KOMINFO Sidoarjo - Rencana pembangunan Kompi Produksi oleh Kodim 0816/Sidoarjo mendapat dukungan Bupati Sidoarjo H. Subandi SH MKn. Kompi Produksi untuk mendukung ketahanan pangan nasional itu akan didirikan di lahan persawahan Desa Sawotratap, Kecamatan Gedangan. Lahannya milik TNI AD seluas 7 hektar. Kompi Produksi bergerak di bidang pertanian, peternakan, perikanan, konstruksi, dan kesehatan. Kamis pagi (10/9/2026), Bupati Subandi bersama Dandim/0816 Sidoarjo Letkol Infanteri Abraham Prihadi melihat langsung bakal lokasi Kompi Produksi itu. Bupati Subandi menegaskan bahwa Pemkab Sidoarjo akan mendukung berdirinya pembangunan Kompi Produksi tersebut. Menurut dia, Kompi Produksi merupakan program luar biasa dari Presiden Prabowo untuk mewujudkan ketahanan pangan. Pemkab Sidoarjo pun siap berkolaborasi untuk menyukseskan pembangunan Kompi Produksi tersebut. “Pak Dandim punya program yang luar biasa. Program ketahanan pangan, program dari Pak Presiden Prabowo. Tentu kita sebagai pimpinan daerah akan memberikan dukungan,” ucapnya. Bupati Subandi mengatakan Pemkab Sidoarjo akan membantu menyiapkan anggaran pembangunannya. Diharapkan, dalam bulan ini, pembangunan Kompi Produksi dapat dilaksanakan. Ia meminta koordinasi dan kolaborasi dapat terus terbangun. Forkopimda harus sejalan dalam menyukseskan program nasional tersebut. “Insya Allah dalam bulan ini ada pembangunan,” ujarnya. Bupati Subandi mengatakan, masih banyak lahan luas di Kabupaten Sidoarjo. Lahanlahan tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendukung program Kompi Produksi. Tinggal mengolahnya dengan baik untuk memperkuat ketahanan pangan di Kabupaten Sidoarjo. “Banyak tanah luas seperti ini yang bisa dimanfaatkan dan digunakan. Agar ketahanan pangan yang menjadi visi dan misi Pak Presiden dapat tercapai. Tentunya kita semua akan memberikan dukungan," ungkapnya. Sementara itu, Dandim 0816/Sidoarjo Letkol Inf. Abraham Prihadi menjelaskan, Kompi Produksi Kodim 0816/Sidoarjo akan memiliki lima sektor. Yaitu, bidang pertanian, bidang konstruksi, bidang kesehatan, bidang peternakan, dan bidang perikanan. Bidang-bidang tersebut akan dibuatkan konsep per peleton. “Kompi Produksi nanti ada Peleton Perikanan, Peleton Pertanian, kemudian Peleton Peternakan, serta Peleton Konstruksi dan Peleton Kesehatan,” sebutnya. Letkol Inf. Abraham Prihadi menanbahkan, Kompi Produksi nantinya tidak hanya dijalankan oleh anggota TNI. Masyarakat juga akan dilibatkan. Seperti pada Peleton Peternakan. Warga akan diajak untuk budidaya hewan ternak produktif. “Tentunya kita ingin memberdayakan masyarakat sesuai yang sudah disampaikan Pak Bupati tadi. Kita tidak bergerak sendiri. Kita bisa memberdayakan masyarakat,” tegasnya. (Git/mas)
Selengkapnya
KOMINFO, Sidoarjo - Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menyiapkan penghargaan khusus bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memasuki masa purna tugas. Mereka memperoleh diskon pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sampai 75 persen. Kebijakan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas pengabdian ASN dalam mendukung pembangunan dan kemajuan Kabupaten Sidoarjo. Bupati Sidoarjo Subandi mengatakan, para ASN yang memasuki masa pensiun telah berkontribusi dan mengabdikan diri selama menjalankan tugas di pemerintahan. Karena itu, Pemkab Sidoarjo memberikan penghargaan sebagai pengakuan atas jasajasa mereka. Puluhan tahun pengabdian telah dilakukan. “ASN adalah orang-orang yang telah berjasa dalam memajukan Sidoarjo. Karena itu, kami memberikan penghargaan berupa diskon 75 persen untuk pembayaran PBB,” ungkap Bupati Subandi dalam acara Penyerahan SK Pensiun PNS TMT Oktober hingga Desember 2026 di Hotel Luminor pada Kamis (10/9/2026). Berkat kontribusi dan dedikasi para ASN, lanjut dia, pembangunan Kabupaten Sidoarjo menjadi lebih baik. Salah satunya, nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sidoarjo kini mencapai angka Rp 2 Triliun. "Tentunya ini termasuk kontribusi dari pengabdian Panjenengan semua,” ucapnya. Bupati Subandi juga menyampaikan bahwa masa pensiun tidak berarti berakhirnya kontribusi kepada daerah dan masyarakat. Para pensiunan tetap diharapkan dapat berperan aktif di tengah masyarakat dengan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki. “Semoga pengabdian yang telah diberikan menjadi amal dan membawa manfaat. Setelah purna tugas, semoga Panjenengan semua tetap sehat dan dapat terus memberikan kontribusi positif bagi masyarakat,” harapnya. Berdasar data Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Sidoarjo, ada 113 ASN yang purna tugas dan menerima SK Pensiun tersebut. Rinciannya, 45 orang memasuki masa pensiun pada Oktober, 32 orang pada November, dan 36 orang pada Desember 2026 mendatang. (Dew)
