Jakarta, 14 November 2026 - Jurnalisme perlu melampaui pemberitaan peristiwa dan menghadirkan perspektif yang membantu masyarakat memahami serta menemukan solusi atas berbagai persoalan.Semangat inilah yang melandasi lahirnya media cetak Swara Indonesia Raya, yang mendapat dukungan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo.Angga Raka Prabowo mengatakan pendirian Swara Indonesia Raya berangkat dari kegelisahan dan percakapan bersama sejumlah jurnalis mengenai pentingnya menghadirkan jurnalisme solutif di tengah tantangan industri media.“Ada satu kata yang harus disampaikan, bagaimana kita melahirkan sebuah jurnalisme yang solutif. Teman-teman punya semangat itu,” ujar Angga Raka Prabowo usai peluncuran media Swara Indonesia Raya di Jakarta Pusat, Jumat (13/11/2026).Menurut Angga Raka Prabowo, media baru ini diharapkan mampu menghadirkan pemberitaan yang jernih, objektif, dan mencerahkan.Ia menilai kelahiran media cetak baru di tengah tekanan industri pers menunjukkan masih adanya semangat untuk menjaga ruang jurnalisme.“Hari ini, di tengah tantangan yang begitu berat di media berita atau media cetak, teman-teman berhasil melahirkan media baru. Harapannya, ini menjadi media yang menjadi pencerah, jernih, objektif tentunya,” katanya.Angga Raka Prabowo menjelaskan dukungan terhadap pendirian Swara Indonesia Raya juga melibatkan sejumlah tokoh, antara lain Susi Pudjiastuti, Jusuf Hamka, dan Lutfi yang turut berperan sebagai penasihat.Namun, ia menegaskan bahwa pengelolaan media dan aktivitas jurnalistik sehari-hari sepenuhnya menjadi tanggung jawab para jurnalis.Posisi dirinya sebagai founder sebatas memberikan dukungan.“Ini murni teman-teman jurnalis. Mereka yang bekerja di sini, teman-teman jurnalis, mereka yang ikut berjuang dan berkarya di sini. Kita dukung jurnalisme yang solutif,” tegasnya.Melalui Swara Indonesia Raya, Angga Raka Prabowo berharap lahir ruang pemberitaan yang mampu menyajikan informasi secara objektif sekaligus memberikan nilai bagi masyarakat.*****Untuk Informasi lebih lanjut, silakan menghubungi kontak di bawah ini.Tim Redaksi – 08132193171Dapatkan informasi lainnya di https://infopublik.id
Selengkapnya
Jakarta, 14 November 2026 - Pengaturan platform digital perlu memastikan konsumen tetap memperoleh layanan kompetitif, pedagang memiliki kesempatan berkembang, dan pengemudi mendapatkan ruang ekonomi yang adil.Oleh karena itu, pemerintah harus mempertimbangkan karakteristik pasar Indonesia sebelum menerapkan kebijakan persaingan dalam ekonomi digital.Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi dan Digital Edwin Hidayat Abdullah menjelaskan ekonomi digital Indonesia memiliki karakteristik pasar multipihak yang saling terhubung.Dalam ekosistem tersebut, perubahan kebijakan terhadap platform dapat berdampak pada konsumen, pedagang, pengemudi, hingga penyedia layanan logistik sehingga kepentingan setiap pihak perlu diperhitungkan.“Karena ini merupakan ekonomi multipihak, ketika kita berhadapan dengan perdagangan daring, kita juga berhadapan dengan pengemudi sepeda motor, pengemudi truk, para pedagang, dan pihak-pihak lainnya. Kita harus memperlakukan mereka sebagai pihak yang memiliki kepentingan masing-masing,” ujar Edwin dalam acara Digital Economy and Competition Policy di Kantor Dewan Ekonomi Nasional, Jakarta Pusat, Kamis (12/11/2026).Edwin menuturkan perkembangan layanan transportasi dan pengiriman daring telah mengubah pola persaingan usaha.Model bisnis yang awalnya berkembang melalui ekonomi berbagi (sharing economy) dan ekonomi gig (gig economy) kini semakin bergantung pada platform.Kondisi tersebut membuat permintaan dan penawaran pasar turut dipengaruhi oleh insentif yang ditetapkan perusahaan platform.“Ini bukan lagi sekadar ekonomi gig yang menggunakan platform sebagai alat. Ekonomi ini telah berkembang menjadi apa yang kita sebut sebagai ekonomi yang bergantung pada platform. Permintaan dan penawaran yang terbentuk di pasar sebenarnya didasarkan pada insentif yang diberikan oleh platform-platform besar,” jelas Edwin.Menurut Edwin, perubahan strategi bisnis platform juga dapat memengaruhi pembagian manfaat ekonomi di antara pelaku usaha.Ketika perusahaan mulai mengejar keuntungan setelah bertahun-tahun mengandalkan pembiayaan investor, penyesuaian harga layanan, potongan terhadap pedagang, dan pengurangan insentif dapat menimbulkan tekanan bagi pengemudi maupun pelaku usaha lainnya.Karena itu, persaingan perlu dilihat dari dampaknya terhadap seluruh pihak dalam ekosistem.“Tujuan layanan daring tentu untuk mengurangi biaya transaksi. Mereka harus bersaing. Jika biaya transaksi tidak cukup kompetitif, masyarakat dapat beralih ke pilihan ekonomi lainnya,” ungkap Edwin.Selain itu, Edwin mengingatkan risiko integrasi vertikal yang terlalu terkonsentrasi dalam platform digital.Praktik tersebut berpotensi menghambat penyebaran teknologi kepada pelaku usaha lain, memusatkan sumber daya, menyulitkan tata kelola data, serta mengurangi kemampuan Indonesia menangkap nilai ekonomi dari perkembangan ekosistem digital.