bersama Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (PUBM SDA) Kabupaten Sidoarjo Mukhammad Makhmud, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), konsultan pengawas, serta pelaksana proyek. Subandi menyampaikan bahwa pembangunan betonisasi jalan dengan nilai anggaran sekitar Rp23 miliar tersebut harus diselesaikan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil peninjauan tadi, masih ada deviasi yang hampir 10 persen. Padahal, penyelesaian proyek ditargetkan pada Desember 2026. “Masih ada deviasi 10 persen dari target yang harus dicapai hampir 34 persen dan bulan Desember 2026 harus selesai,” ujar Subandi. Ia meminta seluruh pihak yang terlibat segera melakukan evaluasi dan mengambil langkah konkret untuk mengejar ketertinggalan progres. Koordinasi antara kontraktor, PPK, dan konsultan pengawas harus diperkuat agar kendala di lapangan dapat segera diselesaikan. Menurutnya, pembangunan infrastruktur jalan perlu diimbangi dengan penanganan saluran dan sungai di sekitarnya. Karena itu, ia meminta agar rencana normalisasi sungai turut menjadi perhatian sehingga peningkatan kualitas jalan dapat berjalan seiring dengan upaya mengurangi risiko banjir. “Anggaran jalan ini kurang lebih Rp23 miliar. Kalau sudah dilakukan pembangunan, sekalian kita benahi sungainya agar normalisasi juga berjalan. Harapan kita, jalannya bagus dan normalisasi sungai juga terlaksana,” katanya. Subandi juga menyoroti sejumlah kendala di lapangan, di antaranya keberadaan kabel optik dan lampu yang mengganggu pelaksanaan pekerjaan. Ia meminta agar persoalan tersebut segera dikoordinasikan dengan pihak terkait sehingga penanganannya tidak menghambat percepatan proyek. Selain itu, penataan kawasan di sekitar jalan dan sungai juga perlu dilakukan sesuai perencanaan. Keberadaan warung, warung kopi, maupun bangunan yang berpotensi menghambat pekerjaan harus dikoordinasikan agar pelaksanaan konstruksi dan rencana normalisasi dapat berjalan optimal. Ia mengajak masyarakat mendukung pelaksanaan pembangunan, termasuk penataan kawasan yang diperlukan untuk kelancaran pekerjaan. Sinergi antara pemerintah, pelaksana proyek, dan masyarakat dinilai penting untuk memastikan pembangunan memberikan manfaat dalam jangka panjang. Untuk meningkatkan pengawasan, Subandi menginstruksikan PPK dan konsultan pengawas melakukan evaluasi progres secara berkala, minimal setiap pekan. Perkembangan pekerjaan juga diminta diperbarui melalui sistem e-Kenda agar pelaksanaan proyek dapat dipantau secara terukur. “Kalau masih ada deviasi, harus segera dicarikan solusi bersama. PPK dan konsultan pengawas harus terus berkoordinasi serta mengevaluasi perkembangan pekerjaan setiap minggu. Saya ingin pembangunan ini selesai tepat waktu, tidak molor karena kurangnya koordinasi,” tegasnya. Subandi menambahkan, pelaksana proyek yang tidak memenuhi ketentuan harus diberikan teguran sesuai prosedur dan regulasi yang berlaku. Pengawasan secara konsisten diharapkan dapat memastikan pekerjaan berjalan sesuai perencanaan, memenuhi standar kualitas, serta selesai tepat waktu. Melalui percepatan betonisasi dan koordinasi penanganan sungai, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berharap peningkatan infrastruktur jalan dapat berjalan beriringan dengan upaya penataan lingkungan dan pengurangan risiko banjir, sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara berkelanjutan. (Mar/Mas)
