KOMINFO, Sidoarjo - Bupati Sidoarjo, Subandi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sidoarjo menggelar doa bersama dalam memperingati dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Kegiatan tersebut berlangsung di Pendopo Delta Wibawa, Sidoarjo, pada Selasa (20/10/2026). Acara ini dihadiri para alim ulama dan masyarakat Sidoarjo dari berbagai kalangan. Hadir, antara lain, Kapolresta Sidoarjo AKBP Bobby Adimas Chandra Putra SIK MSi, Dandim 0816/Sidoarjo Letkol (Inf) Abraham Prihadi, Ketua PCNU Sidoarjo KH Zainal Abidin, Ketua MUI Kabupaten Sidoarjo Dr Ahmad Muhammad MA, Kepala Kantor Kemenag Sidoarjo Dr Mufi Imron Rosyadi, dan Pengasuh Pondok Pesantren Mambaul Hikam Tanggulangin KH Abdul Wahid Harun. Turut hadir pula para pejabat Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Polresta Sidoarjo, Kodim Sidoarjo, jajaran Kapolsek maupun Danramil, serta para kepala desa dari berbagai wilayah di Kabupaten Sidoarjo. Doa bersama diawali dengan istighotsah yang dipimpin oleh KH Rofiq Siradj. Acara kemudian dilanjutkan secara bergantian oleh para pemuka lintas agama. Baik pemuka agama Kristen, Katolik, Hindu, maupun Budha. Rangkaian doa ditutup dengan doa dari pemuka agama Islam. Dalam acara doa bersama tersebut, Bupati Subandi berharap agar pemerintahan yang dipimpin Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran senantiasa diberi kekuatan, kelancaran, dan keberkahan dalam mengemban amanah. Selain itu, seluruh program pemerintah dapat berjalan dengan baik. Bermanfaat nyata bagi kemajuan bangsa serta kesejahteraan rakyat. “Semoga Bapak Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming selalu diberi kesehatan dan umur panjang, serta dapat menyukseskan visi dan misinya. Semoga juga diberi kekuatan dalam menjalankan amanah, serta kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan program MBG dan KDMP,” ucap Bupati Subandi. “Semoga kemudahan juga selalu diberikan untuk Kabupaten Sidoarjo, bangsa, dan negara,” lanjut Bupati. Usai rangkaian doa. Acara dilanjutkan dengan pemotongan tumpeng sebagai bentuk rasa syukur atas dua tahun perjalanan pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran. Kehadiran Bupati Subandi bersama Forkopimda, jajaran OPD, aparat TNI-Polri, hingga para kepala desa menunjukkan kebersamaan dan kekompakan seluruh elemen pemerintahan daerah dalam mendukung jalannya pemerintahan nasional. Sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, tokoh agama, dan masyarakat dinilai penting untuk menjaga situasi tetap aman, tertib, dan kondusif di Kabupaten Sidoarjo. Peran alim ulama dan tokoh lintas agama dalam doa bersama ini juga menjadi bagian dari upaya merekatkan hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Doa bersama yang digelar Pemkab Sidoarjo sekaligus menjadi wujud rasa syukur dan ikhtiar agar pemerintah daerah dan pusat senantiasa dilindungi. Diberi petunjuk dalam menghadapi tantangan ke depan. (*)
Selengkapnya
KOMINFO, Sidoarjo – Bupati Sidoarjo, Subandi melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Desa Watutulis, Kecamatan Prambon, Senin (19/10/2026). Kegiatan itu turut diikuti oleh Kepala Dinas Sosial Sidoarjo, Baznas Sidoarjo, perangkat desa, serta RT/RW setempat. Dalam kunjungan tersebut, Subandi meninjau rumah tidak layak huni (RTLH) serta memberikan bantuan kursi roda kepada penyandang disabilitas dan warga penderita stroke. Sidak pertama dilakukan di rumah Sukarsih (66), warga RT 02 RW 05 Desa Watutulis. Kondisi bangunan yang ditempati sehari-hari dinilai memprihatinkan. Sebagian konstruksinya sudah hampir roboh. Dibutuhkan penanganan segera. Melihat kondisi tersebut, Subandi memastikan perbaikan segera dilakukan dalam waktu dekat. Masyarakat sekitar dilibatkan dengan semangat gotong royong. "Kondisi rumahnya sudah hampir roboh. Insya Allah minggu depan sudah mulai ada perbaikan. Sebelum ada perbaikan, saya minta Pak Kades mengajak warga untuk swadaya, kerja bakti bersama-sama membersihkan dan