KOMINFO, SIDOARJO – Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menekankan pentingnya memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan instansi Tentara Nasional Indonesia (TNI). Hal tersebut disampaikan Penjabat (Pj) Sekda Sidoarjo, M. Ainur Rohman, saat membacakan amanat Bupati Sidoarjo H. Subandi dalam upacara peringatan HUT ke81 TNI di Lapangan Desa Kwangsan, Kecamatan Sedati, Senin (5/10/2026). Dalam sambutannya, Bupati H. Subandi mengapresiasi peran TNI yang selama 81 tahun konsisten menjadi garda terdepan pertahanan negara sekaligus benteng menjaga keutuhan NKRI. "Sejarah mencatat TNI lahir dari rakyat, berjuang bersama rakyat, dan senantiasa ada untuk kemaslahatan rakyat," kata Pj Sekda membacakan pesan Bupati Sidoarjo. Ia menuturkan, kemitraan Pemkab Sidoarjo dengan TNI dan masyarakat selama ini terjalin harmonis. Sinergi tersebut terbukti nyata dalam penanganan bencana, program kemanusiaan, hingga pembangunan perdesaan melalui program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD). Salah satu capaian membanggakan yakni diraihnya Juara 3 Nasional oleh TMMD ke-126 Kabupaten Sidoarjo dari Mabes TNI AD. Menghadapi tantangan masa depan yang makin kompleks, Bupati mengimbau agar kerja sama yang sudah terbangun dapat ditingkatkan. "Tantangan saat ini tidak hanya ancaman fisik, tetapi juga ekonomi, teknologi, dan stabilitas sosial. Karena itu, kolaborasi antara Pemkab Sidoarjo, Kodim 0816/Sidoarjo, dan instansi TNI lainnya harus terus diperkuat untuk mewujudkan Sidoarjo yang metropolitan, inklusif, berdaya saing, sejahtera, dan berkelanjutan," tegasnya.Sementara itu, Komandan Kodim (Dandim) 0816/Sidoarjo, Letkol Inf Abraham Prihadi, menegaskan komitmen TNI untuk selalu menyatu dengan masyarakat. Pemilihan lokasi upacara di lapangan desa menjadi simbol keberadaan TNI yang tidak eksklusif."Kami ingin bersama warga merayakan HUT ke-81 TNI. TNI selalu hadir dalam setiap momentum yang bersentuhan langsung dengan masyarakat," ujar Letkol Inf Abraham Prihadi. Ia menambahkan, peringatan tahun ini mengusung tema "TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur". Tema ini menekankan peran TNI sebagai bagian tak terpisahkan dari rakyat. "Kepada seluruh prajurit Kodim 0816/Sidoarjo, ingatlah bahwa kita adalah bagian dari masyarakat. Kita wajib mendukung penuh kehidupan warga di Sidoarjo serta terus berjuang mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa," pungkasnya. Peringatan HUT ke-81 TNI di Desa Kwangsan tersebut berlangsung meriah. Selain upacara utama, acara diwarnai dengan penyaluran bantuan sosial, pameran UMKM, lomba memasak mie, serta pertunjukan seni Reog Ponorogo.Git
Selengkapnya
*Jakarta, 03 Oktober 2026 -* Kementerian Komunikasi dan Digital mengevaluasi hasil pelaporan bulan pertama para operator seluler terkait pelaksanaan perlindungan sisa kuota internet pelanggan. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa implementasi perlindungan sisa kuota tersebut belum optimal. Untuk itu, Kemkomdigi meminta operator seluler segera memaksimalkan mekanisme perlindungan bagi masyarakat. Hal tersebut ditegaskan oleh Direktur Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Digital Denny Setiawan dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, Sabtu (03/10/2026). "Putusan MK berbicara mengenai perlindungan terhadap sisa kuota yang belum dimanfaatkan. Menurut evaluasi pemerintah, mekanisme perlindungan tidak cukup hanya bersifat preventif. Harus ada mekanisme yang memberikan perlindungan substantif, yang benar-benar melindungi nilai ekonomi dari sisa kuota pelanggan," tegas Denny. Dari hasil evaluasi, operator memang telah memperluas paket rollover. Namun, sebagian besar paket non-rollover dinilai belum optimal karena perlindungannya baru sebatas notifikasi. XLSMART melaporkan 92 dari 101 paket telah menerapkan sistem rollover, sementara 9 paket lainnya masih berbasis notifikasi. Pada Indosat, dari 94 paket yang dilaporkan, baru 23 paket yang menggunakan skema rollover, sedangkan 71 paket lainnya masih berupa notifikasi. Sementara itu, pada Telkomsel, baru 19 dari 95 paket yang berfitur rollover, dan 76 paket lainnya masih mengandalkan notifikasi. "Notifikasi bukan solusi terhadap sisa kuota yang sudah terlanjur tidak terpakai. Notifikasi hanya mengingatkan pelanggan bahwa kuotanya akan berakhir. Yang kami dorong adalah adanya mekanisme yang memberikan kesempatan kepada pelanggan untuk tetap