Selengkapnya
KOMINFO, Sidoarjo - Penguatan sekolah inklusi dan pembelajaran berbasis sains serta teknologi menjadi perhatian pemerintah. Tujuannya, memastikan kesetaraan akses pendidikan dan meningkatkan mutu pendidikan nasional. Hal tersebut diungkapkan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) RI Prof. Dr. Abdul Mu`ti saat meresmikan gedung baru SD Muhammadiyah/Mumtaz 12 Taman, Senin, (12/10). Abdul Mu`ti mengatakan, model pendidikan inklusif diharapkan dapat terus direplikasi oleh berbagai lembaga pendidikan di seluruh Indonesia. Menurutnya, keberadaan peserta didik berkebutuhan khusus di lingkungan sekolah reguler menjadi bukti nyata kesetaraan akses pendidikan. "Keberadaan peserta didik berkebutuhan khusus yang belajar bersama dengan penuh rasa percaya diri menjadi bukti nyata kesetaraan akses pendidikan,” ucapnya. Selain itu, guna menjawab tantangan masa depan, pemerintah mendorong penguatan pembelajaran bidang Science, Technology, Engineering, and Math (STEM) di tingkat sekolah dasar hingga menengah. Kebijakan tersebut selaras dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat fondasi sains dan teknologi anak bangsa sejak dini. Bahkan, pada model Sekolah Nasional Inklusif, pendekatan tersebut diperluas menjadi STEAM-S dengan menambahkan unsur Art (Seni) dan Sport (Olahraga). "Pengembangan minat dan bakat ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Pasal 5 Ayat 4, yang menegaskan bahwa warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak mendapatkan pendidikan khusus," jelasnya. Dalam kesempatan itu, Mendikdasmen juga menanggapi masih maraknya kasus kekerasan dan perundungan (bullying) di lingkungan satuan pendidikan. Menurutnya, penanganan perundungan membutuhkan kolaborasi sinergis dari empat pilar utama. Antara lain, sekolah dan guru, keluarga atau orang tua, serta masyarakat dan media. Sekolah dan guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang ramah dan saling memuliakan. Keluarga atau orang tua dapat memberikan pendampingan serta pengawasan di rumah. Sedangkan peran masyarakat dapat saling menjaga dan membangun budaya saling menghormati. Tidak kalah pentingnya peran media yang diharapkan dapat menyajikan tayangan edukatif. Mengingat maraknya perilaku tiruan (copycat) akibat tontonan tanpa pendampingan. “Kemendikdasmen berkomitmen untuk memperkuat budaya sekolah yang aman dan ramah anak. Langkah konkret yang ditempuh pemerintah saat ini di antaranya meluncurkan Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 tentang Membangun Budaya Sekolah yang Aman dan Nyaman yang lengkap dengan regulasi turunannya,” ucapnya. Git
Selengkapnya
Kominfo, Sidoarjo - Wakil Bupati Sidoarjo, Mimik Idayana menghadiri peresmian kantor pusat Mabruro Tour and Travel yang berlokasi di Ruko Pagerwojo, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Sabtu (10/10/2026). Peresmian tersebut menjadi langkah pengembangan usaha layanan perjalanan ibadah haji dan umrah Mabruro Tour and Travel yang telah memiliki sejumlah cabang di berbagai daerah di Jawa Timur. Acara tersebut dihadiri perwakilan Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo, komisaris dan direktur Mabruro Tour and Travel, serta sejumlah undangan lainnya. Mimik menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas dibukanya kantor pusat Mabruro Tour and Travel di