KOMINFO, Sidoarjo– Kabupaten Sidoarjo terus memperkuat kontribusinya untuk pembangunan Jawa Timur. Dalam bidang perelonomian, Sidoarjo ikut menopang pertumbuhan ekonomi Jawa Timur dengan mencatatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang mencapai 5,63 persen pada 2025. Lebih tinggi daripada pertumbuhan ekonomi Jawa Timur sebesar 5,33 persen. Hal tersebut disampaikan Bupati Sidoarjo, Subandi saat menjadi inspektur upacara peringatan Hari Jadi Ke-81 Provinsi Jawa Timur di Alun-Alun Sidoarjo pada Senin (12/10/2026). "Pesatnya pembangunan di Jawa Timur turut didukung oleh kontribusi Kabupaten Sidoarjo. Di antaranya melalui pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Tercatat pertumbuhan ekonomi Sidoarjo pada 2024 sebesar 5,54 persen, naik pada 2025 menjadi 5,63 persen," kata Bupati Subandi dalam peringatan Hari Jadi yang bertema “Jatim Unggul Maju Berkelanjutan” tersebut. Subandi menyampaikan, komitmen pembangunan Sidoarjo pada 2026 juga diwujudkan melalui peningkatan investasi. Pada semester I 2026, nilai investasi Sidoarjo mencapai Rp7,77 triliun dari target Rp15,7 triliun. Penyerapan tenaga kerja mencapai sebanyak 8.485 orang. Capaian investasi tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus membuka kesempatan kerja bagi masyarakat. Selain pertumbuhan ekonomi dan investasi, lanjut Bupati Subandi, Pemkab Sidoarjo juga menguatkan kualitas pelayanan publik. Menurut dia, pelayanan yang cepat, transparan, dan efisien menjadi perhatian pemerintah daerah. “Kami harapkan masyarakat bisa mendapatkan pelayanan yang semakin baik,” tegasnya. Dalam kesempatan itu, Pemkab Sidoarjo juga menyerahkan penghargaan kepada lima desa informatif. Yakni, Desa Sugihwaras, Desa Larangan, Desa Simoangin-angin, Desa Kendalpecabean, dan Desa Kwangsan. Pemberian penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi terhadap upaya pemerintah desa dalam mendorong keterbukaan informasi publik. Melalui pengelolaan informasi yang baik, masyarakat diharapkan semakin mudah memperoleh informasi mengenai program, kebijakan, dan pelayanan pemerintah desa. Keterbukaan informasi ini, tegas Subandi, menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Upaya tersebut sekaligus mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik hingga tingkat desa. “Mari kita jadikan semangat untuk terus berkarya, memperkuat sinergi, dan memberikan kontribusi terbaik bagi kemajuan Sidoarjo dan Jawa Timur di Hari Jadi Ke-81 Provinsi Jawa Timur ini,” seru Bupati Subandi. (Dew/iad/mas)
Selengkapnya
KOMINFO, Sidoarjo – Bupati Sidoarjo, Subandi melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap progres pembangunan betonisasi ruas Jalan Gedangan–Betro, Senin (12/10/2026). Dalam peninjauan tersebut, Subandi meminta pelaksana proyek mempercepat pekerjaan yang mengalami deviasi sekaligus memastikan rencana normalisasi sungai di sekitar kawasan dapat dilaksanakan secara terpadu. Sidak tersebut dilakukan bersama Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (PUBM SDA) Kabupaten Sidoarjo Mukhammad Makhmud, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), konsultan pengawas, serta pelaksana proyek. Subandi menyampaikan bahwa pembangunan betonisasi jalan dengan nilai anggaran sekitar Rp23 miliar tersebut harus diselesaikan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil peninjauan tadi, masih ada deviasi yang hampir 10 persen. Padahal, penyelesaian proyek ditargetkan pada Desember 2026. “Masih ada deviasi 10 persen dari target yang harus dicapai hampir 34 persen dan bulan Desember 2026 harus selesai,” ujar Subandi. Ia meminta seluruh pihak yang terlibat segera melakukan evaluasi dan mengambil langkah konkret untuk mengejar ketertinggalan progres. Koordinasi antara kontraktor, PPK, dan konsultan pengawas harus diperkuat agar kendala di lapangan dapat segera diselesaikan. Menurutnya, pembangunan infrastruktur jalan perlu diimbangi dengan penanganan saluran dan sungai di sekitarnya. Karena itu, ia meminta agar rencana normalisasi sungai turut menjadi perhatian sehingga peningkatan kualitas jalan dapat berjalan seiring dengan upaya mengurangi risiko banjir. “Anggaran jalan ini kurang lebih Rp23 miliar. Kalau sudah dilakukan pembangunan, sekalian kita benahi sungainya agar normalisasi juga berjalan. Harapan kita, jalannya bagus dan normalisasi sungai juga terlaksana,” katanya. Subandi juga menyoroti sejumlah kendala di lapangan, di antaranya keberadaan kabel optik dan lampu yang mengganggu pelaksanaan pekerjaan. Ia meminta agar persoalan tersebut segera dikoordinasikan dengan pihak terkait sehingga penanganannya tidak menghambat percepatan proyek. Selain itu, penataan kawasan di sekitar jalan dan sungai juga perlu dilakukan sesuai perencanaan. Keberadaan warung, warung kopi, maupun bangunan