Berita

18 Sep 2026

Peringati World Rabies Day, Dinas Pangan dan Pertanian Sidoarjo Gelar Vaksinasi Rabies Gratis

KOMINFO, Sidoarjo – Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo menggelar vaksinasi rabies gratis bagi hewan peliharaan masyarakat, Jumat (18/9/2026). Kegiatan yang dipusatkan di Klinik Hewan atau Puskeswan Sidoarjo itu, digelar dalam rangka memperingati World Rabies Day 2026. Vaksinasi rabies diberikan kepada hewan peliharaan masyarakat. Seperti anjing, kucing, dan kera. Kegiatan itu juga menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kesehatan hewan sekaligus mewaspadai penyakit rabies.Menurut Kepala Bidang Produksi Peternakan dan Kesehatan Masyarakat Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo, Drh. Erwin Priatmoko, vaksinasi rabies tetap perlu dilakukan meskipun Kabupaten Sidoarjo dan Jawa Timur telah bebas rabies.“Walaupun Sidoarjo bebas rabies, dan Jawa Timur juga bebas rabies, tapi kita tetap harus waspada bahwa rabies itu sangat berbahaya buat manusia,” kata Erwin Priatmoko.Selain untuk memberikan vaksinasi kepada hewan peliharaan, kegiatan ini sengaja digelar untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya kesehatan hewan.“Tujuan kita pada hari ini adalah supaya masyarakat Sidoarjo semakin paham pentingnya kesehatan, tidak hanya pada manusia, tapi juga pada hewan kesayangannya,” tandasnya.Disebutnya, kesehatan hewan memiliki keterkaitan dengan kesehatan manusia karena terdapat penyakit yang dapat ditularkan dari hewan kepada manusia atau disebut zoonosis.“Kita harus tahu bahwa 60 persen penyakit pada manusia itu berasal dari hewan atau yang disebut dengan zoonosis,” ujar Erwin.Rabies menjadi salah satu penyakit yang perlu diwaspadai karena dapat berakibat fatal bagi manusia yang terinfeksi. Rabies juga menjadi salah satu penyakit yang paling ditakuti dan dihindari adalah rabies, di mana setiap orang yang terkena penyakit rabies 100 persen bisa dikatakan akan berakibat ke kematian, tergantung letak gigitannya.Erwin mengatakan Kabupaten Sidoarjo akan terus melakukan vaksinasi secara rutin sebagai bagian dari upaya pencegahan penyakit pada hewan. Selain vaksinasi rabies, pihaknya juga melaksanakan vaksinasi untuk penyakit mulut dan kuku (PMK).“Saat ini kami punya vaksin PMK, penyakit mulut dan kuku, dan rabies. Insyaallah kami akan tetap melakukan rutin,” katanya.(iad)

Selengkapnya
17 Sep 2026

Bupati Subandi Sampaikan Tiga Raperda Strategis ke DPRD Sidoarjo

KOMINFO, Sidoarjo – Bupati Sidoarjo H. Subandi SH MKn menyampaikan tiga rancangan peraturan daerah (raperda) dalam Rapat Paripurna DPRD Sidoarjo pada Kamis (17/9/2026). Tiga dokumen strategis itu diserahkan sebagai upaya sinkronisasi kebijakan antara Pemkab Sidoarjo dan DPRD Sidoarjo. Bupati Subandi menekankan pentingnya kehati-hatian dan prioritas program pembangunan Kabupaten Sidoarjo. Tiga raperda itu masing-masing adalah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2027, Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, serta Raperda tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat (Tibumtranmas Linmas). Saat menyampaikan pengantar Raperda APBD Tahun Anggaran 2027, Bupati Subandi mengatakan bahwa sinkronisasi program dan kegiatan Pemkab Sidoarjo telah disepakati bersama dengan DPRD Sidoarjo. Kesepakatan tersebut menjadi landasan dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027. Menurut Bupati Subandi, penyusunan APBD harus dilakukan secara hati-hati dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan atau regulasi yang berlaku.  “Serta, didukung sumber daya manusia yang profesional dan andal dengan memperhatikan program prioritas pembangunan Kabupaten Sidoarjo,” katanya dalam rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sidoarjo Abdillah Nasih tersebut.  Bupati Subandi berharap, pembahasan Raperda APBD Tahun Anggaran 2027 antara Pemkab Sidoarjo dan DPRD Sidoarjo dapat berjalan dengan baik. Kesepakatan yang dihasilkan selaras dengan arah pembangunan daerah dan kebutuhan masyarakat. Perubahan APBD 2026  Selain pembahasan APBD 2027, rapat paripurna juga membahas Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2026. Bupati Subandi menjelaskan, perubahan APBD tidak sekadar menyesuaikan angka-angka anggaran, tetapi menjadi instrumen pemerintah daerah dalam merespons dinamika pembangunan, perubahan kebijakan, serta kebutuhan masyarakat. Bupati Subandi menegaskan, alokasi anggaran dalam APBD Sidoarjo diarahkan untuk mendukung pencapaian prioritas pembangunan daerah serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. "Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berkomitmen memastikan kebijakan penganggaran dilakukan secara struktural, rasional, efektif, efisien, dan transparan," tambahnya dalam rapat paripurna yang dihadiri lengkap oleh pimpinan DPRD Sidoarjo itu. Juga, perwakilan Forkopimda Sidoarjo, sekretaris daerah, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), serta undangan lainnya.  Bupati Subandi juga menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Sidoarjo, khususnya Badan Anggaran DPRD. Selain itu, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Sidoarjo yang telah bersama-sama melakukan pembahasan Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Persetujuan bersama kedua lembaga pemerintah selanjutnya diproses sesuai tahapan dan mekanisme yang berlaku. Termasuk, disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur untuk dievaluasi sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah. Ajukan Raperda Tibumtranmas Linmas  Masih dalam rapat paripurna yang sama, Pemkab Sidoarjo juga menyampaikan nota penjelasan Bupati Sidoarjo terhadap Raperda tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat (Tibumtranmas Linmas). Bupati Subandi mengatakan, pengajuan Raperda tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan amanat Pasal 12 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.  Dalam ketentuan tersebut, urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Pemerintah daerah wajib menjamin terciptanya situasi dan kondisi daerah yang tertib, tenteram, serta aman bagi seluruh masyarakat Sidoarjo.  "Karena ketertiban dan ketenteraman adalah modal utama penyelenggaraan roda pemerintahan, pembangunan, dan aktivitas sosial ekonomi,” jelasnya. Menurut Bupati Subandi, Kabupaten Sidoarjo telah memiliki regulasi mengenai ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Namun, seiring perkembangan dinamika sosial, tantangan globalisasi, perubahan peraturan perundang-undangan, serta kebutuhan hukum masyarakat, diperlukan penyempurnaan regulasi agar tetap relevan dengan kondisi saat ini. Raperda tersebut sekaligus diarahkan untuk memperkuat sistem Perlindungan Masyarakat (Linmas), serta mempertegas kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam penegakan peraturan daerah maupun peraturan bupati. Secara umum, Raperda Tibumtranmas Linmas tersebut memuat pengaturan yang lebih komprehensif terkait penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat. Beberapa poin yang diatur meliputi kewenangan pemerintah daerah, penyelenggaraan ketertiban umum, perluasan ruang lingkup penertiban, penyelenggaraan Linmas, pemanfaatan teknologi informasi, pengawasan, sanksi administratif, hingga ketentuan pidana. Bupati Subandi menegaskan, penyusunan regulasi baru tersebut diharapkan mampu menjawab berbagai tantangan ketertiban dan ketenteraman masyarakat yang semakin kompleks. “Raperda ini hadir untuk menjawab tantangan tersebut dengan tujuan akhir menciptakan suasana tertib, tenteram, serta aman bagi seluruh masyarakat Kabupaten Sidoarjo. Ini adalah ikhtiar kita bersama,” tandasnya. Diharapkan, pembahasan Raperda Tibumtranmas Linmas dapat dilakukan secara intensif antara Tim Pembahas Raperda Pemkab Sidoarjo dan DPRD Sidoarjo. Dengan pembahasan bersama tersebut, regulasi yang dihasilkan dapat memberikan kepastian hukum sekaligus manfaat nyata bagi masyarakat. Bagi Pemkab Sidoarjo, penguatan regulasi Tibumtranmas Linmas menjadi bagian dari upaya menciptakan lingkungan daerah yang semakin tertib, aman, dan kondusif. Kondisi tersebut diharapkan dapat mendukung kelancaran aktivitas masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan, serta pembangunan di Kabupaten Sidoarjo. “Semoga Allah senantiasa memberikan petunjuk, bimbingan dan kekuatan kepada kita semua dalam menjalankan tugas dan kewajiban yang diamanahkan oleh masyarakat Kabupaten Sidoarjo,” pungkas Bupati Subandi. (Son/iad) .  