memperoleh manfaat ekonomi dari kuota yang sudah mereka beli," jelas Denny. Kemkomdigi juga mencatat adanya pergeseran jadwal implementasi sejumlah varian paket rollover milik Telkomsel karena kendala teknis, dari 28 September menjadi minggu pertama Oktober 2026. Pemerintah meminta proses penyelesaian kendala teknis tersebut segera dirampungkan. "Selanjutnya, Kemkomdigi akan terus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi yang dilakukan oleh masing-masing operator. Kami akan terus memantau implementasi di lapangan dan meminta operator melakukan penyesuaian terhadap mekanisme perlindungan sisa kuota sesuai dengan putusan MK," tutur Denny. Guna memastikan hak masyarakat terlindungi, pemerintah membuka saluran pengaduan publik. Selain kanal resmi operator, masyarakat dapat menyampaikan laporan dan aduan melalui saluran Call Center Ditjen Infrastruktur Digital pada nomor telepon 159. **** Untuk Informasi lebih lanjut, silakan menghubungi kontak di bawah ini. Tim Redaksi – 08132193171 Dapatkan informasi lainnya di https://infopublik.id
Selengkapnya
KOMINFO Sidoarjo – Bupati Sidoarjo H. Subandi SH MKn melakukan agenda blusukan akhir pekan ke Kecamatan Jabon, Sabtu pagi (3/10). Di kecamatan yang berbatasan dengan Kabupaten Pasuruan itu, bupati memberikan bantuan sosial berupa kursi roda dan perbaikan rumah. Enam warga kurang mampu ia sambangi. Empat kursi roda diberikan kepada kepada warga Desa Dukuhsari dan Desa Kupang. Selain itu, dua warga Desa Trompoasri menerima bantuan perbaikan dua Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Tempat pertama yang dikunjungi adalah rumah Zainul Muttaqin, warga Desa Dukuhsari RT 2 RW 1. Pria itu sejak kecil mengalami gangguan tumbuh kembang. Bupati memberikan bantuan kursi roda bersama Kepala Dinas Sosial Sidoarjo R. Mharta Wara Kusuma dan Wakil Ketua IV Bidang SDM, Administrasi, dan Umum Baznas Sidoarjo H. Ilhamuddin. Begitu juga saat mengunjungi Mardi Utama di desa yang sama. Satu kursi roda diserahkan untuk membantu Mardi Utama beraktivitas. Bupati Subandi kemudian bergeser ke Desa Trompoasri untuk melihat RTLH yang akan direnovasi. Rumah tersebut milik Mudayaroh dan Saea. Di sana, Subandi mengecek setiap bagian rumah yang memerlukan perbaikan. Lantai, dinding, atap, sampai kamar mandi akan menjadi prioritas perbaikan jika memang sudah tidak layak. Dari sidak tersebut, ia memastikan dua RTLH akan mendapatkan bantuan renovasi rumah dari Baznas Sidoarjo. “Ini rencananya atapnya nanti ada perbaikan. Lantainya kita keramik, kamar mandi ya kita cat, ya. Agar nanti rumahnya layak dan bagus. Nah, nanti diperkirakan bulan Oktober. Bulan ini langsung kita perbaiki,” ujarnya di rumah milik Mudayaroh. Subandi juga memastikan perbaikan rumah milik Saea. Lantai rumah yang masih berupa plester semen akan dikeramik. Atapnya diplafon. Dinding yang retak-retak juga diminta untuk diperkuat kembali. Terakhir, dapur milik Saea diperbaiki agar layak. Dalam kesempatan itu, Subandi berpesan kepada Saea agar kembali aktif beribadah sholat subuh setelah rumahnya nanti diperbaiki. ”Nanti Pak Baznas, ini nanti atape dibenahi sekalian. Terus ada dapur belakang, Pak. Terus sama yang pedhot-pedhot (dinding retak-retak), nanti juga diplafon, dikeramik, ya, seperti kata e Pak Kades iki. Lek wis umahe didandani yo subuhane kudu aktif ya,” pintanya. Saea tidak dapat menyembunyikan rasa bahagianya mengetahui rumahnya akan diperbaiki. Ia hanya bisa berucap terima kasih saat bupati menjanjikan perbaikan rumahnya. ”Kulo matursuwun nggih, Pak,” ucapnya singkat kepada bupati. Setelah sidak RTLH, Subandi melanjutkan memberikan bantuan kursi roda kepada warga Desa Kupang. Kali ini, kursi roda diberikan kepada Supiyati dan Kasminah yang tinggal di Dusun Kupang Kidul RT.2 RW.5. Subandi mengatakan, bantuan kursi roda diberikan kepada warga yang benar-benar membutuhkan. Pemkab Sidoarjo akan membantu warga kurang mampu yang terkendala akses peralatan kesehatan. Ia berpesan agar bantuan tersebut dimanfaatkan dengan baik.”Semoga dengan bantuan kursi roda, ibuke iso jalan-jalan karo anake. Anake tambah bahagia isok ngajak ibue jalan-jalan. Mari entuk kursi roda jangan tambah males loh,” ucap bupati usai memberikan bantuan kursi roda kepada Kasminah. Kasminah yang langsung duduk di kursi roda barunya tampak bahagia. Ia mengucapkan terima kasih. “Ya Allah, matur nuwun. Mugi-mugi Pak Subandi diparingi jembar rejekine, aamiin,aamiin,” ucapnya. Git/mas.