yang berpotensi menghambat pekerjaan harus dikoordinasikan agar pelaksanaan konstruksi dan rencana normalisasi dapat berjalan optimal. Ia mengajak masyarakat mendukung pelaksanaan pembangunan, termasuk penataan kawasan yang diperlukan untuk kelancaran pekerjaan. Sinergi antara pemerintah, pelaksana proyek, dan masyarakat dinilai penting untuk memastikan pembangunan memberikan manfaat dalam jangka panjang. Untuk meningkatkan pengawasan, Subandi menginstruksikan PPK dan konsultan pengawas melakukan evaluasi progres secara berkala, minimal setiap pekan. Perkembangan pekerjaan juga diminta diperbarui melalui sistem e-Kenda agar pelaksanaan proyek dapat dipantau secara terukur. “Kalau masih ada deviasi, harus segera dicarikan solusi bersama. PPK dan konsultan pengawas harus terus berkoordinasi serta mengevaluasi perkembangan pekerjaan setiap minggu. Saya ingin pembangunan ini selesai tepat waktu, tidak molor karena kurangnya koordinasi,” tegasnya. Subandi menambahkan, pelaksana proyek yang tidak memenuhi ketentuan harus diberikan teguran sesuai prosedur dan regulasi yang berlaku. Pengawasan secara konsisten diharapkan dapat memastikan pekerjaan berjalan sesuai perencanaan, memenuhi standar kualitas, serta selesai tepat waktu. Melalui percepatan betonisasi dan koordinasi penanganan sungai, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berharap peningkatan infrastruktur jalan dapat berjalan beriringan dengan upaya penataan lingkungan dan pengurangan risiko banjir, sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara berkelanjutan. (Mar/Mas)
Selengkapnya
KOMINFO, Sidoarjo - Penguatan sekolah inklusi dan pembelajaran berbasis sains serta teknologi menjadi perhatian pemerintah. Tujuannya, memastikan kesetaraan akses pendidikan dan meningkatkan mutu pendidikan nasional. Hal tersebut diungkapkan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) RI Prof. Dr. Abdul Mu`ti saat meresmikan gedung baru SD Muhammadiyah/Mumtaz 12 Taman, Senin, (12/10). Abdul Mu`ti mengatakan, model pendidikan inklusif diharapkan dapat terus direplikasi oleh berbagai lembaga pendidikan di seluruh Indonesia. Menurutnya, keberadaan peserta didik berkebutuhan khusus di lingkungan sekolah reguler menjadi bukti nyata kesetaraan akses pendidikan. "Keberadaan peserta didik berkebutuhan khusus yang belajar bersama dengan penuh rasa percaya diri menjadi bukti nyata kesetaraan akses pendidikan,” ucapnya. Selain itu, guna menjawab tantangan masa depan, pemerintah mendorong penguatan pembelajaran bidang Science, Technology, Engineering, and Math (STEM) di tingkat sekolah dasar hingga menengah. Kebijakan tersebut selaras dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat fondasi sains dan teknologi anak bangsa sejak dini. Bahkan, pada model Sekolah Nasional Inklusif, pendekatan tersebut diperluas menjadi STEAM-S dengan menambahkan unsur Art (Seni) dan Sport (Olahraga). "Pengembangan minat dan bakat ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Pasal 5 Ayat 4, yang menegaskan bahwa warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak mendapatkan pendidikan khusus," jelasnya. Dalam kesempatan itu, Mendikdasmen juga menanggapi masih maraknya kasus kekerasan dan perundungan (bullying) di lingkungan satuan pendidikan. Menurutnya, penanganan perundungan membutuhkan kolaborasi sinergis dari empat pilar utama. Antara lain, sekolah dan guru, keluarga atau orang tua, serta masyarakat dan media. Sekolah dan guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang ramah dan saling memuliakan. Keluarga atau orang tua dapat memberikan pendampingan serta pengawasan di rumah. Sedangkan peran masyarakat dapat saling menjaga dan membangun budaya saling menghormati. Tidak kalah pentingnya peran media yang diharapkan dapat menyajikan tayangan edukatif. Mengingat maraknya perilaku tiruan (copycat) akibat tontonan tanpa pendampingan. “Kemendikdasmen berkomitmen untuk memperkuat budaya sekolah yang aman dan ramah anak. Langkah konkret yang ditempuh pemerintah saat ini di antaranya meluncurkan Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 tentang Membangun Budaya Sekolah yang Aman dan Nyaman yang lengkap dengan regulasi turunannya,” ucapnya. Git
Selengkapnya
