Jakarta, 22 Oktober 2026- Pemerintah memaksimalkan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui penguatan koordinasi lintas sektor, pengerahan personel, pemadaman darat dan udara, serta penegakan hukum terhadap pelaku.Hal tersebut terungkap saat Diskusi Redaksi (DIKSI) bertema “Sinergi Kebijakan dan Aksi Cepat Tanggap Bencana Karhutla” di Jakarta, Rabu (21/10/2026).Hadir dalam diskusi adalah Asisten Deputi Koordinasi Kekuatan, Kemampuan, dan Kerja Sama Pertahanan Kemenko Polkam Brigjen TNI Mar. Kresno Pratowo, Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan Kementerian Kehutanan Thomas Nifinluri, serta Direktur Penanganan Darurat Wilayah III BNPB Nelwan Harahap.Kresno Pratowo menjelaskan, koordinasi dilakukan melalui Desk Karhutla dengan melibatkan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, aparat, dan masyarakat.Berdasarkan data Kemenko Polkam per 20 Oktober 2026, status keadaan darurat karhutla ditetapkan di delapan provinsi, dengan dukungan 72.303 personel dan 50 unit dukungan udara, terdiri atas 17 pesawat patroli atau operasi modifikasi cuaca serta 33 helikopter water bombing.“Yang kita tekankan adalah bagaimana sinergi dan mitigasi dilakukan secara nyata, sehingga masyarakat merasakan kinerja kita di lapangan,” ujar Kresno.Dalam penanganan di lapangan, kebakaran di lahan gambut menjadi salah satu tantangan karena api dapat menjalar di bawah permukaan tanah. Kondisi lahan yang kering, keterbatasan sumber air, dan sulitnya akses juga memperpanjang proses pemadaman.Thomas Nifinluri mengatakan, penanganan karhutla memerlukan sistem terpadu yang menggabungkan kesiapsiagaan, respons cepat, pencegahan, dan pemulihan. Kerja sama lintas sektor serta partisipasi masyarakat menjadi faktor penting untuk mengurangi risiko kebakaran berulang.“Masalah kebakaran bukan hanya persoalan nasional, tetapi juga persoalan global. Kita memiliki pembelajaran penting dari pengalaman mengendalikan kebakaran,” kata Thomas.Ia menambahkan, kerja sama kawasan dapat dilakukan melalui mekanisme ASEAN, termasuk ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP). Pemerintah juga terus berkomunikasi dengan Malaysia dan Singapura untuk merespons tawaran dukungan penanganan karhutla.Sementara itu, Nelwan Harahap dari BNPB menjelaskan, penanganan karhutla tidak hanya dilakukan di enam provinsi prioritas (Riau, Sumsel, Jambi, Kalbar, Kalteng, dan Kalsel), tetapi juga di wilayah lain, termasuk Jawa Timur dan Papua. Pemadaman perlu dilakukan sejak titik api masih kecil agar tidak meluas dan semakin sulit dikendalikan.“Justru kita lakukan penanganan sekarang saat karhutla masih kecil, kalau sudah membesar akan sulit dikendalikan,” ujar Nelwan.Untuk mendukung penanganan, menurut Nelwan Harahap pemerintah mengoptimalkan pemadaman, pembangunan dan pengelolaan kanal gambut, serta water bombing di wilayah yang membutuhkan.Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) dengan dry ice juga dilakukan sesuai kebutuhan untuk mengurai kabut asap dan memperbaiki kondisi Udara agar tidak menggangu kesehatan masyarakat.Dari sisi penegakan hukum, Kresno Pratowo menyebut Polri mencatat 278 laporan terkait pelaku perorangan dengan 232 tersangka. Untuk dugaan keterlibatan korporasi, terdapat 98 laporan dan sembilan korporasi berstatus tersangka.Kementerian Lingkungan Hidup juga mencatat 57 badan usaha di delapan provinsi dengan luas lahan terbakar di dalam area konsesi mencapai 33.514,01 hektare.Sementara itu, Kementerian Kehutanan menjatuhkan sanksi administratif terhadap 26 subjek hukum serta menangani perkara pidana pada berbagai tahapan.“Kita serius. Kita hukum benar pelakunya, supaya masyarakat tahu bahwa penanganan karhutla tidak berhenti pada pemadaman,” tegas Kresno.Ia menambahkan, komunikasi publik menjadi bagian penting dalam penanganan karhutla. Pemerintah menggelar konferensi pers secara berkala untuk menyampaikan perkembangan penanganan, mitigasi, penegakan hukum, dan pemulihan kepada masyarakat.Sementara Thomas Nifinluri menambahkan, upaya pengendalian karhutla perlu ditopang tiga pilar utama."Tiga pilar yang paling penting adalah kolaborasi para pihak, koordinasi dan kepemimpinan yang kuat, serta partisipasi publik,” katanya.***Untuk Informasi lebih lanjut, silakan menghubungi kontak di bawah ini.Tim Redaksi – 08132193171Dapatkan informasi lainnya di https://infopublik.id
Selengkapnya
