KOMINFO, Sidoarjo – Pemkab sidoarjo Kembali mengirimkan bantuan kemanusiaan, kali ini untuk Gaza, Palestina. Bantuan ini, bukan hanya semata untuk bantuan materi, tapi sarat dengan pesan moral berupa dukungan Pemkab Sidoarjo untuk Palestina. Bantuan kemanusiaan tersebut dilepas oleh Wakil Bupati Sidoarjo, Subandi, pagi ini (24/11) di pendopo Delta Wibawa. Bantuan ini merupakan wujud komitmen nyata dalam memberikan dukungan kemanusiaan untuk warga palestina yang sedang konflik. “Selaku pimpinan daerah saya mengucapkan terima kasih atas kepedulian ASN Pemkab Sidoarjo yang telah memberikan bantuan untuk Palestina. Bantuan ini sedikit banyak mengurangi beban hidup Saudara kita di Palestina,” jelasnya. Ia juga mengajak masyarakat Sidoarjo untuk turut mendoakan warga palestina yang sedang berkonflik. mudah – mudahan ada upaya segera dalam penyelesaian antara kedua negara yang sedang bertikai. Kepala BPBD Kabupaten Sidoarjo, Ir. Dwiji Prawiro, MT., melaporkan bantuan yang dikirim hari ini sejumlah 5.3175,50 barang. Mulai dari selimut, handuk, jaket, diapers, susu bayi, peralatan sholat, obat – obatan, dal lain sebagainya. Bantuan ini dihimpun dari ASN seluruh OPD di Kabupaten Sidoarjo. Jika dinominalkan bantuan tersebut berkisar Rp. 431.502.867. Wujud solidaritas kemanusiaan ASN Pemkab Sidoarjo ini segera kita salurkan,” jelasnya. (mas/kominfo)
SelengkapnyaKOMINFO, Sidoarjo - Pembayaran jasa pelayanan sampah di TPA Griyo Mulyo Jabon Kabupaten Sidoarjo resmi beralih menggunakan sistem elektronik. Penerapan bayar jasa pelayanan sampah dengan sistem elektronik yang bernama Sippas (Sistem Informasi Pengangkutan dan Pemrosesan Akhir Sampah) hari ini, Jum`at (24/11/2023) diresmikan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali.Para pengelola TPS 3R sebagai penerima layanan cukup membayar sampah yang dibuangnya lewat aplikasi Sippas yang bisa diakses lewat handphone. Ketentuan pembayarannya pun juga berbeda dari sebelumnya. Jika sebelumnya pembayaran sampah berdasarkan jumlah kepala keluarga (KK), sekarang dihitung berdasarkan jumlah berat sampah yang dibuang ke TPA. Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor mengapresiasi langkah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan yang membawahi UPTD TPA Griyo Mulyo menciptakan trobosan seperti ini. Gus Muhdlor mendorong langkah dan upaya penurunan tonase sampah yang masuk ke TPA Griyo Mulyo terus dikejar. Ia melihat tren penurunan sampah masuk TPA Griyo Mulyo cukup baik. Menurutnya hal itu tidak terlepas dari terobosan dan inovasi pemnayaran lewat sistem elektronik. "Dengan pembayaran tonase sampah yang masuk bukan dihitung berdasarkan KK, tetapi jumlah seberapa banyak yang dibuang oleh TPS 3R maka saya yakin ini menjadi sinyal baru, terobosan baru untuk mengurangi sampah yang masuk ke TPA Griyo Mulyo ini," ucapnya Bupati yang akrab dipanggil Gus Muhdlor itu mengapresiasi kinerja UPTD TPA Griyo Mulyo yang mampu menurunkan tonase sampah yang masuk. Dikatakannnya jika sebelumnya 600 ton perhari rata-rata sampah yang masuk ke TPA Griyo Mulyo, namun saat ini berkurang sekitar 27 persen atau sekitar 430 ton perhari yang dikirim dari TPS 3R. "Kita tidak bisa hanya menumpuk-menumpuk (sampah), memperpanjang tumpukan adalah fase pertama yang kita lalui, selanjutnya memastikan tumpukan ini tidak akan pernah penuh itu menjadi fase selanjutnya yang harus kita pastikan," ucapnya. Dalam kesempatan itu Gus Muhdlor mendorong DLHK untuk mengawal dan mengawasi TPS 3R dalam mengelola sampahnya. Jangan sampai sampah yang dikirim di TPA berkurang lantaran sampahnya dibuang sembarangan karena pengelola TPS 3R menghindari bayar jasa layanan yang dikelola UPTD TPA Griyo Mulyo. Berkurangnya volume sampah menurut Gus Muhdlor akan membawa baik, umur TPA lebih panjang. "Berita baiknya adalah TPA Griyo Mulyo akan mengalami kenaikan peningkatan jangka umur pemakaiannya, namun saya takutkan juga adalah ternyata TPA nya berpindah, tidak jadi ke Jabon