Berita

1 Sep 2026

Pemkab Sidoarjo Siap Bersinergi dengan BRI, Mudahkan Pelayanan Publik dan Optimalisasi PAD

Bupati Sidoarjo H. Subandi berkantor dan memberikan pembinaan langsung kepada ASN di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (PUBM SDA) Kabupaten Sidoarjo, Selasa (1/9/2026). Bupati turut didampingi Plh. Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo Mohammad Ainur Rohman, Asisten Perekonomian Bahrul Amig, Asisten Administrasi Umum Fenny Apridawati, Inspektur Kabupaten Sidoarjo Andjar Soerjadianto, serta Kepala BKD Ahmad Misbachul MunirDalam momen itu, Subandi mengingatkan kembali jajaran PUBM SDA agar berbagai pekerjaan yang masih menjadi pekerjaan rumah dapat segera diselesaikan.“Karena banyak PR yang masih harus kita lakukan, kita mengingatkan kembali bahwa kekompakan dan kerja sama ini yang kita dorong. Saya tidak mau dengan banyaknya PR di PUBM SDA masih ada kegiatan-kegiatan yang tertinggal,” tegasnya.Menurutnya, berbagai catatan pekerjaan pada 2025 harus menjadi bahan evaluasi agar tidak kembali terjadi. Memasuki triwulan III 2026, koordinasi dan percepatan pekerjaan harus semakin diperkuat. Dalam pembinaan tersebut, masukan disampaikan kepada seluruh jajaran, mulai dari sekretaris, kepala bagian, kepala bidang hingga pegawai. Tujuannya memastikan seluruh pekerjaan PUBM SDA berjalan tepat waktu, tepat sasaran, dan memiliki kualitas yang baik. “Saran-saran ini kita berikan semuanya. Mudah-mudahan dengan kehadiran rombongan kita, mulai dari Pak Plh. Sekda, Pak Bappeda, para asisten, ini memberikan vitamin dan masukan kepada Dinas PUBM SDA,” ujarnya.   Subandi optimistis berbagai masukan tersebut dapat mendorong penyelesaian pekerjaan tanpa ada lagi kegiatan yang tertinggal.   “Insyaallah kalau itu nanti dijalankan, saya yakin tidak ada PR yang terlambat. Karena ini sudah triwulan III. Tugas Bupati itu mengingatkan kembali. Mudah-mudahan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas PUBM SDA ini betul-betul selesai tepat waktu dan kualitasnya bagus,” tuturnya.Kepala Dinas PUBM SDA Kabupaten Sidoarjo Mukhammad Makhmud mengatakan, berbagai masukan yang disampaikan Bupati beserta jajaran akan menjadi bahan perbaikan tata kelola di lingkungan dinasnya. “Kami sampaikan kepada Pak Bupati beserta jajaran. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang disampaikan pada kesempatan ini sebagai perbaikan tata kelola di PUBM SDA. Sehingga ke depan harapan kami tata kelola ini bisa berjalan dengan baik,” ujarnyaSubandi juga menjelaskan perkembangan Flyover Gedangan. Ia memastikan proses pengukuran lahan terus berjalan dan peta bidang untuk sisi utara maupun selatan ditargetkan selesai. Setelah itu, Pemkab Sidoarjo segera melakukan appraisal atau penilaian lahan. Proses tersebut membutuhkan waktu sekitar dua minggu.“Mulai besok Pak Mahmud, Kepala Dinas PUBM SDA, akan segera melakukan appraisal karena membutuhkan waktu dua minggu,” jelasnya. Untuk bidang yang masih belum terselesaikan, Pemkab Sidoarjo menyiapkan mekanisme konsinyasi sesuai ketentuan. Dari sisi anggaran, Subandi memastikan dana pembebasan lahan telah disiapkan. Tahun 2026 tersedia Rp225 miliar, sedangkan kebutuhan lainnya akan dialokasikan pada 2027.  “2026 kita ada Rp225 miliar, yang sisanya untuk 2027,” pungkasnya. (Mar/Mas)

Selengkapnya
1 Sep 2026

Pemkab Sidoarjo Siap Bersinergi dengan BRI, Mudahkan Pelayanan Publik dan Optimalisasi PAD