KOMINFO, Sidoarjo – Peringatan Hari Santri Nasional di Kabupaten Sidoarjo dimeriahkan dengan touring Motoran Santun. Kegiatan dimulai dari Pondok Pesantren Manba’ul Hikam, Putat, Tanggulangin, Rabu (21/10/2026). Bupati Sidoarjo H. Subandi melepas peserta touring dengan menekan tombol tanda dimulainya acara. Setelah start dari Pondok Pesantren Manba’ul Hikam, peserta kemudian melintasi Tanggulangin, Tulangan, Pilang Wonoayu, dan Sidoarjo Kota. Perjalanan touring akan finis di Pendopo Delta Wibawa, Sidoarjo. Selain Bupati Subandi, kegiatan itu dihadiri Ketua DPRD Sidoarjo H. Abdillah Nasih, Kapolresta Sidoarjo AKBP Bobby Adimas Chandra Putra, Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo yang juga Ketua DPC PKB Sidoarjo H. Rizza Ali Faizin dan anggota DPRD Sidoarjo Zahlul Yussar.Turut hadir pula Kepala Kantor Kementerian Agama Sidoarjo, Pj. Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sidoarjo, jajaran kepala OPD, unsur Forkopimda, para ulama, dan ratusan santri. Subandi mengaku bangga dapat memperingati Hari Santri bersama Forkopimda, ulama, dan para santri. “Alhamdulillah, kita bangga bisa bersama-sama memperingati Hari Santri, bersama Forkopimda, para ulama, dan santri,” ujarnya. Ia menegaskan bahwa santri merupakan aset masa depan bangsa. “Santri adalah aset masa depan. Masa depan bangsa Indonesia bergantung pada para santri. Santri hebat, bangsa hebat,” kata Subandi. Di hadapan para santri, Subandi juga menyampaikan doa dan harapannya. “Mudah-mudahan menjadi anak-anak yang saleh dan salehah,” ucapnya. Sementara itu, pengasuh Pondok Pesantren Manba’ul Hikam KH Abdul Wahid Harun mengatakan, kegiatan tersebut mengusung tema “Motoran Santun”. Ia mengingatkan para peserta agar menjaga adab selama di jalan. “Di jalan tidak boleh mengganggu pengguna jalan mana pun. Tetap santun dalam berkendara, dan tidak boleh salip-menyalip,” tuturnya. Menurut KH Abdul Wahid Harun, kegiatan itu diharapkan menghadirkan kabar-kabar positif tentang santri. Ia menilai kegiatan tersebut sekaligus menjadi pengobat keprihatinan atas peristiwa keracunan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menimpa ratusan santri. Ia juga berharap Sidoarjo tetap bertahan sebagai kota santri. Kegiatan Motoran Santun berlangsung tertib dan penuh kebersamaan hingga peserta tiba di garis finis. (Tim)
Selengkapnya
KOMINFO, Sidoarjo - Wakil Bupati Sidoarjo, Mimik Idayana, menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam mempermudah pelayanan satu pintu kepada dunia usaha melalui program One Desk Stop Service. Hal tersebut disampaikannya saat membuka secara resmi Pelaksanaan Layanan Satu Pintu One Desk Stop Service di Japfa Corner, PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk, Kecamatan Buduran, Rabu (21/10/2026). Mimik mengatakan Kecamatan Buduran merupakan salah satu kawasan industri strategis yang memiliki peran besar terhadap perekonomian daerah. Karena itu, Pemkab Sidoarjo berupaya menghadirkan layanan yang lebih dekat, cepat, dan tidak berbelit-belit bagi para pelaku usaha. “Atas nama Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, saya menyampaikan apresiasi kepada seluruh pelaku usaha yang selama ini turut menggerakkan perekonomian Sidoarjo, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kami ingin pelayanan pemerintah hadir dengan mudah, cepat, dan tidak berbelit-belit. Melalui layanan satu pintu One Desk Stop Service, Bapak dan Ibu bisa langsung berkonsultasi dengan dinas terkait, mulai dari perizinan, lingkungan hidup, pengelolaan limbah, hingga infrastruktur,” ujar Mimik. Selain mendorong kemudahan berusaha, Pemkab Sidoarjo juga terus memperkuat digitalisasi pajak daerah. Menurut Mimik, saat ini pembayaran pajak sudah dapat dilakukan secara online sehingga lebih mudah, transparan, dan seluruh transaksi tercatat dengan baik. Ia menyampaikan bahwa pajak yang dibayarkan para perusahaan menjadi salah satu sumber pembiayaan pembangunan daerah, mulai dari pembangunan jalan, penerangan jalan umum hingga fasilitas publik lainnya. “Pemkab Sidoarjo sudah memberikan kemudahan melalui alat digital untuk membayar pajak. Ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh perusahaan yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Wajib taat pajak,” tegasnya. Dalam kesempatan tersebut, Mimik juga menyoroti persoalan ketenagakerjaan. Ia berharap perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Sidoarjo lebih memprioritaskan warga setempat sebagai tenaga kerja. “Semua perusahaan yang ada di wilayah Kabupaten Sidoarjo, 80 persen itu harus masyarakat Sidoarjo dan ber-KTP Sidoarjo. Kami mohon kerja samanya karena angka pengangguran di Sidoarjo masih menjadi perhatian,” katanya. Tak hanya itu, Mimik meminta perusahaan meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) dan pengelolaan limbah yang baik. Ia menegaskan keberadaan industri harus memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar, bukan justru menimbulkan keluhan. Sementara itu, Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo, Yudhi Irianto, menyampaikan bahwa kegiatan One Desk Stop Service di Buduran diikuti 22 perusahaan dan merupakan bagian dari program jemput bola pelayanan pemerintah kepada pelaku usaha. “Melalui kegiatan ini kami berharap berbagai persoalan terkait perizinan, perpajakan maupun layanan lainnya dapat diselesaikan lebih cepat di Layanan Satu Pintu One Desk Stop Service. Ini juga menjadi bagian dari upaya kami mencapai target pendapatan pajak daerah yang tahun ini mendekati Rp1,7 triliun,” pungkasnya. (Mar)
Selengkapnya
KOMINFO, Sidoarjo – Kabupaten Sidoarjo mencatat persentase penduduk miskin sebesar 4,38 persen pada Maret 2026, turun dari 4,40 persen pada Maret 2025. Capaian tersebut menempatkan Sidoarjo sebagai kabupaten dengan tingkat kemiskinan terendah di Jawa Timur. Pada tingkat kabupaten se-Jawa Timur, Sidoarjo menempati posisi terbawah, diikuti Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Blitar, dan Kabupaten Pasuruan. Sementara itu, pada tingkat kabupaten/kota, Sidoarjo berada di urutan kelima terendah setelah Kota Batu, Kota Madiun, Kota Surabaya, dan Kota Malang. Namun, angka kemiskinan Sidoarjo juga berada di bawah rata-rata Jawa Timur yang mencapai 9,06 persen. Dalam paparan Badan Pusat Statistik (BPS), Kepala BPS Sidoarjo Bagyo Trilaksono menyebutkan, jumlah penduduk miskin Sidoarjo pada Maret 2026 mencapai 108.460 jiwa. Ada kenaikan dari 107.570 jiwa pada Maret 2025. Namun, secara persentase, ada penurunan 0,02 persen. "Kondisi ini diduga terjadi karena laju pertumbuhan penduduk lebih tinggi dibandingkan dengan laju penurunan persentase penduduk miskin,” kata Bagyo pada Rabu (21/10/2026) di Ruang Transit Pendopo Delta Wibawa. Dia menambahkan, dalam 10 tahun, yaitu periode Maret 2016--Maret 2026, tingkat kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo cenderung mengalami penurunan. Baik jumlah maupun persentase penduduk miskin. Dalam 10 tahun terakhir, jumlah penduduk miskin berkurang dari 136.790 jiwa pada Maret 2016 menjadi 108.460 jiwa pada Maret 2026. Turun 28.330 jiwa dalam sepuluh tahun. "Sedangkan persentase penduduk miskin di Kabupaten Sidoarjo pada Maret 2016 mencapai 6,39 persen. Berkurang 2,01 poin menjadi 4,38 persen pada Maret 2026,” kata Bagyo. Bupati Sidoarjo, Subandi meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) memperkuat koordinasi dan memastikan program penanggulangan kemiskinan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat. Menurut dia, penanganan kemiskinan menjadi tanggung jawab bersama. Baik Pemkab Sidoarjo maupun DPRD Sidoarjo. Eksekutif dan legislatif perlu terus bersinergi melaksanakan program yang memberikan manfaat langsung bagi warga. “Program yang sudah menjadi visi dan misi harus benar-benar menyentuh masyarakat. Eksekutif dan legislatif harus bekerja sama untuk menekan angka kemiskinan di Sidoarjo,” ujar Subandi. Dia menyebutkan, upaya penanganan kemiskinan perlu dilakukan melalui berbagai intervensi yang sesuai dengan kondisi masyarakat. Di antaranya bantuan perbaikan rumah tidak layak huni melalui dukungan ASN dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Bantuan kursi roda bagi warga yang membutuhkan. Juga, penyaluran sembako. Program Makan Bergizi Gratis (MBG), lanjut Subandi, juga menjadi salah satu upaya yang mendukung pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat. “Saya juga akan membahas lebih lanjut dengan Pak Sekda nanti terkait kesejahteraan pegawai paruh waktu dan honorer di Sidoarjo. Insya Allah tahun depan akan ada kenaikan gaji untuk temen-temen PPPK paruh waktu,” jelasnya. Mengapa perlu ada kenaikan? Karena dalam data BPS juga disebutkan bahwa garis kemiskinan rumah tangga mencapai Rp2.831.074 per bulan. Sedangkan, saat ini gaji PPPK paruh waktu masih dibawah angka tersebut. Subandi menyebutkan, salah satu langkah yang akan dikaji adalah penguatan program sembako murah untuk membantu menjaga daya beli warga, terutama pada momen-momen hari besar keagamaan. “Saya berharap kebijakan yang dijalankan memberikan dampak nyata bagi warga yang membutuhkan dukungan untuk memenuhi kebutuhan dasar,” harap Subandi. (Dew/mas) .