Kominfo, Sidoarjo - Wakil Bupati Sidoarjo, Mimik Idayana menghadiri peresmian kantor pusat Mabruro Tour and Travel yang berlokasi di Ruko Pagerwojo, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Sabtu (10/10/2026). Peresmian tersebut menjadi langkah pengembangan usaha layanan perjalanan ibadah haji dan umrah Mabruro Tour and Travel yang telah memiliki sejumlah cabang di berbagai daerah di Jawa Timur. Acara tersebut dihadiri perwakilan Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo, komisaris dan direktur Mabruro Tour and Travel, serta sejumlah undangan lainnya. Mimik menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas dibukanya kantor pusat Mabruro Tour and Travel di Sidoarjo. Ia mengaku mengenal dan menggunakan layanan Mabruro sejak 2007 untuk perjalanan ibadah haji dan umrah. Pengalaman tersebut, menurutnya, menjadi bagian dari hubungan panjang yang terjalin dengan penyelenggara perjalanan ibadah tersebut. “Saya mengenal Mabruro sejak tahun 2007 dan sudah beberapa kali menjalankan ibadah haji maupun umrah bersama Mabruro. Alhamdulillah, selama ini pelayanannya sangat baik. Dengan dibukanya kantor pusat di Sidoarjo, saya berharap Mabruro semakin berkembang, semakin sukses, dan terus menjaga kualitas pelayanannya kepada para jamaah,” ujar Mimik. Ia juga berharap Mabruro Tour and Travel dapat menjalin kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Khususnya dalam memfasilitasi perjalanan ibadah umrah aparatur sipil negara (ASN) maupun masyarakat yang ingin menunaikan ibadah ke Tanah Suci. Menurutnya, sinergi antara penyelenggara perjalanan ibadah dan pemerintah daerah diharapkan dapat membuka peluang kerja sama yang memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam merencanakan perjalanan ibadahnya. Sementara itu, perwakilan Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo Safira Nirmala menekankan pentingnya menjaga legalitas, mematuhi regulasi pemerintah, serta mempertahankan kepercayaan jamaah dalam penyelenggaraan perjalanan ibadah haji dan umrah. Kepercayaan jamaah merupakan salah satu bentuk promosi yang sangat penting bagi penyelenggara perjalanan ibadah. Pengalaman positif jamaah yang telah mendapatkan pelayanan akan menjadi pertimbangan bagi masyarakat lain dalam memilih biro perjalanan haji dan umrah. “Kepercayaan jamaah harus terus dijaga dengan mengedepankan integritas, amanah, dan pelayanan yang baik. Selain itu, penyelenggara perjalanan ibadah juga perlu menjaga komunikasi dan hubungan yang baik dengan kementerian maupun sesama penyelenggara, sehingga tercipta kerja sama yang saling mendukung,” ungkap Safira. Safira juga berharap Mabruro Tour and Travel dapat terus mempertahankan kualitas pelayanan dan menjalin hubungan baik dengan seluruh mitra. Menurutnya, kolaborasi antarpelaku usaha penyelenggara perjalanan ibadah diperlukan untuk mendukung keberlangsungan usaha sekaligus memberikan pelayanan yang optimal kepada jamaah. Saat ini Mabruro Tour and Travel memiliki cabang di sejumlah wilayah. Yakni, Sidoarjo, Malang, Surabaya, Gresik, Ponorogo, dan Blitar. Dengan diresmikannya kantor pusat di Pagerwojo, Kecamatan Buduran, diharapkan jangkauan pelayanan Mabruro semakin berkembang dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang ingin melaksanakan ibadah haji dan umrah. Peresmian tersebut diharapkan menjadi momentum bagi Mabruro Tour and Travel untuk terus meningkatkan profesionalisme, menjaga kepercayaan jamaah, serta memberikan pelayanan perjalanan ibadah yang aman, nyaman, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (Son)
Selengkapnya
Kominfo, Sidoarjo – Pohon manggis yang ditanam di halaman Kantor Bawaslu Kabupaten Sidoarjo, Jumat (9/10/2026), oleh Wakil Bupati Sidoarjo Hj Mimik Idayana tidak sekadar untuk penghijauan. Buah itu menjadi simbol kejujuran. Pengingat bahwa integritas harus tampak dalam perkataan dan perbuatan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Mimik tidak sendiri dalam penanaman pohon manggis itu. Ketua Bawaslu Sidoarjo Agung Nugraha, Ketua DPRD Sidoarjo H Abdillah Nasih, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Sidoarjo Arif Mulyono, dan Kepala Pelaksana BPBD Sidoarjo Sabiano Mariano juga turut serta. Mimik Idayana mengapresiasi kegiatan yang menggabungkan upaya penghijauan dengan kejujuran dan penguatan nilai-nilai integritas Bawaslu dalam menjalankan pengawasan Pemilu. Menurutnya, penanaman pohon menjadi salah satu bentuk kepedulian bersama untuk mewujudkan lingkungan Sidoarjo yang lebih asri. ”Ini salah satu bentuk kepedulian Bawaslu untuk menjadikan Sidoarjo asri. Bawaslu memiliki tanaman andalan, yaitu pohon manggis, yang bagian luar dan dalamnya sama. Ini melambangkan kejujuran, tidak ada kemunafikan di dalamnya. Sejalan dengan prinsip Bawaslu, jujur tanpa batas,” ujar Mimik. Ia juga mengingatkan bahwa kejujuran merupakan fondasi penting dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam menjalankan amanah pekerjaan. Nilai tersebut harus menjadi pegangan setiap orang agar dapat membangun kepercayaan dan menjaga tanggung jawab yang diberikan. “Jujur itu memang harus, karena kejujuran ibarat fondasi diri kita. Kalau kita ingin selamat, ya harus jujur,” pesannya. Sementara itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Sidoarjo Agung Nugraha menjelaskan bahwa penanaman pohon manggis tidak hanya bertujuan mendukung