Selengkapnya
17 Sep 2026

BABAD SIDOARJO Seri I: Babad Kahuripan, Bagian 3 Prasasti Kamalagyan: Ketika Airlangga Membangun Peradaban dari Sungai

"Peradaban besar lahir di tepi sungai. Di Jawa Timur, Sungai Brantas bukan sekadar aliran air, tetapi urat nadi yang menghidupi masyarakat, pertanian, perdagangan, dan kekuasaan."Batu Bertulis yang Mengubah Cara Kita Membaca SejarahKOMINFO, Sidoarjo - Di Dusun Klagen, Desa Tropodo, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, berdiri sebuah batu yang menjadi salah satu saksi penting perjalanan sejarah Jawa Timur. Bukan istana, bukan benteng, dan bukan pula bangunan megah—melainkan sebuah batu bertulis bernama Prasasti Kamalagyan, yang juga dikenal sebagai Prasasti Kelagen.Prasasti ini bertarikh 959 Śaka atau 1037 Masehi, ditulis menggunakan aksara serta bahasa Jawa Kuno. Data inventarisasi arkeologi mencatat prasasti tersebut berada di Dukuh Klagen, Desa Tropodo, Kecamatan Krian, dan hingga kini masih berada di tempat asalnya.Isi prasasti memberikan informasi penting mengenai pembangunan dawuhan atau bendungan/tanggul Waringin Sapta pada masa pemerintahan Raja Airlangga. Prasasti tersebut menjadi bukti bahwa pengelolaan air telah menjadi bagian dari kehidupan pemerintahan Jawa sejak abad ke-11.Bagi Sidoarjo, keberadaan Prasasti Kamalagyan mempunyai arti khusus. Batu tersebut berdiri di wilayah yang kini menjadi bagian dari Kabupaten Sidoarjo, dan membawa kita kembali ke masa ketika kawasan Delta Brantas telah menjadi bagian dari jaringan permukiman, pertanian, sungai, dan perdagangan.Ketika Sungai Brantas MeluapLebih dari seribu tahun lalu, persoalan yang dihadapi masyarakat di sekitar Brantas ternyata bukan sesuatu yang asing bagi kehidupan manusia. Air yang melimpah dapat menjadi berkah, tetapi juga dapat berubah menjadi bencana.Prasasti Kamalagyan mencatat persoalan banjir yang menimpa sejumlah desa dan wilayah sīma di kawasan hilir. Nama-nama seperti Lasun, Paliñjuwan, Sijayanatyēsan, Pañjiganting, Talan, Daśapangkaḥ, dan Pangkaja disebut dalam rangkaian wilayah yang terdampak banjir. Sumber penelitian mengenai Prasasti Kamalagyan juga mencatat bahwa beberapa wilayah sīma dan fasilitas keagamaan turut disebut di dalamnya.Persoalan tersebut bukan sekadar persoalan lingkungan. Banjir berarti sawah dapat rusak, kegiatan pertanian terganggu, permukiman terdampak, dan aktivitas transportasi air ikut terhambat. Bagi sebuah kerajaan agraris, gangguan terhadap air berarti gangguan terhadap kehidupan ekonomi. Karena itu, pengelolaan sungai menjadi bagian penting dari keberlangsungan pemerintahan.Waringin Sapta: Ketika Air Menjadi Urusan NegaraPrasasti Kamalagyan mencatat pembangunan dawuhan Waringin Sapta pada masa Airlangga. Kajian arkeologi menyebut isi utama prasasti tersebut berkaitan dengan pembangunan bendungan untuk mengatasi persoalan banjir, sekaligus penetapan Desa Kamalagyan sebagai wilayah sīma yang memiliki kewajiban terkait pemeliharaan bendungan.Dengan demikian, pembangunan Waringin Sapta tidak semata-mata dapat dipahami sebagai proyek fisik. Di dalamnya terdapat rangkaian hubungan: air, pertanian, permukiman, perdagangan, dan pemerintahan—saling terkait satu sama lain.Inilah salah satu aspek menarik dari Prasasti Kamalagyan. Airlangga tidak hanya tampil sebagai raja yang memenangkan peperangan, tetapi juga muncul dalam sumber sejarah sebagai penguasa yang menghadapi persoalan konkret kehidupan masyarakat. Sebuah bendungan mungkin terlihat sederhana dibandingkan sebuah candi, namun bagi masyarakat yang hidup di sekitar sungai, kemampuan mengendalikan air dapat menentukan apakah sawah dapat ditanami, desa dapat dihuni, dan aktivitas ekonomi dapat berlangsung."Semua Bergembira": Kesaksian dari PrasastiSalah satu bagian paling menarik dari Prasasti Kamalagyan adalah gambaran mengenai keadaan masyarakat setelah persoalan air dapat dikendalikan. Dalam pembacaan yang dikutip dalam kajian tentang perdagangan Jawa Timur, bagian prasasti secara garis besar menggambarkan orang-orang yang berperahu menuju hulu untuk mengambil barang dagangan di Hujung Galuh, sementara para nakhoda dan pedagang dari berbagai pulau turut datang ke sana.Bagian ini penting karena setelah berbicara mengenai persoalan banjir dan pembangunan Waringin Sapta, prasasti kemudian memperlihatkan aktivitas pelayaran dan perdagangan. Dengan kata lain, sungai tidak hanya dipandang sebagai sumber masalah ketika meluap—sungai juga merupakan infrastruktur ekonomi.Hujung Galuh dan Jaringan Perdagangan BrantasNama Hujung Galuh menjadi salah satu bagian paling menarik dalam Prasasti Kamalagyan. Prasasti menggambarkan aktivitas orang yang berperahu menuju hulu untuk mengambil barang dagangan di Hujung Galuh, serta menyebut kedatangan para nakhoda dan pedagang dari berbagai pulau. Informasi ini memperlihatkan bahwa pada abad ke-11 telah ada jaringan perdagangan yang memanfaatkan jalur air.Namun, satu hal harus ditegaskan: lokasi pasti Hujung Galuh masih menjadi persoalan interpretasi dalam kajian sejarah. Karena itu, dalam penulisan Babad Sidoarjo, Hujung Galuh tidak sebaiknya langsung diberi satu titik koordinat, seolah-olah telah terbukti secara mutlak berada di lokasi tertentu.Kajian mengenai jaringan Sungai Brantas menunjukkan adanya perbedaan tafsir mengenai lokasi Hujung Galuh. Salah satu kajian bahkan menghubungkan keterangan "menuju hulu" dalam Prasasti Kamalagyan dengan kemungkinan kawasan Canggu, meski persoalan tersebut tetap merupakan wilayah penelitian dan interpretasi sejarah yang terbuka. Yang dapat dipastikan dari sumbernya hanyalah bahwa Hujung Galuh disebut sebagai tempat yang berkaitan dengan aktivitas perdagangan dan pelayaran pada masa Airlangga—dan hal ini lebih penting daripada memaksakan satu lokasi yang belum sepenuhnya terbukti.Delta Brantas: Ruang Hidup yang StrategisKeterangan dalam Prasasti Kamalagyan menunjukkan bahwa sungai mempunyai hubungan erat dengan kehidupan masyarakat. Di satu sisi, banjir dapat merusak persawahan; di sisi lain, sungai menjadi jalur transportasi yang memungkinkan orang bergerak dan membawa barang.Pertanian membutuhkan air. Perdagangan membutuhkan jalur transportasi. Permukiman membutuhkan tanah yang aman. Kerajaan membutuhkan penerimaan dari wilayah yang produktif. Semua unsur tersebut bertemu dalam satu bentang geografis: sistem Sungai Brantas.Wilayah yang kini menjadi Kabupaten Sidoarjo berada dalam kawasan hilir sistem Brantas. Karena itu, keberadaan Prasasti Kamalagyan menjadi salah satu bukti penting untuk memahami bahwa kawasan ini memiliki arti dalam sejarah Jawa Timur jauh sebelum terbentuknya Kabupaten Sidoarjo sebagai wilayah administratif modern. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sendiri menempatkan Prasasti Kamalagyan sebagai bukti penting mengenai pengelolaan air dan posisi strategis kawasan tersebut pada masa Airlangga.Meski demikian, kita tetap perlu membedakan antara bentang sejarah Delta Brantas dengan batas wilayah Kabupaten Sidoarjo masa kini. Kerajaan abad ke-11 tidak menggunakan batas administrasi modern.Perspektif Epigraf: Membaca Airlangga dari PrasastiUntuk memahami masa Airlangga, sumber tertulis sezaman memiliki kedudukan yang sangat penting. Dr. Ninie Susanti, Ketua Perkumpulan Ahli Epigrafi Indonesia, dalam bukunya Airlangga: Biografi Raja Pembaru Jawa Abad XI (Komunitas Bambu, 2010), menegaskan bahwa Prasasti Pucangan—bertarikh 1037 Masehi—merupakan sumber sejarah paling lengkap mengenai riwayat hidup Raja Airlangga.Prasasti Pucangan memang menjadi salah satu sumber utama untuk merekonstruksi perjalanan Airlangga. Namun, untuk memahami kebijakan Airlangga terhadap sungai, pertanian, dan masyarakat, Prasasti Kamalagyan memberikan perspektif yang berbeda. Jika Pucangan membantu kita memahami perjalanan politik dan kehidupan Airlangga, Kamalagyan membantu memperlihatkan bagaimana kekuasaan itu bekerja dalam pengelolaan ruang dan sumber daya air.Peter Carey: Prasasti sebagai Sumber SejarahPentingnya prasasti juga ditegaskan oleh Peter Carey, Guru Besar Emeritus Universitas Indonesia, dalam kajiannya "The Kolkata (Calcutta) Stone and the Bicentennial of the British Interregnum in Java, 1811–1816" (IIAS Newsletter, Leiden, No. 74, 2016). Carey menjelaskan bahwa Prasasti Pucangan adalah piagam resmi yang dikeluarkan langsung oleh raja, sehingga dianggap memiliki kedudukan istimewa dalam masyarakat Jawa Kuno.Pandangan tersebut memperlihatkan kedudukan khusus prasasti yang dikeluarkan oleh seorang raja dalam masyarakat Jawa Kuno. Bagi penelitian sejarah, hal ini penting—prasasti bukan sekadar benda batu, melainkan dokumen dari zamannya. Karena itu, ketika membaca Kamalagyan, peneliti tidak cukup hanya melihat nama Airlangga atau nama Waringin Sapta. Setiap istilah, nama wilayah, hubungan antardaerah, dan kebijakan yang tercatat perlu dibaca dalam konteks sosial, politik, ekonomi, dan geografis pada masanya.Dari Bendungan ke KemakmuranApa yang sebenarnya ingin disampaikan Prasasti Kamalagyan? Salah satu jawabannya adalah bahwa pengelolaan air memiliki hubungan langsung dengan kesejahteraan masyarakat.Bendungan tidak berdiri sendiri. Ia berkaitan dengan sawah, sawah berkaitan dengan pangan, pangan berkaitan dengan kehidupan desa. Sungai berkaitan dengan transportasi, transportasi berkaitan dengan perdagangan, dan perdagangan berkaitan dengan kekuatan ekonomi kerajaan.Karena itu, pembangunan Waringin Sapta dapat dilihat sebagai bagian dari sistem pengelolaan wilayah yang lebih luas. Penelitian mengenai banjir pada masa Airlangga menunjukkan bahwa persoalan tersebut berkaitan dengan kondisi aliran Brantas, curah hujan, dan kemungkinan pengaruh pasang air laut di kawasan hilir.Tentu, kondisi lingkungan abad ke-11 tidak dapat disamakan begitu saja dengan persoalan banjir Sidoarjo modern. Tetapi ada satu kesamaan penting: masyarakat yang hidup di sekitar sungai selalu berhadapan dengan kebutuhan untuk mengelola air.Kamalagyan dan Desa SīmaSalah satu aspek yang tidak boleh dilupakan adalah hubungan antara pembangunan bendungan dan penetapan wilayah sīma. Dalam tradisi Jawa Kuno, sīma merupakan wilayah yang memperoleh status khusus berdasarkan keputusan kerajaan. Prasasti Kamalagyan mencatat penetapan Kamalagyan sebagai wilayah sīma yang berkaitan dengan pemeliharaan bendungan.Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur air tidak berhenti ketika konstruksi selesai. Bendungan harus dirawat, aliran harus dijaga, dan terdapat masyarakat yang mempunyai tanggung jawab terhadap keberlanjutan sistem tersebut. Dengan demikian, Prasasti Kamalagyan memberikan gambaran mengenai tata kelola sumber daya yang melibatkan raja, desa, tanah pertanian, dan masyarakat.Peradaban yang Dibangun dari SungaiKetika kita membaca Prasasti Kamalagyan lebih dari seribu tahun kemudian, kita mungkin tergoda untuk melihatnya hanya sebagai peninggalan masa lalu. Padahal, pesan terpentingnya justru berada pada hubungan antara manusia dan lingkungannya. Air tidak hanya mengalir—air menentukan kehidupan. Pada masa Airlangga, kemampuan mengelola sungai berarti menjaga sawah, desa, jalur transportasi, dan perdagangan.Karena itulah judul tulisan ini bukan sekadar metafora. Airlangga memang membangun peradaban melalui pengelolaan ruang yang sangat bergantung pada sungai. Bukan berarti seluruh kemajuan Kahuripan hanya disebabkan oleh pembangunan Waringin Sapta—kerajaan tetap membutuhkan kekuatan politik, militer, pertanian, agama, perdagangan, dan administrasi. Namun Prasasti Kamalagyan menunjukkan satu hal dengan sangat jelas: pengelolaan air merupakan bagian penting dari cara sebuah kerajaan mempertahankan kehidupan masyarakatnya.Warisan Kamalagyan bagi SidoarjoKini, hampir seribu tahun telah berlalu. Kerajaan Kahuripan telah menjadi bagian dari sejarah. Jenggala dan Panjalu telah berlalu. Singhasari dan Majapahit juga tinggal dalam catatan sejarah. Namun Sungai Brantas masih mengalir, lanskap pertanian masih menjadi bagian dari kehidupan masyarakat, dan batu bertulis di Klagen masih menjadi pengingat bahwa kawasan Sidoarjo mempunyai akar sejarah yang jauh lebih tua daripada sejarah administratif modernnya.Prasasti Kamalagyan mengajarkan bahwa sejarah Sidoarjo bukan hanya sejarah tentang sebuah daerah. Ia adalah bagian dari sejarah hubungan manusia dengan air, tanah, sungai, pertanian, perdagangan, dan kekuasaan. Karena itu, menjaga Prasasti Kamalagyan bukan sekadar menjaga sebuah batu—kita sedang menjaga salah satu bukti bahwa masyarakat di kawasan ini telah mengenal persoalan pengelolaan air, tata wilayah, pertanian, dan perdagangan sejak lebih dari seribu tahun yang lalu.Dari Kamalagyan Menuju Kehidupan RakyatJika Bagian 2 Babad Kahuripan membawa kita dari Kahuripan menuju lanskap Delta Brantas, maka Prasasti Kamalagyan memperlihatkan bagaimana sebuah kerajaan berhadapan langsung dengan persoalan kehidupan masyarakat. Tetapi masih ada pertanyaan yang lebih besar.Siapa sebenarnya masyarakat yang hidup di sekitar sungai itu? Bagaimana desa-desa mereka diatur? Bagaimana sistem sīma bekerja? Apa yang mereka tanam? Bagaimana hasil pertanian diperdagangkan? Dan bagaimana hubungan antara desa, pedagang, penguasa, serta tempat-tempat keagamaan?Pertanyaan-pertanyaan itulah yang akan membawa kita lebih dekat kepada kehidupan sehari-hari masyarakat Kahuripan. Sebab sejarah kerajaan bukan hanya sejarah raja—ia juga merupakan sejarah orang-orang yang mengolah sawah, berlayar di sungai, membangun bendungan, berdagang, dan menjaga kehidupan desa.Bersambung ke Babad Sidoarjo — Seri I: Babad Kahuripan, Bagian 4: "Kehidupan Rakyat Kahuripan: Desa Sīma, Pertanian, dan Perdagangan di Delta Brantas."