Selengkapnya
KOMINFO, Sidoarjo - Wakil Bupati Sidoarjo Hj. Mimik Idayana SAP geram saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap sejumlah proyek pembangunan di kawasan Pasar Taman, Kecamatan Taman, pada Kamis (10/9/2026). Dia mengingatkan jangan main-main dengan dana APBD. Dalam sidak tersebut, Mimik menemukan sejumlah pekerjaan yang progresnya dinilai jauh dari target. Bahkan, terdapat pekerjaan yang belum dimulai meski batas waktu penyelesaiannya semakin dekat. Sedikitnya ada empat titik pekerjaan yang menjadi perhatian, yakni pembangunan pagar, pavingisasi, serta dua proyek pembangunan saluran air. Dari hasil pemantauan, progres pekerjaan tersebut dinilai belum sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Pada pekerjaan pembangunan pagar, misalnya, target progres disebut berada di kisaran 30 persen. Namun, realisasi pekerjaan di lapangan baru mencapai sekitar 25 persen. Sementara itu, dua pekerjaan saluran air masih berada pada progres 0 persen. Hal serupa juga terlihat pada pekerjaan pavingisasi. Kondisi tersebut membuat Mimik mempertanyakan keseriusan kontraktor dalam menyelesaikan proyek yang dibiayai menggunakan anggaran APBD Kabupaten Sidoarjo. “Kita di Pasar Taman ini menemukan beberapa pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi. Temuan-temuan ini akan kita tindak lanjuti agar ke depannya pekerjaan sesuai standar dan lebih baik,” tegas Mimik saat sidak. Menurut Mimik, penggunaan APBD harus dipertanggungjawabkan. Baik dari sisi kualitas maupun ketepatan waktu. Ia mengingatkan kontraktor agar tidak mengerjakan proyek secara sembarangan. “Jangan sampai kita menggunakan anggaran APBD, terus dikerjakan seenaknya. Kalau memang ada proyek yang sudah tidak sesuai dan tidak komitmen, ke depan ya putus kontrak. Jangan main-main dengan menggunakan anggaran APBD,” tandasnya. Mimik secara khusus menyoroti keterlambatan sejumlah pekerjaan. Menurut evaluasi yang disampaikannya, progres pembangunan pagar secara keseluruhan baru sekitar 25 persen, sedangkan pekerjaan saluran air masih belum menunjukkan progres. “Seharusnya pekerjaan itu Agustus kemarin sudah selesai. Faktanya sampai sekarang cuma 25 persen untuk pekerjaan pagar, sedangkan yang saluran air malah 0 persen. Ini sudah menyalahi aturan,” ujarnya. Selain kontraktor, perhatian Mimik juga tertuju pada fungsi pengawasan. Ia mendapat informasi bahwa konsultan pengawas telah memberikan teguran tertulis hingga empat kali. Namun, teguran tersebut dinilai belum mendapat respons yang semestinya. “Pengawas juga sudah bersurat sampai empat kali, tetapi tidak dihiraukan. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo harus lebih tegas lagi,” tegasnya. Dengan waktu pengerjaan yang tersisa kurang dari dua bulan, Mimik meminta semua pihak terkait segera mengejar ketertinggalan. Meski demikian, percepatan pekerjaan tidak boleh mengabaikan kualitas maupun spesifikasi teknis yang telah ditetapkan dalam kontrak. “Harus kejar tayang. Kalau nggak sesuai target, nanti harus disanksi. Sanksinya harus keras. Saya nggak main-main,” tegasnya. Mimik bahkan memastikan akan memantau langsung perkembangan pekerjaan tersebut. Dia tidak ingin keterlambatan maupun persoalan kualitas kembali terjadi di kawasan Pasar Taman. Lebih-lebih akibat lemahnya pengawasan. “Saya sendiri nanti yang mengawasi. Saya akan cek lagi pekerjaannya. Jangan sampai pasar yang kondisinya sudah seperti ini, pekerjaannya malah tambah amburadul,” pungkasnya. (Mar)
Selengkapnya