Selengkapnya
KOMINFO, Sidoarjo — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo bersama tim gabungan menggelar operasi penertiban puluhan bangunan liar (bangli) di sepanjang jalur Frontage Road sepanjang wilayah Kecamatan Waru, Gedangan, hingga Buduran. Langkah tegas ini diambil untuk mengurai kemacetan, menjaga keselamatan pengguna jalan, mengembalikan fungsi utama jalan, serta mempercantik estetika kota, (21/10/26). Operasi skala besar ini melibatkan sekitar 600 personel gabungan dari berbagai unsur. Di antaranya jajaran TNI (Kodim, Garnisun, Polisi Militer Angkatan Darat/Pomad), Polresta Sidoarjo, PT KAI, PLN, Satpol PP, Dinas Perhubungan (Dishub), serta Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Sidoarjo. Kepala Satpol PP Sidoarjo Yany Setyawan menjelaskan, penertiban ini menyasar sekitar 67 bangunan liar yang berdiri di sepanjang koridor frontage road. Keberadaan bangli tersebut selama ini dinilai memicu kemacetan. Bahu jalan sering dijadikan tempat parkir liar. Kondisi itu berpotensi membahayakan keselamatan lalu lintas. "Tujuan penertiban ini agar frontage road yang sudah dibangun Pemkab Sidoarjo bisa dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat untuk mengurai kemacetan. Keberadaan bangli dan parkir liar di badan jalan sangat mengganggu kelancaran serta memicu kecelakaan. Banyak pengendara yang melawan arus," ujarnya. Yany menambahkan, penertiban ini telah melewati seluruh tahapan prosedur operasional standar (SOP). Mulai surat pemberitahuan pembongkaran mandiri hingga surat peringatan (SP) 1, 2, dan 3. Pasca-penertiban, Pemkab Sidoarjo berencana melakukan penataan dan penghijauan di kawasan tersebut guna meningkatkan estetika kota. Tanpa Negosiasi, Pembongkaran Gunakan Dua EkskavatorAsisten Pemerintahan dan Pembangunan Setda Sidoarjo Ainun Amalia menegaskan, penertiban kali ini merupakan tindakan final sebagai kelanjutan dari operasi sebelumnya di kawasan Waru. Pemkab Sidoarjo mengerahkan dua unit ekskavator untuk mempercepat pembongkaran di lapangan. "Hari ini sudah tidak ada lagi tawar-menawar atau negosiasi. Ini adalah finalisasi eksekusi. Tahapan sosialisasi dan surat peringatan sudah selesai. Sudah ada opsi membongkar sendiri atau dibongkar petugas," tegas Ainun. Dia menerangkan, fokus utama petugas saat ini adalah merobohkan seluruh struktur bangunan liar. Kemudian, pengangkutan material puing-puing akan dilanjutkan oleh dinas terkait pada hari berikutnya. Bagaimana bila ada pemilik lahan yang punya Sertifikat Hak Milik (SHM) atau persil resmi di sepanjang jalur tersebut? Ainun memastikan petugas tidak akan menyentuh area lahan mereka. Namun, pemilik maupun penyewa lahan SHM dilarang keras memanfaatkan area depan lahan untuk berjualan atau membuka tempat usaha yang memakan badan jalan. "Kami ingatkan. Untuk lahan SHM tidak diperbolehkan dipakai berjualan karena aktivitas dagang dan parkirnya memakan hingga separuh jalan frontage. Jika tetap ada yang nekat, petugas Satpol PP dan keamanan akan menegur dan menindak tegas demi keadilan bersama," tambahnya. DPRD Sidoarjo Dukung Penuh Langkah PemkabLangkah tegas Pemkab Sidoarjo dalam menertibkan bangli di frontage road mendapat apresiasi dan dukungan penuh dari legislatif. Wakil Ketua DPRD Sidoarjo Warih Andono menyatakan dukungannya secara terbuka dan menegaskan tidak akan memproses pengaduan yang bertujuan membela keberadaan bangunan liar tersebut. "Kami DPRD Kabupaten Sidoarjo mendukung penuh penertiban ini demi Sidoarjo yang lebih baik dan tertata. Jika ada masyarakat yang mengadu atau meminta perlindungan terkait bangli ini, kami DPRD tidak akan menerima pengaduan tersebut," ujar Warih. Meski demikian, Warih mengingatkan seluruh personel pengamanan dan petugas di lapangan untuk tetap mengedepankan pendekatan yang humanis dan terukur dalam menjalankan tugasnya. Dengan dibersihkannya jalur frontage dari Waru hingga Buduran, Pemkab Sidoarjo berharap arus lalu lintas penghubung Surabaya–Sidoarjo dapat semakin lancar, aman, serta memberikan kenyamanan visual bagi seluruh masyarakat pengguna jalan. (Git/iad) .