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo membuka peluang bagi penguatan sinergi dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).   Sinergi tersebut salah satunya diarahkan pada pemanfaatan jaringan dan layanan digital BRI untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan pembayaran berbagai kewajiban daerah. Termasuk, pajak dan retribusi. Dengan dukungan kanal pembayaran digital, masyarakat diharapkan memperoleh layanan yang lebih mudah, cepat, dan efisien.   Pada Selasa (1/9/2026), Bupati Subandi menerima jajaran pimpinan BRI di Pendopo Delta Wibawa. Di antaranya, Senior Vice President BRI Danang Andi Wijanarko. Pola-pola sinergi dijajaki sebagai peluang kerja sama di antara kedua pihak.   Kepada Bupati Subandi, Danang mengatakan bahwa kondisi fiskal daerah saat ini menghadapi tuntutan efisiensi. Kondisi itu membutuhkan dukungan inovasi dan kolaborasi demi optimalisasi layanan.   “Dengan kondisi fiskal daerah yang sedang efisiensi, BRI bisa membantu pemerintah daerah. Kami memiliki jaringan yang luas dan aplikasi mobile yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat,” terang Danang.   Menurut dia, BRI siap mengintegrasikan kanal pembayaran miliknya dengan sistem pemerintah daerah. Integrasi tersebut diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat. Khususnya terkait sistem pembayaran pajak daerah.   “Kami akan integrasikan channel yang kami punya, termasuk mobile banking, untuk pembayaran pajak. Ini akan membantu masyarakat melakukan pembayaran dengan lebih mudah dan murah,” jelasnya.   Danang menambahkan, komunikasi dengan sejumlah perangkat daerah teknis juga telah dilakukan untuk mempersiapkan integrasi sistem. BRI menyatakan siap mendukung pemerintah daerah dalam menghadirkan layanan digital yang lebih terintegrasi.   Selain sektor pelayanan digital, sinergi juga diarahkan pada pemberdayaan UMKM. Sebagai salah satu bank yang memiliki fokus kuat terhadap sektor UMKM, BRI siap mendukung pelaku usaha di Sidoarjo agar mampu meningkatkan kapasitas usahanya hingga menembus pasar global.   “Kami juga siap bersinergi dalam pemberdayaan UMKM agar semakin banyak yang naik kelas, bahkan mampu berkembang sampai ekspor,” katanya.   Bupati Subandi menyambut baik peluang kerja sama dengan BRI tersebut. Menurut dia, setiap bentuk kolaborasi yang dapat bermanfaat langsung bagi masyarakat dan meningkatkan PAD akan dibuka seluas-luasnya oleh Pemkab Sidoarjo.   “Kami sangat bangga dan menyambut baik terobosan yang ditawarkan BRI. Apa saja yang bisa dikerjasamakan, terutama untuk peningkatan PAD dan pelayanan kepada masyarakat, tentu akan kita lihat dan kita tindak lanjuti,” ujarnya. Bupati Subandi menambahkan, Pemkab Sidoarjo terus mendorong pelayanan publik agar semakin dekat dan mudah dijangkau masyarakat. Salah satunya melalui penguatan pelayanan terpadu di seluruh kecamatan.   “Di setiap kecamatan kita dorong pelayanan satu pintu, termasuk untuk pembayaran pajak. Ada 18 kecamatan yang bisa menjadi bagian dari percepatan pelayanan ini. Selanjutnya juga akan kita siapkan sampai di tingkat desa,” jelasnya.   Penguatan layanan tersebut, lanjut Bupati Subandi, menjadi penting mengingat karakter Sidoarjo sebagai daerah urban dengan aktivitas masyarakat yang tinggi. Karena itu, inovasi pelayanan berbasis digital perlu terus dikembangkan. Masyarakat tidak harus datang dan menghabiskan banyak waktu jika perlu mendapatkan layanan pemerintah.   Bupati Subandi juga menegaskan bahwa Pemkab Sidoarjo terbuka bagi dukungan berbagai pihak yang dapat memperkuat sistem pelayanan publik. Kolaborasi tidak hanya terbatas pada satu lembaga perbankan, namun diarahkan berdasarkan kebutuhan dan manfaat bagi masyarakat.   “Kita terbuka. Bukan hanya BRI atau Bank Jatim. Mana saja yang bisa masuk dan memberikan support terhadap sistem pelayanan pemerintah, monggo (silakan),” ungkapnya.   Bupati Subandi berharap, sinergi dengan BRI dapat segera ditindaklanjuti melalui koordinasi perangkat daerah terkait. Dengan begitu, berbagai inovasi yang ditawarkan dapat benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.   Penguatan kanal pembayaran digital dan pelayanan terpadu sampai tingkat kecamatan dan desa. Juga dukungan terhadap UMKM. Keduanya diharapkan menjadi bagian dari upaya Pemkab Sidoarjo membangun pelayanan publik yang lebih efektif sekaligus memperkuat kemandirian fiskal daerah. “Yang paling penting adalah bagaimana kerja sama ini memberikan kemudahan kepada masyarakat, meningkatkan pelayanan publik, dan pada akhirnya ikut meningkatkan PAD Sidoarjo,” pungkas Bupati Subandi. (Dew)

Selengkapnya
1 Sep 2026

Bupati Subandi Rapat di Dinas P2CKTR Sidoarjo, Tekankan Pentingnya Efisiensi, Inovasi, dan Kualitas Pelayanan

