Berita

5 Mar 2026

Alur Pengajuan Hibah dan Bansos

Dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2027, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mengundang lembaga/organisasi masyarakat yang memenuhi kriteria untuk mengajukan proposal bantuan sosial/hibah Tahun 2027.Bagi yang ingin mengajukan, diharapkan segera melengkapi berkas sesuai peraturan yang berlaku. Informasi detail mengenai persyaratan dapat dilihat di Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 66 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.Permohonan dilakukan secara tertulis dan melalui aplikasi SIPD pada alamat https://sipd-ri.kemendagri.go.id/  hingga tanggal 31 Maret 2026.

Selengkapnya
4 Mar 2026

Bupati H.Subandi Buka Sosialisasi Perbup Nomor 1 Tahun 2026, Perkuat Peran LKD dalam Pembangunan Desa dan Kelurahan

KOMINFO, Sidoarjo - Bupati Sidoarjo, H.Subandi membuka langsung acara sosialisasi Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (LKD) di Pendopo Delta Wibawa, Rabu (4/3/2026). Kegiatan tersebut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo, jajaran BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Sidoarjo, serta seluruh camat dan kepala desa se-Kabupaten Sidoarjo. Sosialisasi ini menjadi langkah strategis Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam memperkuat peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di tingkat desa dan kelurahan.Dalam sambutannya, H.Subandi menegaskan bahwa perubahan regulasi tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, partisipasi, dan kapasitas masyarakat agar mampu menjadi mitra strategis pemerintah desa dan kelurahan.“Peraturan Bupati ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat peran Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (LKD) sebagai wadah partisipasi masyarakat. Kita ingin LKD menjadi lembaga yang kuat, transparan, dan akuntabel dalam mendukung program pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat,” ujar H.Subandi.Menurutnya, keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya ditentukan oleh pemerintah, tetapi juga oleh partisipasi aktif masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan LKD harus mampu menjadi motor penggerak partisipasi warga dalam setiap tahapan pembangunan.“Kita semua menyadari bahwa keberhasilan pembangunan tidak bisa berjalan sendiri. Sinergi antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci. LKD harus mampu menjadi jembatan aspirasi dan penggerak gotong royong demi kemajuan desa dan kelurahan,” tegasnya.Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2026 ini juga berkaitan erat dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 serta perencanaan anggaran daerah. Dalam kesempatan tersebut, Bupati H.Subandi mengingatkan pentingnya pengelolaan anggaran yang bijak, tepat sasaran, dan sesuai dengan program kerja yang telah direncanakan.“Saya menghimbau agar penggunaan anggaran dilakukan secara bijak dan tepat sasaran. Jangan sampai ada pemborosan, penyalahgunaan, atau kegiatan yang tidak memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Jadikan anggaran sebagai instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memperkuat pelayanan publik,” pesannya.Ia juga berharap melalui sosialisasi ini seluruh peserta dapat memahami secara utuh substansi dan implementasi Perbup tersebut sehingga pelaksanaannya dapat berjalan efektif di lapangan.“Sebagai pimpinan daerah, saya berharap sosialisasi ini memberikan pemahaman yang komprehensif sehingga implementasi Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2026 dapat membawa manfaat nyata bagi masyarakat Sidoarjo. Dengan sinergi yang kuat, saya yakin Sidoarjo akan semakin maju, mandiri, dan sejahtera,” pungkasnya.Melalui regulasi ini, Pemkab Sidoarjo menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan desa dan kelurahan yang partisipatif, transparan, serta berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. (Son)

Selengkapnya
3 Mar 2026

Jelang Lebaran, Bupati Sidoarjo Tekankan Stabilitas Harga hingga Percepatan Proyek Infrastruktur