KOMINFO, Sidoarjo-10/09/2026, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berupaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat di tengah upaya efisiensi anggaran yang berlanjut pada tahun 2026 ini. Melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Sidoarjo, upaya mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat itu dilakukan melalui penguatan UMKM khususnya pada sektor Usaha Mikro di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Pernyataan tersebut dikatakan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo, Mochammad Hudori di ruang kerja Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Ia menyampaikan upaya yang dilakukan adalah dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia serta berfokus pada implementasi kegiatan yang tepat sasaran guna memberikan dampak positif bagi pelaku Usaha Mikro. Langkah tersebut mencakup penyelenggaraan pelatihan dan pendampingan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas usaha, memfasilitasi akses permodalan, memperluas jangkauan pemasaran, mengurus legalitas usaha, mendorong digitalisasi, serta meningkatkan kualitas produk. Selain itu, kolaborasi dan sinergi juga dijalin dengan berbagai pemangku kepentingan, baik dari internal pemerintah daerah (Kecamatan/Desa/Kelurahan) maupun eksternal pemerintah daerah (pihak swasta). Dalam rangka mengoptimalkan efisiensi anggaran guna menjaga keberlangsungan program pendampingan dan pemberdayaan UMKM, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro mengimplementasikan strategi pendampingan yang terarah serta mekanisme seleksi peserta yang lebih efisien. "Selain itu melalui digitalisasi dan kolaborasi antar berbagai pihak guna mendukung kelancaran kegiatan dan pencapaian target kinerja dinas, dalam rangka menunjang pendampingan, narasumber pelatihan diberikan tugas tambahan berupa pendampingan dan pemantauan kemajuan pelaksanaan kegiatan sebagai bentuk tindak lanjut,"katanya Hudori juga menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Sidoarjo memiliki 14 program unggulan Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro mengampu 3 dari 14 program tersebut yaitu 100.000 lapangan kerja baru, 20.000 UMKM naik kelas dan 2.000 Renovasi Warung Rakyat. Untuk 100.000 lapangan kerja baru melalui pelaksanakan pelatihan berkelanjutan yang nantinya akan membentuk wirausaha baru dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat untuk meningkatkan perekonomian. Sedangkan untuk 20.000 UMKM naik kelas melalui pelaksanaan pelatihan dan pendampingan terhadap legalitas usaha, peningkatan kapasitas SDM, akses permodalan, perluasan pemasaran dan peningkatan kualitas produknya. Dan hal ini memberikan dampak langsung terhadap peningkatan omset dan peluang untuk memperluas usaha, kemudian ada 2.000 renovasi warung rakyat serta bimbingan teknis untuk manajemen pemilik warung. "Beberapa program diatas yang bisa memberikan dampak langusng pada peningkatan ekonomi masyarakat"ucapnya Ia juga menambahkan sebagai bentuk sinergi dan kolaborasi antara Dinas Koperasi dan Usaha Mikro menggandeng perbankan dengan program digitalisasi pembayaran dan administrasi untuk akses pembayaran. Untuk digitalisasi pembayaran bersama dengan Bank Jatim dalam bentuk Qris, selain itu dinasnya juga menerbitkan surat rekomendasi usaha mikro untuk pengajuan pinjaman ke BPR Delta Artha. Jumlah usaha mikro yang dibina oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro hingga saat ini mencapai 153.459 UM, yang terdaftar dalam situs web DitakopUM. Dampak efisiensi anggaran ini secara langsung dirasakan oleh para pelaku usaha mikro. "Kebijakan efisiensi ini mengharuskan beberapa program untuk menyesuaikan kembali pelaksanaan kegiatan, baik dari segi jumlah kegiatan, frekuensi pelaksanaan, metode pelaksanaan, maupun pembatasan jumlah peserta pelatihan yang difasilitasi secara langsung,"pungkasnya.yu
Selengkapnya