penghijauan. Tetap juga menjadi penanda pengingat integritas bagi seluruh jajaran Bawaslu. “Komitmen kita bersama adalah bagaimana menghijaukan Sidoarjo sekaligus menyedekahkan kesempatan hari ini untuk membangun oksigen bagi anak cucu kita ke depan. Karena itu, kami melakukan penanaman pohon bersama PKBM,” jelasnya. Agung menambahkan, pohon manggis dipilih sejalan dengan upaya Bawaslu menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Filosofi manggis diharapkan menjadi pengingat bagi pimpinan maupun seluruh sekretariat agar senantiasa menjaga kejujuran, konsistensi, serta kesesuaian antara perkataan dan tindakan. Ia menjelaskan, jumlah kelopak pada bagian luar buah manggis menggambarkan jumlah ruang atau bagian isi di dalamnya. Filosofi tersebut menjadi simbol bahwa integritas harus tercermin secara utuh, baik dalam perkataan maupun tindakan. Melalui penanaman pohon integritas tersebut, diharapkan nilai kejujuran tidak hanya menjadi slogan, tetapi juga diterapkan dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan tata kelola kelembagaan. Kegiatan itu menjadi bentuk komitmen dalam memperkuat integritas, menjaga netralitas, serta meningkatkan kepedulian terhadap pelestarian lingkungan dalam penyelenggaraan Pemilu sekaligus mendukung program Jumpa Berlian dan Jumat Sehati Bawaslu RI. (Mar)
Selengkapnya
KOMINFO, Sidoarjo – Wakil Bupati Sidoarjo, Mimik Idayana mengapresiasi kontribusi produsen otomotif Mitsubishi dalam mendukung iklim industri dan perdagangan di Kabupaten Sidoarjo. Apresiasi itu disampaikan saat menghadiri Fuso Mosaic Campaign 2026 di Hotel Neo Waru, Jumat malam (9/10/2026). Wabup Mimik Idayana menyampaikan, Kabupaten Sidoarjo merupakan kota industri yang terus bergerak. Industri manufaktur dan perdagangan di Kabupaten Sidoarjo terus tumbuh dan berkembang. Sehingga, membutuhkan mobilitas yang tangguh untuk memajukan perekonomian Sidoarjo. “Sebagai kota industri, Sidoarjo membutuhkan dukungan armada yang tepat. Saya pribadi sudah lebih dari 30 tahun menggunakan truk Mitsubishi Fuso untuk operasional usaha. Mesinnya bandel, kuat. Performanya aman dan suku cadangnya sangat mudah didapat,” ungkapnya. Wabup Mimik Idayana berharap, Mitsubishi dapat terus berkontribusi dalam memajukan perekonomian Kabupaten Sidoarjo. Sinergi dengan Mitsubishi untuk memperkuat perekonomian Kabupaten Sidoarjo dapat dilakukan. "Saya ucapkan terima kasih. Semoga sukses dan bisa bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo," ucapnya. Branch Manager Coordinator Jatim PT Dipo Internasional Pahala Otomotif, Daru Harti, menjelaskan, Kabupaten Sidoarjo merupakan wilayah strategis dengan pertumbuhan manufaktur dan UMKM yang sangat pesat. Menurut dia, laju ekonomi daerah memerlukan dukungan sarana mobilitas niaga yang tangguh dan dapat diandalkan. “Kami di Dipo Sidoarjo tidak hanya menawarkan kendaraan niaga, tetapi juga hadir sebagai mitra kerja yang siap mendukung setiap perjalanan usaha para pengusaha. Melalui Fuso Mosaic Campaign 2026, kami mengajak para pelaku usaha untuk kembali kepada kualitas, keandalan, dan kenyamanan yang telah teruji,” ujarnya. Daru menuturkan, sinergi antara pelaku usaha, pekerja, dan sektor otomotif ibarat kepingan mosaik yang saling melengkapi dalam memperkuat perekonomian daerah. Dia memberikan apresiasi khusus atas loyalitas para konsumen. Termasuk, kepada Wakil Bupati Sidoarjo Hj. Mimik Idayana yang sejak lama telah mempercayakan armada usahanya pada produk Mitsubishi. "Sudah 30 tahun Mbak Mimik. Sebelum nikah sampai sudah nikah. Bisnis usahanya Mas Rahmat ini juga pakai Mitsubishi. Waktu itu Colt Diesel ya Mas Rahmat? Terima kasih, tetap setia. Jadi, kalau ingin jadi Wakil Bupati, pakai Mitsubishi," ucapnya. (Git/Foto:Lad)
Selengkapnya
*Jakarta, 09 Oktober 2026 -* Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan digitalisasi perlindungan sosial (Perlinsos) harus memudahkan masyarakat mengakses layanan pemerintah. Bali menjadi ruang pembelajaran penting untuk mengevaluasi pelaksanaan digitalisasi Perlinsos sebelum diperluas ke daerah lain.“Hari ini kami melihat langsung uji coba digitalisasi perlindungan sosial di Bali. Kami ingin memastikan teknologi yang dibangun pemerintah benar-benar memudahkan masyarakat,” kata Meutya saat meninjau pelaksanaan digitalisasi Perlinsos di Bali, Jumat (9/10/2026).Hingga minggu pertama Oktober 2026, sebanyak 652.858 keluarga atau 50,52 persen keluarga di Bali telah mendaftar melalui Portal Perlinsos. Menurut Meutya, capaian tersebut menjadi gambaran kesiapan masyarakat dalam beralih ke layanan perlindungan sosial berbasis digital, sekaligus menjadi bahan evaluasi untuk menyempurnakan pelaksanaan program secara nasional.Meutya mengatakan kunjungan ke Bali juga menjadi kesempatan untuk mendengar langsung kendala yang dihadapi pemerintah daerah, agen Perlinsos, dan masyarakat. Masukan dari lapangan diperlukan agar pengembangan layanan digital sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dapat diterapkan secara efektif di berbagai daerah.Melalui Portal Perlinsos, masyarakat dapat melakukan verifikasi identitas, mengajukan permohonan bantuan, memantau proses dan hasilnya, serta menyampaikan sanggahan apabila merasa hasil penilaian belum sesuai. Mekanisme ini juga memberi ruang bagi masyarakat untuk memperbaiki data kesejahteraan, termasuk desil, apabila belum menggambarkan kondisi yang sebenarnya.