menyiapkan lingkungan sekitar," ujar Subandi. Menurutnya, bantuan anggaran sebesar Rp25 juta akan lebih optimal apabila didukung partisipasi masyarakat setempat melalui kegiatan gotong royong. "Biarkan nanti dengan anggaran Rp25 juta itu cukup. Kalau hanya mengandalkan anggaran Rp25 juta tanpa swadaya masyarakat, tentu tidak cukup. Karena itu lingkungan sekitar kami harapkan ikut membantu," katanya. Subandi juga meminta Camat dan Kepala Desa mengawal proses pembangunan agar rumah tersebut kembali menjadi hunian yang aman dan layak ditempati. "Saya minta Pak Kades dan Pak Camat ikut mengawal pembangunannya. Biar rumah beliau kembali baik lagi, layak huni, dan bisa digunakan untuk keluarganya," tambahnya. Selain meninjau rumah tidak layak huni, Subandi mengunjungi Zahrotul Ainia (21). Warga RT 01 RW 06 Desa Watutulis itu mengalami disabilitas sejak lahir. Bupati menyerahkan bantuan kursi roda standar untuk mendukung mobilitas Ainia dalam beraktivitas sehari-hari. Subandi juga berpesan agar keluarga memanfaatkan layanan BPJS Kesehatan sehingga tidak terbebani biaya pengobatan. "Mugi-mugi selalu diparingi sehat. Kalau ada BPJS, kalau berobat gratis tidak mengeluarkan biaya. Kalau nanti ada kesulitan untuk masuk rumah sakit, tolong disampaikan kepada Pak Kades," pesannya. Kunjungan kemudian dilanjutkan ke rumah pasangan suami istri, Muksan (64) dan Sudarwati (57). Warga RT 02 RW 03 Desa Watutulis itu sama-sama mengalami stroke. Keduanya menerima bantuan kursi roda standar dari Pemkab Sidoarjo. Dalam kesempatan itu, Subandi memberikan motivasi dan dukungan moril. Keduanya harus tetap semangat menjalani proses pemulihan kesehatan. "Alhamdulillah hari ini kita sidak di rumah Ibu Sudarwati dan Pak Muksan. Mugi-mugi beliau diparingi sehat. Dengan bantuan kursi roda ini semoga bisa beraktivitas sendiri dan tidak hanya berada di rumah saja," tuturnya. Ia juga berharap bantuan yang diberikan dapat memberikan manfaat bagi keluarga dan meringankan aktivitas sehari-hari. "Mugi-mugi bermanfaat. Saya doakan panjenengan sehat, diparingi kesabaran, dan semoga bisa lekas pulih. Yang penting keluarga terus memberikan perhatian dan pendampingan," ucap Subandi. Melalui kegiatan sidak tersebut, Pemkab Sidoarjo menunjukkan komitmennya dalam mempercepat penanganan rumah tidak layak huni. Sekaligus memberikan perhatian kepada warga penyandang disabilitas dan penderita penyakit kronis agar memperoleh kehidupan yang lebih layak dan sejahtera. (Mar/Mas)
Selengkapnya
*Jakarta, 19 Oktober 2026 -* Menteri Komunikasi dan Digital RI Meutya Hafid menegaskan bahwa kemajuan teknologi harus berjalan seiring dengan penguatan keamanan dan kepercayaan masyarakat. Pemerintah Indonesia berkomitmen memastikan transformasi digital tidak hanya mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memberikan perlindungan nyata bagi masyarakat, terutama anak-anak. Penegasan tersebut disampaikan Meutya dalam diskusi panel bersama Menteri Pembangunan Digital dan Informasi Singapura Josephine Teo pada rangkaian pembukaan Bali Tech Week (BTW) 2026 di Bali, Senin (19/10/2026). Kedua menteri sepakat bahwa kepercayaan publik menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan inovasi, pemanfaatan kecerdasan artifisial (AI), dan pertumbuhan ekonomi digital. Meutya menekankan bahwa keberhasilan transformasi digital tidak cukup diukur dari luasnya konektivitas, besarnya jumlah pengguna internet, maupun kecepatan adopsi teknologi. Keberhasilan tersebut juga ditentukan oleh kemampuan pemerintah dan industri menghadirkan lingkungan digital yang aman, sehingga masyarakat dapat memanfaatkan teknologi dengan penuh kepercayaan. “Kepercayaan digital menjadi salah satu hal yang paling menjadi perhatian kami saat ini. Kami perlu memastikan inovasi dapat berkembang dengan dukungan masyarakat,” ujar Meutya. Menurut Meutya, kepercayaan publik harus dibangun melalui kebijakan yang mampu menjawab kekhawatiran nyata masyarakat. Ketika orang tua masih merasa