KOMINFO, Sidoarjo - Beragam aksi menyenangkan berlangsung di GOR Serbaguna Sidoarjo pada Rabu (9/9/2026). Ada 2.559 anak usia kelompok bermain ikut berpartisipasi dalam kegiatan perayaan HUT Ke-21 HIMPAUDI Sidoarjo Tahun 2026 itu. Bunda PAUD Sidoarjo dr Hj Sriatun Subandi hadir membawa keceriaan bagi ribuan anak-anak yang lucu dan menggemaskan tersebut. Bunda PAUD Sidoarjo Sriatun Subandi hadir bersama Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sidoarjo Ridho Prasetyo serta Ketua PW HIMPAUDI Provinsi Jawa Timur Galih Waskito, dan stake holders terkait. dr. Sriatun mengucapkan selamat HUT Ke-21 HIMPAUDI Tahun 2026. Usia ke-21 merupakan perjalanan panjang yang penuh dedikasi. Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (HIMPAUDI) telah menjadi mitra strategis pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas layanan serta pendidikan anak usia dini di Kabupaten Sidoarjo. Ibu dua anak itu menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh pendidik, pengelola satuan PAUD, pengurus, serta seluruh pihak yang telah menjalankan tugas dengan penuh dedikasi dan ketulusan dalam mendampingi serta mendidik anak-anak. "Mari kita perkuat sinergi antara pemerintah, satuan pendidikan, keluarga, masyarakat, dan dunia usaha demi menciptakan ekosistem pendidikan anak usia dini yang lebih kokoh," ungkap dr Sriatun Subandi dalam kegiatan yang bertajuk "Nyalakan Asa, Wujudkan Pengakuan dan Kesetaraan Guru PAUD" ini. Dia menyatakan turut merasakan kebahagiaan karena bisa berpartisipasi dalam keceriaan ribuan peserta didik PAUD. Interaksi melalui kegiatan menari dan bermain bersama memberikan kontribusi positif. Peran dan kontribusi para pendidik PAUD sangat layak mendapatkan apresiasi. Generasi emas Kabupaten Sidoarjo bisa terlayani dengan baik. Diharapkan, para pendidik PAUD semakin solid, inovatif, serta terus bersinergi sebagai mitra strategis pemerintah daerah. "Itu sangat penting dalam mewujudkan pendidikan anak usia dini yang berkualitas, inklusif, dan menyenangkan," tambah dr Sriatun Subandi yang juga anggota DPRD Jawa Timur tersebut. Dia berpesan kepada para wali murid yang hadir. Mereka harus senantiasa meluangkan waktu dalam mendampingi tumbuh kembang serta aktivitas bermain putra-putrinya. Mengapa? Karena pesatnya perkembangan teknologi telah membuat anak menjadi sangat bergantung pada gawai (gadget). Misalnya, apabila perangkat elektronik digunakan sebagai sarana hiburan saat anak rewel, orang tua harus tetap mendampingi anak-anak. Karena, mereka belum mampu menyaring konten yang sesuai dengan usianya. "Selain itu, pastikan Ibu selalu membatasi durasi penggunaan perangkat tersebut agar tidak dilakukan secara berlebihan," tuturnya. Sinergi antara guru dan orang tua, lanjut dr Sriatun Subandi, perlu terus dibangun. Pendidikan anak usia dini tidak hanya terbatas pada lingkungan keluarga, tetapi harus berkesinambungan dengan pendidikan di sekolah. Kolaborasi yang erat ini akan memfasilitasi pencapaian visi bersama dalam membentuk generasi yang tangguh, cerdas, serta berakhlak mulia. "Kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas dedikasi para bunda PAUD dan orang tua. Tanpa peran serta Bapak/Ibu, mustahil bagi para siswa untuk tumbuh menjadi generasi penerus bangsa yang unggul dan luar biasa," tegas dr Sriatun Subandi. Dalam rangkaian peringatan HUT Ke-21 HIMPAUDI Tahun 2026 Kabupaten Sidoarjo kali ini, diselenggarakan berbagai perlombaan. Di antaranya, lomba pembawa acara (MC) dan dirijen. Sebagai Bunda PAUD Sidoarjo, dr Sriatun Subandi menyerahkan hadiah kepada para pemenang. Berikut daftar pemenang lomba MC. Juara pertama dari Kecamatan Candi, juara kedua dari Kecamatan Balongbendo, juara ketiga dari Kecamatan Krembung. Juara harapan I dari Kecamatan Sedati, juara harapan II dari Kecamatan Sukodono, serta juara harapan III dari Kecamatan Porong. Sementara itu, untuk lomba dirijen, juara pertama diraih oleh Kecamatan Waru, juara kedua dari Kecamatan Porong, juara ketiga dari Kecamatan Wonoayu. Juara harapan I dari Kecamatan Tulangan, juara harapan II dari Kecamatan Candi, serta juara harapan III dari Kecamatan Jabon. (Yu)
Selengkapnya