tapi kesungai-sungai, oleh karena itu penguatan TPS 3R dimasing-masing desa harus dilakukan dengan menggandeng para kades atau camat dan semua masyarakat," ujarnya. Kepala UPTD TPA Griyo Mulyo, Hajid Arif Hidayat mengatakan sistem elektronik Sippas dibuat untuk mendukung akuntabilitas dan transparansi penganggaran. Pembayaran sampah yang dibuang pengelola TPS 3R ke TPA Griyo Mulyo akan langsung masuk ke rekening penerimaan BLUD TPA di Bank Jatim. "Sistem elektronik ini untuk mendukung akuntabilitas dan transparansi penganggaran, jadi masing-masing penerima jasa layanan bisa melihat jumlah pembuangan, jenis sampah apa yang mereka kirimkan hingga dapat dijadikan evaluasi pengelolaan TPS 3R mereka," ucapnya. Hajid mengatakan ada 170 titik TPS 3R yang tersebar di 18 kecamatan. Setiap hari 200 truk yang kirim sampah ke TPA yang dikelolanya. Saat ini jumlah tonase sampah yang datang ke TPA Griyo Mulyo mencapai 430 ton perhari. Menurutnya berkurangnya jumlah sampah yang dikirim karena adanya kebijakan tarif serta penataan manajemen serta peningkatan Sarpas TPS 3R. "Turunnya volume sampah yang dikirim dari TPS 3R memberikan dampak positif. Trend penurunan sampah yang masuk TPA sekitar 27 persen jika dibandingkan dengan awal tahun lalu," pungkasnya. (Git/Ir)
SelengkapnyaKOMINFO, Sidoarjo – Menjelang pelaksanaan pemilu diawal tahun mendatang, Pemerintah KAbupaten Sidoarjo Menggelar Deklarasi Pemilu Damai, Kamis malam (23/11) di Pendopo Delta Wibawa. Deklarasi pemilu damai ini sebagai Langkah awal dalam mewujudkan pemilu yang aman, tertib, damai, dan berintegritas di Kabupaten Sidoarjo.Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali, S.IP., Bersama pimpinan Forkopimda, Kepala Kantor Kementerian Agama Sidoarjo, Ketua KPU dan Bawaslu Kabupaten Sidoarjo turut serta dalam deklarasi tersebut untuk menyatukan persepsi dalam proses pelaksanaan pemilu damai. “Pemilu ini sesuai dengan taglinenya, “Sarana Integrasi Bangsa”, ini menjadi momen ini untuk memastikan bahwa pelaksanaan pemilu dan hasilnya ini akan merekatkan kita semua menuju Indonesia emas 2045,” jelasnya. Pada kesempatan tersebut, Ia menghimbau kepada seluruh ormas dan partai politik yang mengikuti deklarasi damai ini, boleh berkontestasi keras. Namun setelah berkontestasi tetap harus bergandengan Bersama lagi dalam pembangunan bangsa. “Biasanya isu agama ini yang lebih banyak dihembuskan, harapa saya semua harus menata diri, menahan diri dan mengendalikan diri. Harus bijak menggunakan media sosial,” jelasnya. Pemilu 2024 ini baru pertama kali dalam Sejarah penyelenggaraan pemilu di Indonesia dilaksanakan secara bersamaan, mulai dari pileg, pilpres dan pilkada. Harapannya pemilu mendatang menjadi suatu pesta demokrasi seutuhnya, Luber Jurdil. Penataan ATK/ ATS ini yang akan menjadi atensi kita kedepan. Hal ini biasanya yang memicu suatu permasalahan. Setelah ini harus adalagi satu pertemuan untuk memastikan teknis pengambilan ATK/ATS. (mas/kominfo)
SelengkapnyaKOMINFO, Sidoarjo - Penantian panjang warga Desa Kedunsolo Kecamatan Porong untuk mendapatkan sertipikat tanahnya terbayar sudah. Tidak main-main lamanya warga korban lumpur Lapindo itu menunggu. Kurang lebih sudah 15 tahun warga ex Renokenongo itu menunggu kejelasan penerbitan sertipikat tanahnya yang sekarang ditempatinya. Berbagai perjuangan untuk memperoleh legalitas tanahnya di Desa Kedungsolo sudah tidak terukur. Namun kini warga gembira. 