Selengkapnya
*KOMINFO, Sidoarjo* – Gotong royong warga Desa Sumokali dan Desa Tenggulunan, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, untuk mempercantik Flyover Candi mendapat apresiasi Wakil Bupati Sidoarjo Hj Mimik Idayana SAP. Flyover yang membentang antara Desa Sumokali hingga Tenggulunan itu dulunya terlihat kusam dan kumuh. Sekarang cantik dan bersih. Wabup Mimik Idayana mengatakan, pengecatan flyover tersebut telah dilakukan oleh warga untuk kali ketiga. Kegiatan itu menunjukkan kepedulian warga terhadap lingkungan sekitar. Masyarakat terlibat secara swadaya untuk mengerahkan tenaga dan memperoleh dukungan cat dari salah satu sponsor. “Ini adalah wujud nyata kepedulian warga," ucapnya saat meninjau langsung kegiatan pengecatan Flyover Candi pada Sabtu malam (3/10/2026). Pengecatan dilakukan secara bertahap. Mulai dari bagian atas flyover hingga bagian bawah. Penataan kawasan tersebut tidak akan berhenti sebatas pengecatan, tetapi juga akan dilanjutkan dengan penghijauan serta penyediaan ruang bagi pelaku UMKM. Selain meninjau kegiatan pengecatan, Wabup Mimik Idayana yang didampingi Camat Candi Yuni Rismawati dan anggota DPRD Sidoarjo Bambang Pujianto juga mengecek kondisi gorong-gorong dan saluran air di wilayah Sumokali sampai Tenggulunan. Terjadi penyempitan parah di saluran drainase tersebut. “Kita tadi juga meninjau gorong-gorong dan ditemukan adanya crossing yang terletak di bawah drainase. Ada juga material yang mengakibatkan air tidak bisa mengalir dengan lancar,” katanya. Menurut Wabup Mimik Idayana, kondisi saluran yang tidak lancar tersebut menjadi salah satu penyebab genangan hingga banjir ketika hujan turun dengan intensitas tinggi. “Tadi juga kita cek bersama. Ada saluran yang mampet di sana. Ini yang menyebabkan banjir di daerah sini,” tegasnya. Untuk penanganan persoalan banjir tersebut, Wabup Mimik Idayana menyampaikan bahwa telah tersedia anggaran perbaikan. Penanganan drainase dan saluran air di wilayah Tenggulunan-Sumokali tersebut direncanakan direalisasikan pada 2027. “Sudah dianggarkan dan akan terealisasi pada tahun 2027,” tutupnya. (Dew)
Selengkapnya
KOMINFO, Sidoarjo - Pemkab Sidoarjo berencana melakukan pelebaran persimpangan jalan di depan kantor Polsek Jabon. Persimpangan dari arah Tol HK menuju Kecamatan Jabon itu cukup sempit. Kendaraan tidak leluasa ketika melintas. Sabtu (3/10), Bupati Sidoarjo H Subandi SH MKn melihat langsung kondisi persimpangan jalan tersebut. Ia meminta perbaikan dapat segera dilakukan. Pasalnya, persimpangan jalan tersebut merupakan salah satu akses jalan yang dibutuhkan warga menuju kantor Kecamatan Jabon maupun Puskesmas Jabon. Bupati ingin perbaikan dapat dilakukan melalui anggaran PAK. "Minta tolong ini diaspal Pak. Jadi jalan dari arah tol ini bisa langsung lurus ke arah Kecamatan Jabon," ucapnya kepada Kabid Jalan dan Jembatan Dinas PU Bina Marga dan SDA Sidoarjo Purwanto yang berada di lokasi. Sebenarnya, persimpangan jalan depan Polsek Jabon itu cukup besar. Namun, hanya sebagian jalan yang teraspal. Selebihnya masih berupa tanah urugan. Kondisi tersebut membuat kendaraan tidak leluasa saat melewatinya. Bahkan, kendaraan roda empat harus bergantian jika akan melintas. Kabid Jalan dan Jembatan Dinas PU Bina Marga dan SDA Sidoarjo Purwanto mengatakan, pelebaran persimpangan jalan depan Polsek Jabon akan memudahkan pengendara keluar masuk Jabon. Dari arah kecamatan dapat langsung lurus menuju Tol HK. Begitu pula sebaliknya. Pengendara dari Tol HK tidak perlu bermanuver menuju arah Jabon. Dapat langsung belok kiri untuk menuju Kecamatan Jabon. "Untuk persimpangan jalan nanti jadi tambah luas. Jalan yang dari kecamatan ini bisa langsung lurus tidak perlu berbelok-belok menuju Tol HK," ujarnya. Pihaknya akan mengupayakan pembangunan persimpangan jalan depan Polsek Jabon. Ia akan berkoordinasi dengan pimpinan untuk merealisasikannya. Pasalnya, pembangunan persimpangan tersebut belum masuk dokumen PAK. "Nanti saya koordinasikan dulu ke Pak Kadis. Karena ini kan belum masuk ke PAK. Nah, tadi Pak Bupati arahannya kan minta digeser. Nanti saya koordinasikan dulu," ujarnya. Git/mas