KOMINFO, Sidoarjo – Menjelang lebaran, Bupati Sidoarjo H. Subandi mengajak semuanya saling bersinergi untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok hingga percepatan proyek infrastruktur. Hal itu disampaikan dalam rapat koordinasi bersama Forkopimda, jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan para camat di Opsroom Setda Kabupaten Sidoarjo, Selasa (3/3/2026).Dalam sambutannya, Subandi menyampaikan apresiasi atas kebersamaan dan sinergi seluruh jajaran. Ia meminta OPD hingga pemerintah desa untuk mengantisipasi potensi kenaikan harga sembako dan bahan bakar minyak. “Kita arahkan pembelian beras SPHP untuk menjaga stabilitas harga. Jangan sampai harga sembako di Sidoarjo berada di atas rata-rata,” tegasnya.Ia juga meminta koordinasi intensif di pasar-pasar guna memastikan harga tetap terkendali. Selain itu, pengawasan terhadap distribusi dan ketersediaan bahan pokok harus terus dimaksimalkan.Terkait ketertiban umum, Subandi menginstruksikan Dinas Perhubungan, Satpol PP, serta DLHK untuk memperketat pengawasan kegiatan lapangan, termasuk pengaturan parkir dan penataan pedagang kaki lima (PKL). Untuk sementara, PKL dipindahkan ke area depan GOR atau Ponti hingga Lebaran. Ia juga meminta agar kawasan Alun-Alun Sidoarjo tetap terjaga, terutama kebersihan dan kelestarian taman.Rencana pelaksanaan Car Free Day (CFD) pun akan dievaluasi. Ia meminta dilakukan pemetaan bersama Dishub, Satpol PP, dan DLHK agar pelaksanaan CFD tidak menimbulkan kemacetan maupun penambahan PKL yang tidak tertata. “Sebelum kita launching kembali CFD, harus ada pemaparan yang detail dan penataan yang matang,” ujarnya.Dalam sektor kebersihan, ia menekankan optimalisasi pengelolaan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST). Pemetaan jumlah dan kondisi TPST diminta segera dilakukan, termasuk evaluasi praktik pengelolaan agar tidak ada pembakaran sampah secara manual.Di bidang kesehatan, Subandi meminta Dinas Kesehatan meningkatkan kesiapsiagaan puskesmas dan rumah sakit menghadapi lonjakan pasien menjelang Lebaran. Pelayanan harus tetap optimal selama momentum Idul Fitri.Selain itu, ia juga meminta Dinas Tenaga Kerja membuka posko pengaduan untuk mengantisipasi keterlambatan atau ketidaksesuaian pembayaran THR, sehingga hak-hak pekerja tetap terlindungi menjelang Hari Raya.Sementara itu, percepatan pembangunan infrastruktur dan pendidikan juga menjadi perhatian. Ia mendorong Dinas PU dan Dinas Pendidikan mempercepat proses pengadaan, termasuk memaksimalkan skema mini kompetisi agar lebih fleksibel dibanding lelang konvensional. “Kita ingin sesegera mungkin betonisasi sudah mulai berjalan dan dalam minggu ini memaksimalkan perbaikan 25 ruas jalan serta PIWK. Jangan sampai pekerjaan molor dan dikerjakan dua kali,” katanya.Ia juga meminta pengawasan ketat terhadap kontraktor yang telah menerima pekerjaan. Jika kualitas pekerjaan tidak sesuai, kontraktor diminta segera dievaluasi dan diganti. Target penyelesaian proyek sebelum Lebaran harus dimaksimalkan.Menjelang pelaksanaan Pilkades, ia mengingatkan LPMD dan para camat untuk menjalin komunikasi dengan panitia dan tokoh masyarakat guna menghindari potensi konflik, terlebih dalam suasana yang mulai menghangat.Di akhir arahannya, Subandi menyampaikan agar progres kinerja yang telah dilakukan pemerintah diketahui masyarakat, seperti pemberian bantuan kursi roda, bedah warung, perbaikan jalan, perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH), dan lainnya. Ia juga menginstruksikan PDAM untuk meningkatkan pelayanan dan mengantisipasi potensi gangguan distribusi air bersih selama Lebaran. “Semua harus bergerak bersama. Tujuan kita satu, memastikan masyarakat bisa menjalani Ramadan dan merayakan Lebaran dengan nyaman,” pungkasnya. (Mar)

Selengkapnya
3 Mar 2026

TPST Desa Sedatigede Mampu Mandiri, Bupati Sidoarjo H. Subandi Dorong Penguatan Ekonomi Warga