“Jangan sampai data yang tidak sesuai justru membuat masyarakat yang berhak tidak mendapatkan bantuan. Kondisi masyarakat bisa berubah, sehingga harus tersedia ruang bagi mereka untuk menyampaikan keberatan dan memperbaiki data melalui mekanisme yang ada,” ujar Meutya.Untuk membantu masyarakat yang mengalami kesulitan mengakses layanan digital, pemerintah menghadirkan Agen Perlinsos. Pendampingan ini diharapkan memastikan keterbatasan kemampuan menggunakan teknologi tidak menjadi penghalang bagi masyarakat untuk mengakses layanan perlindungan sosial.Meutya menegaskan bahwa teknologi perlu berjalan beriringan dengan semangat gotong royong. Masyarakat dapat membantu mengarahkan tetangga atau warga sekitar yang belum mendaftar maupun mengalami kesulitan mengakses layanan kepada petugas Perlinsos.“Digitalisasi bukan berarti masyarakat harus menghadapi semuanya sendiri. Teknologi harus berjalan bersama gotong royong agar tidak ada warga yang kehilangan kesempatan mendapatkan haknya hanya karena tidak mengetahui cara mengakses layanan,” kata Meutya.Meutya juga mengingatkan masyarakat bahwa seluruh proses pendaftaran dan akses layanan Perlinsos digital tidak dipungut biaya. Masyarakat diminta menggunakan kanal resmi pemerintah, terutama situs dengan domain .go.id, serta tidak memberikan data pribadi atau nomor rekening kepada pihak yang tidak berwenang.“Layanan ini gratis. Jangan membayar siapa pun untuk mendaftar dan jangan mudah memberikan data pribadi kepada pihak yang tidak berwenang. Kami ingin digitalisasi Perlinsos memudahkan masyarakat sekaligus menjamin hak masyarakat tetap terlindungi,” ujar Meutya.*****Untuk Informasi lebih lanjut, silakan menghubungi kontak di bawah ini.Tim Redaksi – 08132193171Dapatkan informasi lainnya di https://infopublik.id
Selengkapnya
Jakarta, 09 Oktober 2026 - Kementerian Komunikasi dan Digital menyiapkan aturan mengenai biaya jasa transportasi untuk layanan pengantaran barang dan makanan berbasis platform digital. Aturan tersebut akan mencakup transparansi pembentukan harga yang dilakukan platform serta perlindungan bagi pengemudi.Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mengatakan langkah tersebut merupakan tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ekosistem Transportasi Berbasis Platform Digital. Dalam aturan tersebut, Kemkomdigi mendapat kewenangan menetapkan biaya jasa transportasi untuk pengantaran barang dan makanan.“Di dalam Pasal 11 ayat 4 di Perpres ini, Komdigi bertanggung jawab untuk menetapkan biaya jasa transportasi pengantaran barang dan makanan,” ujar Wamen Nezar Patria usai Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Perpres Ojol di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Kamis (8/10/2026).Menurut Wamen Nezar Patria, pengaturan biaya jasa tersebut diarahkan untuk memastikan pengemudi memperoleh penghasilan yang layak serta mendapat perlindungan terhadap risiko dalam menjalankan layanan pengantaran barang dan makanan. Kementerian Komdigi juga akan mengatur transparansi dalam pembentukan harga layanan oleh platform. Ketentuan tersebut akan dituangkan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital sebagai aturan turunan Perpres Nomor 27 Tahun 2026.“Di sana akan dijelaskan jaminan angkutan dan transparansi bagaimana pembentukan harga itu dilakukan oleh platform,” kata Wamen Nezar Patria.Pengaturan tersebut diharapkan memberikan kepastian bagi pengemudi mengenai biaya jasa layanan platform yang menjadi bagian dari layanan pengantaran barang dan makanan. Pada saat yang sama, transparansi pembentukan harga dapat menjadi bagian dari tata kelola ekosistem platform digital yang lebih jelas.Wamen Nezar Patria mengatakan kebijakan tersebut memiliki dua tujuan utama. Pertama, meningkatkan pendapatan pengemudi layanan pengantaran barang dan makanan. Kedua, memberikan perlindungan yang lebih baik bagi pengemudi sekaligus menjaga keberlanjutan ekosistem layanan pengantaran.