“Integrasi vertikal tertentu dalam platform dapat membahayakan kedaulatan kita. Hal itu dapat menghambat penyebaran teknologi kepada masyarakat Indonesia lainnya, memusatkan sumber daya, menyulitkan pengelolaan data, dan pada akhirnya mengurangi kemampuan kita untuk menangkap nilai ekonomi yang tercipta,” tegas Edwin.Edwin mencontohkan praktik pemasangan aplikasi bawaan pada perangkat telepon seluler yang dapat membatasi persaingan antarpelaku usaha.Menurutnya, pengaturan perlu memperhatikan praktik bisnis yang berpotensi menutup kesempatan bagi penyedia layanan lain untuk bersaing secara adil di pasar digital.“Sebagai contoh, ketika kita membeli telepon seluler, perangkat tersebut sudah dilengkapi sistem operasi dan aplikasi browser yang semuanya dibuat tertutup. Hal seperti itu tidak menciptakan persaingan yang adil,” ungkap Edwin.Dalam menentukan kebijakan, Edwin menekankan pemerintah harus berhati-hati agar regulasi tidak justru menghambat inovasi dan persaingan.Pendekatan pengaturan juga perlu disesuaikan dengan kondisi pasar Indonesia, bukan sekadar menyalin kebijakan yang diterapkan di Australia atau Eropa.“Kita harus sangat berhati-hati dalam mengatur ekonomi digital di Indonesia. Karakteristiknya sangat berbeda dengan Australia atau Eropa. Karena itu, pengaturannya harus dicermati secara terperinci karena struktur pasar dan karakteristik masyarakat di Indonesia juga berbeda dengan negara-negara tersebut,” ujar Edwin.Edwin menegaskan intervensi pemerintah perlu diarahkan pada kondisi ketika mekanisme pasar tidak berjalan sebagaimana mestinya.Untuk itu, Kementerian Komunikasi dan Digital menerapkan tiga prinsip pengaturan, yakni membuka kesempatan bagi semua pihak, memastikan persaingan yang adil, serta menghindari regulasi yang tidak dapat diprediksi sehingga memberikan kepastian bagi pelaku usaha.“Arah dari Menteri sangat jelas. Kita mengatur pasar ketika terjadi kegagalan pasar. Jika tidak ada kegagalan pasar, biarkan pasar berjalan. Pertama, membuka kesempatan bagi semua pihak. Kedua, selalu memastikan adanya persaingan yang adil. Ketiga, jangan pernah membuat regulasi yang tidak dapat diprediksi,” pungkas Edwin.*****Untuk Informasi lebih lanjut, silakan menghubungi kontak di bawah ini.Tim Redaksi – 08132193171Dapatkan informasi lainnya di https://infopublik.id
Selengkapnya
Jakarta, 14 November 2026 - Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan pentingnya menjaga kendali ruang redaksi dalam memastikan legitimasi informasi di tengah semakin besarnya pengaruh algoritma platform digital global.Menurutnya, penentuan berita harus tetap berada di tangan jurnalis dan editor yang mampu mempertimbangkan konteks, kepentingan masyarakat, bukan semata-mata mengikuti algoritma perusahaan teknologi yang global cenderung berorientasi pada keuntungan bisnis, bukan kepentingan masyarakat.“Kita harus punya kendali terhadap algoritma. Algoritma yang ditentukan oleh manusia yang memiliki kemampuan untuk menilai mana berita yang membawa kebaikan dan mana berita yang justru membawa mudarat,” ujar Meutya dalam Peluncuran Media Swara Indonesia Raya di Jakarta Pusat, Jumat (13/11/2026).Meutya menjelaskan persoalan ini berkaitan langsung dengan kedaulatan informasi Indonesia. Perusahaan teknologi global memiliki pengaruh besar dalam menentukan distribusi dan jangkauan informasi melalui algoritma platform digital.Namun, mekanisme tersebut tidak selalu mempertimbangkan nilai jurnalistik dan dampak informasi bagi masyarakat.“Algoritma ditentukan oleh perusahaan-perusahaan teknologi dunia yang mungkin sama sekali tidak paham jurnalistik, yang sama sekali keberpihakannya lebih banyak kepada _profit oriented,_ bukan _greater good,”_ tegasnya.Ia menambahkan perkembangan kecerdasan artifisial (AI) juga belum dapat sepenuhnya menggantikan peran manusia dalam menilai kualitas dan dampak sebuah informasi.Disinilah peran jurnalis dan editor tetap dibutuhkan untuk memahami konteks, mempertimbangkan kepentingan publik, serta menilai konsekuensi dari suatu pemberitaan.“Sistem kecerdasan artifisial sekelas apa pun nampaknya belum mampu melakukan itu,” katanya.Tantangan tersebut semakin nyata seiring pergeseran pola konsumsi informasi masyarakat ke platform digital.Meutya menyebut sekitar 64 persen masyarakat kini mendapatkan informasi melalui media sosial.Kondisi ini memperlihatkan besarnya pengaruh platform digital terhadap arus informasi sekaligus tekanan yang dihadapi industri media nasional.Ia mengakui kapasitas ruang redaksi saat ini menghadapi tekanan dibandingkan satu dekade lalu.Meski demikian, kondisi tersebut tidak boleh membuat media kehilangan perannya dalam menjaga kualitas informasi.“Tidak mudah, karena sekali lagi algoritma yang begitu besar, kita lawan dengan satu-satu algoritma dari ruang redaksi kita yang mungkin kondisinya saat ini lebih mengecil dari 10 tahun lalu. Tapi tetap saja, it matters,” ungkapnya.Untuk memperkuat ekosistem jurnalistik nasional, pemerintah terus mempertahankan implementasi Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas.Meutya menegaskan kebijakan tersebut tetap dijalankan meskipun menghadapi tekanan dan penolakan dari sejumlah perusahaan teknologi global.