50 berkas sertipikat tanah warga Kedungsolo itu sudah terbit. Siang tadi secara simbolis sertipikat tanah warga Kedungsolo itu dibagikan langsung oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto, Kamis, (23/11). Mantan Panglima TNI tersebut membagikan langsung ke rumah warga Desa Kedungsolo. Dibagikan sertipikat tanah door to door itu bersama Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali.Hadi Tjahjanto mengatakan warga korban lumpur yang dulu tinggal di Desa Renokenongo sudah lama menanti kejelasan penerbitan sertipikat tanahnya yang sekarang ditempati. Rata-rata hampir 15 tahun mereka tidak memiliki kepastian hukum hak atas tanahnya yang ditinggali. "Hari ini kita serahkan sertipikat door to door dan semuanya yang saya tanya biayanya berapa, rata-rata dijawab gratis," ujarnya. Hadi Tjahjanto menyampaikan penerbitan sertipikat tanah warga korban lumpur tanpa biaya alias gratis. Namun ada lima keluarga yang membayar sesuai dengan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) tanah. Biayanya pun kecil. Tidak lebih dari Rp. 600 ribu. "Untuk apa biaya itu?, satu pengukuran, kurang lebih Rp. 224 ribu, terus biaya panitia dan biaya pendaftaran, total kurang dari Rp. 600 ribu, tapi rata-rata semua gratis," ujarnya. Hadi Tjahjanto juga memberikan apresiasi kepada Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor atas dukungan penerbitan sertipikat tanah kepada warganya. Pasalnya bupati Sidoarjo menggratiskan BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) kepada warga korban lumpur untuk memperoleh sertipikat. Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor atau yang akrab dipanggil Gus Muhdlor menyampaikan pendampingan kepada warga korban lumpur untuk mendapatkan sertipikat atas tanahnya berbuah manis. Koordinasi dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo sudah sekian lama berjalan. Hasilnya dituai dengan terbitnya sertipikat tanah warga Desa Kedungsolo yang dahulu merupakan warga Desa Renokenongo yang desanya tenggelam lumpur Lapindo. "Selain BPHTB yang gratis, Pemda Sidoarjo juga telah melakukan pendampingan kepada warga korban lumpur untuk memperoleh sertipikat tanahnya, kita juga selalu berkoordinasi dengan kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo untuk membantu warga Kedungsolo yang sekian lama ingin mendapatkan sertipikat tanah yang ditempatinya," ucapnya. Gus Muhdlor mengatakan penerbitan sertipikat tanah bagi warga korban lumpur berlahan-lahan akan dituntaskan. Bukan hanya kepada warga Desa Kedungsolo ex warga Desa Renokenongo saja. Namun seluruh warga korban lumpur yang sekarang pindah ketempat lainnya. Penerbitan sertipikat tanah warga korban lumpur dilahan yang sekarang ditempatinya akan menjadi perhatiannya. "Permasalahan penerbitan sertipikat tanah warga korban lumpur berlahan-lahan akan kami tuntaskan, termasuk ada 84 ex Lapindo atas perintah bapak menteri untuk segera dituntaskan, sekarang tinggal 5 orang saja yang sekarang keberadaannya sedang kita cari," ujarnya. (Git/Ir)
SelengkapnyaKominfo, Sidoarjo - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional bersama Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sepakat berantas mafia tanah dalam proses sertifikasi aset korban lumpur Lapindo.Hal itu ditegaskan Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto di dampingi Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali saat menyerahkan 50 sertifikat hak milik (SHM) eks korban lumpur Lapindo di Perum Renojoyo, Kedungsolo, Porong, Kamis (23/11).Hadi Tjahjanto mengatakan, hampir 15 tahun relokasi warga Desa Renokenongo ini tidak memilik kepastian hukum hak atas tanahnya. Kali ini, ia membagikan sertifikat dari rumah ke rumah secara simbolis di 10 titik."Sertifikat yang dibagikan kali ini semua nya saya tanya tidak dipungut biaya atau gratis. Memang ada 5 keluarga tadi yang membayar sesuai pendapatan negara bukan pajak," kata Hadi Tjahjanto.Pihaknya juga menuturkan, besaran biaya yang dikeluarkan untuk 5 keluarga itu meliputi biaya pengukuran, panitia dan pendaftaran total sebanyak kurang dari Rp. 600 ribu per keluarga. Hadi juga mengapresiasi langkah pemerintah daerah dalam menggratiskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Hal itu membuktikan bahwa pemerintah daerah turut hadir dalam menyelesaikan masalah-masalah pertanahan."Saya ingin berpesan dalam proses pengurusan sertifikat tanah ini, sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi yaitu gratis atau membayar pendapatan negara bukan pajak tadi. Jika ditarik di luar itu tolong dilaporkan," tegasnya.Hadi menegaskan, rakyat tidak boleh dibebani atas permasalahan-permasalahan tanah yang timbul dari peristiwa alam. "Saya yakinkan tidak ada mafia tanah yang bermain kepada korban lumpur Lapindo," ucap Hadi.Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor menambahkan, fasilitas yang diberikan oleh Pemkab Sidoarjo selain BPHTB gratis. Badan Pelayan Pajak Daerah (BPPD) berkolaborasi dengan BPN melakukan pendampingan untuk proses sertifikasi tanah warga relokasi Renokenongo korban lumpur Lapindo tersebut."Kami ingin memastikan kehadiran Pemerintah untuk masyarakat korban bencana dalam mendapatkan hak atas tanah relokasi mereka," terang Muhdlor.Muhdlor mengungkapkan, pentingnya edukasi terhadap masyarakat eks korban lumpur Lapindo ini bahwa BPHTB dan pengurusan di dalam BPN benar-benar sesuai dengan regulasi yang ada tanpa dipungut biaya."Saya ingin menggaris bawahi penegasan dari Pak Menteri tadi, jika ada pemungutan biaya di luar regulasi yang ditentukan silahkan dilaporkan," tuntas Muhdlor mengakhiri. (Ir)
SelengkapnyaKOMINFO, Sidoarjo - Proyek betonisasi ruas jalan Desa Banjarsari – Damarsih Kecamatan Buduran saat ini pengerjaannya memasuki tahap akhir. Proyek jalan dengan panjang 1.838 meter dan lebar 5 meter itu tengah dikebut Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air Pemkab Sidoarjo. Pertanggal 12 November lalu progres pengerjaan sudah mencapai 95 persen dan mengalami deviasi atau surplus 1,4 persen.Dengan dibetonnya ruas jalan Banjarsari – Damarsih harapannya tidak ada lagi jalan rusak maupun berlubang. Seperti yang selama ini dikeluhkan masyarakat, dimana setiap musim hujan aspal ruas jalan tersebut banyak yang rusak disebabkan genangan air hujan.Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali mendorong agar proyek rampung tepat waktu sesuai target. Proyek yang direncanakan rampung akhir November 2023 itu akan memberi dampak pada kelancaran mobilitas warga di dua desa. Yakni Desa Banjarsari dan Desa Damarsih. "Kami dorong terus agar proyek ini selesai sesuai target yaitu pada akhir bulan ini. Dengan dibetonnya jalan antar desa ini harapannya mobilitas warga lancar, tidak ada lagi kendala jalan rusak dan berlubang," ucapnya pada Rabu (22/11/2023). Bupati muda yang karib disapa Gus Muhdlor tersebut, juga menjelaskan proyek dengan dua segmen, yaitu segmen 1 memiliki panjang 477 meter, sementara Segmen 2 memiliki panjang 393 meter, keduanya dengan lebar lima meter tersebut saat ini tinggal tahap akhir. "Beberapa ruas jalan telah rampung, sebagian lainnya tinggal menyambung sejumlah ruas untuk dilakukan betonisasi tahap akhir, yaitu di pertigaan jalan," katanya. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (DPUBMSDA) Kabupaten Sidoarjo mengatakan untuk segera menyelesaikan target tepat waktu, proyek tersebut masih belum dapat dilewati oleh roda 4 dan roda 2. "Kami harapkan masyarakat untuk tidak melewati jalan tersebut, atau mencari alternatif lain, guna kelancaran proyek selesai tepat waktu dan kualitas beton yang kuat," harapnya. (Ir)
SelengkapnyaKOMINFO, Sidoarjo - Nuratim (60) warga Dusun Alastipis RT. 2 RW. 1 Desa Pabean, Sedati, yang sedang sakit, hari ini (22/11) dikunjungi oleh Wakil Bupati Sidoarjo, Subandi. Nuratim mengidap penyakit diabetes dan TBC. Kondisi saat ini, nuratim masih bisa jalan dan duduk, badannya tidak lemas, meskipun kehilangan banyak berat badan. Berat badan sebelum sakit 54 Kg sekarang tinggal 36 Kg. Pengobatan selama ini, dengan rawat jalan. “Saya minta pihak Puskesmas, dan RSUD Sidoarjo untuk memantau langsung untuk rawat jalannya. Karena belum punya BPJS, maka Pemkab akan mengcover BPJS- nya dan keluarga, barangkali suatu saat nanti dibutuhkan ketika akan berobat ke rumah sakit.Menurut Subandi, Pemkab Sidoarjo setiap tahun menyiapkan anggaran Rp. 60 Miliar untuk membantu warga kita yang tidak mampu, sambil menunggu program Universal Health Coverage (UHC) berjalan. Begitu program ini berjalan anggarannya sudah siap. “Jika ada warga kurang mampu di Sidoarjo yang mengalami sakit dan belum punya BPJS Kesehatan pemerintah harus hadir. Masyarakat juga harus peka terhadap lingkungannya, jika ada yang sakit dan tidak mampu segera laporkan ke kepala desa, biar nanti ditindaklanjuti untuk pengobatannya,” lanjutnya. Ibu Wakil Bupati Sidoarjo, Sriatun Subandi, yang berprofesi dokter yang juga turut mendampingi kunjungan orang sakit ini. Dia dulu pernah PTT di Puskesmas Sedati, Nuratim ini termasuk pasien yang rutin periksa ke Puskesmas. Akhir – akhir ini mungkin tidak ada yang mengantar ke Puskesmas, jadi kondisinya menurun.“sama anaknya dibelikan alat cek kadar gula dan tensi darah, hanya tinggal membeli obat saja. Resep obat yang dari dokter dulu dicopy dan dibelikan di apotik, sehingga tidak perlu periksa ke Rumah Sakit. Ini yang tidak dianjurkan,” jelasnya.Turut mendampingi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, Camat Sedati beserta forkopimka kecamatan Sedati, Kepala Puskesmas Sedati. (eny/kominfo)
SelengkapnyaKominfo, Sidoarjo - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) memberi penilaian pelayanan publik kepada kementerian/lembaga dan pemerinta daerah provinsi maupun kabupaten/kota se Indonesia yang diselenggarakan di Jakarta pada acara Peresmian Bersama MPP dan peluncuran JIPPNas di Hotel Bidakara, Selasa (21/11/2023). Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dinobatkan sebagai pemerintah daerah dengan Mal Pelayanan Publik (MPP) terbaik kategori Prima tahun 2023. Penghargaan sekaligus apresiasi diberikan langsung oleh Menteri PAN RB Abdullah Azwar Anas kepada Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali bersama dengan sejumlah kepala daerah yang ikut menerima penghargaan.10 pemerintah daerah yang menerima penghargaan MPP terbaik kategori prima diantaranya Provinsi DKI Jakarta, Kabupaten Badung, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Magetan, Kabupaten Sidoarjo, Kota Bandung, Kota Pekanbaru dan Kota Surabaya.Kemenpan RB juga memberikan penghargaan kategori pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggara pelayanan publik , Top 45 Inovasi Kelompok Umum dan 5 pemenang Outstanding Achievement of Public Service Innovation yang terjaring di Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik 2023 kepada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang dinilai terbaik dalam pelayanan publiknya. Menteri PAN RB Abdullah Azwar Anas menyampaikan apresiasinya kepada pimpinan lembaga dan kepala daerah atas capaiannya dalam meningkatkan pelayanan publik dan inovasinya. "Inovasi dan pelayanan publik yang terbaik harus diapresiasi. Hari ini Bapak-Ibu diapresiasi termasuk para Kepala Daerah yang mempunyai semangat membuat pelayanan publik lebih baik," ujar Anas. Anas membeberkan, sekarang ini total MPP yang ada di Indonesia sudah mencapai 175, dan ini adalah sebuah progress yang sangat baik, "khususnya dalam melaksanakan pelayanan untuk masyarakat,” imbuhnya.Sementara itu Deputi Bidang Pelayanan Publik KemenPAN RB Diah Natalisa menyampaikan, dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, perlu adanya komitmen bersama para stakeholder, antara pimpinan dan jajarannya. "Pelayanan publik yang berkualitas dan berdampak tidak bisa dikerjakan secara mandiri. Perlu kolaborasi dengan stakeholder, melibatkan akademisi, mitra pembangunan, BUMN, praktisi dan juga internal pemerintah," jelas Diah Natalisa.Dihadiri Menteri Dalam Negeri RI Jenderal Purn Tito Karnavian serta gubernur, wali kota dan bupati, MenPAN RB Azwar Anas meresmikan 12 MPP kab/kota dan melaunching website JIPPNas (Jaringan Inovasi Pelayanan Publik Nasional). Website JIPPNas berisi data 2.928 inovasi yang berasal dari data Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Kementerian PANRB, Innovative Government Award (IGA) Kemendagri dan Laboratorium Inovasi (InoLAN) LAN, diharapkan JIPPNas menjadi