Selengkapnya
Kominfo, SIDOARJO – Alun-alun Sidoarjo tampak semarak pada Jumat (2/10/2026) pagi. Ribuan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Sidoarjo mengikuti senam bersama. Bupati Sidoarjo H. Subandi turut hadir dalam kegiatan tersebut. Senam bersama menjadi agenda rutin Pemkab Sidoarjo. Selain menjaga kebugaran, kegiatan itu menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi dan kekompakan antar-ASN. “Senam bersama ini bukan hanya untuk menjaga kesehatan dan kebugaran, tetapi juga menjadi kesempatan bagi seluruh ASN untuk berkumpul, bersilaturahmi dan membangun kekompakan,” ujar Subandi.Menurut dia, kebersamaan antar-pegawai penting untuk mendukung koordinasi dan kerja sama dalam menjalankan tugas pemerintahan serta memberikan pelayanan kepada masyarakat. Subandi juga mengajak ASN membiasakan pola hidup sehat dengan berolahraga secara rutin. Kondisi tubuh yang bugar dinilai menjadi salah satu penunjang dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai pelayan masyarakat. “Saya berharap kegiatan seperti ini terus dijaga dan diikuti dengan semangat. Selain badan menjadi sehat, kita juga semakin guyub dan kompak,” katanya. Dalam kegiatan tersebut, Bank Jatim turut memberikan dukungan dengan menyediakan 1.000 makanan gratis bagi peserta senam. Bantuan itu dibagikan setelah kegiatan olahraga berlangsung. Selain Bupati Sidoarjo, senam bersama diikuti kepala organisasi perangkat daerah (OPD) serta ASN di lingkungan Pemkab Sidoarjo. Para peserta mengikuti rangkaian gerakan senam dengan penuh semangat di kawasan Alun-alun Sidoarjo. (Mar/Mas) .
Selengkapnya
Jakarta, 02 Oktober 2026 - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) berkoordinasi dengan Polri untuk mengusut kasus dugaan jual beli data ilegal yang sedang ramai belakangan ini. Direktur Jenderal (Dirjen) Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Alexander Sabar memastikan Kemkomdigi juga telah berkoordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) selaku lembaga yang memiliki tugas dan fungsi di bidang keamanan siber.“Menurut penjelasan dari BSSN, kebocoran data yang saat ini sedang ramai merupakan data-data lama yang kemudian diramaikan kembali. Meski begitu, Komdigi tetap menindaklanjuti dengan melakukan pengusutan dan penindakan,” kata Dirjen Alexander Sabar di Jakarta Pusat, Jumat (2/10/2026).Alexander mengatakan koordinasi dengan Kepolisian juga dilakukan terhadap situs-situs yang ditemukan memperjualbelikan data pribadi. Situs yang teridentifikasi digunakan untuk aktivitas tersebut ditindaklanjuti sesuai kewenangan, termasuk melalui langkah pemblokiran terhadap akses ke situs yang melanggar ketentuan.Ia mengatakan koordinasi tersebut diperlukan karena penyebaran dan perdagangan data pribadi dapat berlangsung melalui berbagai platform dan saluran digital. Penelusuran dilakukan untuk mengidentifikasi sumber penyebaran, sarana yang digunakan, serta pihak-pihak yang terlibat sesuai dengan kewenangan masing-masing lembaga.Alexander meminta masyarakat tidak turut menyebarluaskan data pribadi orang lain. Data yang sudah beredar di ruang digital tetap merupakan data pribadi dan tidak otomatis menjadi informasi yang bebas untuk disebarluaskan kembali.