“Jadi ini kita coba pertahankan, di tengah permintaan-permintaan dari negara-negara yang juga dekat dengan kita, bahwa aturan ini belum ada, toh sampai hari ini aturan ini masih kita tegakkan,” jelasnya.Selain itu, pemerintah juga telah menggulirkan pembahasan undang-undang terkait hak media di DPR.Meutya mengakui proses tersebut menghadapi tantangan, termasuk penolakan dari perusahaan teknologi besar dunia.Namun, upaya perlindungan terhadap industri media dan jurnalistik nasional harus terus dilakukan.“Perusahaan-perusahaan besar dunia memang melawan, tapi kita harus upayakan untuk tetap melindungi ekosistem informasi, termasuk media dan jurnalistik. Tentu dengan berbagai daya yang kita punya, meski berlawanan dengan perusahaan-perusahaan besar teknologi kelas dunia,” tegasnya.Di tengah berbagai tantangan tersebut, Meutya melihat kehadiran media baru seperti Swara Indonesia Raya sebagai sinyal bahwa industri jurnalistik nasional masih memiliki peluang untuk tumbuh.Ia tidak sepakat jika tantangan yang dialami industri media di berbagai negara dimaknai langsung sebagai berakhirnya masa depan media konvensional di Indonesia.Menurutnya, keberagaman saluran informasi tetap diperlukan, termasuk media cetak dan media konvensional.Ketergantungan terhadap internet juga perlu dicermati, terutama ketika berbagai gangguan keamanan dan layanan digital terjadi di sejumlah negara.Meutya berharap media nasional terus menjaga independensi ruang redaksi dan keberpihakan kepada kepentingan masyarakat.Kendali atas informasi, menurutnya, harus tetap mempertimbangkan kultur Indonesia, kebutuhan publik, dan hukum nasional.“Kalau kita bersama-sama selalu untuk menyampaikan pentingnya kita untuk memilih algoritma yang sesuai dengan kultur kita, yang sesuai dengan informasi bagi masyarakat kita dan yang sesuai dengan hukum yang berlaku di negara kita, maka disitulah kedaulatan informasi insya Allah akan tercapai,” pungkasnya.*****Untuk Informasi lebih lanjut, silakan menghubungi kontak di bawah ini.Tim Redaksi – 08132193171Dapatkan informasi lainnya di https://infopublik.id
Selengkapnya
*Jakarta, 13 November 2026 -* Pemerintah mulai memetakan kompetensi digital Aparatur Sipil Negara (ASN) secara nasional melalui Peta Okupasi Nasional (PON) ASN Bidang Digital.Kebijakan ini menjadi acuan bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk menyesuaikan kemampuan aparatur dengan kebutuhan jabatan, mulai dari tata kelola teknologi, keamanan siber, kecerdasan artifisial hingga komunikasi digital, guna mempercepat transformasi pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital (BPSDM Komdigi) Boni Pudjianto menyatakan kehadiran PON ASN Digital menjadi langkah strategis untuk memastikan pengembangan talenta digital di lingkungan pemerintahan berjalan sesuai kebutuhan organisasi dan perkembangan teknologi.“Dengan adanya peta okupasi ini, kami memiliki acuan yang lebih jelas untuk menghubungkan antara kompetensi, peran kerja, dan juga yang paling penting, pengembangan karier ASN. Sehingga pengembangan talenta digital di ASN ini dapat dilakukan secara lebih terarah dan terukur,” ujar Boni Pudjianto dalam peluncuran PON ASN Digital pada acara Digital Leader Summit 2026 di Jakarta Selatan, Jumat (13/11/2026).PON ASN Digital diterbitkan melalui Keputusan Kepala BPSDM Komdigi Nomor 48 Tahun 2026.Peta okupasi tersebut mencakup enam bidang kompetensi utama, yaitu Tata Kelola Teknologi Digital, Pengembangan Produk dan Layanan Digital, Keamanan Informasi dan Siber, Infrastruktur Digital, Sains Data dan Kecerdasan Artifisial, serta Komunikasi Publik dan Media Digital.Keenam bidang tersebut menjadi landasan untuk memetakan kebutuhan kompetensi berdasarkan peran dan tanggung jawab ASN, baik di instansi pemerintah pusat maupun daerah.Dengan demikian, pengembangan kapasitas aparatur tidak hanya berorientasi pada penguasaan teknologi, tetapi juga disesuaikan dengan kebutuhan pekerjaan dan target transformasi digital masing-masing instansi."Kompetensi ini harus dinilai tidak hanya untuk area industri korporasi, tapi sekarang juga masuk di ranah aparatur sipil negara. Dan ini tentu sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya, baik di pemerintah pusat maupun daerah," tutur Boni Pudjianto.Lebih lanjut, Boni Pudjianto menjelaskan penyusunan PON ASN Digital mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang diselaraskan dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) serta Peta Okupasi Nasional Bidang Digital dan Keamanan Siber agar kompetensi digital ASN memiliki standar yang jelas dan dapat diterapkan dalam pengembangan sumber daya manusia secara berkelanjutan.Hal ini juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menekankan kesesuaian antara kualifikasi, kompetensi, dan kinerja melalui penerapan sistem merit.