Selengkapnya
KOMINFO, Sidoarjo - Memperingati Hari Santri Nasional, Bupati Sidoarjo Subandi bersama para ulama, santri, dan tokoh Nahdlatul Ulama (NU) menggelar Munajat Raya untuk Indonesia di Pendopo Delta Wibawa Sidoarjo Rabu (21/10/2026) malam. Kegiatan ini dilaksanakan serentak lewat zoom di 18 pendopo kecamatan dengan MWC NU se-Kabupaten Sidoarjo. Dari Pendopo Delta Wibawa, Subandi menyapa melalui siaran langsung zoom. Perwakilan kecamatan mengikuti kegiatan bersama para ulama dan santri di wilayah masing-masing menyambut sapaan itu. Hadir dalam kegiatan tersebut, Ketua DPRD Sidoarjo Abdillah Nasih, Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo yang juga Ketua DPC PKB Sidoarjo Rizza Ali Faizin, Ketua PCNU Sidoarjo KH Zainal Abidin, Rais Syuriyah PCNU Sidoarjo KH R Abdus Salam Mujib, KH Nurcholis Misbah, Ketua MUI Kabupaten Sidoarjo Dr Ahmad Muhammad MA, Ketua PC Muslimat NU Sidoarjo Hj Ainun Jariyah, serta jajaran OPD, GP Ansor, Muslimat, dan Fatayat NU dari 18 kecamatan. Rangkaian acara diisi dengan munajat dan doa bersama untuk Indonesia. Doa dipanjatkan untuk keselamatan bangsa, keberkahan Kabupaten Sidoarjo, perdamaian dunia, serta rakyat Palestina yang masih menghadapi konflik. Doa dipimpin KH R Abdus Salam Mujib. Tausiyah kebangsaan disampaikan oleh pengasuh Pondok Pesantren Al Amanah Krian KH Nurcholis Misbah. Dalam sambutannya, Bupati Subandi menegaskan bahwa Munajat Raya merupakan bentuk ikhtiar bersama untuk melanjutkan perjuangan para kiai dan santri yang telah berjasa bagi agama, bangsa, dan negara. “Kita bersama ini meneruskan perjuangan para kiai dan para santri, khususnya di Sidoarjo,” ujar Subandi. Komitmen Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, lanjut dia, terus memberikan pelayanan terbaik bagi dunia pendidikan dan pondok pesantren. Sebab, peran kiai dan santri sangat besar. Tidak hanya dalam membangun NU, tetapi juga menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). “Kita terus berdoa semoga Kabupaten Sidoarjo dijauhkan dari segala bala dan rintangan,” katanya. Subandi juga menekankan pentingnya sinergi antara umara dan ulama. Mulai tingkat kabupaten hingga MWC NU di kecamatan. Ia menyampaikan apresiasi sekaligus permohonan maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam pelayanan pemerintah kepada masyarakat dan kegiatan keagamaan. “Kami terus berusaha semampu mungkin memberikan pelayanan yang terbaik. Tugas Bupati (eksekutif) maupun legislatif adalah menjadi pelayan bagi masyarakat Sidoarjo. Semoga Sidoarjo selalu diberkahi menjadi daerah yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur,” ungkapnya. Sementara itu, Ketua PCNU Sidoarjo KH Zainal Abidin mengatakan, Munajat Raya untuk Indonesia juga menjadi momentum mendoakan rakyat Palestina agar segera memperoleh kedamaian. Kiai dan santri memiliki peran strategis dalam perjalanan bangsa. Sejak masa perjuangan kemerdekaan hingga menjaga keberlangsungan NKRI saat ini. KH Zainal mengajak generasi muda untuk meneruskan semangat perjuangan para ulama dan santri dalam membangun bangsa serta menegakkan nilai-nilai keagamaan. Ia juga mendoakan agar Bupati Subandi senantiasa diberi kekuatan dalam memimpin dan membangun Sidoarjo. “Munajat yang kita panjatkan bersama malam ini adalah ikhtiar spiritual untuk memohon keberkahan, keselamatan, dan kemajuan bagi Indonesia, khususnya Kabupaten Sidoarjo,” tuturnya. (Ir/Mar/mas) .
Selengkapnya
KOMINFO, Sidoarjo – Sebelas orangyang terdiri dari unsur pendidik dan masyarakat resmi bergabung dalam Dewan Pendidikan Kabupaten Sidoarjo periode 2026–2031. Mereka diharapkan mampu meningkatkan kualitas pendidikan serta sumber daya manusia (SDM) yang berintegritas, berakhlak, unggul, berkarakter, dan berdaya saing global. Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo, Mohammad Ainur Rahman mengatakan, tantangan pendidikan dalam era digital semakin kompleks. Karena itu, dibutuhkan peran Dewan Pendidikan sebagai mitra mandiri pemerintah dalam penanganan pendidikan di Sidoarjo. ”Masalah pendidikan merupakan tanggung jawab kita bersama, baik pemerintah, Dewan Pendidikan, maupun masyarakat. Terutama dibutuhkan kolaborasi pemerintah dengan Dewan Pendidikan,” katanya dalam sambutan pada acara Pengukuhan Anggota Dewan Pendidikan Kab. Sidoarjo Periode 2026–2031 di Pendopo Delta Wibawa pada Rabu (21/10/2026). Menghadapi era digitalisasi dan transformasi global, lanjut Ainur, tidak hanya dibutuhkan SDM yang pandai dalam akademik. Tetapi juga diperlukan yang unggul dalam pembentukan karakter moral, kearifan lokal, dan kesiapan menghadapai keterampilan masa depan. “Untuk itu, saya titip pertama, bangun komunikasi yang solid dan erat dengan dinas pendidikan dan OPD terkait serta jauhkan pola kerja ego