Bupati Sidoarjo H. Subandi SH MKn melakukan pertemuan dengan pejabat dan ASN di lingkungan Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang (P2CKTR) Sidoarjo pada Selasa (1/9/2026). Disaksikan para pejabat teras Pemkab Sidoarjo, Bupati Subandi mengimbau seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk melakukan perhitungan ulang, khususnya OPD yang berkontribusi pada pendapatan daerah.   Datang ke Dinas P2CKTR, Bupati Subandi didampingi oleh Plt Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo Mohammad Ainur Rohman, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Bahrul Amig, Asisten Administrasi Umum Fenny Apridawati, Inspektur Kabupaten. Sidoarjo Andjar Soerjadianto, Kepala BKD Ahmad Misbachul Munir, dan Kepala Bakesbangpol Fredik Suharto.   Bupati Subandi menjelaskan, kegiatan tersebut merupakan salah satu upaya percepatan pembangunan di Kabupaten Sidoarjo di tengah efisiensi anggaran yang signifikan pada tahun 2026. Perlu perhitungan ulang terkait pendapatan asli daerah (PAD) sekaligus peningkatannya.   "Saya minta seluruh stakeholders bersama-sama mengencangkan ikat pinggang agar segala yang menjadi tujuan pembangunan ini bisa terlaksana dengan maksimal. Baik pembangunan secara fisik mapun pembangunan SDM pagawai," katanya Kabupaten Sidoarjo merupakan wilayah perkotaan yang berbatasan langsung dengan Kota Surabaya. Sebagai kota penyangga, peningkatan populasi penduduk merupakan hal yang lazim terjadi. Karena itu, penguatan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan, khususnya dalam bidang perizinan, perlu terus dioptimalkan.   "Kami akan senantiasa memantau setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD. Kami mengimbau seluruh kepala dinas, pejabat, dan staf untuk mengoptimalkan pelayanan," tegasnya.   Kedatangan Bupati Subandi dan jajaran tersebut juga dilaksanakan sebagai bagian dari upaya monitoring dan evaluasi kinerja pejabat serta ASN di lingkungan Dinas P2CKTR Sidoarjo.   Dengan kegiatan ini, Bupati Subandi menyampaikan harapannya agar Dinas P2CKTR terus meningkatkan pelayanan dengan mudah dan tepat karena dinas ini merupakan salah satu tempat proses perizinan.   "Kami berharap pertemuan hari ini dapat segera mengatasi berbagai kekurangan yang masih ada. Selain itu, kami juga berharap kolaborasi dengan asisten administrasi umum serta Badan Kepegawaian Kabupaten Sidoarjo dapat memperkuat sumber daya manusia para ASN," tandas Bupati Subandi.   Kepala Dinas P2CKTR Sidoarjo M. Bachruni Aryawan menyambut langsung rombongan kunjungan bupati dan jajaran. Dia menyampaikan dinasnya saat ini mengampu beberapa layanan. Di antaranya, Bagian Sekretariat, Tata Ruang, Tata Bangunan, Permukiman, UPTD PALD, Perumahan, dan Rusunawa.   "Dinas P2CKTR Sidoarjo berkomitmen untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Kami senantiasa berkoordinasi dalam setiap layanan yang diberikan. Serta, aktif mempelajari regulasi-regulasi terbaru guna mengoptimalkan kualitas pelayanan kami," terang Bachruni Aryawan. Pada kesempatan itu, ada beberapa masukan dari Plt Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo Ainur Rohman. Menurut dia, perlu ada inonasi-inovasi baru dari OPD dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Dengan begitu, layanan bisa berjalan cepat dan maksimal. Hal senada disampaikan oleh Asisten Administrasi Umum Fenny Apridawati.(yu/mas)

Selengkapnya
1 Sep 2026

Bupati Subandi Rapat di Dinas P2CKTR Sidoarjo, Tekankan Pentingnya Efisiensi, Inovasi, dan Kualitas Pelayanan