“Intinya adalah dengan Perpres ini kami ingin pendapatan pengemudi jasa transportasi layanan pengantaran barang dan makanan menjadi lebih baik, dan juga perlindungan terhadap keberlanjutan dari ekosistemnya," ujarnya.Kemkomdigi saat ini telah melakukan sejumlah simulasi sebagai bagian dari persiapan pengaturan layanan pengantaran barang dan makanan. Simulasi tersebut menjadi bagian dari proses penyusunan aturan turunan yang akan menjabarkan ketentuan dalam Perpres Nomor 27 Tahun 2026. Wamen Nezar Patria mengatakan Peraturan Menteri Komdigi akan segera disiapkan dan diumumkan setelah penerbitan Perpres Nomor 27 Tahun 2026 ini.Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto menjelaskan Perpres tersebut mencakup berbagai aspek penyelenggaraan transportasi berbasis platform digital, termasuk hubungan kemitraan, jaminan sosial, dan ketenagakerjaan. Pemerintah juga menetapkan batas waktu penyusunan peraturan pelaksanaan oleh kementerian terkait hingga akhir Desember 2026.“Pemerintah telah menyepakati pembagian kewenangan dalam pengaturan ekosistem transportasi berbasis platform digital. Kementerian Perhubungan menangani pengangkutan orang dan tarifnya. Sementara Komdigi menangani pengangkutan barang dan makanan,” jelasnya.Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyatakan penerbitan Perpres tersebut memberikan kepastian pengaturan bagi pengemudi ojol, khususnya kendaraan roda dua. Salah satu ketentuan yang menjadi perhatian adalah pengaturan biaya platform sebesar delapan persen yang telah dituangkan dalam Keputusan Menteri Perhubungan.Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyatakan pembagian kewenangan tersebut akan diikuti dengan koordinasi antarkementerian agar aturan turunan Perpres dapat berjalan selaras. Tiga kementerian, yaitu Kementerian UMKM, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Komdigi, juga akan membentuk Forum Komunikasi atau Sekretariat Bersama. Forum tersebut akan diketuai Menteri UMKM dan bertugas menjaga sinkronisasi serta harmonisasi pelaksanaan Perpres Nomor 27 Tahun 2026.***Untuk Informasi lebih lanjut, silakan menghubungi kontak di bawah ini.Tim Redaksi – 08132193171Dapatkan informasi lainnya di https://infopublik.id
Selengkapnya
Jakarta, 08 Oktober - Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid memastikan kesiapan layanan telekomunikasi untuk mendukung kenyamanan hingga 200 ribu penonton yang diperkirakan menghadiri Pertamina Grand Prix of Indonesia MotoGP 2026 di Sirkuit Internasional Pertamina Mandalika, Nusa Tenggara Barat, pada 9-11 Oktober 2026.Dalam peninjauan langsung ke kawasan sirkuit, Kamis (8/10/2026), Meutya mengecek kesiapan penguatan jaringan seluler melalui empat Base Transceiver Station (BTS) bergerak, sekaligus pengawasan penggunaan spektrum frekuensi radio yang menjadi penopang komunikasi selama penyelenggaraan balapan.Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) mengamankan lebih dari 250 kebutuhan frekuensi radio untuk mendukung berbagai aktivitas, mulai dari komunikasi tim balap, keselamatan perlombaan, hingga penyiaran internasional. Pengawasan dilakukan untuk memastikan seluruh sistem komunikasi dapat beroperasi tanpa saling mengganggu.“Ajang internasional seperti MotoGP membutuhkan dukungan komunikasi yang andal. Mulai dari keselamatan pembalap, koordinasi penyelenggara, hingga penyiaran ke berbagai negara, semuanya bergantung pada pengelolaan frekuensi yang baik. Kami ingin memastikan seluruh sistem tersebut siap mendukung kelancaran balapan,” ujar Meutya.Dalam peninjauan tersebut, Meutya juga berbincang langsung dengan Herlin Kurnia Wulandari, Pengendali Frekuensi Radio Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio (Balmon SFR) Mataram, yang memperlihatkan kesiapan teknis pengawasan spektrum frekuensi radio untuk mendukung penyelenggaraan MotoGP Mandalika.Herlin menjelaskan persiapan pengawasan penggunaan frekuensi, termasuk langkah antisipasi terhadap potensi gangguan komunikasi selama balapan berlangsung. Meutya turut mengapresiasi peran para petugas teknis di lapangan yang memastikan kebutuhan komunikasi penyelenggara, tim balap, dan penyiaran internasional dapat berjalan dengan baik.“Pengelolaan frekuensi dalam ajang sebesar MotoGP sangat kompleks. Ada berbagai sistem komunikasi yang harus bekerja secara bersamaan tanpa saling mengganggu. Di saat yang sama, jaringan seluler juga harus mampu melayani kebutuhan pengunjung. Inilah yang kami pastikan melalui koordinasi dan pengawasan langsung di lapangan,” jelas Meutya.Sapa Pembalap Indonesia, Beri Semangat Jelang BalapanDalam kunjungan tersebut, Meutya juga berkoordinasi dengan Technical Senior Manager MotoGP Noemí Lacasa Ruiz, Pelaksana Tugas Direktur Utama ITDC Ahmad Fajar, serta jajaran Mandalika Grand Prix Association (MGPA) untuk memastikan kesiapan seluruh sistem komunikasi menjelang balapan.Di sela-sela persiapan dan sesi latihan, Meutya menyempatkan diri menyapa dua pembalap Indonesia yang akan berlaga di MotoGP Mandalika 2026, yakni Veda Ega Pratama di kelas Moto3 dan Mario Suryo Aji di kelas Moto2.Meutya menyampaikan dukungan dan semangat kepada kedua pembalap yang membawa nama Indonesia di ajang balap motor internasional tersebut.