sektoral,” katanya. Kedua, Ainur meminta agar Dewan Pendidikan membuka telinga lebar terkait isu-isu pendidikan. Misalnya, pemerataan sekolah, kompetensi guru, hingga masalah anak putus sekolah. “Adanya masalah-masalah tersebut, maka saya harap Dewan Pendidikan memberikan masukan kepada kami (pemerintah daerah) tentang program inovatif yang mempu meningkatkan pendidikan di Sidoarjo serta memperkuat generasi muda dari dampak teknologi,” pesannya. Berikut sebelas anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Sidoarjo: Ketua :H. Nanang Wahyono, S.T., M.Pd. Sekretaris : H. Ali Mashuri, M.Pd.I. Bendahara : Dr. Niswatin, S.Pd., M.Pd. Anggota : Dr. Joko Siswanto, M.Pd.I. Drs. H. Misbahuddin, M.M. Drs. Qodim, M.Si. Dr. Anita Puji Astutik, S.Ag., M.Pd.I. Budi Rahayu Sri Wulan, S.Pd., M.Pd. Dr. Fajar Rahmat Dwi Miarsa, S.H., M.H. Dr. Ir. Pancanto Kuat Prabowo, M.M.T. H. Anas Syamsul Arif, M.Pd. Sebagai informasi, Kabupaten Sidoarjo memiliki 585 sekolah dasar, baik negeri maupun swasta, dengan jumlah 8.531 guru dan 141.578 siswa. Sedangkan jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 192 baik negeri maupun swasta, dengan 4.203 guru dan 76.300 siswa. Untuk angka putus sekolah, di Kabupaten Sidoarjo tercatat mengalami penurunan dari 7.430 anak pada tahun 2024 menjadi 4.305 anak pada 2025. (Dew)
Selengkapnya
KOMINFO, Sidoarjo – Bupati Sidoarjo Subandi meminta persoalan banjir dan jalan rusak di Kecamatan Tulangan menjadi perhatian bersama dan segera ditangani. Selain perbaikan infrastrukturnya, normalisasi saluran dan pembenahan pengelolaan sampah dengan Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R) juga perlu dilakukan. Arahan tersebut disampaikan Subandi saat audiensi bersama kepala desa seKecamatan Tulangan di Opsroom Setda Kabupaten Sidoarjo pada Selasa (20/10/2026). Pertemuan tersebut membahas berbagai persoalan di wilayah desa. Dari penanganan banjir, kondisi jalan, pengelolaan sampah, hingga pengembangan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). “Normalisasi masih berlangsung. Persoalan jalan, KDMP, dan sampah juga perlu menjadi perhatian. Saya berharap kerja sama antardesa dapat berjalan dengan baik,” ujar Subandi. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Alam (DPU BMSDA) Kabupaten Sidoarjo Muhammad Mahmud menyebutkan, sejumlah titik saluran yang menjadi perhatian dalam penanganan normalisasi di Kecamatan Tulangan. Titik tersebut meliputi Afvoer Gedek di Desa Gelang, Afvoer Anak Sidokare di Desa Modong, serta Afvoer Kedungguling di Desa Singopadu dan Desa Grabagan. “Penanganan saluran tersebut untuk kelancaran aliran air dan antisipasi potensi banjir. Saya harap kita (DPUBMSDA, Kecamatan, dan Desa) saling berkoordinasi agar penanganan dapat disesuaikan dengan kondisi serta kebutuhan di lapangan,” ujar Mahmud. Persoalan sampah juga menjadi perhatian. Pembenahan TPS3R diperlukan agar sampah tertangani dengan baik dan tidak menimbulkan persoalan lingkungan di wilayah permukiman. Camat Tulangan Moch. Andi Sulistiono menyampaikan bahwa secara umum tidak terdapat persoalan yang signifikan di wilayahnya. “Permasalahan di Tulangan, di antaranya jalan rusak dan banjir, yang perlu mendapat perhatian dan penanganan bersama,” ungkap Andi. Dalam audiensi tersebut, disampaikan pula sejumlah persoalan di tingkat desa. Di antaranya, Desa Gelang belum memiliki KDMP. Di desa-desa lain ada masalah terkait Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Sementara itu, Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo Ainur Rahman menjelaskan bahwa Bantuan Keuangan Khusus (BKK) menjadi salah satu bentuk dukungan pemerintah kabupaten untuk membantu pembangunan desa. “Saya harap BKK ini dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan dan prioritas masingmasing desa,” ucapnya. Menurut Ainur, dukungan tersebut sejalan dengan visi misi pembangunan Kabupaten Sidoarjo. Yakni, Menata Desa dan Membangun Kota Menuju Sidoarjo Metropolitan yang Inklusif dan Berkelanjutan. Kabupaten Sidoarjo memiliki 346 desa, dengan 22 desa di antaranya berada di Kecamatan Tulangan. “Insya Allah tahun 2027, BKK ini akan mengalami kenaikan menjadi Rp 600juta per desa/kelurahan untuk pemerataan pembangunan desa dan kota,” ungkapnya. (Dew)
Selengkapnya