Bupati Sidoarjo H. Subandi SH MKn melakukan pertemuan dengan pejabat dan ASN di lingkungan Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang (P2CKTR) Sidoarjo pada Selasa (1/9/2026). Disaksikan para pejabat teras Pemkab Sidoarjo, Bupati Subandi mengimbau seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk melakukan perhitungan ulang, khususnya OPD yang berkontribusi pada pendapatan daerah.   Datang ke Dinas P2CKTR, Bupati Subandi didampingi oleh Plt Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo Mohammad Ainur Rohman, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Bahrul Amig, Asisten Administrasi Umum Fenny Apridawati, Inspektur Kabupaten. Sidoarjo Andjar Soerjadianto, Kepala BKD Ahmad Misbachul Munir, dan Kepala Bakesbangpol Fredik Suharto.   Bupati Subandi menjelaskan, kegiatan tersebut merupakan salah satu upaya percepatan pembangunan di Kabupaten Sidoarjo di tengah efisiensi anggaran yang signifikan pada tahun 2026. Perlu perhitungan ulang terkait pendapatan asli daerah (PAD) sekaligus peningkatannya.   "Saya minta seluruh stakeholders bersama-sama mengencangkan ikat pinggang agar segala yang menjadi tujuan pembangunan ini bisa terlaksana dengan maksimal. Baik pembangunan secara fisik mapun pembangunan SDM pagawai," katanya Kabupaten Sidoarjo merupakan wilayah perkotaan yang berbatasan langsung dengan Kota Surabaya. Sebagai kota penyangga, peningkatan populasi penduduk merupakan hal yang lazim terjadi. Karena itu, penguatan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan, khususnya dalam bidang perizinan, perlu terus dioptimalkan.   "Kami akan senantiasa memantau setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD. Kami mengimbau seluruh kepala dinas, pejabat, dan staf untuk mengoptimalkan pelayanan," tegasnya.   Kedatangan Bupati Subandi dan jajaran tersebut juga dilaksanakan sebagai bagian dari upaya monitoring dan evaluasi kinerja pejabat serta ASN di lingkungan Dinas P2CKTR Sidoarjo.   Dengan kegiatan ini, Bupati Subandi menyampaikan harapannya agar Dinas P2CKTR terus meningkatkan pelayanan dengan mudah dan tepat karena dinas ini merupakan salah satu tempat proses perizinan.   "Kami berharap pertemuan hari ini dapat segera mengatasi berbagai kekurangan yang masih ada. Selain itu, kami juga berharap kolaborasi dengan asisten administrasi umum serta Badan Kepegawaian Kabupaten Sidoarjo dapat memperkuat sumber daya manusia para ASN," tandas Bupati Subandi.   Kepala Dinas P2CKTR Sidoarjo M. Bachruni Aryawan menyambut langsung rombongan kunjungan bupati dan jajaran. Dia menyampaikan dinasnya saat ini mengampu beberapa layanan. Di antaranya, Bagian Sekretariat, Tata Ruang, Tata Bangunan, Permukiman, UPTD PALD, Perumahan, dan Rusunawa.   "Dinas P2CKTR Sidoarjo berkomitmen untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Kami senantiasa berkoordinasi dalam setiap layanan yang diberikan. Serta, aktif mempelajari regulasi-regulasi terbaru guna mengoptimalkan kualitas pelayanan kami," terang Bachruni Aryawan. Pada kesempatan itu, ada beberapa masukan dari Plt Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo Ainur Rohman. Menurut dia, perlu ada inonasi-inovasi baru dari OPD dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Dengan begitu, layanan bisa berjalan cepat dan maksimal. Hal senada disampaikan oleh Asisten Administrasi Umum Fenny Apridawati.(yu/mas)

Selengkapnya
1 Sep 2026

Bupati Subandi Rapat di Dinas P2CKTR Sidoarjo, Tekankan Pentingnya Efisiensi, Inovasi, dan Kualitas Pelayanan

Bupati Sidoarjo H. Subandi SH MKn melakukan pertemuan dengan pejabat dan ASN di lingkungan Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang (P2CKTR) Sidoarjo pada Selasa (1/9/2026). Disaksikan para pejabat teras Pemkab Sidoarjo, Bupati Subandi mengimbau seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk melakukan perhitungan ulang, khususnya OPD yang berkontribusi pada pendapatan daerah.   Datang ke Dinas P2CKTR, Bupati Subandi didampingi oleh Plt Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo Mohammad Ainur Rohman, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Bahrul Amig, Asisten Administrasi Umum Fenny Apridawati, Inspektur Kabupaten. Sidoarjo Andjar Soerjadianto, Kepala BKD Ahmad Misbachul Munir, dan Kepala Bakesbangpol Fredik Suharto.   Bupati Subandi menjelaskan, kegiatan tersebut merupakan salah satu upaya percepatan pembangunan di Kabupaten Sidoarjo di tengah efisiensi anggaran yang signifikan pada tahun 2026. Perlu perhitungan ulang terkait pendapatan asli daerah (PAD) sekaligus peningkatannya.   "Saya minta seluruh stakeholders bersama-sama mengencangkan ikat pinggang agar segala yang menjadi tujuan pembangunan ini bisa terlaksana dengan maksimal. Baik pembangunan secara fisik mapun pembangunan SDM pagawai," katanya Kabupaten Sidoarjo merupakan wilayah perkotaan yang berbatasan langsung dengan Kota Surabaya. Sebagai kota penyangga, peningkatan populasi penduduk merupakan hal yang lazim terjadi. Karena itu, penguatan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan, khususnya dalam bidang perizinan, perlu terus dioptimalkan.   "Kami akan senantiasa memantau setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD. Kami mengimbau seluruh kepala dinas, pejabat, dan staf untuk mengoptimalkan pelayanan," tegasnya.   Kedatangan Bupati Subandi dan jajaran tersebut juga dilaksanakan sebagai bagian dari upaya monitoring dan evaluasi kinerja pejabat serta ASN di lingkungan Dinas P2CKTR Sidoarjo.   Dengan kegiatan ini, Bupati Subandi menyampaikan harapannya agar Dinas P2CKTR terus meningkatkan pelayanan dengan mudah dan tepat karena dinas ini merupakan salah satu tempat proses perizinan.   "Kami berharap pertemuan hari ini dapat segera mengatasi berbagai kekurangan yang masih ada. Selain itu, kami juga berharap kolaborasi dengan asisten administrasi umum serta Badan Kepegawaian Kabupaten Sidoarjo dapat memperkuat sumber daya manusia para ASN," tandas Bupati Subandi.   Kepala Dinas P2CKTR Sidoarjo M. Bachruni Aryawan menyambut langsung rombongan kunjungan bupati dan jajaran. Dia menyampaikan dinasnya saat ini mengampu beberapa layanan. Di antaranya, Bagian Sekretariat, Tata Ruang, Tata Bangunan, Permukiman, UPTD PALD, Perumahan, dan Rusunawa.   "Dinas P2CKTR Sidoarjo berkomitmen untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Kami senantiasa berkoordinasi dalam setiap layanan yang diberikan. Serta, aktif mempelajari regulasi-regulasi terbaru guna mengoptimalkan kualitas pelayanan kami," terang Bachruni Aryawan. Pada kesempatan itu, ada beberapa masukan dari Plt Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo Ainur Rohman. Menurut dia, perlu ada inonasi-inovasi baru dari OPD dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Dengan begitu, layanan bisa berjalan cepat dan maksimal. Hal senada disampaikan oleh Asisten Administrasi Umum Fenny Apridawati.(yu/mas) 