“Senang sekali bisa bertemu langsung dengan Veda dan Mario yang akan membawa nama Indonesia di hadapan penonton dunia. Semoga keduanya dapat tampil maksimal, menjaga keselamatan, dan memberikan hasil terbaik. Apa pun hasilnya nanti, keberanian dan kerja keras mereka untuk bersaing di tingkat dunia patut kita dukung,” ujar Meutya.Meutya menegaskan bahwa Kemkomdigi akan terus melakukan pemantauan selama penyelenggaraan MotoGP Mandalika untuk mengantisipasi potensi gangguan frekuensi maupun kendala layanan telekomunikasi.“Kami ingin memastikan balapan berlangsung aman, seluruh sistem komunikasi bekerja dengan baik, dan masyarakat dapat menikmati MotoGP Mandalika dengan nyaman. Ini bagian dari tanggung jawab kami untuk mendukung keberhasilan Indonesia sebagai tuan rumah ajang internasional,” pungkas Meutya.***Untuk Informasi lebih lanjut, silakan menghubungi kontak di bawah ini.Tim Redaksi – 08132193171Dapatkan informasi lainnya di https://infopublik.id
Selengkapnya
Jakarta, 08 Oktober - Enam bulan sejak dimulainya implementasi penundaan akses anak di bawah 16 tahun pada platform digital berisiko tinggi, pemerintah mencatat sejumlah kemajuan dalam pelaksanaan kebijakan pelindungan anak di ruang digital. Namun, perkembangan kecerdasan artifisial atau artificial intelligence (AI) menghadirkan risiko baru yang membuat agenda pelindungan anak harus terus berkembang.Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan evaluasi enam bulan menunjukkan mulai adanya langkah konkret dari platform digital, mulai dari penonaktifan akun pengguna anak hingga pengembangan fitur yang lebih aman. Namun, menurut Meutya, pemerintah tidak dapat berhenti pada capaian-capaian tersebut. Perkembangan teknologi, terutama AI, membuat risiko terhadap anak semakin kompleks dan melintasi batas negara.“Perjalanan enam bulan ini menunjukkan sudah ada kemajuan, tetapi pekerjaan rumah kita masih banyak. Teknologi terus berkembang, termasuk AI. Pelindungan anak juga harus terus bergerak mengikuti perkembangan tersebut,” ujar Meutya dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, Rabu (7/10/2026).Dalam evaluasi tersebut, pemerintah menerima laporan perkembangan dari sejumlah platform digital. TikTok melaporkan jumlah akun pengguna di bawah 16 tahun yang dinonaktifkan meningkat dari lebih dari empat juta pada pelaporan awal menjadi sekitar sembilan juta akun. Meta melaporkan telah memblokir sekitar 85 ribu akun pengguna di bawah 16 tahun di Instagram dan 99 ribu akun di Facebook. Selain itu, sekitar 22,5 juta akun anak telah dialihkan ke fitur Teen Account. Meutya menegaskan angka penonaktifan akun merupakan salah satu indikator kemajuan, tetapi bukan satu-satunya ukuran keberhasilan.“Yang kita lihat bukan hanya berapa banyak akun yang dinonaktifkan. Yang lebih penting adalah apakah platformnya berubah menjadi lebih aman bagi anak. Karena itu, kita juga melihat perubahan fitur, desain layanan, serta bagaimana platform mengurangi risiko bagi penggunanya,” tegas Meutya.Pemerintah saat ini masih mengategorikan Instagram dan Facebook sebagai platform berisiko tinggi meskipun telah menerapkan fitur Teen Account. Menurut Meutya, fitur tersebut masih perlu diperkuat untuk menjawab tujuh kategori risiko yang menjadi perhatian pemerintah, yaitu risiko kontak, konten, kecanduan, keamanan, konsumen, kondisi fisik dan fisiologis, serta kesehatan mental. Kemkomdigi bersama tim pakar selanjutnya akan memperjelas indikator dari tujuh kategori risiko tersebut. Langkah ini ditujukan untuk memberikan acuan yang lebih konkret bagi platform dalam melakukan mitigasi dan menurunkan tingkat risiko layanannya. Pemerintah juga menekankan bahwa tanggung jawab platform tidak berhenti pada pembatasan akun dan penyediaan fitur keamanan. Edukasi kepada anak dan orang tua merupakan bagian penting dari pelindungan.“Platform bisa menyediakan fitur pengawasan orang tua, tetapi kalau orang tua tidak mengetahui fitur itu ada atau tidak memahami cara menggunakannya, perlindungannya tidak akan optimal. Karena itu, edukasi juga menjadi kewajiban yang penting,” jelas Meutya.Pemerintah juga meminta Meta menyampaikan laporan mengenai penanganan akun anak pada platform Threads. Hingga evaluasi enam bulan dilakukan, pemerintah masih menunggu laporan mengenai penonaktifan akun maupun langkah mitigasi risiko bagi pengguna anak pada platform tersebut. Pelindungan Anak Memasuki Era AI Evaluasi enam bulan juga menjadi momentum bagi pemerintah untuk melihat tantangan berikutnya.Jika Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik Dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS) membangun