“Jangan ikut menyebarluaskan data pribadi orang lain. Masyarakat perlu memahami bahwa penyebaran data pribadi dapat memiliki konsekuensi hukuman berat,” ujar Alexander.Penyebaran data pribadi tanpa dasar yang sah dapat berhadapan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Komdigi memandang ancaman terhadap keamanan data sebagai tantangan lintas negara yang terus berkembang. Data yang pernah terekspos dapat muncul kembali melalui berbagai saluran dan metode, sehingga penanganannya membutuhkan kerja bersama antara pemerintah, aparat penegak hukum, penyelenggara platform digital, serta masyarakat.Ancaman terhadap data tidak mengenal jabatan maupun status sosial. Data pribadi siapa pun dapat menjadi sasaran ketika terjadi kebocoran atau penyalahgunaan. Karena itu, ketika sebuah sistem mengalami kebocoran, perlindungan dan penanganannya menjadi tanggung jawab bersama, baik pemerintah, pengelola sistem, platform digital, maupun seluruh pihak yang memiliki akses terhadap data tersebut.**Untuk Informasi lebih lanjut, silakan menghubungi kontak di bawah ini.Tim Redaksi – 08132193171Dapatkan informasi lainnya di https://infopublik.id
Selengkapnya
*Jakarta, 01 Oktober 2026 -* Kementerian Komunikasi dan Digital telah menangani 4,1 juta konten perjudian di ruang digital. Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan pemerintah akan terus melakukan pemutusan akses terhadap konten judi _online_ sekaligus mempersempit ruang gerak pelaku yang terus mencari cara baru untuk menjangkau masyarakat. Penanganan judi _online_ tidak akan berhenti pada pemblokiran karena aktivitas tersebut merupakan kejahatan yang terus beregenerasi dan dapat melintasi batas negara. “Sekali lagi ini bukan capaian, tapi ini progress report yang perlu kita sampaikan. Seharusnya angkanya di atas itu,” ujar Meutya dalam Peluncuran Sayembara GEBUK JUDOL Ronde 3 dan talkshow “Cerdas Berteknologi” di Garuda Spark Innovation Hub, Jakarta Pusat, Kamis (1/10/2026). Dari 4,1 juta konten perjudian yang ditangani, sebanyak 3,6 juta berupa situs dan alamat IP. Terhadap situs dan IP tersebut, pemerintah dapat melakukan pemutusan akses. Namun, Meutya menegaskan bahwa pelaku tidak tinggal diam. Setelah satu akses diputus, pelaku kembali membuat situs, akun, atau menggunakan jalur lain untuk menyebarkan promosi perjudian, termasuk memanfaatkan kolom komentar di platform digital. “Ketika kita lakukan intervensi, kita lakukan pemutusan akses muncul lagi. Kita lakukan lagi muncul lagi. Artinya apa? Kita memang harus berjibaku bersama-sama untuk menurunkan angka ini,” tegasnya. Menurut Meutya, pola tersebut menunjukkan bahwa judi _online_ bukan sekadar pelanggaran di ruang digital, melainkan aktivitas yang memiliki karakter kejahatan transnasional. Infrastruktur yang digunakan pelaku dapat berada di luar Indonesia, sementara masyarakat Indonesia menjadi sasaran. Karena itu, pemerintah akan terus memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum dan pihak terkait untuk mengejar bukan hanya kontennya, tetapi juga pihak yang berada di balik aktivitas perjudian. “Sebagian besar yang ditemukan oleh Pak Dirjen Alexander Sabar, IP-nya berada bukan di dalam negeri. Ada yang di luar negeri tapi mengakses manusia-manusia warga negara Indonesia,” ujar Meutya. Meutya menegaskan pemutusan akses harus berjalan beriringan dengan penegakan hukum terhadap bandar dan jaringan yang mengoperasikan perjudian. Tanpa tindakan terhadap aktor di baliknya, situs dan saluran baru akan terus bermunculan. Pemerintah karena itu tidak akan membiarkan pemutusan akses menjadi siklus tanpa akhir tanpa upaya memutus sumber aktivitas perjudian. “Tidak cuma Kemkomdigi saja. Ada juga para penegak hukum yang tentu harus juga melakukan penegakan hukum yang membuat efek jerat kepada para bandar. Karena kalau tidak dijerat, ya nanti situsnya dibuat lagi dan dibuat lagi,” ujarnya. Di sisi lain, Meutya menegaskan industri digital juga memiliki tanggung jawab untuk mencegah layanan mereka dimanfaatkan sebagai jalur distribusi judi online. Pemerintah akan terus mendorong platform dan penyelenggara layanan digital untuk memperkuat sistem deteksi, pencegahan, dan penanganan konten