Selengkapnya
1 Sep 2026

Bupati Sidoarjo Pastikan Tak Ada Yang Meninggal, Santri Korban Dugaan Keracunan Dilayani Maksimal

KOMINFO,Sidoarjo - Bupati Sidoarjo H. Subandi SH MKn bergerak cepat mengecek kondisi para santri yang diduga mengalami keracunan massal setelah mengonsumsi makanan di Pondok Pesantren Mambaul Hikam, Desa Putat, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo.Bupati Subandi didampingi Komandan Kodim (Dandim) 0816/Sidoarjo Letkol Inf Abraham Prihadi, Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Christian Tobing, serta Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sidoarjo Eri Sudewo saat menjenguk para santri pada Selasa malam (1/9/2026).Bupati Subandi bersama rombongan lebih dulu mendatangi Pondok Pesantren Mambaul Hikam Tanggulangin untuk melihat langsung kondisi para santri. Setelah itu, rombongan melanjutkan kunjungan ke sejumlah rumah sakit. Di antaranya RS Delta Siti Hajar, RS Delta Surya, dan RSUD R.T. Notopuro Sidoarjo.Bupati Subandi ingin memastikan para santri yang mengalami keluhan mendapat pelayanan medis secara cepat dan tepat. Di rumah sakit, Bupati Subandi menegaskan tidak ada santri yang meninggal dunia dalam kejadian tersebut. Seluruh pasien telah mendapatkan pelayanan medis dan kondisinya berangsur membaik.“Tidak ada yang meninggal. Semua pasien sudah tertangani dengan baik. Kalau nanti ada berita yang menyebut ada yang meninggal, itu tidak benar. Kami sudah memastikan dan mengecek langsung kondisi para santri di rumah sakit,” tegas Bupati Subandi saat berada di RSUD R.T. Notopuro Sidoarjo. Sebagai bentuk perhatian dan empati, Bupati Subandi meminta jajarannya di Pemkab Sidoarjo berkoordinasi dengan rumah sakit yang merawat para santri. Pastikan pelayanan medis diberikan secara maksimal.“Kami berkoordinasi dengan semua rumah sakit untuk melakukan penanganan dan memberikan pelayanan yang semaksimal mungkin,” ujarnya. Menurut data sementara RSUD R.T. Notopuro Sidoarjo, tercatat sekitar 200 santri mendapat perawatan di sejumlah rumah sakit.“Yang di rumah sakit ini kurang lebih 200-an. Cuma sudah membaik semuanya. Sebagian nanti bisa pulang karena kondisinya sudah baik,” katanya.Selain di RSUD R. Notopuro, lebih dari 58 santri menjalani perawatan di RS Siti Hajar. Mereka dalam kondisi baik dan mendapat perawatan dari tenaga medis.Bupati Subandi juga mengimbau para wali santri agar tetap tenang. Pemkab Sidoarjo terus memantau perkembangan para santri hingga seluruhnya dinyatakan pulih.“Saya mengimbau para wali santri semuanya, tidak usah ada kekhawatiran. Kami sebagai pimpinan daerah sudah memaksimalkan penanganan. Insya Allah semua santri akan sembuh,” katanya.Selain memastikan pelayanan medis secara maksimal, Bupati Subandi menyatakan segera memanggil Dinas Kesehatan Sidoarjo serta  Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Sidoarjo untuk menindaklanjuti kejadian tersebut.“Besok kami panggil Dinas Kesehatan dan Dinas Perizinan. Jika nanti hasil pemeriksaan memastikan kejadian ini disebabkan oleh makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG), tentu akan segera kami tindak lanjuti,” kata Subandi.Pemeriksaan akan mencakup kelayakan makanan, mulai dari proses pengolahan hingga penyajiannya. Aspek perizinan penyedia makanan juga akan diperiksa bersama dinas terkait.“Kami akan melihat bagaimana proses kelayakan makanannya. Mulai pengolahan seperti apa, termasuk izin-izinnya. Semua akan kami cek dan tindak lanjuti bersama dinas terkait,” tegasnya.Pemkab Sidoarjo tetap terus memantau dan berkoordinasi dengan pihak rumah sakit serta instansi terkait untuk memastikan seluruh santri mendapatkan penanganan terbaik hingga kondisi mereka pulih.(red).