“Dengan demikian, pemimpin digital bukan lagi sekadar mencari gelar ataupun sertifikasi saja, tetapi juga memperkuat kompetensi nyata yang kita kembangkan,” tegasnya.Lebih dari itu, PON ASN Digital diharapkan dapat menjadi rujukan bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam merancang kebutuhan pendidikan, pelatihan, sertifikasi, rekrutmen, hingga pengembangan karier ASN.Pemetaan kompetensi yang lebih terstruktur juga membuka ruang bagi pengembangan kebijakan manajemen talenta dan sistem pengembangan karier yang lebih sesuai dengan kebutuhan transformasi digital.Boni Pudjianto menambahkan bahwa penguatan kompetensi tersebut menjadi bagian penting dalam mendukung Rencana Induk Pemerintah Digital 2025–2045.Kualifikasi talenta digital ASN ditempatkan sebagai salah satu faktor kunci keberhasilan transformasi pemerintahan, sehingga diperlukan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan ketersediaan aparatur yang kompeten."Untuk itu, kami mengajak seluruh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi industri, dan juga asosiasi pemimpin digital Indonesia untuk bersama-sama memanfaatkan PON ASN ini," ucap Boni Pudjianto.Komitmen penguatan kepemimpinan digital tersebut juga diwujudkan melalui program Digital Leadership Academy (DLA) yang diselenggarakan BPSDM Komdigi sejak 2021.Program hasil kerja sama dengan mitra nasional dan internasional ini dirancang untuk meningkatkan kompetensi kepemimpinan digital, memperkuat kemampuan transformasi digital, serta mendorong peningkatan kinerja organisasi pemerintahan.Pada 2026, pelaksanaan pelatihan kepemimpinan digital melalui DLA telah diikuti tiga instansi, yakni Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Pemerintah Kota Balikpapan, dan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI, termasuk melalui program DLA Executive.Secara keseluruhan, jumlah peserta yang telah mengikuti program tersebut mencapai 205 orang.Boni Pudjianto menegaskan pengembangan kepemimpinan digital tidak dapat berjalan sendiri, melainkan membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan industri teknologi.Digital Leader Summit 2026 yang menjadi penutup rangkaian DLA tahun ini sekaligus menjadi ruang untuk berbagi pengetahuan, memahami perkembangan teknologi, serta memperkuat sinergi dalam membangun kebijakan pemerintahan digital.“Kita ingin membangun ASN yang tidak hanya mampu menggunakan teknologi, tetapi juga mampu memimpin perubahan, menghadirkan inovasi, serta memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan berdampak kepada masyarakat,” ungkapnya.Melalui peluncuran PON ASN Digital dan penguatan program kepemimpinan digital, Kemkomdigi mengajak seluruh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, industri, serta asosiasi pemimpin digital Indonesia untuk memanfaatkan peta okupasi tersebut sebagai acuan bersama.*****Untuk Informasi lebih lanjut, silakan menghubungi kontak di bawah ini.Tim Redaksi – 08132193171Dapatkan informasi lainnya di https://infopublik.id
Selengkapnya
Jakarta, 13 November 2026 - Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menerima penghargaan Anugerah Penggerak Transformasi Digital dalam ajang Anugerah Penggerak Nusantara 2026 atas upaya Kemkomdigi mewujudkan ruang digital yang aman dan sehat. Meutya menegaskan pemerintah menempatkan pelindungan masyarakat sebagai bagian penting dari transformasi digital nasional.Setelah memperluas konektivitas 4G hingga menjangkau 276 juta penduduk atau 98,5 persen populasi, pemerintah memastikan pertumbuhan ekonomi digital berjalan seiring dengan upaya menjaga masyarakat dari ancaman judi online, pornografi, hoaks, dan misinformasi. Meutya menyatakan transformasi digital Indonesia bertumpu pada tiga pilar utama, yakni Terhubung, Tumbuh, dan Terjaga (T3). Ketiga pilar tersebut menjadi arah kebijakan Kementerian Komunikasi dan Digital dalam menjalankan agenda transformasi digital sesuai Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.“Tidak ada keterhubungan atau infrastruktur yang baik dibangun atau juga pertumbuhan ekonomi sebesar apa pun untuk dikejar kalau masyarakatnya tidak terjaga,” ujar Meutya dalam acara Anugerah Penggerak Nusantara 2026 di Jakarta Pusat, Kamis (12/11/2026).Meutya menjelaskan pilar Terhubung diwujudkan melalui pembangunan infrastruktur digital dan perluasan akses internet. Hingga tahun kedua pemerintahan, konektivitas 4G telah mencapai 98,5 persen atau menjangkau sekitar 276 juta masyarakat Indonesia.Pada pilar Tumbuh, pemerintah memproyeksikan ekonomi digital Indonesia mencapai Rp2.100 triliun pada 2026, setara sekitar 40 persen dari total ekonomi digital ASEAN. Meutya Hafid menegaskan pembangunan infrastruktur harus menghasilkan manfaat ekonomi dan mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen.“Sementara itu, pilar Terjaga berfokus pada perlindungan masyarakat dari risiko digital, terutama paparan judi online dan pornografi terhadap anak, penyebaran hoaks, serta misinformasi yang berpotensi memecah persatuan,” jelas Meutya Hafid.Meutya Hafid menilai perlindungan masyarakat menjadi pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan Kemkomdigi sendiri. Pemerintah perlu bekerja bersama seluruh ekosistem, termasuk perusahaan platform digital global, untuk memastikan teknologi memberikan manfaat bagi masyarakat.“Kita amat terbuka untuk kerja sama global serta investasi. Namun demikian, kedaulatan digital yang tercermin dari bagaimana kita menjaga masyarakat kita dari efek negatif digitalisasi juga sama pentingnya,” tegasnya.Meutya Hafid menyebut transformasi digital tidak dapat dikerjakan pemerintah sendiri karena perubahan teknologi berlangsung sangat cepat dan mencakup berbagai sektor. Ia mengapresiasi seluruh pihak yang berkontribusi dalam agenda digital nasional.“Transformasi digital ini amat sangat luas dan sesuatu yang amat sangat cepat. Jadi kerjanya harus berkejar-kejaran, tidak mungkin sendiri, harus dengan seluruh ekosistem,” tandasnya.***Untuk Informasi lebih lanjut, silakan menghubungi kontak di bawah ini.Tim Redaksi – 08132193171Dapatkan informasi lainnya di https://infopublik.id