Sidoarjo. Ia mengaku mengenal dan menggunakan layanan Mabruro sejak 2007 untuk perjalanan ibadah haji dan umrah. Pengalaman tersebut, menurutnya, menjadi bagian dari hubungan panjang yang terjalin dengan penyelenggara perjalanan ibadah tersebut. “Saya mengenal Mabruro sejak tahun 2007 dan sudah beberapa kali menjalankan ibadah haji maupun umrah bersama Mabruro. Alhamdulillah, selama ini pelayanannya sangat baik. Dengan dibukanya kantor pusat di Sidoarjo, saya berharap Mabruro semakin berkembang, semakin sukses, dan terus menjaga kualitas pelayanannya kepada para jamaah,” ujar Mimik. Ia juga berharap Mabruro Tour and Travel dapat menjalin kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Khususnya dalam memfasilitasi perjalanan ibadah umrah aparatur sipil negara (ASN) maupun masyarakat yang ingin menunaikan ibadah ke Tanah Suci. Menurutnya, sinergi antara penyelenggara perjalanan ibadah dan pemerintah daerah diharapkan dapat membuka peluang kerja sama yang memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam merencanakan perjalanan ibadahnya. Sementara itu, perwakilan Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo Safira Nirmala menekankan pentingnya menjaga legalitas, mematuhi regulasi pemerintah, serta mempertahankan kepercayaan jamaah dalam penyelenggaraan perjalanan ibadah haji dan umrah. Kepercayaan jamaah merupakan salah satu bentuk promosi yang sangat penting bagi penyelenggara perjalanan ibadah. Pengalaman positif jamaah yang telah mendapatkan pelayanan akan menjadi pertimbangan bagi masyarakat lain dalam memilih biro perjalanan haji dan umrah. “Kepercayaan jamaah harus terus dijaga dengan mengedepankan integritas, amanah, dan pelayanan yang baik. Selain itu, penyelenggara perjalanan ibadah juga perlu menjaga komunikasi dan hubungan yang baik dengan kementerian maupun sesama penyelenggara, sehingga tercipta kerja sama yang saling mendukung,” ungkap Safira. Safira juga berharap Mabruro Tour and Travel dapat terus mempertahankan kualitas pelayanan dan menjalin hubungan baik dengan seluruh mitra. Menurutnya, kolaborasi antarpelaku usaha penyelenggara perjalanan ibadah diperlukan untuk mendukung keberlangsungan usaha sekaligus memberikan pelayanan yang optimal kepada jamaah. Saat ini Mabruro Tour and Travel memiliki cabang di sejumlah wilayah. Yakni, Sidoarjo, Malang, Surabaya, Gresik, Ponorogo, dan Blitar. Dengan diresmikannya kantor pusat di Pagerwojo, Kecamatan Buduran, diharapkan jangkauan pelayanan Mabruro semakin berkembang dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang ingin melaksanakan ibadah haji dan umrah. Peresmian tersebut diharapkan menjadi momentum bagi Mabruro Tour and Travel untuk terus meningkatkan profesionalisme, menjaga kepercayaan jamaah, serta memberikan pelayanan perjalanan ibadah yang aman, nyaman, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (Son)
Selengkapnya