KOMINFO, Sidoarjo - Bupati Sidoarjo Subandi membawa kabar gembira bagi masyarakat Kabupaten Sidoarjo, khususnya warga Kecamatan Sedati. Pembangunan RSUD Sedati ditarget rampung pada 2027. Di tahun itu pula, betonisasi Jalan Kalanganyar juga akan dikerjakan. Tahun berikutnya, betonisasi Jalan Desa Kwangsan dilanjutkan sampai Desa Pepe Sedati. Warga Sedati menyambut dengan sukacita. "Rumah Sakit Sedati ini, misalnya, nanti untuk melayani masyarakat di sekitar Kecamatan Sedati, Gedangan, dan daerah Buduran," ungkap Bupati Subandi kepada warga saat menghadiri Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang digelar Mushola Nurul Huda, Desa Kwangsan Kecamatan Sedati, pada Rabu (9/9/2026). Berita bagus itu menambah semangat jamaah sholawatan sekaligus pengajian untuk memperingati Hari Kelahiran Nabi Muhammad SAW itu. Pengajian umum menghadirkan penceramah Nyai Hj. Kharisma Yogi Noviana. Dalam kesempatan itu, hadir pula Camat, Kapolsek, serta Danramil Sedati. Bupati Subandi menegaskan, pada tahun 2027, Pemkab Sidoarjo bakal memiliki rumah sakit baru di wilayah Kecamatan Sedati. Namanya RSUD Sedati. Saat ini pembangunannya masih terus berjalan. Pendirian rumah sakit di Sedati disiapkan untuk mendekatkan pelayanan kesehatan masyarakat di tiga wilayah. Masing-masing Kecamatan Sedati, Gedangan, dan Buduran. Tidak hanya penerima layanan. Bupati Subandi berharap tenaga-tenaga sumber daya manusia (SDM) RSUD Sedati banyak diisi oleh warga Sedati. Terutama, tenaga kesehatannya. Untuk tenaga teknisnya, mereka bisa berasal dari wilayah kecamatan lain di Kabupaten Sidoarjo. "Nanti mayoritas warga Sedati kita dahulukan. Perawate, bidane, termasuk doktere. Baru yang lain nanti kita ambilkan dari daerah lain," ujarnya. Bupati Subandi juga menambahkan, betonisasi jalan masih menjadi prioritas pembangunan infrastruktur pada tahun mendatang. Jalan yang masih aspal akan ditingkatkan menjadi jalan beton. Misalnya, jalan di wilayah Juanda dan Kalanganyar direncanakan dibeton tahun depan. Sedangkan di sebagian Jalan Desa Kwangsan yang masih belum dibeton, betonisasi dilanjutkan pada tahun 2028. Betonisasi akan dikerjakan sampai Desa Pepe. "Tahun 2027 ini kita aspal dulu, Pak Lurah. Karena, pada tahun 2027 ini ada pembangunan jala beton di daerah Juanda, daerah Kalanganyar. Tapi, nanti kegiatan betonisasi tahun 2028, 2029, kita fokuskan pembangunan di Sedati. Termasuk, Kwangsan, dan Pepe. Desa-desa yang jalannya belum betonisasi akan kita betonisasi," tegasnya. Bupati Subandi menegaskan, percepatan pembangunan harus dilakukan bersamasama. Salah satunya, dibutuhkan dukungan dari seluruh masyarakat. Masyarakat diharapkan selalu guyub dan kompak untuk membangun desanya. Dengan begitu percepatan pembangunan dapat terwujud. "Tugas saya dengan Pak Lurah sama. Bagaimana percepatan pembangunan yang ada di Kwangsan ini, mau nggak mau, harus kita sengkuyung bareng-bareng (kita dukung bersama)," ujarnya. (Git)
Selengkapnya
KOMINFO, Sidoarjo - Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mendorong pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di seluruh 346 desa/kelurahan untuk mengoptimalkan penghimpunan zakat, infak dan sedekah (ZIS). Langkah tersebut diharapkan mampu mendekatkan layanan zakat kepada masyarakat sekaligus menggarap potensi zakat Kabupaten Sidoarjo yang diperkirakan mencapai Rp2,2 triliun per tahun. Dorongan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Optimalisasi Pengumpulan ZIS Kabupaten Sidoarjo Tahun 2026 di Pendopo Delta Wibawa pada Rabu (9/9/2026). Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo, Mohammad Ainur Rohman mengatakan, optimalisasi ZIS membutuhkan sinergi antara pemerintah daerah, BAZNAS, pemerintah desa/kelurahan hingga masyarakat. Menurut Ainur, pengumpulan zakat di Sidoarjo saat ini sudah berjalan baik, namun masih memiliki ruang yang besar untuk terus ditingkatkan. Salah satu langkah strategisnya adalah memperkuat UPZ hingga tingkat desa dan kelurahan. “Sekarang pengumpulan sudah maksimal, tapi belum optimal. Sudah baik, tapi perlu ditingkatkan,” ujar Ainur. Ia mendorong seluruh kepala desa dan lurah memfasilitasi pembentukan UPZ Desa/Kelurahan. Penguatan tersebut juga sejalan dengan Pasal 5 Perbup Sidoarjo Nomor 24 Tahun 2025 yang mengatur optimalisasi pengumpulan ZIS. Berdasarkan data BAZNAS Sidoarjo, kinerja pengelolaan ZIS menunjukkan capaian yang cukup signifikan. Pada 2025, total pengumpulan ZIS mencapai Rp 16,375 miliar, terdiri dari zakat Rp896,84 juta, infak/sedekah Rp12,93 miliar dan penerimaan lainnya Rp2,54 miliar. Dari