KOMINFO, Sidoarjo - Bupati Sidoarjo, H. Subandi, meninjau langsung operasional Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di wilayah Desa Sedatigede, Kecamatan Sedati. Dalam kunjungan tersebut, ia mengapresiasi pengelolaan TPST yang dinilai telah berjalan baik dan mampu mandiri secara operasional, Selasa (3/3/2026).Menurutnya, sistem manajemen yang tertata rapi menjadi kunci keberhasilan TPST tersebut. Bahkan, sebanyak 90 persen tenaga kerjanya berasal dari warga setempat, sehingga memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat desa.“Pengelolaannya sudah bagus, manajemennya tertata, dan yang paling penting TPST ini sudah mandiri. Sebanyak 90 persen pegawainya adalah warga lokal. Artinya, manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat sekitar,” ujar Bupati H.Subandi.Ia menambahkan, keberhasilan TPST tersebut dapat menjadi percontohan bagi desa-desa lain di Sidoarjo. Jika potensi desa dimanfaatkan secara optimal dan dikelola dengan komitmen yang kuat, maka persoalan pengangguran di tingkat desa dapat ditekan secara signifikan.“Kalau desa-desa lain memiliki tekad yang sama dan mampu memanfaatkan potensi seperti ini, saya yakin angka pengangguran di desa bisa berkurang. Ini contoh nyata bahwa pengelolaan sampah juga bisa menjadi sumber ekonomi,” tegasnya.Bupati Subandi juga mengungkapkan bahwa para pegawai di TPST tersebut telah mendapatkan fasilitas BPJS serta penghasilan rata-rata mencapai Rp3 juta per bulan. Hal ini dinilai sebagai capaian positif yang menunjukkan bahwa sektor pengelolaan sampah memiliki potensi ekonomi yang menjanjikan apabila dikelola secara profesional.Ke depan, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berencana melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke seluruh TPST yang ada di wilayahnya. Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh TPST dikelola secara optimal, transparan, dan berkelanjutan.“Kami akan sidak seluruh TPST. Tujuannya untuk memastikan pengelolaan berjalan baik, mendorong kemandirian, dan memastikan program ini benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” pungkasnya.Dengan penguatan pengelolaan TPST berbasis desa, Pemkab Sidoarjo berharap tercipta kemandirian ekonomi sekaligus peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. (Son)

Selengkapnya
3 Mar 2026

Rumah Rusak Diterjang Puting Beliung di Desa Pranti, Bupati H.Subandi Turun Langsung Berikan Bantuan

KOMINFO, Sidoarjo - Angin puting beliung yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Sidoarjo pada Senin, 2 Maret 2026, menyebabkan kerusakan pada bangunan rumah warga dan beberapa fasilitas umum. Bupati Sidoarjo, H.Subandi bersama Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo, BPBD Kabupaten Sidoarjo serta Baznas Kabupaten Sidoarjo bergerak cepat turun langsung memantau salah satu rumah korban di Desa Pranti, Kecamatan Sedati, Selasa (3/3/2026).Dalam sidak tersebut, Subandi meninjau rumah milik Sani yang mengalami kerusakan cukup parah pada bagian atap akibat terjangan angin kencang. Ia memastikan perbaikan segera dilakukan agar rumah tersebut dapat kembali layak huni, terlebih menjelang Hari Raya Idulfitri tahun 2026.“Perbaikan harus segera kita lakukan, terutama di bagian atap yang rusak parah. Kita ingin memastikan warga bisa menjalani Ramadan dan menyambut Lebaran dengan nyaman dan aman,” ujar H.Subandi di sela peninjauan.Tak hanya membantu perbaikan fisik rumah, Subandi juga memberikan perhatian terhadap masa depan keluarga korban. Ia menyatakan akan membantu beasiswa pendidikan bagi anak Sani agar dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang perkuliahan.“Kita ingin musibah ini tidak mematahkan semangat anak-anak untuk terus sekolah. Pemerintah hadir untuk memastikan pendidikan mereka tetap berlanjut,” tegasnya.Sementara itu, Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Kabupaten Sidoarjo, Sabino Mariano, mengungkapkan bahwa berdasarkan pendataan sementara terdapat 15 titik kerusakan cukup serius di wilayah Kecamatan Sedati. Pihaknya terus berkoordinasi dengan perangkat desa dan instansi terkait untuk percepatan penanganan dan perbaikan.“Kami terus melakukan assessment dan koordinasi agar proses perbaikan bisa segera dilakukan secara bertahap,” jelas Sabino.Sani, pemilik rumah yang terdampak, mengaku bersyukur atas perhatian dan bantuan yang diberikan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.“Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati yang sudah membantu merenovasi rumah kami dan memberikan bantuan beasiswa untuk anak saya agar bisa melanjutkan kuliah. Bantuan ini sangat berarti bagi keluarga kami,” ungkapnya haru.Pemerintah Kabupaten Sidoarjo memastikan akan terus melakukan pemantauan dan penanganan di lokasi-lokasi terdampak guna mempercepat pemulihan pascabencana serta memberikan rasa aman bagi masyarakat. (Son)