Selengkapnya
16 Sep 2026

KISI 2026, Bupati Subandi Tekankan Inovasi yang Berdampak dan Jadi Solusi Persoalan

KOMINFO, Sidoarjo – Inovasi pemerintahan tidak cukup berhenti sebagai gagasan atau untuk mengejar penghargaan. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo mendorong setiap inovasi mampu menjawab persoalan sekaligus menghadirkan perubahan yang benar-benar dirasakan masyarakat. Bupati Sidoarjo Subandi menyampaikan pesan tersebut saat membuka Kompetisi Inovasi Sidoarjo (KISI) 2026 di Pendopo Delta Wibawa, Rabu (16/9/2026). Tema yang diusung “Inovasi Berdampak untuk Sidoarjo Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan”. KISI 2026 diarahkan menjadi instrumen untuk menjawab berbagai persoalan daerah sekaligus memperkuat kualitas pelayanan publik. Subandi mengatakan, kebutuhan inovasi semakin penting karena pemerintah daerah masih menghadapi berbagai persoalan yang membutuhkan penyelesaian secara konkret. Menurutnya, capaian pembangunan yang sudah diperoleh harus terus diikuti dengan perubahan pola kerja dan tata kelola pemerintahan. Ia mencontohkan pertumbuhan ekonomi Sidoarjo pada 2025 mencapai 5,4 persen. Angka kemiskinan berada pada 4,40 persen. Tingkat pengangguran juga terus menjadi perhatian pemerintah. Di sisi lain, persoalan stunting dan lingkungan masih membutuhkan intervensi yang lebih kuat di lapangan. ”Banyak permasalahan yang perlu kita selesaikan. Objek masalah masih banyak, sehingga kita harus punya inovasi. Ekonomi kita juga masih banyak problem,” ujar Subandi. Ia menekankan bahwa inovasi harus dibangun mulai dari tingkat sekretariat daerah, perangkat daerah, pemerintah desa, hingga pendidik. Komunikasi dan kolaborasi antarlembaga diperlukan agar inovasi yang dikembangkan tidak berjalan sendirisendiri. “Mulai sekda, OPD, sampai tingkat desa harus ada komunikasi. Inovasi ini jangan hanya menjadi perlombaan tahunan, tetapi betul-betul harus dirasakan oleh masyarakat,” tegasnya. Menurut Subandi, penghargaan dalam KISI harus menjadi pemicu perubahan pola pikir aparatur. Inovasi yang dihasilkan diharapkan mampu memudahkan pelayanan dan mempercepat penyelesaian persoalan masyarakat. Ia menyampaikan, Kabupaten Sidoarjo sebelumnya berhasil mempertahankan predikat sebagai daerah terinovatif. Namun, capaian tersebut harus diikuti dengan peningkatan kualitas dan dampak inovasi. “Dengan penghargaan ini harus mengubah mindset. KISI hari ini untuk menunjang bapak dan ibu semua agar memudahkan pelayanan Kabupaten Sidoarjo,” katanya. Pemkab Sidoarjo juga terus memperkuat sistem pengelolaan inovasi melalui pengembangan dashboard inovasi daerah. Platform SETIA (Sistem Riset dan Inovasi Daerah) saat ini menjadi salah satu sarana pengembangan dan pemantauan inovasi, mulai dari penjaringan gagasan, uji coba, penerapan hingga evaluasi dan pelaporan. Sementara itu, Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo Mohammad Ainur Rahman mengatakan, inovasi merupakan salah satu faktor penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Kebutuhan dan harapan masyarakat yang terus berkembang menuntut pemerintah untuk membangun ekosistem inovasi yang mampu mendorong kreativitas sekaligus menghasilkan perubahan nyata. “Bukan hanya jumlah inovasinya, tetapi yang paling penting adalah dampaknya,” tegasnya. Karena itu, penguatan gerakan satu perangkat daerah satu inovasi terus didorong. Setiap inovasi diarahkan memenuhi empat pilar utama. Yakni, berdampak, berorientasi pada hasil dan bukti, mendukung Sidoarjo maju melalui modernisasi tata kelola dan peningkatan daya saing, bersifat inklusif dengan membuka ruang partisipasi seluas-luasnya, serta berkelanjutan sehingga dapat terus dikembangkan dan direplikasi. Ia menegaskan bahwa KISI tidak semata-mata menjadi ajang untuk mencari inovasi terbaik, tetapi menjadi bagian dari upaya membangun budaya inovasi di lingkungan pemerintahan. Dengan demikian, inovasi yang lahir dari KISI diharapkan mampu menjawab persoalan nyata di masyarakat, mulai dari peningkatan kualitas pelayanan, kesehatan, ekonomi, lingkungan, hingga berbagai kebutuhan masyarakat lainnya. “Ini bukan hanya ajang kompetisi, tetapi instrumen untuk membangun budaya inovasi,” tegasnya. (Dew/Iad) .  