dana tersebut, BAZNAS Sidoarjo menyalurkan Rp 11,507 miliar, melalui lima pilar program. Terbesar melalui program Sidoarjo Peduli sebesar Rp8,348 miliar untuk kebutuhan kemanusiaan seperti bedah rumah RTLH, sembako dan biaya hidup dhuafa. Selanjutnya Sidoarjo Cerdas Rp1,599 miliar, Sidoarjo Taqwa Rp926,55 juta, Sidoarjo Sehat Rp461,45 juta dan Sidoarjo Makmur Rp172,3 juta. Sementara pada periode Januari hingga Juli 2026, total pengumpulan bersih mencapai Rp 8,556 miliar. Dari jumlah tersebut, sebanyak Rp 8,111 miliar telah disalurkan melalui lima pilar program, dengan rasio efisiensi penyaluran mencapai 94,8 persen atau masuk kategori “sangat tinggi” berdasarkan standardisasi BAZNAS RI. Ainur mengatakan capaian tersebut menunjukkan pengelolaan ZIS di Sidoarjo telah berjalan dengan baik. Namun, tantangan berikutnya adalah memperluas jangkauan penghimpunan agar potensi zakat yang besar di Sidoarjo dapat dioptimalkan. “Potensi zakat Sidoarjo yang mencapai Rp2,2 triliun setahun berdasarkan riset BAZNAS RI dapat kita garap bersama,” katanya. Sementara itu, Ketua Baznas Sidoarjo, M. Chasbil Aziz Salju Sodar mengatakan penguatan UPZ desa menjadi langkah penting untuk memperluas jangkauan penghimpunan sekaligus memastikan dana ZIS dapat kembali kepada masyarakat di wilayah masing-masing. “Dana ini akan digunakan langsung untuk membantu tetangga dekat kita yang membutuhkan bantuan bedah rumah, biaya berobat, beasiswa, hingga modal usaha mikro,” ujarnya. (Dew)
Selengkapnya
KOMINFO, Sidoarjo - Wakil Bupati Sidoarjo, Mimik Idayana ikut turun langsung menyalurkan bantuan pangan beras kepada warga di dua kecamatan, Rabu (9/9/2026). Penyaluran dilakukan kepada warga Desa Tlasih, Kecamatan Tulangan, serta warga Desa Krembung dan Desa Mojoruntut, Kecamatan Krembung. Bantuan pangan tersebut diberikan kepada warga yang telah terdata sebagai Penerima Bantuan Pangan (PBP). Di Desa Tlasih, Kecamatan Tulangan, sebanyak 419 warga menerima bantuan pangan. Sementara di Desa Krembung dan Desa Mojoruntut, Kecamatan Krembung, masing-masing sebanyak 400 dan 420 warga menerima bantuan pangan. Mimik menyampaikan bahwa bantuan pangan beras tersebut merupakan salah satu bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat. Bantuan yang disalurkan berupa beras tersebut merupakan beras medium yang dikemas Bulog yang diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga penerima. “Ini merupakan salah satu program pemerintah. Bapak Presiden sangat peduli kepada panjenengan semuanya. Mudah-mudahan bantuan ini terus berkelanjutan dan manfaatnya bisa dirasakan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo akan terus mengawal dan memastikan bantuan pangan beras ini diberikan kepada masyarakat yang berhak menerimanya,” ujarnya. Mimik mengatakan setiap penerima mendapatkan 30 kilogram beras untuk alokasi tiga bulan, yakni Juli, Agustus, dan September 2026. Ia meminta masyarakat memanfaatkan bantuan tersebut untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga dan tidak menjualnya. “Panjenengan mendapatkan 30 kilogram, ini untuk alokasi tiga bulan, yakni Juli, Agustus, dan September. Jadi, setiap bulan mendapatkan 10 kilogram. Mohon diterima dan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kebutuhan keluarga, jangan sampai dijualbelikan,” pesannya. Mimik juga memastikan beras bantuan yang diterima masyarakat dalam kondisi layak konsumsi. Menurutnya, bantuan tersebut diharapkan dapat membantu meringankan kebutuhan pangan rumah tangga masyarakat penerima. “Kita juga pastikan beras bantuan ini layak dikonsumsi masyarakat. Mudah-mudahan dengan 30 kilogram yang didapatkan ini dapat bermanfaat bagi panjenengan semua. Mohon diterima dan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk memenuhi kebutuhan keluarga,” pungkasnya. (Mar)
Selengkapnya