khawatir terhadap keselamatan anak di ruang digital atau masyarakat belum sepenuhnya nyaman dengan perkembangan AI, pemerintah dan industri memiliki tanggung jawab untuk menghadirkan perlindungan yang lebih kuat. “Ketika orang tua khawatir terhadap aktivitas anak-anak di ruang digital, artinya kita belum sepenuhnya mendapatkan kepercayaan di area tersebut. Ketika perkembangan AI membuat masyarakat merasa tidak nyaman, itu juga berarti kita perlu membangun kepercayaan agar inovasi dan transformasi digital dapat terus berkembang,” kata Meutya. Karena itu, Kemkomdigi menerapkan prinsip T3, yakni Terhubung, Tumbuh, dan Terjaga, sebagai arah transformasi digital nasional. Meutya menjelaskan bahwa pemerataan konektivitas harus mampu mendorong produktivitas dan pertumbuhan ekonomi, sekaligus memastikan masyarakat terlindungi dari berbagai risiko di ruang digital. Dalam konteks tersebut, Meutya menegaskan bahwa keamanan digital bukan penghambat inovasi, melainkan prasyarat agar perkembangan teknologi dapat diterima dan dimanfaatkan masyarakat secara berkelanjutan. Kepercayaan publik akan memperkuat ekosistem digital, membuka peluang investasi, serta mendorong penggunaan teknologi dalam berbagai sektor kehidupan. PP TUNAS Dorong Platform Digital Lebih Aman Sebagai langkah konkret membangun kepercayaan digital, Meutya mencontohkan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS). Kebijakan tersebut menjadi instrumen pemerintah untuk memperkuat perlindungan anak sekaligus mendorong tanggung jawab penyelenggara platform digital. Meutya menjelaskan bahwa Indonesia menerapkan pendekatan berbasis risiko dengan menunda akses akun anak di bawah usia 16 tahun pada platform digital yang dikategorikan berisiko tinggi. Kebijakan ini tidak berlaku untuk seluruh platform digital, melainkan diarahkan pada layanan yang memiliki risiko lebih besar terhadap keselamatan dan perkembangan anak. Menurutnya, kebijakan tersebut tidak dimaksudkan untuk menjauhkan anak dari kemajuan teknologi. Pemerintah justru ingin memastikan anak-anak dapat tumbuh dalam lingkungan digital yang lebih aman, sementara industri memiliki tanggung jawab untuk mengurangi risiko melalui pengembangan produk dan fitur yang lebih memperhatikan keselamatan pengguna. “Kami ingin platform media sosial dan ekosistem digital menjadi lebih aman. Kami ingin mereka mengurangi risikonya sehingga tidak lagi dikategorikan sebagai platform berisiko tinggi,” tegas Meutya. Meutya menekankan bahwa perubahan harus dilakukan pada tingkat desain dan tata kelola platform, bukan hanya dengan membatasi akses pengguna. Dengan demikian, penyelenggara platform memiliki dorongan untuk meningkatkan standar keamanan dan menurunkan tingkat risiko layanannya. Ia juga menilai perlindungan masyarakat di ruang digital tidak dapat dilakukan oleh satu negara saja. Mengingat sebagian besar platform digital beroperasi secara global, diperlukan kerja sama lintas negara untuk mendorong standar perlindungan pengguna dan tanggung jawab industri yang lebih kuat. Dalam diskusi yang sama, Josephine Teo menyampaikan pandangan senada mengenai pentingnya kepercayaan sebagai fondasi pertumbuhan teknologi. Menurutnya, masyarakat dan organisasi harus dapat mengandalkan teknologi tanpa terus-menerus mengkhawatirkan dampak berbahaya yang mungkin ditimbulkan. “Kepercayaan adalah segalanya. Untuk teknologi yang diandalkan dalam aspek-aspek terpenting kehidupan kita, tanpa unsur kepercayaan yang kuat, pertumbuhan dan perkembangannya tidak akan berkelanjutan,” ujar Josephine. Indonesia Siapkan Regulasi dan Peta Jalan AI Selain perlindungan anak, Meutya menegaskan komitmen pemerintah untuk membangun ekosistem AI yang inovatif, aman, dan bertanggung jawab. Indonesia saat ini tengah menyiapkan dua rancangan Peraturan Presiden mengenai etika kecerdasan artifisial dan peta jalan AI nasional sebagai landasan pengembangan serta pemanfaatan teknologi tersebut. Meutya mengatakan tingginya adopsi AI di