Selengkapnya
31 Aug 2026

Ketua TP-PKK Sidoarjo Bantu Salurkan Bantuan Pangan Beras

KOMINFO Sidoarjo - Warga Desa Wonoayu dan Desa Pilang, Kecamatan Wonoayu, begitu gembira. Pada Senin (31/8/2026) mereka menerima bantuan pangan beras langsung dari Ketua TP-PKK Sidoarjo dr. Hj. Sriatun Subandi. Berduyun-duyun warga datang ke balai desa setempat.  Ada 377 penerima banguan pangan (PBP) di Desa Pilang. Sedangkan PBP di Desa Wonoayu sebanyak 468 orang. Ketua TP-PKK Sidoarjo dr. Hj. Sriatun Subandi menjelaskan, penyaluran bantuan pangan beras kali ini merupakan alokasi untuk bulan Juli, Agustus, dan September tahun 2026. Penerima bantuan pangan menerimanya langsung 30 kilogram beras. Atau, setiap bulan, mereka menerima 10 kilogram beras. Beras tersebut merupakan beras medium yang dikemas Bulog. “Bapak dan Ibu semuanya, mugi-mugi beras yang disalurkan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo ini dapat bermanfaat,” ucapnya. Hj. Sriatun mengatakan, bantuan pangan beras merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat. Bantuan ini merupakan program Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo perlu memastikan bantuan pangan beras tersebut tepat sasaran.  “Ini merupakan program Presiden RI kepada masyarakat, khususnya masyarakat Sidoarjo. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo akan terus mengawal dan memastikan bantuan pangan beras ini tepat sasaran,” ujarnya. Hj. Sriatun Subandi juga memastikan kualitas beras bantuan yang diterima masyarakat dalam kondisi baik. Beras medium itu layak untuk dikonsumsi. Dia berharap penerima bantuan dapat memanfaatkannya dengan baik. “Untuk itu kita harapkan penerima bantuan mengonsumsinya sendiri agar meringankan kebutuhan rumah tangga,” tutur Hj Sriatun Subandi. (Git/mar) 

Selengkapnya
31 Aug 2026

Bupati Subandi Gerak Cepat Tangani Korban Kebakaran di Bluru, Bantuan Renovasi Segera Diberikan

KOMINFO, Sidoarjo - Kepedulian Pemerintah Kabupaten Sidoarjo kepada masyarakat yang tertimpa musibah terlihat dari langkah cepat Bupati Sidoarjo H. Subandi SH MKn. Bupati Subandi turun langsung menyambangi rumah Sapekyah, warga Desa Bluru, Kecamatan Sidoarjo, yang terbakar pada Jumat (21/8/2026) lalu. Bupati Subandi datang didampingi pejabat Dinas Sosial Sidoarjo, BPBD Sidoarjo, PMI Sidoarjo, serta jajaran Forkopimka Kecamatan Sidoarjo pada Senin (31/8/2026). Peninjauan dilakukan untuk melihat langsung kondisi rumah sekaligus memastikan penanganan terhadap korban pascakebakaran.Bupati Subandi menyampaikan, Pemkab Sidoarjo akan segera melakukan langkah penanganan agar rumah korban dapat diperbaiki dan ditempati lagi dengan layak. Material untuk proses perbaikan rumah juga direncanakan segera dikirim dalam waktu dekat. “Insya Allah minggu depan, hari Selasa, sudah ada pengiriman material. Nanti menggunakan baja ringan. Kemudian spandek dan instalasinya. Kita beli semuanya. Setelah itu kita perbaiki kembali seperti semula,” ujarnya. Menurut Bupati Subandi, penanganan korban menjadi prioritas agar masyarakat yang tertimpa musibah dapat segera mendapatkan kembali tempat tinggal yang aman dan nyaman. “Yang penting segera ada penanganan. Rumah ini segera diperbaiki agar masyarakat bisa tenang bahwa pemerintah konkret hadir. Harapan kita seperti itu,” tegasnya. Bupati Subandi menjelaskan, proses bantuan tersebut akan ditindaklanjuti berdasarkan laporan dari BPBD Sidoarjo dan proposal yang diajukan. Pemerintah daerah akan mengupayakan penanganan melalui mekanisme yang tersedia untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Selain memastikan penanganan korban, Bupati Subandi juga mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran. Kondisi cuaca yang panas dan kemarau panjang dapat meningkatkan risiko terjadinya kebakaran. Terlebih apabila masyarakat masih membakar sampah secara sembarangan. “Dengan kemarau yang panjang dan panas yang tinggi, tentu ini memudahkan terjadinya kebakaran. Apalagi warga kadang membakar sampah di depan rumah dan lainnya. Saya minta dengan kondisi cuaca ekstrem seperti ini, jangan ada pembakaran,” pesannya. Sementara itu, Sapekyah (70), pemilik rumah, menceritakan bahwa tidak ada korban saat terjadi kebakaran.  "Tetapi, dokumen-dokumen penting saya ikut terbakar,” ungkap Sapekyah. Untuk sementara waktu, Sapekyah tinggal di rumah saudaranya yang lokasinya tidak jauh dari rumah yang terbakar. Dia menyampaikan rasa terima kasih kepada Bupati Sidoarjo dan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo atas perhatian serta bantuan yang diberikan untuk memperbaiki rumahnya. “Terima kasih banyak Pak Bupati karena sudah memberikan bantuan untuk renovasi rumah saya. Supaya nanti bisa ditempati kembali dengan nyaman,” ucapnya. Dalam kejadian tersebut, warga sekitar yang mengetahui adanya kebakaran segera menghubungi petugas Pemadam Kebakaran (Damkar) Sidoarjo. Petugas kemudian tiba di lokasi dan langsung melakukan upaya pemadaman. Tindakan cepat petugas Damkar Sidoarjo berhasil mencegah kobaran api merambat ke rumah-rumah di sekitarnya. Hal tersebut menjadi penting mengingat kondisi bangunan di kawasan tersebut cukup rapat. Pemkab Sidoarjo mengimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati selama cuaca panas di musim kemarau ini. Masyarakat diminta tidak membakar sampah maupun aktivitas lain yang berpotensi memicu kebakaran, serta segera melaporkan apabila menemukan tanda-tanda kebakaran di lingkungan sekitar. (Son/mas) . 