fondasi pelindungan anak pada platform dan layanan digital, perkembangan AI menghadirkan bentuk risiko baru yang membutuhkan kerja sama lebih luas.Indonesia telah bergabung dalam Global Coalition for Children’s Rights and Protection in the Age of AI, sebuah koalisi yang mempertemukan negara, organisasi internasional, masyarakat sipil, perusahaan teknologi, akademisi, serta pakar pelindungan anak.Koalisi tersebut telah meluncurkan peta jalan 2026–2027 yang antara lain mendorong keselamatan dan privasi sejak tahap perancangan teknologi, akuntabilitas, standar pengujian, literasi AI, serta penanganan penyalahgunaan AI untuk menghasilkan deepfake dan materi kekerasan seksual terhadap anak. Meutya mengatakan karakter AI yang berkembang lintas platform dan lintas negara membuat pelindungan anak tidak dapat dilakukan oleh satu negara secara sendiri.“Kenapa ada koalisi global negara-negara di dunia untuk mengatur mengenai pelindungan anak di era artificial intelligence? Karena tidak ada satu pun negara yang bisa melakukannya sendiri,” kata Meutya.Menurut Meutya, posisi Indonesia dalam koalisi global tersebut merupakan kelanjutan dari prinsip yang dibangun melalui PP TUNAS, yakni memastikan keselamatan dan hak anak menjadi bagian dari desain dan tata kelola teknologi sejak awal, bukan baru ditangani setelah risiko terjadi. Indonesia memiliki kepentingan besar dalam agenda tersebut.Sekitar 70 juta anak Indonesia akan tumbuh dalam lingkungan yang semakin dipengaruhi oleh teknologi digital dan AI. Karena itu, pemerintah mendorong agar pembahasan tata kelola AI tidak hanya berfokus pada inovasi dan pemanfaatan teknologi, tetapi juga memperhitungkan keselamatan, privasi, kesehatan mental, serta hak anak.“Dunia sedang menyusun aturan main baru untuk AI. Indonesia ingin memastikan bahwa kepentingan anak tidak tertinggal dalam proses tersebut. Teknologi harus berkembang, tetapi keselamatan anak harus ikut tumbuh bersamanya,” ujar Meutya. Dari Evaluasi ke Penguatan Implementasi Pemerintah akan melanjutkan evaluasi pelaksanaan kebijakan melalui survei untuk melihat dampaknya di masyarakat. Koordinasi dengan pemerintah daerah juga akan diperkuat agar pelindungan anak di ruang digital tidak hanya berjalan di tingkat pusat.Kemkomdigi juga akan melanjutkan dialog dengan platform digital, kementerian dan lembaga terkait, organisasi pelindungan anak, akademisi, psikolog, tenaga kesehatan, serta pakar teknologi untuk memperkuat implementasi kebijakan. Menurut Meutya, enam bulan pertama merupakan tahap awal untuk membangun perubahan yang lebih luas dalam ekosistem digital.“Pemerintah bisa membuat aturan dan platform bisa membangun fitur, tetapi pelindungan anak membutuhkan keterlibatan semua pihak. Pemerintah, platform, orang tua, sekolah, masyarakat, dan anak sendiri harus menjadi bagian dari ekosistem pelindungan ini,” tegasnya.***Untuk Informasi lebih lanjut, silakan menghubungi kontak di bawah ini.Tim Redaksi – 08132193171Dapatkan informasi lainnya di https://infopublik.id
Selengkapnya20.10.2026
9.10.2026
7.10.2026
1.10.2026
30.09.2026
29.09.2026
17.09.2026
10.09.2026
9.09.2026
3.09.2026
2.12.2025
2.12.2025
12.11.2025
28.10.2025
14.10.2025
9.10.2025
29.09.2025
17.09.2025
16.09.2025
8.09.2025
4.09.2025
3.09.2025
30.07.2025
23.07.2025
23.07.2025
17.07.2025
10.07.2025
10.07.2025
7.07.2025
7.07.2025
4.07.2025
12.06.2025
12.06.2025
19.05.2025
24.04.2025
11.04.2025
19.03.2025
17.03.2025
28.02.2025
26.02.2025
17.02.2025
3.02.2025
3.02.2025
23.01.2025
23.01.2025
20.01.2025
17.12.2024
13.12.2024
13.12.2024
19.11.2024
27.10.2026 - 28.10.2026
27.10.2026 - 5.01.2027
23.10.2026 - 30.10.2026
23.10.2026 - 29.10.2026
27.10.2026 - 2.12.2026
26.10.2026 - 1.11.2026
21.10.2026 - 30.10.2026
23.10.2026 - 29.10.2026
21.10.2026 - 29.10.2026
21.10.2026 - 29.10.2026
21.10.2026 - 29.10.2026
20.10.2026 - 23.10.2026
20.10.2026 - 22.10.2026
7.10.2026 - 19.10.2026
6.10.2026 - 12.10.2026
7.10.2026 - 10.10.2026
1.10.2026 - 5.10.2026
5.10.2026 - 17.10.2026
4.10.2026 - 5.10.2026
30.09.2026 - 1.10.2026
25.09.2026 - 16.10.2026
22.09.2026 - 23.09.2026
22.09.2026 - 26.09.2026
22.09.2026 - 28.09.2026
22.09.2026 - 29.09.2026
21.09.2026 - 28.09.2026
21.09.2026 - 26.09.2026
15.09.2026 - 18.09.2026
13.09.2026 - 15.09.2026
9.09.2026 - 15.09.2026
11.09.2026 - 15.09.2026
9.09.2026 - 17.09.2026
8.09.2026 - 14.09.2026
7.09.2026 - 14.09.2026
7.09.2026 - 14.09.2026
7.09.2026 - 7.10.2026
7.09.2026 - 15.09.2026
5.09.2026 - 7.09.2026
1.09.2026 - 7.09.2026
31.08.2026 - 30.09.2026
7.09.2026 - 7.10.2026
7.09.2026 - 7.10.2026
2.09.2026 - 7.09.2026
26.08.2026 - 30.08.2026
22.08.2026 - 28.08.2026
21.08.2026 - 23.08.2026
20.08.2026 - 23.08.2026
22.08.2026 - 23.08.2026
18.08.2026 - 22.08.2026
18.08.2026 - 19.08.2026
Visitors : 2374206