Selengkapnya
3 Mar 2026

Wabup Sidoarjo Tegaskan Komitmen Pemkab Sidoarjo Mendukung Dekopinda Sidoarjo

KOMINFO, Sidoarjo - Pengurus Dewan Koperasi Indonesia Daerah/Dekopinda Kabupaten Sidoarjo periode 2025–2030 dikukuhkan. Pengukuhan dilakukan oleh Ketua Dekopinwil Prov. Jatim, H. Slamet Sutanto. Wakil Bupati Sidoarjo Hj. Mimik Idayana hadir dalam pengukuhan yang digelar pendopo Delta Wibawa, Selasa sore, (3/3). Pengukuhan tersebut menetapkan H. Bambang Pujianto sebagai ketua Dekopinda Sidoarjo dan Edy Wuryanto sebagai wakilnya.  Wabup Sidoarjo Hj. Mimik Idayana berharap amanah yang diemban para pengurus dapat membawa semangat baru dalam memajukan koperasi di Kabupaten Sidoarjo. Menurutnya, koperasi harus mampu menjadi lebih progresif, kreatif, dan mendukung kebutuhan masyarakat Sidoarjo. Disampaikannya Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berkomitmen untuk terus mendukung dan mendampingi program-program Dekopinda Sidoarjo. “Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berkomitmen akan terus mendukung, mendampingi, dan bekerja sama dengan Dekopinda dalam setiap program yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Sidoarjo,” tegasnya.Hj. Mimik Idayana juga menyampaikan bahwa sejak awal berdiri, koperasi telah menjadi penggerak ekonomi rakyat. Menurutnya koperasi juga berperan sebagai wadah pemberdayaan, pemerataan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karenanya ia mengajak seluruh elemen koperasi untuk memperkuat sinergi dan menjaga semangat gotong royong dalam menjalankan organisasi.“Marilah kita gerakkan dan jalankan koperasi secara bersinergi dengan tetap menjaga solidaritas dan semangat gotong royong,” ucapnya.Ketua Dekopinwil Jatim, H. Slamet Sutanto mengatakan Dekopin menjadi wadah gerakan koperasi. Menurutnya Dekopin memiliki tanggungjawab yang besar dalam memajukan perkoperasian di Indonesia. Dikatakannya ada tiga fungsi dominan Dekopin yang harus jalankan. Yakni advokasi, fasilitasi dan edukasi. "Tiga hal ini tidak ada yang mudah pak ketua,"ucapnya.H. Slamet Sutanto mengatakan Dekopin saat ini dihadapkan dengan banyak tantangan. Salah satunya mensukseskan Koperasi Desa Merah Putih. Oleh karenanya salah satu tugas Dekopin nantinya harus mampu membentuk karakter pengurus, pengawas dan anggota Kopdes Merah Putih agar paham tentang jati diri koperasi. "Koperasi ini kumpulan orang, bukan kumpulan modal, sehebat apapun gerainya, gedungnya, sehebat apapun fasilitasnya tapi anggota tidak merasa memiliki, tidak merasa menggotong royong dan menolong, sulit rasanya berkembang sesuai harapan kita semua," ujarnya. Ketua Dekopinwil Jatim, H. Slamet Sutanto meminta Dekopin Sidoarjo untuk segera menggelar rapat pimpinan. Tugas pertama membentuk kesekjenan. Selain itu dimintanya segera membentuk lembaga-lembaga khusus. "Yang paling dominan lembaga pendidikan koperasi atau Lapenkop yang tugasnya melakukan pendidikan koperasi terkhusus adik kita Kopdes Kopkel yang baru lahir," ucapnya. Git