Selengkapnya
31 Aug 2026

Terima Audiensi Wakil Walikota Banjarmasin, Wabup Mimik Bahas Optimalisasi Potensi Daerah dan Penguatan UMKM

KOMINFO, Sidoarjo - Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana menerima audiensi Wakil Wali Kota Banjarmasin, Ananda Krista Algani di Rumah Dinas Wakil Bupati Sidoarjo, Senin (31/8/2026). Pertemuan tersebut menjadi ruang untuk bertukar informasi mengenai potensi daerah sekaligus membuka peluang kerja sama dalam pengembangan ekonomi masyarakat, khususnya sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).Dalam audiensi tersebut, Mimik memperkenalkan sejumlah potensi yang dimiliki Kabupaten Sidoarjo, termasuk perkembangan UMKM yang menjadi salah satu kekuatan ekonomi masyarakat. Menurutnya, keberadaan pelaku UMKM tidak hanya berperan dalam menggerakkan perekonomian, tetapi juga menjadi bagian penting dalam membuka lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.“UMKM Sidoarjo memiliki potensi yang sangat besar dan produknya beragam. Pemerintah daerah terus mendorong agar pelaku UMKM tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga naik kelas, memperluas pemasaran dan semakin dikenal masyarakat luas,” ujar Mimik.Ia mengatakan, pertukaran pengalaman dengan daerah lain penting dilakukan untuk menemukan berbagai peluang pengembangan ekonomi yang dapat diterapkan sesuai dengan karakteristik masing-masing daerah.Mimik juga mengajak Wakil Walikota Banjarmasin beserta rombongan untuk berkunjung ke galeri UMKM yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Kunjungan tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran secara langsung mengenai produk unggulan serta proses pembinaan yang dilakukan pemerintah daerah terhadap pelaku UMKM.“Kami sangat terbuka untuk saling belajar dan berbagi pengalaman. Mudah-mudahan dari kunjungan tersebut bisa muncul peluang kolaborasi yang memberikan manfaat bagi pelaku usaha di kedua daerah,” katanya.Menurutnya, penguatan UMKM perlu dilakukan secara bersama-sama, mulai dari peningkatan kualitas produk, kemasan, pemasaran hingga perluasan akses pasar. Kolaborasi antardaerah dinilai dapat menjadi salah satu langkah untuk memperluas jaringan pemasaran produk lokal.Sementara itu, Wakil Wali Kota Banjarmasin, Ananda menyampaikan apresiasinya atas penerimaan Pemkab Sidoarjo serta berbagai informasi yang diberikan mengenai potensi daerah, khususnya pengembangan UMKM.“Kami melihat Sidoarjo memiliki potensi yang luar biasa, mulai dari pariwisata hingga UMKM. Banyak hal yang bisa kami pelajari, baik bagaimana pemerintah melakukan pembinaan maupun bagaimana produk-produk lokal dikembangkan agar memiliki daya saing,” ujarnya.“Kami berharap hubungan ini bisa membuka ruang kerja sama dan pertukaran produk maupun pengalaman antarpelaku UMKM,” tuturnya. (Dew)