Kominfo, Sidoarjo – Pohon manggis yang ditanam di halaman Kantor Bawaslu Kabupaten Sidoarjo, Jumat (9/10/2026), oleh Wakil Bupati Sidoarjo Hj Mimik Idayana tidak sekadar untuk penghijauan. Buah itu menjadi simbol kejujuran. Pengingat bahwa integritas harus tampak dalam perkataan dan perbuatan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Mimik tidak sendiri dalam penanaman pohon manggis itu. Ketua Bawaslu Sidoarjo Agung Nugraha, Ketua DPRD Sidoarjo H Abdillah Nasih, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Sidoarjo Arif Mulyono, dan Kepala Pelaksana BPBD Sidoarjo Sabiano Mariano juga turut serta. Mimik Idayana mengapresiasi kegiatan yang menggabungkan upaya penghijauan dengan kejujuran dan penguatan nilai-nilai integritas Bawaslu dalam menjalankan pengawasan Pemilu. Menurutnya, penanaman pohon menjadi salah satu bentuk kepedulian bersama untuk mewujudkan lingkungan Sidoarjo yang lebih asri. ”Ini salah satu bentuk kepedulian Bawaslu untuk menjadikan Sidoarjo asri. Bawaslu memiliki tanaman andalan, yaitu pohon manggis, yang bagian luar dan dalamnya sama. Ini melambangkan kejujuran, tidak ada kemunafikan di dalamnya. Sejalan dengan prinsip Bawaslu, jujur tanpa batas,” ujar Mimik. Ia juga mengingatkan bahwa kejujuran merupakan fondasi penting dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam menjalankan amanah pekerjaan. Nilai tersebut harus menjadi pegangan setiap orang agar dapat membangun kepercayaan dan menjaga tanggung jawab yang diberikan. “Jujur itu memang harus, karena kejujuran ibarat fondasi diri kita. Kalau kita ingin selamat, ya harus jujur,” pesannya. Sementara itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Sidoarjo Agung Nugraha menjelaskan bahwa penanaman pohon manggis tidak hanya bertujuan mendukung penghijauan. Tetap juga menjadi penanda pengingat integritas bagi seluruh jajaran Bawaslu. “Komitmen kita bersama adalah bagaimana menghijaukan Sidoarjo sekaligus menyedekahkan kesempatan hari ini untuk membangun oksigen bagi anak cucu kita ke depan. Karena itu, kami melakukan penanaman pohon bersama PKBM,” jelasnya. Agung menambahkan, pohon manggis dipilih sejalan dengan upaya Bawaslu menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Filosofi manggis diharapkan menjadi pengingat bagi pimpinan maupun seluruh sekretariat agar senantiasa menjaga kejujuran, konsistensi, serta kesesuaian antara perkataan dan tindakan. Ia menjelaskan, jumlah kelopak pada bagian luar buah manggis menggambarkan jumlah ruang atau bagian isi di dalamnya. Filosofi tersebut menjadi simbol bahwa integritas harus tercermin secara utuh, baik dalam perkataan maupun tindakan. Melalui penanaman pohon integritas tersebut, diharapkan nilai kejujuran tidak hanya menjadi slogan, tetapi juga diterapkan dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan tata kelola kelembagaan. Kegiatan itu menjadi bentuk komitmen dalam memperkuat integritas, menjaga netralitas, serta meningkatkan kepedulian terhadap pelestarian lingkungan dalam penyelenggaraan Pemilu sekaligus mendukung program Jumpa Berlian dan Jumat Sehati Bawaslu RI. (Mar)
Selengkapnya
KOMINFO, Sidoarjo – Wakil Bupati Sidoarjo, Mimik Idayana mengapresiasi kontribusi produsen otomotif Mitsubishi dalam mendukung iklim industri dan perdagangan di Kabupaten Sidoarjo. Apresiasi itu disampaikan saat menghadiri Fuso Mosaic Campaign 2026 di Hotel Neo Waru, Jumat malam (9/10/2026). Wabup Mimik Idayana menyampaikan, Kabupaten Sidoarjo merupakan kota industri yang terus bergerak. Industri manufaktur dan perdagangan di Kabupaten Sidoarjo terus tumbuh dan berkembang. Sehingga, membutuhkan mobilitas yang tangguh untuk memajukan perekonomian Sidoarjo. “Sebagai kota industri, Sidoarjo membutuhkan dukungan armada yang tepat. Saya pribadi sudah lebih dari 30 tahun menggunakan truk Mitsubishi Fuso untuk operasional usaha. Mesinnya bandel, kuat. Performanya