Selengkapnya
2 Mar 2026

Bupati Sidoarjo Dorong Percepatan Sertifikasi Halal bagi UMKM Sidoarjo

KOMINFO, Sidoarjo - Bupati Sidoarjo H. Subandi mendorong percepatan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM di Kabupaten Sidoarjo. Hal tersebut disampaikannya di sela audiensi di ruang transit Pendopo Delta Wibawa pada Senin (2/3/2026) dengan jajaran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Jawa Timur.Dalam kesempatan itu, Subandi menyampaikan apresiasi atas perkembangan Safe n Lock sebagai kawasan industri halal di Sidoarjo. Ia mengungkapkan bahwa sertifikasi halal melalui Dinas Pertanian juga telah berjalan dan perlu terus diperkuat melalui kolaborasi lintas perangkat daerah.“Alhamdulillah, saya bersyukur bahwa industri halal sudah ada di Sidoarjo. Terkait sertifikasi halal di Dinas Pertanian juga sudah berjalan. Mudah-mudahan dengan kehadiran Mas Fauzi hari ini, kita bisa mengajak UMKM yang belum memiliki sertifikasi untuk segera mendaftar, sehingga seluruh produk yang dipasarkan benar-benar sudah bersertifikat halal,” ujarnya.Subandi meminta koordinasi antara Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Dinas Pangan dan Pertanian, serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk mendata secara detail jumlah UMKM yang telah dan belum memiliki sertifikat halal. “Tadi disampaikan masih ada biaya Rp200 ribu dengan kuota gratis yang cukup besar. Kalau kuota itu habis, minimal Pemkab Sidoarjo bisa memfasilitasi agar seluruh UMKM di Sidoarjo bisa memiliki sertifikat halal,” tegasnya.Subandi juga menyoroti pentingnya kepastian regulasi produk halal di tengah dinamika perdagangan internasional. Menurutnya, sebagai daerah dengan mayoritas penduduk Muslim, produk UMKM yang dikelola harus memiliki kejelasan dan jaminan halal.Sementara itu, Muhammad Fauzi, perwakilan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Jawa Timur menyampaikan bahwa terhitung mulai 18 Oktober 2026, seluruh produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikat halal, termasuk UMKM. Karena itu, percepatan sertifikasi harus dilakukan agar pelaku usaha tetap bisa beroperasi dan menjaga perputaran ekonomi.“BPJPH menyiapkan 1.350.000 kuota sertifikat halal gratis, dengan alokasi Jawa Timur 216.986 kuota. Nah, jika hingga Juni mampu menghabiskan kuota tersebut, maka setelah itu di awal Juni kita bisa memperebutkan kuota nasional. Sementara Sidoarjo baru mencapai 38.000 sertifikat, sehingga perlu dukungan Pemkab dan kolaborasi lintas OPD untuk fasilitasi tambahan serta harus bergerak cepat agar UMKM tetap bisa berusaha dan perekonomian tetap berputar. Selain itu, diharapkan pembentukan ekosistem halal seperti Zona KHAS (Kuliner, Halal, Aman, dan Sehat) guna memperkuat pemasaran produk UMKM,” ujar Muhammad Fauzi.Subandi berharap para pelaku UMKM berlomba-lomba mengurus sertifikasi halal demi meningkatkan daya saing produk Sidoarjo. “Harapannya kita tahu data secara detail, mana yang sudah dan mana yang belum. Dengan data yang update, mekanisme tersebut akan memudahkan kita dalam pemasaran, terutama untuk penjualan barang yang betul-betul sudah ada sertifikasinya,” pungkasnya. (Mar)

Selengkapnya
2 Mar 2026

Pemkab Sidoarjo Dukung Penguatan Kolaborasi Lembaga Filantropi dan Swasta Untuk Kesejahteraan Masyarakat