Selengkapnya
31 Aug 2026

Forum PUSPA Diperkuat, Deteksi Dini Persoalan Perempuan dan Anak Digencarkan

KOMINFO, Sidoarjo – Pemkab Sidoarjo kembali memperkuat peran Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA) Gayatri. Jejaring forum tersebut diharapkan mampu menjadi mata dan telinga pemerintah dalam mendeteksi lebih dini berbagai persoalan perempuan dan anak di tengah masyarakat. Penguatan itu dilakukan dengan memanfaatkan jejaring yang sudah terbentuk di tingkat desa. Salah satunya melalui 76 Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) yang tersebar di 15 kecamatan. Kolaborasi juga dilakukan bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (P3AKB), serta Forum PUSPA Gayatri Jawa Timur. Hal tersebut mengemuka dalam audiensi Forum PUSPA bersama Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana di Rumah Dinas Wakil Bupati Sidoarjo, Senin (31/8). Mimik menegaskan, deteksi dini menjadi kunci agar persoalan perempuan dan anak tidak berkembang menjadi masalah yang lebih besar. Karena itu, jejaring hingga tingkat desa perlu dioptimalkan agar setiap indikasi persoalan bisa segera diketahui dan dikoordinasikan. “Deteksi dini ini penting. Jangan sampai persoalan perempuan dan anak baru ditangani setelah menjadi masalah besar. Dengan adanya jejaring sampai tingkat desa, kita berharap persoalan bisa lebih cepat ditemukan dan dikoordinasikan dengan perangkat daerah yang memiliki kewenangan,” ujarnya. Mimik menekankan, penguatan Forum PUSPA bukan berarti membentuk forum baru di tingkat desa. Sebaliknya, jejaring dan kelembagaan yang sudah ada perlu diperkuat melalui koordinasi dan pendampingan. Kolaborasi tersebut nantinya dapat diintegrasikan dengan Ruang Bersama Indonesia (RBI). “Yang kita bangun adalah kolaborasinya. Forum PUSPA dapat menjadi bagian dari pendampingan dan membantu melihat kebutuhan di lapangan, kemudian dikoordinasikan dengan dinas terkait agar penanganannya tepat,” jelasnya. Kepala Dinas PMD Sidoarjo Probo Agus Sunarno menambahkan, desa memiliki posisi strategis karena menjadi pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat. Karena itu, penguatan koordinasi dengan desa menjadi bagian penting dalam perlindungan perempuan dan anak. “Desa memiliki posisi yang sangat strategis karena paling dekat dengan masyarakat. Karena itu, koordinasi dengan desa perlu diperkuat agar ketika ada indikator atau persoalan yang belum terpenuhi, dapat segera diketahui dan dicarikan tindak lanjut bersama,” katanya. Probo memastikan penguatan jejaring tidak diarahkan untuk memperbanyak kelembagaan di desa. Forum yang sudah ada justru diharapkan dapat saling melengkapi melalui koordinasi sesuai kebutuhan masing-masing wilayah. “Prinsipnya bukan memperbanyak forum, tetapi memperkuat fungsi dan koordinasi yang sudah ada,” tegasnya. Saat ini terdapat 76 DRPPA di Sidoarjo yang tersebar di Kecamatan Sedati, Buduran, Jabon, Sukodono, Waru, Wonoayu, Taman, Sidoarjo, Krembung, Balongbendo, Tarik, Tanggulangin, Tulangan, Candi, dan Krian. Keberadaan desa-desa tersebut menjadi modal penting untuk memperkuat deteksi dini sekaligus pemenuhan hak perempuan dan anak. Kepala Dinas P3AKB Sidoarjo Heni Kristiani mengatakan, perlindungan perempuan dan anak harus dilakukan dari hulu. Mulai pencegahan, deteksi dini, hingga pendampingan ketika persoalan ditemukan. Menurut Heni, persoalan anak berisiko putus sekolah, permasalahan pengasuhan, hingga perempuan usia produktif yang belum bekerja membutuhkan perhatian bersama. “Ketika ada anak yang berisiko putus sekolah atau sudah tidak sekolah, misalnya, jangan sampai kita hanya mengetahui setelah masalah terjadi. Forum di lapangan dapat menjadi mata dan telinga untuk melakukan deteksi dini,” ujarnya. Selain perlindungan, pemberdayaan perempuan juga menjadi perhatian. Perempuan usia produktif yang belum bekerja didorong mendapat akses keterampilan dan program pemberdayaan sesuai potensi wilayah. “Pemberdayaan perempuan tidak hanya bicara perlindungan, tetapi juga bagaimana mereka bisa berdaya dan mandiri. Karena itu, program pemberdayaan perlu dihubungkan dengan potensi desa dan program perangkat daerah,” jelas Heni. Salah satu program yang dijalankan adalah Sekolah Pemberdayaan Perempuan. Pada 2025, program tersebut dilaksanakan di 10 kecamatan dengan total 250 peserta. Tahun ini program kembali dilanjutkan di Kecamatan Balongbendo yang mencakup 23 desa dan Kecamatan Krian dengan 20 desa. Total pesertanya mencapai 80 orang. Perwakilan Forum PUSPA Gayatri Jawa Timur Endang mengatakan, penguatan Forum PUSPA di Sidoarjo diharapkan memperluas partisipasi masyarakat dalam perlindungan perempuan dan anak. “Forum PUSPA hadir untuk memperkuat partisipasi masyarakat. Kami melihat titik-titik mana yang indikatornya belum terpenuhi, kemudian membantu mengoordinasikan dengan pihak yang memiliki kewenangan agar ada tindak lanjut,” katanya. Dengan jejaring yang melibatkan pemerintah, desa, kader masyarakat, akademisi hingga organisasi profesi, Forum PUSPA diharapkan benar-benar menjadi penghubung antara persoalan yang ditemukan di lapangan dengan layanan dan penanganan yang dibutuhkan masyarakat. (Dew) 

Selengkapnya

Pengumuman

Agenda / Kegiatan

Visitors : 2177556