KOMINFO, Sidoarjo - Wakil Bupati Sidoarjo Hj. Mimik Idayana SAP melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Desa Krembung, Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo, Rabu (9/9/2026). Dalam kunjungannya, Mimik mengapresiasi pengelolaan sampah di TPST tersebut. Bersih, tertata, dan minim dampak lingkungan. Mimik mengaku terkesan dengan kondisi TPST Desa Krembung. Berbeda dengan sejumlah lokasi pengelolaan sampah yang pernah didatanginya, TPST Desa Krembung dinilai tidak menimbulkan persoalan. Tidak banyak lalat maupun polusi udara. “Baru kali ini saya menjumpai TPST yang bersih. Tidak ada lalat dan terbebas dari polusi udara,” ujar Mimik. Dia menilai sistem pengelolaan sampah yang diterapkan Pemerintah Desa Krembung patut diapresiasi. Sampah yang dikumpulkan dari rumah warga langsung dibawa menuju TPST untuk dipilah dan diproses. Tidak dibiarkan menumpuk dalam waktu lama. “Alhamdulillah. Di sini, sampah datang langsung dikelola. Bahkan, sekitar pukul 09.00 WIB sudah klir. Mudah-mudahan gebrakan Desa Krembung ini bisa digetoktularkan ke desa-desa lain,” katanya. Mimik berharap pola yang diterapkan Desa Krembung dapat menjadi inspirasi bagi pemerintah desa lain di Kabupaten Sidoarjo. Keberhasilan tersebut menjadi bukti bahwa persoalan sampah dapat ditangani dengan baik dari tingkat desa, apabila dikelola secara serius, efektif, dan konsisten. “Ini salah satu contoh, Desa Krembung berhasil. Desa lain juga harus bisa meniru. Kalau Desa Krembung bisa, kenapa desa lainnya tidak bisa,” tegasnya. Meski mengapresiasi pengelolaan yang berjalan, Mimik menilai masih terdapat sejumlah sarana pendukung yang perlu diperkuat. Salah satunya kendaraan operasional untuk mengangkut sampah dari rumah-rumah warga. Saat ini, pengangkutan sampah masih mengandalkan kendaraan sewaan. Karena itu, Mimik berharap dukungan kendaraan pengangkut sampah dapat segera direalisasikan agar pelayanan kebersihan kepada masyarakat semakin optimal. Sementara itu, Kepala Desa Krembung Salmiati menjelaskan, keberhasilan pengelolaan TPST desanya tidak lepas dari kerja keras dan antusiasme para petugas. Sebanyak tujuh personel setiap hari menangani sampah yang berasal dari warga Desa Krembung. “Petugasnya sangat antusias, sangat greget. Akhirnya bersih seperti ini. Sampah yang baru diambil dari warga dibawa ke TPST, kemudian langsung dipilah dan dikelola,” jelasnya. Salmiati menerangkan, sampah yang masih memiliki nilai manfaat dipilah dulu untuk dimanfaatkan kembali. Sedangkan sampah yang tidak dapat digunakan lagi akan ditangani sesuai mekanisme pengelolaan yang diterapkan di TPST. Proses tersebut dilakukan setiap hari. Targetnya, sampah yang masuk tidak sampai menumpuk. Dengan pola kerja tersebut, pengelolaan sampah dapat diselesaikan dalam waktu relatif singkat. “Tidak sampai satu hari sudah habis dan selesai. Sekitar pukul 10.30 WIB sudah selesai, jadi kurang lebih tiga jam,” pungkasnya. (Mar)
Selengkapnya
KOMINFO, Sidoarjo – Bupati Sidoarjo, Subandi mengajak kepala-kepala desa dari Kecamatan Candi dan Tanggulangin untuk berembuk membahas pembangunan infrastruktur maupun penanganan banjir di wilayah masing-masing. Rapat koordinasi antara bupati dan para Kades tersebut bertujuan menghimpun dan mencari solusi terkait infrastruktur dan banjir. Pertemuan tersebut berlangsung di Ops Room pada Rabu (9/9/2026). Rapat dihadiri oleh jajaran Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga, dan Sumber Daya Air (DPUBMSDA) Kabupaten Sidoarjo serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sidoarjo. Kepada Bupati Subandi, para kepala desa menyampaikan langsung berbagai persoalan yang terjadi di wilayah masing-masing. Semua dibahas dan dicarikan solusi bersama. Di antaranya, normalisasi sungai dan saluran air, perbaikan jalan, hingga perbaikan jembatan. Berbagai usulan tersebut ditampung oleh Bupati Subandi untuk selanjutnya dikoordinasikan dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Bupati Subandi mengatakan, pertemuan dengan Kades-Kades itu penting untuk mendapatkan gambaran nyata mengenai kondisi di lapangan. Pemerintah daerah perlu mengetahui titik-titik yang membutuhkan intervensi agar penanganannya dapat dilakukan secara lebih tepat. “Tujuan kita mengumpulkan Bapak-Ibu semua untuk mendapatkan informasi mengenai perbaikan jalan dan normalisasi yang diperlukan. Karena, kita juga tidak tahu kondisi riil di masing-masing desa kalau tidak disampaikan langsung,” ujarnya. Bupati Subandi menegaskan, normalisasi sungai menjadi salah satu langkah yang perlu segera dilakukan. Terutama di wilayah yang selama ini memiliki persoalan genangan dan banjir. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo akan mengoptimalkan peralatan yang dimiliki pemerintah daerah untuk mendukung kegiatan tersebut. “Yang penting pada hari ini, normalisasi dulu. Peralatan yang ada akan kita sambungkan dengan alat dari PU Pemda untuk segera bisa beroperasi,” jelasnya. Selain penanganan normalisasi, Bupati Subandi juga mendorong percepatan perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan di wilayah desa yang membutuhkan penanganan. Menurut dia, kondisi infrastruktur yang baik akan mendukung kelancaran mobilitas masyarakat. Sekaligus menunjang aktivitas perekonomian di wilayah tersebut. “Jalan bagus, normalisasi bagus, saya yakin dampak ekonomi di sana juga akan ikut meningkat,” katanya. Bupati Subandi meminta para kepala desa untuk memberikan informasi secara detail mengenai titik-titik jalan, sungai, maupun saluran yang membutuhkan penanganan. Data tersebut akan menjadi bahan pemerintah daerah dalam menentukan skala prioritas intervensi. Koordinasi antara pemerintah desa dengan OPD terkait diminta terus dilakukan. Pelaksanaan program pembangunan harus mendapatkan pendampingan sehingga berbagai kendala di lapangan dapat segera diselesaikan. “Yang penting di setiap ada kegiatan minimal ada pendampingan. Kalau ada kekurangan, segera disampaikan dan kita selesaikan bersama,” pesan Bupati Subandi. Bupati Subandi berharap hasil koordinasi tersebut dapat segera ditindaklanjuti dalam waktu dekat. Dia meminta jajaran terkait untuk melakukan koordinasi dengan Dinas PU maupun Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) agar program yang telah dipetakan dapat segera dilaksanakan sesuai kebutuhan di lapangan. “Mudah-mudahan dalam waktu tiga bulan ini sudah bisa selesai,” harapnya. Bupati Subandi menegaskan, penyelesaian berbagai persoalan di desa membutuhkan kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, dan seluruh pemangku kepentingan. Pemkab Sidoarjo akan terus membuka ruang komunikasi agar setiap persoalan yang dihadapi masyarakat dapat ditangani secara bersama-sama. “Mari kita, sebagai pelayan masyarakat, bersama-sama menyelesaikan permasalahan yang ada. Saya juga berharap Bapak-Ibu tetap memberikan masukan. Sehingga, apa yang menjadi kebutuhan masyarakat bisa segera kita tindak lanjuti,” pungkas Bupati Subandi. (Son/mas) .
Selengkapnya29.09.2026
17.09.2026
10.09.2026
9.09.2026
3.09.2026
2.12.2025
2.12.2025
12.11.2025
28.10.2025
14.10.2025
9.10.2025
29.09.2025
17.09.2025
16.09.2025
8.09.2025
4.09.2025
3.09.2025
30.07.2025
23.07.2025
23.07.2025
17.07.2025
10.07.2025
10.07.2025
7.07.2025
7.07.2025
4.07.2025
12.06.2025
12.06.2025
19.05.2025
24.04.2025
11.04.2025
19.03.2025
17.03.2025
28.02.2025
26.02.2025
17.02.2025
3.02.2025
3.02.2025
23.01.2025
23.01.2025
20.01.2025
17.12.2024
13.12.2024
13.12.2024
19.11.2024
17.10.2024
17.10.2024
2.10.2024
17.09.2024
9.09.2024
25.09.2026 - 16.10.2026
22.09.2026 - 28.09.2026
22.09.2026 - 26.09.2026
22.09.2026 - 23.09.2026
22.09.2026 - 29.09.2026
21.09.2026 - 28.09.2026
21.09.2026 - 26.09.2026
15.09.2026 - 18.09.2026
13.09.2026 - 15.09.2026
9.09.2026 - 15.09.2026
11.09.2026 - 15.09.2026
9.09.2026 - 17.09.2026
8.09.2026 - 14.09.2026
7.09.2026 - 14.09.2026
7.09.2026 - 14.09.2026
7.09.2026 - 7.10.2026
5.09.2026 - 7.09.2026
7.09.2026 - 15.09.2026
7.09.2026 - 7.10.2026
2.09.2026 - 7.09.2026
1.09.2026 - 7.09.2026
31.08.2026 - 30.09.2026
7.09.2026 - 7.10.2026
26.08.2026 - 30.08.2026
22.08.2026 - 28.08.2026
20.08.2026 - 23.08.2026
21.08.2026 - 23.08.2026
22.08.2026 - 23.08.2026
18.08.2026 - 19.08.2026
18.08.2026 - 22.08.2026
12.08.2026 - 14.08.2026
12.08.2026 - 14.08.2026
13.08.2026 - 20.08.2026
11.08.2026 - 17.08.2026
31.08.2026 - 1.09.2026
12.08.2026 - 14.08.2026
12.08.2026 - 14.08.2026
9.08.2026 - 12.08.2026
11.08.2026 - 12.08.2026
11.08.2026 - 14.08.2026
21.07.2026 - 27.07.2026
25.07.2026 - 30.07.2026
14.07.2026 - 20.07.2026
15.07.2026 - 22.07.2026
13.07.2026 - 15.07.2026
13.07.2026 - 14.07.2026
13.07.2026 - 30.07.2026
30.06.2026 - 4.07.2026
30.06.2026 - 11.07.2026
30.06.2026 - 10.07.2026
Visitors : 2251801