Selengkapnya
Jakarta, 12 November 2026 - Indonesia dan Estonia mematangkan kerja sama pengembangan digital melalui rancangan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) yang mencakup ekosistem digital, pemerintahan elektronik, dan pengawasan publik digital. Kerja sama ini membuka peluang bagi Indonesia untuk memanfaatkan pengalaman Estonia dalam tata kelola pemerintahan digital, pengembangan identitas digital, keamanan siber, dan pelindungan data pribadi.“Indonesia dan Estonia memiliki pandangan yang sama mengenai pentingnya memperkuat kerja sama bilateral di bidang transformasi digital. Kami memandang Estonia sebagai salah satu pemimpin dalam pemerintahan elektronik dan masyarakat digital. Berbagai pencapaian Estonia menjadi model yang sangat baik sekaligus menjadikannya mitra strategis bagi Indonesia dalam mempercepat agenda digital nasional,” ujar Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital Ismail dalam pertemuan bilateral dengan Deputy Minister of Foreign Affairs Republik Estonia Minna-Liina Lind di sela-sela pertemuan The 2026 ITU Plenipotentiary Conference di Doha, Qatar, Rabu (11/11/2026).Ismail menyampaikan transformasi digital Indonesia menuju visi Indonesia Emas 2045 bertumpu pada empat pilar, yakni infrastruktur digital yang tangguh, berkelanjutan, dan aman; pemerintahan digital yang mengedepankan interoperabilitas dan identitas digital tepercaya; masyarakat digital yang inklusif; serta ekonomi digital yang mendorong inovasi dan membuka sumber pertumbuhan baru.“Indonesia saat ini tengah memajukan transformasi digital nasional untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Peta jalan kebijakan kami bertumpu pada empat pilar, yaitu infrastruktur digital, pemerintahan digital, masyarakat digital, dan ekonomi digital,” ungkap Ismail.Dalam pertemuan tersebut, kedua negara membahas finalisasi dan rencana penandatanganan MoU kerja sama pengembangan digital. Secara prinsip, kedua pihak telah mencapai kesepahaman atas substansi rancangan MoU yang mencakup tiga bidang utama, yaitu ekosistem digital, pemerintahan elektronik, dan pengawasan publik digital. Pembahasan ini melanjutkan kesepahaman yang telah dibangun dalam pertemuan sebelumnya pada Forum WSIS ITU Juli 2026.“Kami telah sepakat untuk memfinalisasi dan menandatangani MoU kerja sama di bidang pengembangan digital yang mencakup tiga bidang utama, yaitu ekosistem digital, pemerintahan elektronik, dan pengawasan publik digital,” jelas Ismail.Ruang lingkup kerja sama ekosistem digital meliputi pengembangan teknologi baru dan layanan publik digital. Pada bidang pemerintahan elektronik, kerja sama mencakup strategi, layanan, keamanan, teknologi pemerintahan digital, hingga pusat data nasional.Sementara itu, pengawasan publik digital mencakup pelindungan data pribadi, identitas digital, sistem identifikasi digital, dan investigasi digital. Kedua negara juga membahas peningkatan kesiapsiagaan menghadapi krisis dan bencana, keamanan siber, serta ketahanan infrastruktur digital.“Estonia memiliki pencapaian luar biasa yang dapat menjadi model bagi Indonesia. Hal tersebut menjadikan Estonia mitra yang sangat strategis dan berharga bagi Indonesia dalam mempercepat agenda digital nasional,” tutur Ismail.Selain kerja sama bilateral, pertemuan juga membahas penguatan keterlibatan Indonesia dalam tata kelola digital global melalui International Telecommunication Union (ITU). Estonia menyampaikan komitmen untuk mendukung pencalonan Indonesia sebagai anggota ITU Council periode 2027–2030. Kedua pihak turut membahas kebutuhan reformasi organisasi dan optimalisasi pemanfaatan pengetahuan dalam ITU.“Dalam semangat kemitraan yang terus berkembang dan komitmen bersama terhadap kerja sama digital global, kami sangat mengharapkan dukungan Estonia bagi pencalonan Indonesia sebagai anggota Dewan ITU periode 2027–2030,” kata Ismail.Kemkomdigi selalu memprioritaskan dialog-dialog bilateral yang mendorong kesepahaman strategis antara kedua negara menjadi kerja sama konkret. Dalam hal ini adalah memperkuat hubungan Indonesia dan Estonia dalam pengembangan digital dan tata kelola teknologi global.***Untuk Informasi lebih lanjut, silakan menghubungi kontak di bawah ini.Tim Redaksi – 08132193171Dapatkan informasi lainnya di https://infopublik.id
Selengkapnya