KOMINFO, Sidoarjo – Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mendukung penguatan kolaborasi antara sektor swasta dan lembaga filantropi dalam memperluas manfaat sosial bagi masyarakat kurang mampu. Hal tersebut disampaikan Bupati Sidoarjo, Subandi, dalam agenda penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Sidoarjo dan manajemen ritel modern di Sidoarjo terkait pengelolaan kotak infaq di seluruh gerai se-Kabupaten Sidoarjo.Subandi menegaskan, program tersebut menjadi contoh konkret bagaimana partisipasi masyarakat, sektor swasta, dan lembaga dapat bersatu dalam memperkuat kesejahteraan daerah.“Kolaborasi ini menunjukkan bahwa gotong royong masih menjadi kekuatan utama kita. Ketika pemerintah, dunia usaha, dan lembaga sosial berjalan bersama, manfaatnya akan langsung dirasakan oleh fakir miskin dan dhuafa,” ujar Subandi di sela audiensi di ruang transit Pendopo Delta Wibawa pada Senin (2/3/2026).Ia juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas komitmen Indomaret, Alfamart, serta Lazisnu yang telah mendukung program sosial melalui pengumpulan dan penyaluran infaq secara lebih rapi dan transparan."Dengan cara seperti ini kesejahteraan akan tercapai dan kemiskinan akan kian turun," harapnya. Perwakilan Pengurus Cabang (PC) NU Care LAZISNU Sidoarjo, Dodik Dyauddin menjelaskan, kerja sama tersebut difokuskan pada optimalisasi pengelolaan kotak infaq yang telah tersebar di ratusan gerai Indomaret. Dari total sekitar 400 gerai Indomaret di Sidoarjo, sebanyak 380 gerai telah terpasang kotak infaq yang ditempatkan di bagian depan pintu masuk toko agar mudah dijangkau masyarakat.“Ke depan akan kami rapikan seluruh gerai yang belum terpasang kotak infaq agar bisa terdistribusi merata. Pelaporan juga akan dilakukan secara berkala dan transparan,” jelasnya.Dana yang terkumpul dari kotak infaq tersebut rata-rata mencapai lebih dari Rp10 juta per bulan. Seluruh dana disalurkan (tasharuf) untuk membantu fakir miskin dan dhuafa, termasuk program berbagi nasi bungkus setiap hari di Kantor PCNU Sidoarjo, santunan seribu anak yatim, serta berbagai kegiatan sosial lainnya."Seluruh infaq yang terkumpul akan kami salurkan kepada fakir miskin dan dhuafa yang benar-benar membutuhkan," tegaskan. Sementara itu, Wakil Kepala Cabang Sidoarjo PT. Indomarco Prismatama (Indomaret), Riki Mario menyampaikan bahwa dengan adanya kerja sama ini perusahaan berkomitmen untuk terus mendukung agar dana infaq yang dihimpun benar-benar bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.“Melalui sistem yang terkoordinasi, kami berharap transparansi semakin kuat dan kepercayaan masyarakat terus meningkat,” ujarnya. (Dew)

Selengkapnya
2 Mar 2026

Bupati Subandi: Sinergi dengan PHDI Jadi Kunci Harmoni dan Pembangunan Daerah

KOMINFO, Sidoarjo – Bupati Sidoarjo, Subandi, menerima audiensi jajaran Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Kabupaten Sidoarjo di ruang transit Pendopo Delta Wibawa, Senin (2/3/2026). Pertemuan tersebut membahas penguatan sinergi dan dukungan bersama antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan PHDI dalam pelaksanaan berbagai kegiatan dan program keagamaan maupun sosial kemasyarakatan.Ketua PHDI Sidoarjo, Antok Rudianto, dalam kesempatan itu berkomitmen untuk terus mendukung program pembangunan yang dijalankan Pemkab Sidoarjo.“Kami siap mendukung seluruh program Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Kami juga berharap PHDI selalu dilibatkan dan dapat berkoordinasi dalam setiap agenda kegiatan, khususnya yang berkaitan dengan pembinaan umat serta penguatan kerukunan antarumat beragama,” ujarnya.Ia menambahkan, sinergi yang terjalin selama ini sudah berjalan baik dan perlu terus ditingkatkan.“Kami ingin komunikasi yang sudah baik ini semakin diperkuat, sehingga setiap kegiatan yang bersentuhan dengan umat Hindu dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat luas,” tambahnya.Bupati Sidoarjo, Subandi, menyambut positif komitmen tersebut dan menegaskan bahwa pemerintah daerah terbuka terhadap seluruh elemen masyarakat dalam membangun daerah.“Kami menyambut baik dukungan dari PHDI. Sinergi dan komunikasi yang baik menjadi kunci dalam menciptakan suasana yang harmonis dan kondusif di Sidoarjo,” katanya.Subandi juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan organisasi keagamaan dalam menjaga persatuan di tengah keberagaman.“Kolaborasi seperti ini sangat penting untuk memperkuat nilai toleransi dan menjaga persatuan. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo akan terus mendukung kegiatan-kegiatan positif yang memberikan manfaat bagi masyarakat,” tegasnya."Sinergi yang terbangun diharapkan mampu memperkokoh kerukunan umat beragama sekaligus mendukung keberhasilan pembangunan di Kabupaten Sidoarjo," tutupnya. Sebagai informasi, jumlah umat Hindu di Kabupaten Sidoarjo tercatat sekitar 3.500 kepala keluarga atau sekitar 7.000 hingga 8.000 jiwa. Saat ini terdapat enam tempat ibadah umat Hindu yang tersebar di wilayah Kabupaten Sidoarjo. (Dew)