Selengkapnya
16 Sep 2026

Pemkab Sidoarjo Raih Penghargaan Jamsostek Award, Bupati Subandi Siapkan Program Satu ASN Melindungi Satu Pekerja Rentan

KOMINFO, Sidoarjo - Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berhasil meraih penghargaan Jamsostek Award Provinsi Jawa Timur. Penghargaan itu diterima langsung oleh Bupati Sidoarjo Subandi dari Sekdaprov Jatim Adhy Karyono dalam acara yang digelar di Hotel Vasa Surabaya, Rabu (16/9). Dalam ajang ini, Pemkab Sidoarjo dinobatkan sebagai peringkat pertama penerima penghargaan dari gubernur Jawa Timur tersebut. Bupati Sidoarjo Subandi mengatakan penghargaan Jamsostek Award menjadi bukti komitmen Pemkab Sidoarjo terhadap perlindungan jaminan sosial bagi tenaga kerja di Sidoarjo.  Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, menurut dia. akan selalu hadir memberikan jaminan sosial tenaga kerja bagi warga Sidoarjo. Khususnya kepada pekerja rentan dan sektor informal seperti perangkat desa, ketua RT, RW sampai kader Posyandu serta petani dan nelayan. “Hari ini kita mendapatkan penghargaan Jamsostek Award juara pertama. Alhamdulillah ini bukti bahwa pemerintah hadir memberikan jaminan sosial tenaga kerja kepada masyarakat Sidoarjo terutama kepada pekerja rentan,” ucapnya.Bupati Subandi mengatakan Pemkab Sidoarjo akan terus memperluas cakupan perlindungan jaminan sosial atau Universal Coverage Jamsostek (UCJ). Cakupan UCJ akan dikhususkan kepada pekerja rentan dan sektor informal. Saat ini cakupan UCJ berada diangka 46,4%. Cakupan tersebut akan terus digenjot. Salah satunya melalui Program Satu ASN Melindungi Satu Pekerja Rentan. Program tersebut diberlakukan kepada PNS untuk mendaftarkan satu pekerja rentan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.  “Hari ini kita punya inovasi yang luar biasa, di mana satu ASN akan membantu satu pekerja rentan untuk menjamin kepersertaan BPJS Ketenagakerjaannya,  ini bentuk peran serta teman-teman ASN Kabupaten Sidoarjo untuk membantu sesamanya,” kata Subandi. Banyak manfaat ikut BPJS Ketenagakerjaan. Seperti memberikan jaminan perlindungan jaminan sosial keselamatan kerja serta jaminan sosial ekonomi. Manfaatnya pun juga tidak hanya dirasakan peserta BPJS Ketenagakerjaan saja. Namun juga dapat dirasakan oleh keluarga peserta BPJS Ketenagakerjaan. “Kalau kata pepatah ikut BPJS Ketenagakerjaan ini adalah "Sedia Payung Sebelum Hujan". Namanya orang itu kan tidak tahu, kadang dia pulang kerja, kecelakaan dan terjadi yang tidak kita harapkan, pemerintah disini akan hadir. Apalagi nanti kalau dia punya anak, anaknya nanti tetap bisa sekolah, bisa kuliah lewat santunan kepada keluarga korban yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan. Nah, inilah kehadiran pemerintah,” ujarnya. Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Sidoarjo, Ainun Amalia yang ikut mendampingi bupati menerima penghargaan mengatakan Pemkab Sidoarjo akan segera mengeluarkan surat edaran terkait pelaksanaan Program Satu ASN Melindungi Satu Pekerja Rentan. Untuk sementara ini program tersebut akan diberlakukan kepada PNS pejabat struktural. Jumlahnya sekitar 600 orang PNS pejabat struktural.  “Implementasinya baru di takaran PNS pejabat strukturalnya dulu, sebelum nanti ke level staf, ke level administrator, fungsional, dan sebagainya. Mereka membawa satu pekerja rentan untuk didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan. Jadi ini adalah sedekah melalui BPJS Ketenagakerjaan,” ujarnya. Ainun mengatakan implementasi surat edaran program tersebut akan diberlakukan bulan depan. Saat ini masih dimatangkan konsep pembayaran iurannya. Apakah dapat langsung potong gaji saat PNS menerimanya atau penarikan langsung iuran kepersertaan BPJS Ketenagakerjaan dari PNS.  “Implementasinya insyaallah bulan depan, ini masih kita konsep untuk pembayaran iurannya, apakah langsung diminta dari personal atau mungkin konsepnya dipotong langsung dari gaji kita sebesar Rp. 16.800,” ujarnya. (Git) 

Selengkapnya
16 Sep 2026

Antisipasi Banjir, Bupati Subandi Kerahkan 5 Alat Berat untuk Normalisasi Sungai di Tanggulangin dan Candi