Jakarta, 12 November 2026 - Pemerataan akses internet, pelindungan anak di ruang digital, dan keamanan identitas pengguna menjadi agenda utama Indonesia dalam 2026 International Telecommunication Union (ITU) Plenipotentiary Conference di Doha, Qatar. Pemerintah menegaskan komitmen membangun ekosistem digital yang inklusif, aman, dan tangguh melalui pengembangan infrastruktur konektivitas, penguatan regulasi perlindungan pengguna, serta kerja sama internasional.Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital Ismail memaparkan bahwa Indonesia terus memajukan transformasi digital pasca Plenipotentiary Conference 2022. Fokus utamanya adalah memperluas konektivitas, memperkuat infrastruktur ketahanan digital, dan meningkatkan kapasitas sumber daya."Peluncuran satelit SATRIA-1 memiliki dampak sosial dan ekonomi, serta memperluas akses internet di seluruh daerah terpencil dan belum terlayani," ungkap Sekjen Ismail dalam forum High Level Policy Statement ITU Plenipotentiary Conference di Doha, Qatar, Rabu (11/11/2026).Pemerintah juga terus mengakselerasi teknologi 5G melalui lelang pita frekuensi 700 MHz dan 2,6 GHz pada Agustus 2026."Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan akses ke layanan digital sekaligus memperkuat ketahanan dan keandalan infrastruktur konektivitas kita," jelasnya.Dalam hal tata kelola ekosistem digital, pemerintah tengah menyusun peta jalan kecerdasan artifisial (AI) nasional secara lintas sektor dan mengesahkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS) guna memperkuat pelindungan anak di bawah usia 16 tahun.Melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 7 Tahun 2026 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi, Kemkomdigi memastikan keamanan identitas pengguna operator seluler menjadi prioritas utama dengan kewajiban verifikasi biometrik."Registrasi kartu SIM berbasis biometrik menggunakan pengenalan wajah bertujuan untuk memperkuat verifikasi identitas pelanggan dan membantu mencegah penyalahgunaan nomor ponsel," tambahnya.Sekjen Ismail menegaskan tantangan digital saat ini membutuhkan kerja sama lintas batas negara. Menurutnya, ITU memiliki peran vital sebagai wadah bagi negara anggota untuk bertukar keahlian, membangun konsensus, dan memperkuat kapasitas teknis, terutama bagi negara berkembang. Sebagai bentuk komitmen berkelanjutan, Indonesia mencalonkan diri sebagai Anggota Dewan ITU untuk periode 2027-2030 dan meminta dukungan penuh dari sesama negara anggota."Mari kita bangun masa depan digital yang lebih inklusif, aman, dan tangguh," pungkasnya.***Untuk Informasi lebih lanjut, silakan menghubungi kontak di bawah ini.Tim Redaksi – 08132193171Dapatkan informasi lainnya di https://infopublik.id
Selengkapnya
Jakarta, 12 November 2026 - Pemerintah terus membangun ekosistem inovasi melalui penyediaan infrastruktur digital, pengembangan talenta, kepastian regulasi, dan kolaborasi dengan investor global. Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan nilai transaksi bruto (gross merchandise value/GMV) ekonomi digital Indonesia yang mencapai USD99 miliar pada 2025 berdasarkan laporan e-Conomy SEA 2025 menjadi modal penting bagi perusahaan rintisan untuk mengembangkan bisnis, menarik investasi, dan memperluas jangkauan bisnis hingga pasar internasional. Dengan populasi sekitar 287 juta jiwa atau kurang lebih 42 persen dari total penduduk ASEAN, Indonesia memiliki posisi strategis sebagai pasar domestik sekaligus pintu masuk menuju perekonomian Asia Tenggara.“Indonesia menawarkan skala yang memadai untuk membangun bisnis sekaligus jangkauan regional untuk terus berkembang,” ujarnya dalam acara NTT Startup Challenge 2026 Pitch Day di Jakarta Selatan, Rabu (11/11/2026).Menurut Meutya, keunggulan Indonesia tidak hanya terletak pada jumlah penduduk, tetapi juga keberagaman karakteristik ekonomi dan kebutuhan masyarakat di berbagai wilayah. Kondisi tersebut membuka ruang bagi startup untuk mengembangkan solusi digital, menguji model bisnis, serta memperluas layanan ke berbagai segmen konsumen.“Pasar yang beragam ini memberikan kesempatan untuk mengembangkan solusi bagi berbagai kebutuhan, menguji model bisnis di tengah komunitas yang berbeda, serta berekspansi ke segmen pasar yang baru,” jelasnya.Untuk memanfaatkan potensi tersebut, pemerintah terus memperkuat fondasi ekosistem digital agar perusahaan rintisan dapat tumbuh secara berkelanjutan. Dukungan tersebut mencakup perluasan akses infrastruktur digital, peningkatan kapasitas talenta, fasilitasi investasi, serta penguatan kepastian regulasi yang mampu mengikuti perkembangan teknologi.“Pemerintah berperan untuk memperkuat fondasi inovasi dengan meningkatkan akses terhadap infrastruktur digital, mengembangkan talenta, memfasilitasi investasi, serta yang terpenting, menciptakan kepastian regulasi yang lebih baik, dan membangun kepercayaan publik,” tegasnya.Meutya menambahkan kebijakan pengembangan ekonomi digital juga diarahkan untuk menciptakan persaingan usaha yang adil sekaligus melindungi kepentingan masyarakat. Menurutnya, pertumbuhan startup membutuhkan lingkungan bisnis yang memberikan kejelasan aturan dan kepercayaan bagi pelaku usaha maupun investor.