Kominfo, Sidoarjo – Menjelang musim hujan, Bupati Sidoarjo Subandi meminta percepatan normalisasi sungai di Kecamatan Wonoayu. Selain itu, perbaikan saluran serta penanganan titik-titik rawan genangan juga menjadi perhatian. Hal itu disampaikan bupati saat audiensi bersama seluruh kepala desa se-Kecamatan Wonoayu di Opsroom Setda Kabupaten Sidoarjo, Selasa (20/10/2026). Audiensi turut dihadiri Pj Sekda Sidoarjo Ainur Rahman, Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Moh. Bahrul Amig, Kepala DPUBMSDA, Kepala Dinas P2CKTR, Kepala DLHK, Kepala Dinas PMD, serta Kalakska BPBD Sidoarjo. Dalam pertemuan itu, para kepala desa menyampaikan berbagai persoalan di wilayah masing-masing untuk dicarikan solusi bersama. Subandi menegaskan bahwa persoalan normalisasi sungai dan saluran air harus menjadi perhatian utama mengingat musim hujan segera tiba. “Terkait sungai dan pemeliharaan sungai, saya minta segera ditindaklanjuti. Normalisasi yang sudah direncanakan harus terus berjalan dan diselesaikan agar tidak menimbulkan persoalan saat musim hujan datang,” tegasnya. Beberapa usulan menjadi perhatian. Di antaranya, normalisasi saluran di Desa Mojorangagung, normalisasi afvour di Desa Pagerngumbuk dan Desa Ploso, penanganan titik banjir di Karangpuri, hingga perbaikan akses dan lingkungan di sejumlah lokasi TPS3R. Subandi juga meminta OPD terkait melakukan pengecekan lapangan terhadap saluran sempit yang menghambat aliran air serta melakukan intervensi pembangunan apabila diperlukan. “Kalau ada saluran yang perlu dibenahi atau dinormalisasi, segera dicek. Jangan sampai saat hujan turun justru menimbulkan genangan yang mengganggu masyarakat,” ujarnya. Selain membahas penanganan banjir dan infrastruktur, Subandi menyampaikan sejumlah program strategis lainnya. Di antaranya, percepatan operasional Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), penyelesaian persoalan PTSL, serta percepatan penataan ruang melalui Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Menurutnya, Pemkab Sidoarjo akan menyesuaikan berbagai persoalan pemanfaatan lahan, termasuk lokasi TPS3R dan aset desa, melalui penyusunan RDTR.Dengan begitu, kepala desa tidak perlu khawatir terhadap perubahan status lahan yang sedang berproses.Dalam kesempatan itu, Subandi juga mengungkapkan kabar baik terkait peningkatan Bantuan Keuangan Khusus (BKK). "Insya Allah tahun 2027 BKK naik menjadi Rp600 juta per desa dan kelurahan untuk pemerataan pembangunan. Sebagian anggaran itu juga bisa dimanfaatkan untuk mendukung kebutuhan prioritas di desa, termasuk penanganan lingkungan dan infrastruktur,” katanya. Menutup audiensi, Subandi meminta camat dan seluruh kepala desa terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan OPD terkait. Tujuannya, berbagai persoalan yang disampaikan, terutama penanganan sungai, saluran, dan titik rawan banjir menjelang musim hujan, dapat segera ditindaklanjuti demi menjaga keselamatan dan kenyamanan masyarakat. (Mar/Mas) .
Selengkapnya
Jakarta, 20 Oktober 2026 - Indonesia dan Malaysia memiliki kesamaan pandangan mengenai pentingnya melindungi anak di ruang digital.Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid bersama Menteri Komunikasi Malaysia Fahmi Fadzil membahas pendekatan regulasi dan penerapan mekanisme pelindungan anak di ruang digital agar masyarakat dapat memanfaatkan teknologi digital dengan lebih aman.Diskusi ini berlangsung pada hari kedua pelaksanaan Bali Tech Week 2026 di Denpasar, Bali, Selasa (20/10/2026).Meutya menyatakan bahwa perluasan konektivitas digital harus diiringi dengan tanggung jawab pemerintah untuk memastikan masyarakat, terutama anak-anak, terlindungi saat menggunakan internet.Menurutnya, pemerintah tidak lagi hanya menghadapi tantangan untuk memperluas akses digital, tetapi juga memastikan akses tersebut aman, bertanggung jawab, dan sesuai dengan kebutuhan setiap generasi.Meutya menjelaskan Kementerian Komunikasi dan Digital menjalankan tiga pilar utama, yaitu Terhubung, Tumbuh, dan Terjaga sebagai acuan utama program transformasinya.Ketiganya menjadi landasan untuk memastikan bahwa kemajuan konektivitas dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi, sekaligus menghadirkan perlindungan bagi masyarakat di ruang digital.Termasuk pelindungan anak yang menjadi perhatian bersama seiring dengan meningkatnya resiko penggunaan internet bagi anak.“Ketiga pilar ini sama pentingnya. Karena itu, kita tidak bisa hanya memilih untuk berfokus pada salah satunya,” ujar MeutyaDalam sesi bersama Menteri Komunikasi Malaysia tersebut, Meutya menyoroti pentingnya kerja sama Indonesia dan Malaysia dalam membahas keselamatan anak di ruang digital.Kedua negara memiliki kedekatan geografis sekaligus aspirasi yang sama untuk membangun lingkungan digital yang lebih aman bagi generasi mendatang."Keselamatan anak-anak di dunia digital adalah isu yang sangat penting bagi kedua negara. Indonesia dan Malaysia memiliki hubungan yang erat, tidak hanya karena kedekatan geografis, tetapi juga karena aspirasi bersama untuk membangun masa depan generasi mendatang," tuturnya.Menteri Komunikasi Malaysia Fahmi Fadzil pun menyampaikan bahwa Malaysia memiliki pendekatan regulasi yang sejalan dengan Indonesia.Malaysia menerapkan Online Safety Act (ONSA), yang di dalamnya terdapat Child Protection Code atau Kode Pelindungan Anak.Fahmi menilai pelindungan anak merupakan bagian penting dari upaya membangun ekonomi digital yang aman dan berkelanjutan.Menurutnya, dengan populasi ASEAN yang mencapai hampir 700 juta jiwa dan gabungan produk domestik bruto sekitar USD1,6 hingga USD1,8 triliun, negara-negara di kawasan memiliki kepentingan bersama untuk memastikan masyarakat dapat memperoleh manfaat ekonomi digital secara aman.