KOMINFO, Sidoarjo - Bupati Sidoarjo H Subandi SH MKn melakukan inspeksi mendadak (sidak) normalisasi Sungai Gedangrowo di Desa Kedungbanteng, Kecamatan Tanggulangin, Rabu (16/9/2026). Sidak dilakukan untuk memastikan kesiapan antisipasi dan penanganan banjir saat musim hujan. Dalam sidak tersebut, Bupati Subandi memastikan pengerahan lima alat berat untuk mempercepat proses normalisasi. Hingga saat ini, baru tiga unit ekskavator yang turun mengeruk sungai.  Bupati Subandi meminta Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga dan Sumber Daya Air (BM SDA) Sidoarjo segera menurunkan semua kebutuhan alat berat tersebut. Lima alat berat harus segera beroperasi agar normalisasi sejumlah sungai dapat dimaksimalkan sebelum memasuki musim hujan. “Sudah saya telepon dinas PU, kenapa alat-alatnya belum dikirim semua. Saya minta PU memastikan besok lima alat berat sudah turun semua," ujarnya Rabu (16/9/2026). Bupati Subandi ingin memastikan bahwa pada musim hujan, semua sungai dan avfour di wilayah Kecamatan Candi dan Tanggulangin telah dinormalisasi. Antisipasi sudah berjalan.  "Yang penting hari-hari ini normalisasi kita maksimalkan,” katanya. Bupati Subandi menanbahkan, kondisi beberapa sungai mengalami pendangkalan. Salah satunya sungai di Kalidawir, Tanggulangin. Jadi, pengerahan alat berat difokuskan lebih dulu untuk normalisasi sungai dan avfour di Tanggulangin dan Candi. Normalisasi, lanjut dia, menjadi salah satu langkah antisipasi guna menghadapi ancaman banjir di kedua wilayah tersebut. Selain pengerahan alat berat, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo juga menyiapkan penanganan lain melalui program Pembangunan Infrastruktur Wilayah Kecamatan (PIWK). Melalui program tersebut, camat-camat diminta berkolaborasi dengan Dinas PU BM SDA Sidoarjo untuk memetakan lokasi dan kondisi sungai yang tidak dapat dijangkau alat berat. Termasuk, bagaimana langkah-langkah menanganinya. Dengan demikian, penanganan dapat dilakukan secara menyeluruh. Dari bagian hulu hingga hilir. “Untuk normalisasi yang lokasinya tidak bisa dijangkau dengan alat-alat berat, minimal Pak Camat bisa berkolaborasi dengan PU. Kita petakan agar semua sungai di daerah Tanggulangin dan Candi betul-betul siap saat musim hujan,” ujarnya. Selain normalisasi, Pemkab Sidoarjo menyiapkan rencana pembangunan embung di Desa Kedungbanteng. Rencana tersebut diusulkan untuk menampung air. Sekaligus menjadi salah satu solusi menghadapi persoalan banjir dan penurunan tanah di kawasan setempat. Bupati Subandi menyebutkan, terdapat lahan sekitar 15 hektare di RT 08, Desa Kedungbanteng, yang diusulkan sebagai lokasi pembangunan embung. Pemkab Sidoarjo akan memasukkan solusi tersebut dalam perencanaan dan upaya pembebasan lahannya. “Tujuannya untuk menampung air. Kalau bisa pembebasan lahannya kita usahakan 2027. Kalau tidak bisa, 2028. Setelah itu tanahnya bisa diserahkan kepada desa untuk dikelola. Termasuk kemungkinan menjadi kawasan wisata,” jelasnya. Bupati Subandi juga menyoroti kondisi penurunan tanah yang terjadi di wilayah Kedungbanteng. Untuk mengetahui kondisi tersebut secara lebih terukur, Pemkab Sidoarjo berencana menggandeng Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) untuk mengkaji tingkat penurunan tanah di kawasan tersebut. Sebenarnya, Pemkab Sidoarjo telah melakukan betonisasi jalan di kawasan Kedungbanteng yang tergenang banjir.  Tapi, ternyata posisi jalan yang dibetonisasi masih banjir. Ini menjadi pekerjaan rumah. Maka dari itu, kita sampaikan ke Pak Camat. Bahwa penanganan dari hulu sampai hilir ini harus selesai,” pungkas Bupati Subandi. (Mar) 

Selengkapnya
16 Sep 2026

Bupati Sidoarjo : Kegiatan ODL Jangan Membebani Wali Murid

KOMINFO, Sidoarjo – Outing Day Learning (ODL) yang digelar di sejumlah sekolah sedang menjadu perhatian sejumlah wali murid menyampaikan aduan dan keluhan langsung pimpinan daerah.  Menindak lanjuti itu, Bupati Sidoarjo Subandi meminta pihak sekolah tidak memaksakan kegiatan yang dapat menambah beban pengeluaran para wali murid. Subandi memerintahkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dispendikbud) Sidoarjo mengevaluasi pelaksanaan ODL di sejumlah sekolah, baik tingkat SD maupun SMP negeri dan swasta. Evaluasi tersebut juga diminta ditindaklanjuti oleh Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Sidoarjo Mohammad Ainur Rahman. Hal tersebut disampaikan Subandi saat memberikan sambutan dalam Launching Kompetensi Inovasi Sidoarjo (KISI) Award 2026 di Pendopo Delta Wibawa, Rabu (16/9/2026). Dalam acara itu juga dihadiri para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Sidoarjo. Subandi menyampaikan bahwa pihaknya menerima sejumlah keluhan wali murid mengenai biaya kegiatan ODL. Salah satu aduan menyebut kegiatan ODL ke Jogja dikenakan biaya sekitar Rp1,2 juta. Menurut Subandi, pelaksanaan kegiatan sekolah perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi wali murid. Kegiatan ODL diharapkan tetap memberikan pengalaman dan manfaat bagi siswa tanpa menambah beban pengeluaran orang tua. “Saya minta mulai dari kepala sekolah jangan memaksakan ODL yang memberatkan para wali murid. Ini tanggung jawab Dinas Pendidikan untuk mengevaluasi,” ujar Subandi. Subandi juga menyampaikan bahwa kegiatan ODL tidak harus dilaksanakan ke luar daerah apabila biaya yang dibutuhkan cukup besar. Sekolah dapat memilih lokasi yang lebih dekat dengan tetap memperhatikan tujuan kegiatan pembelajaran. “Kalau ODL ini mengganggu dan memberatkan Bapak-Ibu wali murid, lebih baik ODL tidak usah jauh-jauh. Sudah ODL di alun-alun atau di destinasi wisata yang ada di Sidoarjo, jalan-jalan,” katanya. Subandi mencontohkan laporan mengenai kegiatan ODL siswa SMP ke Malang yang membutuhkan biaya sekitar Rp1 juta lebih untuk kegiatan selama dua hari. “Acara di Malang, ODL anak SMP, dikenakan satu juta berapa, dua hari. Ini tidak boleh,” tegasnya. Untuk itu, Subandi meminta Dispendikbud bersama jajaran sekolah menindaklanjuti evaluasi pelaksanaan ODL agar kegiatan sekolah tetap berjalan sesuai ketentuan dan memperhatikan kondisi wali murid. Selain biaya kegiatan, Subandi juga meminta sekolah memberikan kesempatan yang terbuka dalam penggunaan jasa transportasi. Sekolah tidak diminta terpaku pada penyedia kendaraan tertentu selama kendaraan yang digunakan memenuhi aspek keselamatan dan kelayakan. “Masyarakat Sidoarjo banyak yang punya bus, pakai itu kalau busnya bagus. Tidak usah ada intervensi bus dan yang lainnya,” ujarnya. “Kondisi ekonomi seperti ini, mari kita lihat dampaknya kepada masyarakat, yang dirasakan oleh masyarakat. Jangan sebentar-sebentar ODL, ternyata masih ada warga yang komplain,” pungkasnya.(mas) . 