Indonesia merupakan peluang besar untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing nasional. Namun, perkembangan tersebut harus diimbangi dengan tata kelola yang mampu mengantisipasi risiko sekaligus memberikan kepastian bagi masyarakat dan pelaku industri. “Itulah sebabnya pemerintah perlu mengambil peran. Kami sudah menyusun rancangan regulasinya, dan regulasi tersebut tidak sedemikian ketat hingga menghambat inovasi,” ujar Meutya. Menurut Meutya, pengaturan etika AI akan memberikan panduan bagi perusahaan teknologi, termasuk perusahaan global yang beroperasi di Indonesia, untuk memastikan pengembangan dan pemanfaatan AI berjalan secara aman dan bertanggung jawab. Prinsip perlindungan data pribadi, transparansi, pencegahan diskriminasi, serta kendali manusia menjadi bagian penting dari kerangka kebijakan yang tengah disiapkan. Sementara itu, peta jalan AI nasional diarahkan untuk mempercepat pemanfaatan teknologi pada sektor-sektor prioritas yang memiliki dampak langsung terhadap masyarakat, antara lain ketahanan pangan, kesehatan, pendidikan, dan reformasi birokrasi. Pemerintah ingin memastikan perkembangan AI tidak berhenti pada peningkatan kemampuan teknologi, tetapi juga menghasilkan manfaat nyata bagi pelayanan publik dan perekonomian nasional. Meutya menekankan bahwa Indonesia membutuhkan keseimbangan antara percepatan inovasi dan mitigasi risiko. Pemerintah berupaya menghadirkan regulasi yang memberikan kepastian dan perlindungan tanpa membatasi ruang bagi pelaku industri, pengembang, dan masyarakat untuk memanfaatkan peluang AI. Sementara itu, Josephine menjelaskan bahwa Singapura menerapkan pendekatan tata kelola AI yang disesuaikan dengan perkembangan risiko. Pemerintah perlu mengidentifikasi persoalan secara spesifik, mengevaluasi efektivitas aturan yang tersedia, dan menentukan kebutuhan regulasi baru berdasarkan perkembangan teknologi. “Risiko terkait AI muncul dengan sangat cepat dan tidak selalu dalam bentuk yang kita perkirakan. Karena itu, kita perlu terus mencermati bagaimana risiko tersebut berkembang, menguji pedoman yang ada, dan mengambil langkah hukum ketika kita yakin aturan tersebut akan efektif,” jelas Josephine. Bagi Indonesia, penguatan kepercayaan digital menjadi bagian tidak terpisahkan dari upaya membangun ekonomi digital yang lebih produktif dan berdaya saing. Melalui prinsip Terhubung, Tumbuh, dan Terjaga, pemerintah ingin memastikan kemajuan teknologi tidak hanya menciptakan peluang ekonomi, tetapi juga menghadirkan rasa aman dan manfaat yang semakin luas bagi seluruh masyarakat. Sebab, masa depan digital bukan hanya tentang seberapa cepat teknologi berkembang, tetapi juga seberapa besar masyarakat dapat mempercayai dan merasakan manfaatnya. ***** Untuk Informasi lebih lanjut, silakan menghubungi kontak di bawah ini. Tim Redaksi – 08132193171 Dapatkan informasi lainnya di https://infopublik.id
Selengkapnya
*Jakarta, 19 Oktober 2026 -* Bali Tech Week 2026 menjadwalkan lebih dari 900 pertemuan bisnis untuk mempertemukan startup, investor, dan perusahaan teknologi. Melalui rangkaian kegiatan pada 19 hingga 23 Oktober 2026, Kementerian Komunikasi dan Digital membuka ruang bagi inovasi digital Indonesia untuk terhubung dengan kebutuhan industri dan peluang pasar regional maupun global. Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kemkomdigi Edwin Hidayat Abdullah mengatakan Bali Tech Week menjadi momentum untuk menghubungkan berbagai pelaku ekosistem digital yang selama ini kerap berinteraksi melalui forum dan agenda terpisah. Melalui pertemuan lintas sektor, berbagai gagasan dan potensi kerja sama diharapkan dapat berkembang menjadi proyek serta peluang bisnis yang memberikan manfaat nyata. “Bali Tech Week merupakan wujud nyata dari upaya bersama untuk membangun ekosistem digital Indonesia. Pemerintah, industri, pendiri startup, investor, akademisi, dan komunitas memiliki peran masing-masing dalam memajukan ekosistem ini. Ketika kita bertemu