perjudian, termasuk terhadap pola penyebaran yang memanfaatkan fitur interaksi pengguna seperti kolom komentar. “Tidak bisa pemerintah sendiri. Kita membutuhkan industri, kita membutuhkan masyarakat untuk bersama-sama menjaga ruang digital kita,” kata Meutya. __END_OF_PART__IMG_20261002_06250257_1_gallery.jpg__END_OF_PART__ Masyarakat juga dapat menjadi mata tambahan pemerintah dalam menemukan konten perjudian yang terus berubah dan berpindah. Meutya mengajak mitra pengemudi, pelaku UMKM, mahasiswa, komunitas, dan seluruh masyarakat untuk tidak membiarkan konten judi _online_ lewat begitu saja, melainkan melaporkannya melalui kanal resmi agar dapat segera ditindaklanjuti. “Satu orang, satu situs. Satu orang melaporkan satu situs, kalau dijumlah ini akan menjadi angka yang besar juga,” kata Meutya. Meutya mengingatkan bahwa dampak judi _online_ dapat mengenai siapa saja tanpa mengenal usia maupun status sosial. Karena itu, pemerintah akan terus memperkuat edukasi dan literasi digital sekaligus menutup berbagai celah yang dimanfaatkan pelaku untuk menjangkau masyarakat. “Yang terdampak bisa saja diri kita, keluarga kita, anak kita, orang tua. Banyak juga. Jadi tidak mengenal usia, tidak mengenal status sosial,” katanya. Meutya menempatkan pemberantasan judi _online_ sebagai bagian dari prinsip kerja Kemkomdigi, yaitu “Terhubung, Tumbuh, Terjaga”. Menurutnya, kemajuan digital harus memberikan manfaat bagi masyarakat dan pada saat yang sama memastikan masyarakat terlindungi dari ancaman yang muncul di ruang digital. “Tidak ada digitalisasi yang layak dilakukan ketika dia tidak membuat manusia-manusia Indonesia terjaga,” tegas Meutya. Pemerintah, lanjut Meutya, akan terus melakukan intervensi terhadap konten perjudian dan mempersempit ruang gerak pelaku, sementara penegakan hukum dilakukan untuk mengejar pihak yang berada di balik aktivitas tersebut. Ia mengajak industri dan masyarakat mengambil bagian dalam upaya yang sama agar ruang digital Indonesia tidak menjadi tempat yang mudah dimanfaatkan jaringan perjudian. “Kita saling bantu, saling jaga, silakan lapor,” ujar Meutya. **** Untuk Informasi lebih lanjut, silakan menghubungi kontak di bawah ini. Tim Redaksi – 08132193171 Dapatkan informasi lainnya di https://infopublik.id
Selengkapnya
KOMINFO, Sidoarjo - Bupati Sidoarjo Subandi SH MKn meminta paguyuban pedagang menurunkan nilai pungutan terhadap pedagang yang berjualan di kawasan Car Free Day (CFD). Dari Rp15 ribu sampai Rp20 ribu menjadi Rp5 ribu saja setiap jualan. Jangan memberatkan para pedagang yang mencari nafkah. "Kita ingin masyarakat bisa menikmati ruang publik, sementara pedagang juga bisa mendapatkan kesempatan untuk berjualan,” kata Bupati Subandi dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan CFD bagi UMKM di Opsroom Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo, pada Kamis (1/10/2026). Alokasi nilai pungutan pedagang CFD Rp 5 ribu tersebut diusulkan Rp2 ribu bagi paguyuban pedagang dan Rp3 ribu untuk mendukung pengelolaan sampah di kawasan CFD. Bupati Subandi menegaskan, CFD bukan ruang yang dibangun untuk kepentingan bisnis. Karena itu, pungutan kepada pedagang perlu dibuat proporsional. Jangan sampai memberatkan pelaku usaha yang memanfaatkan CFD sebagai ruang untuk mencari penghasilan. “Car Free Day ini berdiri bukan untuk kepentingan bisnis," tegasnya. Menurut Bupati Subandi, pungutan tersebut merupakan bagian dari pengelolaan internal paguyuban pedagang. Karena itu, penataannya perlu dibicarakan bersama antara paguyuban dan pemerintah. Agar kebutuhan operasional tetap terpenuhi, tetapi tidak membebani pedagang. Perwakilan Paguyuban Perkumpulan Pedagang Jalanan Indonesia (Pedalindo) menjelaskan, besaran pungutan Rp15 ribu hingga Rp20 ribu selama ini dibayarkan pedagang digunakan untuk mendukung kebutuhan pengelolaan CFD. Di antaranya, untuk