Selengkapnya
15 Sep 2026

Sidoarjo Jadi Salah Satu Kabupaten Percontohan Proyek InCircular Jatim, Bupati Subandi Dorong Penguatan Pengelolaan Sampah Plastik

KOMINFO, Sidoarjo – Kabupaten Sidoarjo menjadi salah satu kabupaten di Jawa Timur yang terpilih sebagai daerah percontohan dalam Proyek InCircular. Proyek yang merupakan bagian dari upaya mendukung Peta Jalan dan Rencana Aksi Nasional Ekonomi Sirkular Indonesia 2025–2045.  Program tersebut resmi diluncurkan dalam kegiatan bertajuk “Dari Daerah, Menuju Masa Depan Ekonomi Sirkular Indonesia” yang digelar di Hotel DoubleTree by Hilton, Kota Surabaya, Selasa (15/9/2026). Total ada lima daerah di Jawa Timur yang menjadi percontohan dalam program ini. Yakni Kabupaten Sidoarjo, Gresik, Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Probolinggo.  Program ini diarahkan untuk memperkuat regulasi, kapasitas tata kelola, kolaborasi antarpemangku kepentingan, serta pengelolaan sampah di tingkat kabupaten/kota. Di Jawa Timur, fokus material dalam proyek tersebut diarahkan pada alur material sampah kemasan dan residu.  Melalui pendekatan ekonomi sirkular, pengelolaan sampah tidak hanya dipandang sebagai persoalan pembuangan, tetapi juga bagaimana material yang masih memiliki nilai dapat digunakan kembali, didaur ulang, dan dimanfaatkan secara lebih optimal. Peluncuran Kabupaten/Kota Percontohan Proyek InCircular dihadiri Bupati Sidoarjo H. Subandi didampingi jajaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sidoarjo dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Sidoarjo. Kegiatan tersebut diselenggarakan Kementerian PPN/Bappenas bersama Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ GmbH) dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dengan dukungan pendanaan dari Pemerintah Jerman melalui Kementerian Federal Jerman untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (BMZ). Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mengatakan, terpilihnya Jawa Timur sebagai salah satu provinsi percontohan merupakan bentuk kepercayaan sekaligus peluang strategis untuk memperkuat transformasi menuju pembangunan yang lebih efisien dalam pemanfaatan sumber daya, rendah limbah, dan berkelanjutan. “Atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Timur, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kementerian PPN/Bappenas, Pemerintah Republik Federal Jerman, serta GIZ Indonesia atas kerja sama dan dukungannya dalam mendorong pengembangan ekonomi sirkular di Indonesia, khususnya di Provinsi Jawa Timur,” ujar Emil. Menurutnya, pengelolaan sampah masih menjadi salah satu tantangan penting di Jawa Timur. Timbulan sampah di Jawa Timur mencapai sekitar 6,5 juta ton per tahun, sementara baru sekitar 25 persen yang terkelola secara optimal. Tantangan tersebut, lanjut Emil, tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan infrastruktur, tetapi juga menyangkut kapasitas kelembagaan, konsistensi pemilahan sampah dari sumber, dukungan pembiayaan, serta keterlibatan aktif masyarakat dan dunia usaha. “Melalui ekonomi sirkular, kita mendorong penggunaan sumber daya secara lebih efisien, mengurangi timbulan sampah sejak dari sumber, serta memperkuat pemanfaatan kembali dan daur ulang,” ungkapnya. Sementara itu, Bupati Sidoarjo H. Subandi menyambut baik terpilihnya Sidoarjo sebagai salah satu daerah percontohan Proyek InCircular. Menurutnya, program tersebut sejalan dengan berbagai upaya yang telah dilakukan Kabupaten Sidoarjo dalam memperkuat pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Subandi mengatakan, pemetaan terhadap keberadaan tempat pengelolaan sampah berbasis masyarakat, termasuk TPS 3R, menjadi bagian penting dalam menentukan langkah pengelolaan sampah yang lebih efektif di daerah. Ia menekankan pentingnya pengelolaan sampah plastik dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat bank sampah hingga tempat pengelolaan sampah di tingkat desa maupun kawasan. “Pengelolaan sampah plastik ini penting. Mulai dari tingkat bank sampah sampai tingkat TPS 3R harus benar-benar kita perkuat dan memiliki komitmen yang besar,” ujar Subandi. Menurutnya, keberhasilan pengelolaan sampah membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha maupun pihak lain. Kerja sama dengan GIZ dan Pemerintah Jerman melalui Proyek InCircular diharapkan dapat memperkuat sistem yang telah berjalan sekaligus menghadirkan inovasi baru dalam pengurangan sampah. H.Subandi berharap keterlibatan Sidoarjo dalam Proyek InCircular dapat memberikan dampak positif terhadap pengelolaan sampah sekaligus memperkuat budaya pemilahan dan pengurangan sampah dari sumber. Kerangka berpikir dari lima kabupaten/kota percontohan, lanjut Emil, perlu dipaparkan agar implementasi InCircular dapat melahirkan solusi yang sesuai dengan kondisi daerah, memperkuat sistem yang telah berjalan, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Praktik-praktik yang telah dilakukan dan kerangka pengembangan yang nantinya dibawa kepada Kementerian PPN/Bappenas serta GIZ Indonesia–ASEAN diharapkan dapat menjadi pembelajaran dan direplikasi oleh kabupaten/kota lainnya di Jawa Timur. Terpilihnya Sidoarjo sebagai salah satu daerah percontohan menjadi peluang untuk memperkuat sinergi pengelolaan sampah sekaligus mendorong penerapan ekonomi sirkular secara lebih nyata di tingkat daerah. Dengan kolaborasi dan inovasi yang berkelanjutan, pengelolaan sampah diharapkan tidak hanya mampu mengurangi beban lingkungan, tetapi juga menciptakan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat. (Son/mas) .  

Selengkapnya
15 Sep 2026

Wabup Mimik Resmikan Gedung Pelayanan Instalasi Dialisis RSUD Sidoarjo Barat, Permudah Akses Cuci Darah