“Untuk benar-benar memperoleh manfaat dari ekonomi digital, kita perlu menjadikan ekosistem ekonomi ini lebih aman. Upaya tersebut harus dimulai dengan memastikan anak-anak kita lebih terlindungi, khususnya saat berada di ruang digital,” ujar Fahmi.Fahmi mengapresiasi perkembangan upaya pelindungan anak di Indonesia lewat Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik Dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS), termasuk dialog dengan perusahaan teknologi besar untuk memastikan tanggung jawab platform dalam menjaga keselamatan pengguna.Ia menilai pertukaran pengalaman dan kebijakan antarpemerintah menjadi kesempatan penting bagi negara-negara di kawasan untuk saling belajar."Menurut saya, sangat baik jika banyak negara di ASEAN mengambil langkah serupa. Melihat kemajuan yang telah dicapai Indonesia, berbagai diskusi yang telah kita lakukan, serta cara kita bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan teknologi besar, saya merasa sangat senang dan optimistis. Upaya yang sangat baik dari Indonesia," ucapnya.Lebih lanjut, Fahmi menjelaskan bahwa Malaysia tengah mempertimbangkan penerapan mekanisme verifikasi usia untuk memperkuat pelindungan anak di ruang digital.Langkah tersebut dikembangkan dari evaluasi terhadap mekanisme pembatasan usia, yang dinilai masih memungkinkan anak-anak mencari cara untuk mengakali sistem yang diterapkan.“Kami tidak hanya mempertimbangkan mekanisme pembatasan usia, karena pengalaman Australia menunjukkan bahwa anak-anak terkadang masih dapat mencari cara untuk mengakali mekanisme tersebut. Oleh karena itu, kami akan beralih ke mekanisme verifikasi usia,” jelas Fahmi.Saat ini, pemerintah Malaysia sedang berdiskusi dengan perusahaan teknologi untuk membahas penerapan mekanisme tersebut.Fahmi menegaskan bahwa pemahaman terhadap kebijakan saja tidak cukup.Platform digital juga harus mematuhi ketentuan yang berlaku dan menjalankan tanggung jawabnya dalam melindungi pengguna anak.Kesamaan perhatian Indonesia dan Malaysia ini menjadi ruang bagi penguatan kerja sama di tingkat ASEAN.Melalui pertukaran pengalaman regulasi, dialog dengan platform digital, dan penguatan mekanisme pelindungan anak, negara-negara di kawasan dapat membangun ekosistem digital yang tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjamin keselamatan generasi muda.***Untuk Informasi lebih lanjut, silakan menghubungi kontak di bawah ini.Tim Redaksi – 08132193171Dapatkan informasi lainnya di https://infopublik.id
Selengkapnya20.10.2026
9.10.2026
7.10.2026
1.10.2026
30.09.2026
29.09.2026
17.09.2026
10.09.2026
9.09.2026
3.09.2026
2.12.2025
2.12.2025
12.11.2025
28.10.2025
14.10.2025
9.10.2025
29.09.2025
17.09.2025
16.09.2025
8.09.2025
4.09.2025
3.09.2025
30.07.2025
23.07.2025
23.07.2025
17.07.2025
10.07.2025
10.07.2025
7.07.2025
7.07.2025
4.07.2025
12.06.2025
12.06.2025
19.05.2025
24.04.2025
11.04.2025
19.03.2025
17.03.2025
28.02.2025
26.02.2025
17.02.2025
3.02.2025
3.02.2025
23.01.2025
23.01.2025
20.01.2025
17.12.2024
13.12.2024
13.12.2024
19.11.2024
27.10.2026 - 28.10.2026
27.10.2026 - 5.01.2027
23.10.2026 - 30.10.2026
23.10.2026 - 29.10.2026
27.10.2026 - 2.12.2026
26.10.2026 - 1.11.2026
21.10.2026 - 30.10.2026
23.10.2026 - 29.10.2026
21.10.2026 - 29.10.2026
21.10.2026 - 29.10.2026
21.10.2026 - 29.10.2026
20.10.2026 - 23.10.2026
20.10.2026 - 22.10.2026
7.10.2026 - 19.10.2026
6.10.2026 - 12.10.2026
7.10.2026 - 10.10.2026
1.10.2026 - 5.10.2026
5.10.2026 - 17.10.2026
4.10.2026 - 5.10.2026
30.09.2026 - 1.10.2026
25.09.2026 - 16.10.2026
22.09.2026 - 23.09.2026
22.09.2026 - 26.09.2026
22.09.2026 - 28.09.2026
22.09.2026 - 29.09.2026
21.09.2026 - 28.09.2026
21.09.2026 - 26.09.2026
15.09.2026 - 18.09.2026
13.09.2026 - 15.09.2026
9.09.2026 - 15.09.2026
11.09.2026 - 15.09.2026
9.09.2026 - 17.09.2026
8.09.2026 - 14.09.2026
7.09.2026 - 14.09.2026
7.09.2026 - 14.09.2026
7.09.2026 - 7.10.2026
7.09.2026 - 15.09.2026
5.09.2026 - 7.09.2026
1.09.2026 - 7.09.2026
31.08.2026 - 30.09.2026
7.09.2026 - 7.10.2026
7.09.2026 - 7.10.2026
2.09.2026 - 7.09.2026
26.08.2026 - 30.08.2026
22.08.2026 - 28.08.2026
21.08.2026 - 23.08.2026
20.08.2026 - 23.08.2026
22.08.2026 - 23.08.2026
18.08.2026 - 22.08.2026
18.08.2026 - 19.08.2026
Visitors : 2369943