“Hal ini menuntut kebijakan dan regulasi yang memberikan kejelasan, mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi, mendorong persaingan yang adil, serta melindungi kepentingan masyarakat luas,” katanya.Selain memperkuat ekosistem startup, pemerintah ingin memastikan pertumbuhan ekonomi digital memberikan dampak terhadap produktivitas sektor ekonomi lainnya. Dengan pertumbuhan sektor informasi dan komunikasi sebesar 8,35 persen pada 2025, pemanfaatan teknologi digital diarahkan untuk memperkuat sektor manufaktur, pertanian, perikanan, serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).“Kami ingin memanfaatkan momentum ini untuk mengintegrasikan solusi digital ke dalam sektor manufaktur, pertanian, perikanan, serta UMKM, guna meningkatkan produktivitas dan daya saing di seluruh sektor ekonomi,” ungkapnya.Menkomdigi menegaskan pengembangan ekonomi digital membutuhkan kerja sama antara pemerintah, pelaku usaha, investor, dan berbagai pemangku kepentingan. Kolaborasi tersebut diperlukan agar besarnya potensi pasar Indonesia dapat menghasilkan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan sekaligus memperkuat daya saing ekonomi nasional.“Ini merupakan komitmen berkelanjutan yang terus diperkuat oleh pemerintah melalui kemitraan dengan industri dan para pemangku kepentingan,” tandasnya.***Untuk Informasi lebih lanjut, silakan menghubungi kontak di bawah ini.Tim Redaksi – 08132193171Dapatkan informasi lainnya di https://infopublik.id
Selengkapnya
KOMINFO, Sidoarjo - Bupati Sidoarjo Subandi mengingatkan bahwa kinerja RSUD R.T. Notopuro harus berjalan dalam koridor pelayanan publik. Kepentingan pasien tetap diutamakan sembari memperkuat efisiensi, transformasi digital, dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Pesan tersebut bupati melalui Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo Mohammad Ainurahman dalam Rapat Kerja dan Koordinasi antara Bupati, Dewan Pengawas, dan Civitas Hospitalia RSUD R.T. Notopuro Sidoarjo, Rabu (11/11/2026). Turut hadir dalam rapat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo dr. Lakhsmie Herawati Yuwantina, M.Kes., Ketua Dewan Pengawas dr. Harsono, Plt. Direktur RSUD R.T. Notopuro Sidoarjo dr. Prima Dessy Kusuma Rakhmawati, M.Kes., Kepala BPKAD Kabupaten Sidoarjo Chusnul Inayah, serta jajaran manajemen dan kepala instalasi. Dalam sambutannya, Ainurahman mengapresiasi dedikasi RSUD R.T. Notopuro dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Namun, ia menegaskan bahwa setiap capaian harus dibarengi evaluasi dan perbaikan yang terukur. Menurutnya, pembangunan kesehatan tidak hanya ditandai pembangunan fisik dan penambahan alat kesehatan. Tetapi juga ditunjukkan melalui meningkatnya akses pelayanan serta derajat kesehatan masyarakat. "Pembangunan kesehatan harus tercermin dalam semakin mudahnya akses terhadap pelayanan dan meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. Apresiasi harus berjalan beriringan dengan evaluasi dan perbaikan yang dapat diukur," ujarnya. Ia menyebut angka harapan hidup masyarakat Sidoarjo meningkat dari 75,63 tahun pada 2024 menjadi 76,08 tahun pada 2025. Hingga pertengahan Mei 2026, sebanyak 447.882 warga atau 20,09 persen dari target sasaran juga telah memanfaatkan program cek kesehatan gratis. Sebagai rumah sakit kelas A pendidikan milik Pemkab Sidoarjo, RSUD R.T. Notopuro dinilai memiliki peran strategis dalam pelayanan kesehatan. Hingga pertengahan 2026, rumahsakit tersebut mencatat 24.347pasienrawat inap, 25.400 kunjungan IGD,6.054 tindakan operasi termasuk 488 bedah jantung, serta Indeks Kepuasan Masyarakatsebesar 96,53 dengan predikat sangat baik. Dari sisi keuangan, pendapatan BLUD mencapai Rp331,96 miliar atau 47,42 persen dari target Rp700 miliar. Dalamkesempatanitu, Ainurahmanmenyampaikantiga arahanutamaBupatiSidoarjo. Yakni, meningkatkan efisiensi dan utilitas layanan tanpa mengurangi mutu pelayanan, mempercepat transformasi menuju smart hospital melalui digitalisasi, serta membangun kemandirian BLUD yang tetap berorientasi pada pelayanan publik. "Jangan sampai orientasi pendapatan menggeser kepentingan pasien. Dengan 84 persen pasien berasal dari peserta JKN, akses pelayanan yang adildanbermutuharus tetap menjadi prioritas," tegasnya. Menutup sambutannya, Ainurahman mengingatkan pentingnya menyeimbangkan target kinerja dengan budaya pelayanan yang humanis. Menurutnya, masyarakat tidak hanya menilai capaian angka danprestasi rumah sakit, tetapi juga keramahan, empati, dan kesantunan petugas dalam melayani. "Struktur dan kultur harus berjalan bersama-sama. Rumah sakit ini milik masyarakat dan dibangun dari uang rakyat. Karena itu, kita mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pelayanan terbaik yang bisa kita berikan kepada masyarakat," tandasnya. Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas RSUD R.T. Notopuro, dr. Harsono menekankan pentingnya penguatan SDM, pengembangan rumah sakit pendidikan, riset terapan, serta pemanfaatan teknologi digital dan kecerdasan buatan (AI). Menurutnya, komunikasi yang baik antara manajemen dan seluruh jajaran menjadi modal penting untuk menjadikan rumah sakit sebagai pusat rujukan kesehatan yang unggul dan berkelanjutan. "Rumah sakit kelas A ini harus terus berkembang. Menjadi rumah sakit pendidikan akan memperkuat pelayanan, pendidikan, dan riset sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat," katanya. Di sisi lain, Plt. Direktur RSUD R.T. Notopuro Sidoarjo dr. Prima Dessy Kusuma Rakhmawati M.Kes., menjelaskan bahwa pihaknya terus mengoptimalkan Utilization Review (UR) melalui lima pilar strategi. Yaitu, ketepatan pelayanan klinis, optimalisasi sumber daya, pengelolaan lama rawat inap, koordinasi pelayanan terpadu, serta manajemen berbasis data. "Optimalisasi Utilization Review menjadi langkah strategis untuk memastikan pelayanan rumah sakit berjalan efektif dan efisien dengan prinsip Right Care, Right Time, Right Cost. Melalui lima pilar ini, kami ingin meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus keselamatan pasien," ujarnya. (Mar)
Selengkapnya
KOMINFO, Sidoarjo – Pasar Krempyeng di Desa Candipari, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, menjadi salah satu upaya untuk membuka peluang usaha bagi masyarakat setempat. Beroperasi mulai 5 Juli 2026 dengan tujuh pedagang, pasar itu kini telah memiliki sekitar 160 pedagang terdaftar. Kepala Desa Candipari Moh. Nurhadi menjelaskan bahwa keberadaan Pasar Krempyeng tidak semata-mata ditujukan untuk memperoleh keuntungan. Pasar tersebut diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengembangkan usaha melalui kegiatan perdagangan. “Orientasi kita bukan hanya profit. Prinsip utamanya itu memberikan peluang kepada masyarakat untuk dapat berjualan di pasar ini.” ungkap Nurhadi, Rabu (11/11) . Ia mengungkapkan, gagasan pembentukan Pasar Krempyeng muncul melalui pemikiran bersama. Termasuk dari pedagang lokal dan pihak yang terlibat dalam kegiatan Pujasera. Gagasan tersebut kemudian dikaji sebelum akhirnya dijalankan sebagai pasar mingguan. “Jadi, konsepnya konsep kebersamaan, bukan semata-mata ide dari saya, BPD, dan sebagainya” ujarnya. Tanto selalu koordinator Pasar Krempyeng menjelaskan bahwa pasar tersebut pada awalnya masih dalam tahap uji coba. Pada minggu pertama, terdapat tujuh pedagang yang berjualan. Jumlah tersebut meningkat menjadi 21 pedagang pada minggu kedua dan terus bertambah pada pekan-pekan berikutnya. Memasuki pelaksanaan minggu ke-14, sekitar 120 pedagang hadir berjualan. Sementara itu, jumlah pedagang yang telah terdaftar mencapai sekitar 160 orang. Tidak semua pedagang hadir setiap pekan karena memiliki kesibukan masing-masing. Pedagang yang ingin berjualan perlu mendaftarkan diri kepada koordinator pasar. Pengelola juga menerapkan retribusi kebersihan sebesar Rp5.000 setiap kali berjualan dengan mempertimbangkan kondisi masing-masing pedagang. Selain menjadi ruang usaha, keberadaan Pasar Krempyeng diharapkan dapat berkembang bersama potensi yang dimiliki Desa Candipari, termasuk wisata Candi Pari dan Candi Sumur. Nurhadi juga menyoroti perlunya peningkatan sarana dan prasarana, terutama akses jalan dan area parkir, untuk mendukung aktivitas di kawasan tersebut. Melalui Pasar Krempyeng, pemerintah desa berharap kegiatan perdagangan ini dapat terus berkembang dan memberikan kesempatan bagi masyarakat setempat untuk menjalankan usaha. (iad/foto;cil/nau/mas) .
Selengkapnya20.10.2026
9.10.2026
7.10.2026
1.10.2026
30.09.2026
29.09.2026
17.09.2026
10.09.2026
9.09.2026
3.09.2026
2.12.2025
2.12.2025
12.11.2025
28.10.2025
14.10.2025
9.10.2025
29.09.2025
17.09.2025
16.09.2025
8.09.2025
4.09.2025
3.09.2025
30.07.2025
23.07.2025
23.07.2025
17.07.2025
10.07.2025
10.07.2025
7.07.2025
7.07.2025
4.07.2025
12.06.2025
12.06.2025
19.05.2025
24.04.2025
11.04.2025
19.03.2025
17.03.2025
28.02.2025
26.02.2025
17.02.2025
3.02.2025
3.02.2025
23.01.2025
23.01.2025
20.01.2025
17.12.2024
13.12.2024
13.12.2024
19.11.2024
10.11.2026 - 19.11.2026
10.11.2026 - 12.11.2026
10.11.2026 - 11.11.2026
10.11.2026 - 12.11.2026
23.10.2026 - 29.10.2026
23.10.2026 - 30.10.2026
21.10.2026 - 30.10.2026
26.10.2026 - 1.11.2026
27.10.2026 - 2.12.2026
23.10.2026 - 29.10.2026
27.10.2026 - 5.01.2027
27.10.2026 - 28.10.2026
21.10.2026 - 29.10.2026
21.10.2026 - 29.10.2026
21.10.2026 - 29.10.2026
20.10.2026 - 22.10.2026
20.10.2026 - 23.10.2026
7.10.2026 - 19.10.2026
6.10.2026 - 12.10.2026
7.10.2026 - 10.10.2026
4.10.2026 - 5.10.2026
30.09.2026 - 1.10.2026
5.10.2026 - 17.10.2026
1.10.2026 - 5.10.2026
25.09.2026 - 16.10.2026
22.09.2026 - 23.09.2026
22.09.2026 - 28.09.2026
22.09.2026 - 26.09.2026
22.09.2026 - 29.09.2026
21.09.2026 - 28.09.2026
21.09.2026 - 26.09.2026
15.09.2026 - 18.09.2026
9.09.2026 - 15.09.2026
13.09.2026 - 15.09.2026
11.09.2026 - 15.09.2026
9.09.2026 - 17.09.2026
8.09.2026 - 14.09.2026
7.09.2026 - 7.10.2026
7.09.2026 - 14.09.2026
7.09.2026 - 14.09.2026
7.09.2026 - 15.09.2026
5.09.2026 - 7.09.2026
2.09.2026 - 7.09.2026
7.09.2026 - 7.10.2026
31.08.2026 - 30.09.2026
1.09.2026 - 7.09.2026
7.09.2026 - 7.10.2026
26.08.2026 - 30.08.2026
22.08.2026 - 28.08.2026
22.08.2026 - 23.08.2026
Visitors : 2410872