aman dan suku cadangnya sangat mudah didapat,” ungkapnya. Wabup Mimik Idayana berharap, Mitsubishi dapat terus berkontribusi dalam memajukan perekonomian Kabupaten Sidoarjo. Sinergi dengan Mitsubishi untuk memperkuat perekonomian Kabupaten Sidoarjo dapat dilakukan. "Saya ucapkan terima kasih. Semoga sukses dan bisa bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo," ucapnya. Branch Manager Coordinator Jatim PT Dipo Internasional Pahala Otomotif, Daru Harti, menjelaskan, Kabupaten Sidoarjo merupakan wilayah strategis dengan pertumbuhan manufaktur dan UMKM yang sangat pesat. Menurut dia, laju ekonomi daerah memerlukan dukungan sarana mobilitas niaga yang tangguh dan dapat diandalkan. “Kami di Dipo Sidoarjo tidak hanya menawarkan kendaraan niaga, tetapi juga hadir sebagai mitra kerja yang siap mendukung setiap perjalanan usaha para pengusaha. Melalui Fuso Mosaic Campaign 2026, kami mengajak para pelaku usaha untuk kembali kepada kualitas, keandalan, dan kenyamanan yang telah teruji,” ujarnya. Daru menuturkan, sinergi antara pelaku usaha, pekerja, dan sektor otomotif ibarat kepingan mosaik yang saling melengkapi dalam memperkuat perekonomian daerah. Dia memberikan apresiasi khusus atas loyalitas para konsumen. Termasuk, kepada Wakil Bupati Sidoarjo Hj. Mimik Idayana yang sejak lama telah mempercayakan armada usahanya pada produk Mitsubishi. "Sudah 30 tahun Mbak Mimik. Sebelum nikah sampai sudah nikah. Bisnis usahanya Mas Rahmat ini juga pakai Mitsubishi. Waktu itu Colt Diesel ya Mas Rahmat? Terima kasih, tetap setia. Jadi, kalau ingin jadi Wakil Bupati, pakai Mitsubishi," ucapnya. (Git/Foto:Lad)
Selengkapnya9.10.2026
7.10.2026
1.10.2026
30.09.2026
29.09.2026
17.09.2026
10.09.2026
9.09.2026
3.09.2026
2.12.2025
2.12.2025
12.11.2025
28.10.2025
14.10.2025
9.10.2025
29.09.2025
17.09.2025
16.09.2025
8.09.2025
4.09.2025
3.09.2025
30.07.2025
23.07.2025
23.07.2025
17.07.2025
10.07.2025
10.07.2025
7.07.2025
7.07.2025
4.07.2025
12.06.2025
12.06.2025
19.05.2025
24.04.2025
11.04.2025
19.03.2025
17.03.2025
28.02.2025
26.02.2025
17.02.2025
3.02.2025
3.02.2025
23.01.2025
23.01.2025
20.01.2025
17.12.2024
13.12.2024
13.12.2024
19.11.2024
17.10.2024
6.10.2026 - 12.10.2026
7.10.2026 - 19.10.2026
7.10.2026 - 10.10.2026
1.10.2026 - 5.10.2026
30.09.2026 - 1.10.2026
4.10.2026 - 5.10.2026
5.10.2026 - 17.10.2026
25.09.2026 - 16.10.2026
22.09.2026 - 28.09.2026
22.09.2026 - 23.09.2026
22.09.2026 - 26.09.2026
22.09.2026 - 29.09.2026
21.09.2026 - 28.09.2026
21.09.2026 - 26.09.2026
15.09.2026 - 18.09.2026
9.09.2026 - 15.09.2026
13.09.2026 - 15.09.2026
11.09.2026 - 15.09.2026
8.09.2026 - 14.09.2026
9.09.2026 - 17.09.2026
7.09.2026 - 14.09.2026
7.09.2026 - 14.09.2026
7.09.2026 - 7.10.2026
5.09.2026 - 7.09.2026
7.09.2026 - 15.09.2026
2.09.2026 - 7.09.2026
1.09.2026 - 7.09.2026
31.08.2026 - 30.09.2026
7.09.2026 - 7.10.2026
7.09.2026 - 7.10.2026
26.08.2026 - 30.08.2026
22.08.2026 - 28.08.2026
20.08.2026 - 23.08.2026
21.08.2026 - 23.08.2026
22.08.2026 - 23.08.2026
18.08.2026 - 19.08.2026
18.08.2026 - 22.08.2026
12.08.2026 - 14.08.2026
12.08.2026 - 14.08.2026
13.08.2026 - 20.08.2026
11.08.2026 - 17.08.2026
9.08.2026 - 12.08.2026
12.08.2026 - 14.08.2026
12.08.2026 - 14.08.2026
11.08.2026 - 12.08.2026
31.08.2026 - 1.09.2026
11.08.2026 - 14.08.2026
25.07.2026 - 30.07.2026
21.07.2026 - 27.07.2026
14.07.2026 - 20.07.2026
Visitors : 2305647