Selengkapnya
2 Mar 2026

Pemkab Sidoarjo Pererat Sinergi Dalam Mendorong Kemajuan dan Kemakmuran Masjid

KOMINFO, Sidoarjo - Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menyatakan komitmennya untuk mempererat sinergi dalam mendorong kemajuan dan kemakmuran masjid di Sidoarjo. Hal tersebut disampaikan Bupati Sidoarjo H. Subandi di sela audiensi di ruang transit Pendopo Delta Wibawa pada Senin (2/3/2026) bersama jajaran pengurus Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kabupaten Sidoarjo dalam suasana penuh keakraban dan kebersamaan.Dalam sambutannya, Subandi menyampaikan rasa syukur karena dapat bersilaturahmi dan mengapresiasi berbagai program yang telah dijalankan DMI. Menurutnya, sejumlah kegiatan seperti pelatihan kurban dan program bersih-bersih masjid merupakan langkah positif yang patut didukung bersama. “Alhamdulillah, kalau kita melihat di Sidoarjo ini kurang lebih ada 1.492 masjid dan hampir 4.000 musholla. Saya yakin program-program yang disampaikan Ketua DMI dapat berjalan dengan baik apabila seluruh pengurus ikut terlibat aktif,” ujarnya.Subandi juga menyinggung insentif bagi imam masjid yang telah diberikan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo sebesar Rp2,5 juta per tahun. Ia berharap ke depan marbot masjid juga dapat memperoleh perhatian serupa.Ia mengakui saat ini kondisi fiskal daerah menghadapi tantangan, menyusul pemotongan transfer pusat ke daerah sebesar Rp450 miliar yang berdampak pada defisit anggaran sekitar Rp151 miliar. Meski demikian, ia menegaskan akan tetap berupaya mencari solusi agar insentif bagi marbot dapat diperjuangkan, baik melalui penyesuaian anggaran tahun 2026 maupun 2027. “Nanti kita hitung kembali total kebutuhannya. Kalau tidak terlalu berat, insyaallah akan kita ajukan sebagai bentuk penghargaan Pemkab kepada para marbot,” tegasnya.Selain itu, Subandi juga menyatakan dukungannya terhadap pengembangan takmir dan pembinaan masjid, termasuk pemetaan untuk mencegah potensi penyimpangan paham radikal. “Alhamdulillah, hari ini kita sudah membangun kebersamaan. Kegiatan-kegiatan keagamaan di Sidoarjo semakin kompak dan harmonis,” katanya.Sementara itu, Ketua Pimpinan Daerah DMI Kabupaten Sidoarjo, Imam Mukozali, menyampaikan apresiasi atas dukungan Bupati Sidoarjo terhadap program-program DMI di antaranya sinergi dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), pelaksanaan Halaqah Zakat dan Halaqah Kurban, program “Bersih-Bersih Masjid Berkah”, serta program “Eco-Green Masjid” untuk mendorong masjid yang ramah lingkungan dengan pemanfaatan lahan kosong untuk penghijauan dan tanaman produktif.Imam Mukozali menyebutkan telah terjalin kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan dan perbankan syariah serta lembaga lainnya guna memberikan perlindungan keselamatan kerja bagi para marbot dan perhatian khusus yang dikemas dengan “Paket Lebaran Marbot Bahagia”.Di akhir sambutannya, Subandi berharap kepengurusan DMI ke depan dapat terus berlanjut dan semakin solid dalam memakmurkan masjid serta memperkuat ukhuwah Islamiah di Kabupaten Sidoarjo. (Mar)

Selengkapnya

Pengumuman

Agenda / Kegiatan

Kontak

Jalan Gubernur Suryo No. 1 Sidoarjo - Jawa Timur, 61211

No telp (031) 8921946, 8921960, 8921853
Fax (031) 8941145
E-Mail diskominfo@sidoarjokab.go.id

Dikelola oleh :
Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Sidoarjo

Tentang Sidoarjo

Layanan Terpadu

Transparansi Anggaran

PPID

IPKD

Inovasi Digital

Informasi Lainnya

Visitors : 1478139