rujukan nasional. Diraihnya penghargaan Mal Pelayanan Publik terbaik kategori Prima direspon Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor dengan mengapresiasi kerja keras jajarannya, terutama tim yang dibentuk untuk mengawal inovasi pelayanan publik yang selama ini dengan bekerja mengawal dan mendampingi OPD dalam rangka meningkatkan pelayanan instansi kepada masyarakat yang pelayanannya terpadu satu gedung di MPP Sidoarjo jalan lingkar timur."Saat ini di MPP ada 24 instansi yang bergabung dengan 142 jenis layanan. Kualitas layanan terus kita dorong, terus dievaluasi dan dibenahi agar lebih baik lagi melayani masyarakat," tegasnya.Menurut Gus Muhdlor OPD yang terus didorong dalam pelayanan publiknya seperti DPMTSP yang tugasnya mengelola MPP, melayani perizinan usaha dan penanaman modal. Kemudian Disdukcapil yang melayani administrasi kependudukan, BPPD yang melayani pembayaran pajak daerah seperti PBB dan pajak usaha."Ketiga OPD ini pelayanan publiknya harus prima. Oleh karena itu tidak ada kata berhenti dalam berinovasi dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan harus humanis, dinamis dan cepat," ujar Gus Muhdlor usai menerima penghargaan didampingi Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTSP) Sidoarjo, Rudi Setiawan dan Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Sidoarjo, Ari Suryono. Gus Muhdlor menegaskan dirinya tidak lantas berpuas diri dengan capain tersebut. Ia terus mendorong pelayanan disetiap instansi harus berdampak langsung pada kepuasan masyarakat. Seperti pelayanan kesehatan di rumah sakit milik pemkab. RSUD yang dimiliki Sidoarjo salah satunya sudah naik kelas menjadi tipe A, dan Sidoarjo menjadi satu-satunya rumah sakit di Indonesia yang memiliki rumah sakit kelas A. Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat juga menjadi atensi Bupati Ahmad Muhdlor, tahun ini Pemkab Sidoarjo memiliki 30 puskesmas yang tersebar di 18 kecamatan. Gus Muhdlor mendorong Dinas Kesehatan agar terus berbenah pelayanan di setiap puskesmas dalam melayani masyarakat. "Layanan kesehatan, rumah sakit, puskesmas harus lebih baik setiap harinya, petugasnya harus ramah. Kita juga mendorong pelayanan publik di kelurahan dan di kantor desa lebih baik lagi karena itu adalah ujung tombak pelayanan kependudukan. Kita sudah punya aplikasi Sipraja untuk kemudahan layanan kependudukan, aplikasi yang terus kita update dan dikembangkan jenis layanannya untuk memberikan kecepatan layanan dan kemudahan lewat layanan online,"tutup Gus Muhdlor. (Ir)
SelengkapnyaKOMINFO, Sidoarjo - Senin, (20/11/2023). Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali terus mempercepat beberapa proyek betonisasi di wilayahnya. Pasalnya, hal ini guna mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut.Salah satu proyek betonisasi yang progresnya membanggakan yaitu proyek betonisasi Tropodo 1 Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo pada pekan ke-23 bulan November 2023 sudah rampung 95 persen dari target. Gus Muhdlor, sapaannya, mengatakan betonisasi jalan sepanjang 930 meter dan lebar 4 meter tersebut, menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan infrastruktur di wilayah tersebut, akan memberikan dampak positif bagi masyarakat setempat."Tinggal 5 persen saja, proyek ini akan rampung dan perekonomian warga sekitar akan berjalan seperti sediakala bahkan mobilitas yang sempat terhambat karena jalan tak layak, akan teratasi," ucap Gus Muhdlor sapaan akrab Bupati Ahmad Muhdlor. Gus Muhdlor juga menambahkan, saat ini terus mengebut pengerjaan proyek untuk mengejar target awal Desember 2023 rampung. "Sesuai kontrak proyek ini rampung awal Desember, jadi saya minta kepada Dinas terkait untuk memantau agar proyek rampung sesuai target dan sesuai ekspektasi," katanya. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (DPUBMSDA) Kabupaten Sidoarjo, Dwi Eko Saptono mengatakan proyek tropodo 1 akan segera selesai, saat ini masih menyisakan beberapa titik yang masih dalam tahap lapisan cor bawah. "Kami optimis proyek ini selesai sesuai target, dan saat ini yang dapat melewati hanya roda dua saja, kami mohon maaf proyek belum bisa dilewati oleh roda empat," ujarnya. Dwi juga menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang terlibat dalam proyek ini. Ia menyebutkan bahwa proyek betonisasi Tropodo 1 merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas infrastruktur di seluruh kabupaten."Seiring selesainya proyek ini nantinya, diharapkan masyarakat akan merasakan manfaat yang signifikan dalam mobilitas dan konektivitas," tutupnya. (Ir)
SelengkapnyaKOMINFO, Sidoarjo – Tendangan pertama oleh Wakil Bupati Sidoarjo, Subandi menandai dimulainya Turnamen Sepak Bola PSAP CUP 1 th Anniversary 2023, Minggu (19/11) di Lapangan Desa Pabean , Sedati“Kegiatan ini selain untuk kompetisi juga untuk memperkenalkan bahwa Desa Pabean memiliki fasilitas lapangan Sepak Bola, Gedung Serba Guna,” jelasnya.Ia juga mengatakan bahwa turnamen adalah turnamen U45. Pertandingan sepak bolanya sebagai pertandingan nostalgia bagi pecinta sepak bola. Meskipun berkompetisi, tapi jangan sampai berselisih. Kita kasih contoh yang baik kepada generasi muda, dengan menjaga tata tertib pertandingan. . “Mari kita ciptakan pertandingan sepak bola yang asik, bercanda ria dan sepak bola sampai tua,” pungkasnya. Sementara itu, Ketua Panitia Turnamen U45, Rafi Wibisino bahwa turnamen ini memperebutkan Piala Wakil Bupati Sidoarjo. Harapannya sepak bola di kelompok umur 45 bisa memberikan contoh bagi generasi muda. “Mari kita jadikan pertandingan sepak bola ini menjadi sepak bola yang sehat, aman, senang, riang dan gembira. Setelah pertandingan U45 selesai, akan dilanjutkan lagi untuk umum, tidak ada Batasan usia,” jelasnya. Lebih lanjut Rafi juga menjelaskan untuk selanjutnya akan dilakukan pembinaan – pembinaan. Agenda ini akan menjadi agenda rutin PSAB Pabean. (Eny/kominfo)
Selengkapnya17.10.2024
17.10.2024
2.10.2024
17.09.2024
9.09.2024
30.08.2024
27.08.2024
25.07.2024
11.07.2024
27.05.2024
8.05.2024
1.04.2024
28.02.2024
25.01.2024
21.01.2024
18.01.2024
15.01.2024
10.01.2024
9.01.2024
9.01.2024
2.01.2024
22.12.2023
18.12.2023
3.12.2023
24.11.2023
20.11.2023
13.11.2023
9.11.2023
27.10.2023
10.10.2023
3.10.2023
13.09.2023
25.08.2023
22.08.2023
22.08.2023
26.07.2023
24.07.2023
28.06.2023
31.10.2024 - 1.11.2024
30.10.2024 - 30.11.2024
3.11.2024 - 3.11.2024
29.10.2024 - 29.11.2024
25.10.2024 - 27.10.2024
31.10.2024 - 8.11.2024
28.10.2024 - 1.11.2024
18.10.2024 - 20.10.2024
18.10.2024 - 20.10.2024
26.10.2024 - 27.10.2024
13.10.2024 - 13.10.2024
14.10.2024 - 14.11.2024
13.10.2024 - 13.10.2024
9.10.2024 - 11.10.2024
8.10.2024 - 25.10.2024
2.10.2024 - 30.10.2024
2.10.2024 - 8.10.2024
1.10.2024 - 1.11.2024
30.09.2024 - 1.10.2024
27.09.2024 - 30.09.2024
30.09.2024 - 2.10.2024
27.09.2024 - 29.09.2024
30.09.2024 - 1.10.2024
27.09.2024 - 29.09.2024
27.09.2024 - 27.10.2024
26.09.2024 - 27.09.2024
26.09.2024 - 27.09.2024
26.09.2024 - 27.09.2024
24.09.2024 - 25.09.2024
24.09.2024 - 25.09.2024
23.09.2024 - 23.10.2024
20.09.2024 - 22.09.2024
19.09.2024 - 24.09.2024
31.12.2024 - 31.12.2024
18.09.2024 - 22.09.2024
18.09.2024 - 18.09.2024
13.09.2024 - 14.09.2024
13.09.2024 - 20.09.2024
11.09.2024 - 22.09.2024
10.09.2024 - 12.09.2024
10.09.2024 - 11.09.2024
8.09.2024 - 9.09.2024
6.09.2024 - 8.09.2024
5.09.2024 - 6.09.2024
4.09.2024 - 5.09.2024
30.08.2024 - 1.09.2024
29.08.2024 - 1.09.2024
2.09.2024 - 25.09.2024
1.09.2024 - 3.09.2024
26.08.2024 - 28.08.2024
27.08.2024 - 1.09.2024
6.09.2024 - 15.09.2024
23.08.2024 - 24.08.2024
23.08.2024 - 25.08.2024
23.08.2024 - 24.08.2024
26.08.2024 - 1.09.2024
23.08.2024 - 23.08.2024
20.08.2024 - 8.09.2024
14.08.2024 - 16.08.2024
13.08.2024 - 14.08.2024
9.08.2024 - 11.08.2024
12.08.2024 - 21.08.2024
10.08.2024 - 12.08.2024
9.08.2024 - 14.08.2024
7.08.2024 - 9.08.2024
7.08.2024 - 7.08.2024
12.08.2024 - 17.08.2024
1.08.2024 - 4.08.2024