kebersihan, dan penanganan sampah, serta dana sosial bagi anggota paguyuban yang mengalami sakit maupun meninggal dunia. Selain persoalan pungutan, perwakilan paguyuban juga menyampaikan aspirasi lain. Aspirasi itu terkait keberlangsungan usaha pedagang saat pelaksanaan CFD selama bulan Ramadan. Kegiatan itu dihentikan sementara selama bulan Puasanya. Pedagang berharap Pemkab Sidoarjo dapat mencarikan solusi bagi pedagang. Pada pelaksanaan tahun sebelumnya, pedagang sempat dipindahkan ke kawasan Mal Pelayanan Publik (MPP). Namun, kondisi tersebut dinilai kurang memberikan hasil karena jumlah pembeli tidak seramai saat berjualan di lokasi CFD kawasan Alun-Alun Sidoarjo dan sekitarnya. Pengunjung Capai 18.030 OrangEvaluasi kegiatan CFD tidak hanya melihat besaran pungutan yang ditarik dari pedagang. Pemerintah juga perlu menghitung beban yang ditimbulkan dari meningkatnya aktivitas masyarakat di kawasan Alun-Alun Sidoarjo. Terutama persoalan sampah dan penggunaan fasilitas umum. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Sidoarjo Arif Mulyono menyebutkan, jumlah pengunjung CFD dapat mencapai sekitar 18.030 orang. Sementara jumlah personel untuk menangani kebersihan kawasan CFD hanya 44 personel. Para petugas tersebut ditempatkan di 20 titik di area alun-alun dan 24 titik di kawasan sekitarnya. Untuk mendukung penanganan sampah, DLHK Sidoarjo juga menyiapkan empat unit dump truck dalam setiap pelaksanaan CFD. Tingginya jumlah pengunjung membuat kebutuhan penanganan kebersihan menjadi cukup besar. Karena itu, pengelolaan CFD tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah. Pedagang, melalui paguyuban dan masyarakat yang menggunakan ruang publik, juga perlu mengambil bagian dalam menjaga kebersihan. “Terkait sampah, kami mengarahkan ke TPS3R terdekat. Berapa besarannya silakan. Contoh di TPS Cemengbakalan sebesar Rp 5 ribu dengan penangan sampah yang sudah diolah,” tambahnya. Arif juga mengimbau Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo untuk melakukan pembatasan pedagang. Karena, banyaknya jumlah pedagang menambah jumlah kerusakan fasum seperti tanaman. “Saat ini kami pasang police line untuk median jalan yang ada. Saya minta bantuan Pak Kadis Koperasi dan UMKM agar pedagang dibuatkan karcis untuk batasan,” ucapnya. Biaya Kerusakan Fasilitas Umum Capai Rp 36 JutaSelain persoalan sampah, Pemkab Sidoarjo juga mengevaluasi penggunaan fasilitas umum selama pelaksanaan CFD. Tingginya aktivitas masyarakat dan pedagang di kawasan Alun-Alun Sidoarjo turut memberikan dampak terhadap sejumlah fasilitas yang digunakan selama kegiatan berlangsung. Berdasar hasil evaluasi, total kerusakan fasilitas umum mencapai Rp36,6 juta. Kerusakan tersebut meliputi median Jalan Ahmad Yani senilai Rp28,5 juta dan median Jalan Gubernur Suryo Rp8,1 juta. Selain itu, fasilitas toilet umum juga mengalami kerusakan dan kelebihan beban penggunaan (overload). (Dew)
Selengkapnya
KOMINFO, Sidoarjo - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo bersama Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jatim-Bali sepakat pembangunan Flyover Gedangan menggunakan skema right of way (ROW) enam lajur dua arah. Skema tersebut diperkirakan lebih mampu mengantisipasi peningkatan volume kendaraan dan kebutuhan lalu lintas (lalin) hingga 30 tahun mendatang. Bupati Sidoarjo H Subandi SH MKn mengatakan, penggunaan enam lajur dua arah perlu dipertimbangkan sebagai solusi jangka panjang. Menurut dia, apabila flyover hanya menggunakan empat lajur, kapasitas jalan diperkirakan mencapai titik jenuh dalam waktu sekitar 15 tahun. “Kalau kita menggunakan enam lajur, harapannya, titik jenuh bisa teratasi sampai 30 tahun ke depan. Karena ini termasuk proyek nasional, harus dipertimbangkan untuk jangka panjangnya,” ujar Bupati Subandi setelah Rapat Koordinasi Pembahasan Kesepakatan ROW