KOMINFO, Sidoarjo - Wakil Bupati Sidoarjo, Mimik Idayana meresmikan Gedung Pelayanan Instalasi Dialisis RSUD Sidoarjo Barat (Sibar) pada Selasa (15/9/2026). Fasilitas tersebut dihadirkan untuk memberikan pelayanan kesehatan terbaik dan memudahkan masyarakat. Khususnya, wilayah Sidoarjo bagian barat yang membutuhkan layanan dialisis atau cuci darah. “Atas nama Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, saya sangat mengapresiasi hadirnya layanan ini. Sekarang, masyarakat Sidoarjo, khususnya di wilayah barat, sudah tidak perlu jauh-jauh untuk mendapatkan pelayanan dialisis atau cuci darah,” ujarnya. Menurut Mimik, layanan tersebut memang telah ditunggu dan dibutuhkan masyarakat. Saat ini sudah ada sebanyak 30 pasien yang mendaftar untuk mendapatkan layanan dialisis di RSUD Sidoarjo Barat. Dia juga menyampaikan terima kasih kepada jajaran RSUD Sidoarjo Barat, Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, BPJS Kesehatan Cabang Sidoarjo, Perhimpunan Nefrologi Indonesia (PERNEFRI) Jawa Timur, tenaga kesehatan, serta seluruh pihak yang telah bekerja sama dan berkontribusi dalam mewujudkan layanan tersebut. Mimik berharap fasilitas Instalasi Dialisis RSUD Sidoarjo Barat ini semakin baik.  Didukung tenaga kesehatan yang amanah serta memberikan kenyamanan kepada pasien. Karena, pelayanan kesehatan tidak hanya berkaitan dengan obat-obatan dan fasilitas medis, tetapi juga pelayanan yang humanis dan memberikan rasa nyaman. “Orang sakit itu bukan hanya cari obat. Kalau kita melayani dengan ikhlas, memberikan senyuman, keramahan dan doa, insya Allah itu salah satu obat yang paling mujarab,” ungkapnya. Mimik berpesan kepada seluruh tenaga kesehatan agar selalu mengedepankan keramahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Baik tenaga kesehatan di puskesmas maupun rumah sakit. “Layani masyarakat kita dengan senyuman dan keramahan karena ini yang paling dibutuhkan oleh pasien,” tegasnya. Mimik menambahkan, pendirian rumah sakit tidak semata-mata berorientasi pada pembangunan gedung dan penyediaan fasilitas. Kepuasan serta kenyamanan masyarakat juga harus menjadi perhatian utama. Sementara itu, Direktur Utama RSUD Sidoarjo Barat, dr. Abdillah Segaf Al Hadad menjelaskan, rumah sakitnya mempercepat pemenuhan tenaga kesehatan, alat kesehatan, serta sarana dan prasarana, untuk mendukung pelayanan Instalasi Dialisis. Saat ini tersedia 14 mesin dialisis. Terdiri atas 12 mesin untuk pasien reguler, 1 mesin pasien hepatitis, dan 1 mesin lainnya disiapkan sebagai cadangan. RSUD Sidoarjo Barat juga telah melatih dokter umum dan perawat serta memproses kerja sama dengan BPJS Kesehatan melalui tahapan kredensialing. Semua itu sebagai bagian dari persiapan penyelenggaraan pelayanan instalasi dialisis. “Mulai 1 September 2026, Instalasi Dialisis RSUD Sidoarjo Barat telah resmi memberikan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Abdillah. Menurut dia, sejak mulai beroperasi hingga saat ini, layanan tersebut telah mendapatkan respons positif dari masyarakat. Puluhan pasien telah mendapatkan pelayanan dialisis di RSUD Sidoarjo Barat. Mendengar penjelasan itu, Wabup Mimik Idayana menegaskan bahwa dirinya berharap hadirnya Instalasi Dialisis RSUD Sidoarjo Barat semakin banyak membantu masyarakat serta menjadikan rumah sakit tersebut semakin berkembang dan dipercaya. (Mar/Iad) 

Selengkapnya
15 Sep 2026

Wabup Mimik Resmikan Gedung Pelayanan Instalasi Dialisis RSUD Sidoarjo Barat, Permudah Akses Cuci Darah

Kominfo, Sidoarjo - Wakil Bupati Sidoarjo Hj Mimik Idayana SAP meresmikan Gedung Pelayanan Instalasi Dialisis RSUD Sidoarjo Barat (Sibar) pada Selasa (15/9/2026). Fasilitas tersebut dihadirkan untuk memberikan pelayanan kesehatan terbaik dan memudahkan masyarakat. Khususnya, wilayah Sidoarjo bagian barat yang membutuhkan layanan dialisis atau cuci darah.“Atas nama Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, saya sangat mengapresiasi hadirnya layanan ini. Sekarang, masyarakat Sidoarjo, khususnya di wilayah barat, sudah tidak perlu jauh-jauh untuk mendapatkan pelayanan dialisis atau cuci darah,” ujarnya.Menurut Mimik, layanan tersebut memang telah ditunggu dan dibutuhkan masyarakat. Saat ini sudah ada sebanyak 30 pasien yang mendaftar untuk mendapatkan layanan dialisis di RSUD Sidoarjo Barat.Dia juga menyampaikan terima kasih kepada jajaran RSUD Sidoarjo Barat, Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, BPJS Kesehatan Cabang Sidoarjo, Perhimpunan Nefrologi Indonesia (PERNEFRI) Jawa Timur, tenaga kesehatan, serta seluruh pihak yang telah bekerja sama dan berkontribusi dalam mewujudkan layanan tersebut.Mimik berharap fasilitas Instalasi Dialisis RSUD Sidoarjo Barat ini semakin baik.  Didukung tenaga kesehatan yang amanah serta memberikan kenyamanan kepada pasien. Karena, pelayanan kesehatan tidak hanya berkaitan dengan obat-obatan dan fasilitas medis, tetapi juga pelayanan yang humanis dan memberikan rasa nyaman.“Orang sakit itu bukan hanya cari obat. Kalau kita melayani dengan ikhlas, memberikan senyuman, keramahan dan doa, insya Allah itu salah satu obat yang paling mujarab,” ungkapnya.Mimik berpesan kepada seluruh tenaga kesehatan agar selalu mengedepankan keramahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Baik tenaga kesehatan di puskesmas maupun rumah sakit.“Layani masyarakat kita dengan senyuman dan keramahan karena ini yang paling dibutuhkan oleh pasien,” tegasnya.Mimik menambahkan, pendirian rumah sakit tidak semata-mata berorientasi pada pembangunan gedung dan penyediaan fasilitas. Kepuasan serta kenyamanan masyarakat juga harus menjadi perhatian utama.Sementara itu, Direktur Utama RSUD Sidoarjo Barat dr Abdillah Segaf Al Hadad menjelaskan, rumah sakitnya mempercepat pemenuhan tenaga kesehatan, alat kesehatan, serta sarana dan prasarana, untuk mendukung pelayanan Instalasi Dialisis. Saat ini tersedia 14 mesin dialisis. Terdiri atas 12 mesin untuk pasien reguler, 1 mesin pasien hepatitis, dan 1 mesin lainnya disiapkan sebagai cadangan.RSUD Sidoarjo Barat juga telah melatih dokter umum dan perawat serta memproses kerja sama dengan BPJS Kesehatan melalui tahapan kredensialing. Semua itu sebagai bagian dari persiapan penyelenggaraan pelayanan instalasi dialisis.“Mulai 1 September 2026, Instalasi Dialisis RSUD Sidoarjo Barat telah resmi memberikan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Abdillah.Menurut dia, sejak mulai beroperasi hingga saat ini, layanan tersebut telah mendapatkan respons positif dari masyarakat. Puluhan pasien telah mendapatkan pelayanan dialisis di RSUD Sidoarjo Barat.Mendengar penjelasan itu, Wabup Mimik Idayana menegaskan bahwa dirinya berharap hadirnya Instalasi Dialisis RSUD Sidoarjo Barat semakin banyak membantu masyarakat serta menjadikan rumah sakit tersebut semakin berkembang dan dipercaya. (Mar/iad)

Selengkapnya

Pengumuman

Agenda / Kegiatan

Kontak

Jalan Gubernur Suryo No. 1 Sidoarjo - Jawa Timur, 61211

No telp (031) 8921946, 8921960, 8921853
Fax (031) 8941145
E-Mail diskominfo@sidoarjokab.go.id

Dikelola oleh :
Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Sidoarjo

Tentang Sidoarjo

Layanan Terpadu

Transparansi Anggaran

PPID

IPKD

Inovasi Digital

Informasi Lainnya

Visitors : 2203899