1.08.2024 - 4.08.2024
1.08.2024 - 3.08.2024
1.08.2024 - 18.08.2024
31.07.2024 - 8.08.2024
30.07.2024 - 15.08.2024
30.07.2024 - 21.08.2024
26.07.2024 - 28.07.2024
24.07.2024 - 26.07.2024
29.07.2024 - 29.07.2024
25.07.2024 - 28.07.2024
19.07.2024 - 23.07.2024
18.07.2024 - 21.07.2024
16.07.2024 - 25.07.2024
16.07.2024 - 16.07.2024
28.07.2024 - 1.08.2024
15.07.2024 - 30.07.2024
16.07.2024 - 31.07.2024
17.07.2024 - 1.08.2024
11.07.2024 - 12.07.2024
11.07.2024 - 19.07.2024
10.07.2024 - 31.12.2024
13.07.2024 - 16.07.2024
5.07.2024 - 14.07.2024
1.07.2024 - 28.10.2024
28.06.2024 - 30.06.2024
27.06.2024 - 28.06.2024
24.06.2024 - 25.06.2024
20.06.2024 - 23.06.2024
21.06.2024 - 24.06.2024
21.06.2024 - 23.06.2024
24.06.2024 - 29.06.2024
13.06.2024 - 14.06.2024
12.06.2024 - 18.06.2024
11.08.2024 - 11.08.2024
10.06.2024 - 11.06.2024
6.06.2024 - 8.06.2024
20.03.2024 - 20.03.2024
4.06.2024 - 27.09.2024
3.06.2024 - 7.06.2024
3.06.2024 - 30.06.2024
2.06.2024 - 3.06.2024
3.06.2024 - 14.06.2024
31.05.2024 - 10.06.2024
1.06.2024 - 6.06.2024
29.05.2024 - 30.05.2024
30.05.2024 - 9.06.2024
27.05.2024 - 29.05.2024
17.05.2024 - 19.05.2024
14.05.2024 - 16.05.2024
14.05.2024 - 19.05.2024
13.05.2024 - 15.05.2024
13.05.2024 - 30.06.2024
13.05.2024 - 31.07.2024
7.05.2024 - 8.05.2024
8.05.2024 - 1.12.2024
7.05.2024 - 8.05.2024
3.05.2024 - 1.07.2024
30.04.2024 - 30.04.2024
29.04.2024 - 7.05.2024
29.04.2024 - 30.04.2024
29.04.2024 - 7.05.2024
28.04.2024 - 29.04.2024
27.05.2024 - 29.05.2024
25.04.2024 - 26.04.2024
25.04.2024 - 26.04.2024
16.04.2024 - 15.05.2024
27.04.2024 - 30.04.2024
25.04.2024 - 11.05.2024
22.04.2024 - 5.05.2024
16.04.2024 - 15.05.2024
23.04.2024 - 25.04.2024
14.04.2024 - 14.05.2024
23.04.2024 - 24.04.2024
20.04.2024 - 24.04.2024
14.05.2024 - 15.05.2024
5.04.2024 - 7.04.2024
13.04.2024 - 14.04.2024
23.04.2024 - 24.04.2024
29.04.2024 - 30.04.2024
16.04.2024 - 15.05.2024
27.03.2024 - 28.03.2024
27.03.2024 - 31.03.2024
23.03.2024 - 25.03.2024
24.03.2024 - 26.03.2024
25.03.2024 - 26.03.2024
22.03.2024 - 25.03.2024
21.03.2024 - 31.03.2024
17.03.2024 - 2.04.2024
22.03.2024 - 6.04.2024
19.03.2024 - 21.03.2024
18.03.2024 - 31.03.2024
16.03.2024 - 19.03.2024
18.03.2024 - 21.03.2024
18.03.2024 - 19.03.2024
6.03.2024 - 26.03.2024
7.03.2024 - 8.03.2024
6.03.2024 - 8.03.2024
6.03.2024 - 7.03.2024
6.03.2024 - 6.04.2024
6.03.2024 - 7.03.2024
6.03.2024 - 8.03.2024
5.03.2024 - 7.03.2024
1.02.2024 - 1.02.2024
4.03.2024 - 4.03.2024
4.03.2024 - 8.03.2024
27.02.2024 - 28.02.2024
2.03.2024 - 8.03.2024
29.02.2024 - 1.03.2024
23.02.2024 - 25.02.2024
24.02.2024 - 9.03.2024
23.02.2024 - 27.02.2024
21.02.2024 - 26.02.2024
24.02.2024 - 24.02.2024
29.02.2024 - 4.03.2024
19.02.2024 - 25.02.2024
19.02.2024 - 20.02.2024
20.02.2024 - 20.02.2024
21.02.2024 - 22.02.2024
16.02.2024 - 16.02.2024
12.02.2024 - 8.04.2024
12.02.2024 - 20.02.2024
1.02.2024 - 7.03.2024
5.02.2024 - 7.02.2024
2.02.2024 - 8.02.2024
2.02.2024 - 17.02.2024
1.02.2024 - 24.02.2024
28.01.2024 - 28.01.2024
30.01.2024 - 7.02.2024
26.01.2024 - 26.01.2024
28.01.2024 - 28.01.2024
26.01.2024 - 27.01.2024
24.01.2024 - 24.01.2024
23.01.2024 - 4.02.2024
17.01.2024 - 17.02.2024
18.01.2024 - 31.01.2024
18.01.2024 - 31.01.2024
13.01.2024 - 21.01.2024
20.01.2024 - 21.01.2024
22.01.2024 - 23.01.2024
12.01.2024 - 14.01.2024
11.01.2024 - 25.02.2024
11.01.2024 - 12.01.2024
10.01.2024 - 8.02.2024
5.01.2024 - 7.01.2024
29.12.2023 - 29.01.2024
28.12.2023 - 30.12.2023
22.12.2023 - 31.12.2023
22.12.2023 - 24.12.2023
30.11.2023 - 20.01.2024
11.12.2023 - 12.12.2023
30.11.2023 - 3.12.2023
10.11.2023 - 12.11.2023
8.11.2023 - 10.11.2023
8.11.2023 - 9.11.2023
3.11.2023 - 5.11.2023
9.11.2023 - 10.11.2023
29.10.2023 - 1.11.2023
27.10.2023 - 22.11.2023
23.10.2023 - 5.11.2023
23.10.2023 - 29.11.2023
20.10.2023 - 21.10.2023
17.10.2023 - 29.10.2023
16.10.2023 - 22.10.2023
11.08.2023 - 11.08.2023
16.09.2023 - 17.09.2023
19.06.2023 - 18.07.2023
30.06.2023 - 30.06.2023
1.07.2023 - 2.07.2023
Visitors : 304066