Pembangunan Flyover Gedangan antara PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) di Ops Room Kabupaten Sidoarjo pada Kamis (1/10/2026). Bupati Subandi menjelaskan, pembangunan Flyover Gedangan merupakan bagian dari program nasional. Jadi, desain dan kebutuhan ruang jalan perlu dipersiapkan secara matang. “Program nasional ini harus kita pikirkan untuk 30 tahun ke depan. Kalau DED sekarang sudah diputuskan, tinggal satu langkah lagi untuk menyelesaikannya,” katanya. Bupati Subandi berharap, kesepakatan mengenai skema ROW dapat segera dicapai antara pihak terkait. BBPJN dan PT KAI masih menunggu kesepakatan bersama mengenai kebutuhan ruang dan desain pembangunan Flyover Gedangan. Perwakilan PT KAI, Donny, menyampaikan dukungan untuk pembangunan Flyover Gedangan. Namun, PT KAI memerlukan kepastian mengenai skema ROW enam lajur dua arah agar dapat menyesuaikan kebutuhan teknis dan ruang milik perkeretaapian. Sementara itu, Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya Denny Michels Adlan mengatakan, desain Flyover Gedangan juga perlu mempertimbangkan rencana pengembangan sistem perkeretaapian. Termasuk, program Surabaya Regional Railway Line (SRRL). Tahapan SRRL saat ini, kata dia, telah berjalan dan laporan pendahuluan telah dilakukan. Karena itu, pembangunan flyover perlu memastikan desainnya tidak mengganggu pengembangan jalur kereta api di masa mendatang. “Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah batas ketinggian ruang milik jalan (rumija) dan ruang manfaat jalan (rumaja). Jangan sampai nantinya mengganggu arus kereta api serta akses menuju Stasiun Gedangan. Ketinggian ini harus menjadi pertimbangan dalam desain,” jelasnya. Aspek lain yang perlu diperhitungkan adalah tata ruang dan pengaturan arus lalu lintas di sekitar emplasemen (ruang terbuka) Stasiun Gedangan. Pasalnya, terdapat persimpangan sebelum sinyal masuk yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap kelancaran lalu lintas. “Perlu ada rekayasa lalu lintas dan penanganan perlintasan. Kami tidak mungkin menggeser stasiun sebab akan mengubah geometri,” katanya. (Dew)
Selengkapnya20.10.2026
9.10.2026
7.10.2026
1.10.2026
30.09.2026
29.09.2026
17.09.2026
10.09.2026
9.09.2026
3.09.2026
2.12.2025
2.12.2025
12.11.2025
28.10.2025
14.10.2025
9.10.2025
29.09.2025
17.09.2025
16.09.2025
8.09.2025
4.09.2025
3.09.2025
30.07.2025
23.07.2025
23.07.2025
17.07.2025
10.07.2025
10.07.2025
7.07.2025
7.07.2025
4.07.2025
12.06.2025
12.06.2025
19.05.2025
24.04.2025
11.04.2025
19.03.2025
17.03.2025
28.02.2025
26.02.2025
17.02.2025
3.02.2025
3.02.2025
23.01.2025
23.01.2025
20.01.2025
17.12.2024
13.12.2024
13.12.2024
19.11.2024
27.10.2026 - 28.10.2026
27.10.2026 - 5.01.2027
23.10.2026 - 30.10.2026
23.10.2026 - 29.10.2026
27.10.2026 - 2.12.2026
26.10.2026 - 1.11.2026
21.10.2026 - 30.10.2026
23.10.2026 - 29.10.2026
21.10.2026 - 29.10.2026
21.10.2026 - 29.10.2026
21.10.2026 - 29.10.2026
20.10.2026 - 23.10.2026
20.10.2026 - 22.10.2026
7.10.2026 - 19.10.2026
6.10.2026 - 12.10.2026
7.10.2026 - 10.10.2026
1.10.2026 - 5.10.2026
5.10.2026 - 17.10.2026
4.10.2026 - 5.10.2026
30.09.2026 - 1.10.2026
25.09.2026 - 16.10.2026
22.09.2026 - 23.09.2026
22.09.2026 - 26.09.2026
22.09.2026 - 28.09.2026
22.09.2026 - 29.09.2026
21.09.2026 - 28.09.2026
21.09.2026 - 26.09.2026
15.09.2026 - 18.09.2026
13.09.2026 - 15.09.2026
9.09.2026 - 15.09.2026
11.09.2026 - 15.09.2026
9.09.2026 - 17.09.2026
8.09.2026 - 14.09.2026
7.09.2026 - 14.09.2026
7.09.2026 - 14.09.2026
7.09.2026 - 7.10.2026
7.09.2026 - 15.09.2026
5.09.2026 - 7.09.2026
1.09.2026 - 7.09.2026
31.08.2026 - 30.09.2026
7.09.2026 - 7.10.2026
7.09.2026 - 7.10.2026
2.09.2026 - 7.09.2026
26.08.2026 - 30.08.2026
22.08.2026 - 28.08.2026
21.08.2026 - 23.08.2026
20.08.2026 - 23.08.2026
22.08.2026 - 23.08.2026
18.08.2026 - 22.08.2026
18.08.2026 - 19.08.2026
Visitors : 2356465