lintas sektor, kita dapat menemukan mitra, memecahkan masalah, dan mengubah ambisi bersama menjadi kerja nyata,” ujar Edwin dalam acara Pembukaan Bali Tech Week 2026 di Denpasar, Bali, Senin (19/10/2026). Melalui Bali Tech Week, Kemkomdigi ingin memastikan pertemuan antarpelaku industri tidak berhenti pada diskusi atau pameran teknologi. Rangkaian kegiatan dirancang untuk membuka ruang pertemuan bisnis, penjajakan investasi, diskusi kebijakan, serta pertukaran pengalaman antara peserta dari dalam dan luar negeri. Salah satu bentuk konkret kolaborasi tersebut hadir melalui HUB.ID, program yang mempertemukan startup, investor, dan perusahaan untuk menjembatani inovasi dengan kebutuhan bisnis. Dalam rangkaian Bali Tech Week 2026, tercatat lebih dari 900 pertemuan formal telah dijadwalkan melalui HUB.ID, di samping pertemuan informal yang turut membuka peluang kerja sama baru. “Program ini dirancang agar koneksi yang terbangun dapat memberikan manfaat. Bali Tech Week bukan hanya rangkaian diskusi atau ajang menampilkan teknologi, melainkan ruang untuk pertemuan terarah, penjajakan bisnis, pembahasan kebijakan, dan pertukaran gagasan antara peserta lokal dan internasional,” ucap Edwin. Bali Tech Week 2026 berlangsung selama lima hari dengan menghadirkan 13 kegiatan utama yang membahas beragam bidang, mulai dari startup dan investasi, gim, kecerdasan artifisial atau Artificial Intelligence (AI), keamanan siber, aset digital, pengembangan perusahaan, hingga kebijakan digital. Setiap kegiatan memiliki fokus dan komunitas tersendiri, tetapi terhubung dalam satu momentum untuk memperluas jejaring dan peluang kolaborasi. Penyelenggaraan tahun perdana ini menargetkan keterlibatan luas dari komunitas teknologi nasional dan internasional. Bali Tech Week menghadirkan rata-rata 1.800 peserta setiap hari, dengan 27 persen di antaranya berasal dari luar negeri dan keterwakilan lebih dari 35 negara. Rangkaian kegiatan juga melibatkan lebih dari 200 pembicara, lebih dari 80 startup, serta lebih dari 100 investor, dengan dukungan 13 mitra penyelenggara acara. Edwin menilai keberagaman peserta tersebut menjadi salah satu kekuatan utama Bali Tech Week. Pertemuan berbagai pengalaman, pasar, dan gagasan dapat membantu pelaku ekosistem digital mengenali kebutuhan satu sama lain, memperluas akses terhadap mitra strategis, serta membuka jalan bagi inovasi Indonesia untuk berkembang di tingkat regional maupun global. Semangat tersebut tercermin dalam tema Bali Tech Week 2026, “Archipelago Ascending: Advance Together, Innovate Further”. Tema ini menegaskan pentingnya menghubungkan potensi, talenta, dan kekuatan lokal Indonesia yang tersebar di berbagai wilayah agar manfaat ekonomi digital dapat tumbuh lebih merata. “Kepada para pendiri dan inovator Indonesia, saya berharap Anda meninggalkan Bali dengan jejaring baru, perspektif yang lebih luas, dan peluang untuk menjangkau pasar regional maupun global. Bagi investor dan pemimpin bisnis, semoga pertemuan ini mempertemukan Anda dengan orang-orang dan gagasan yang layak ditindaklanjuti setelah kegiatan berakhir,” tutur Edwin. ***** Untuk Informasi lebih lanjut, silakan menghubungi kontak di bawah ini. Tim Redaksi – 08132193171 Dapatkan informasi lainnya di https://infopublik.id
Selengkapnya
*Jakarta, 19 Oktober 2026 -* Pemerintah mengkaji deregulasi industri telekomunikasi untuk membuka ruang investasi, meningkatkan kualitas layanan, dan memperluas manfaat internet bagi masyarakat. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo menyatakan pembenahan regulasi diarahkan untuk menciptakan industri yang lebih efisien dan kompetitif, sekaligus menghadirkan layanan digital yang lebih terjangkau dan produktif bagi masyarakat. “Deregulasi bukan semata-mata untuk mempermudah kegiatan usaha, melainkan menciptakan ekosistem investasi yang efisien, kompetitif, dan mampu memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas untuk rakyat,” ujar Angga Raka Prabowo dalam acara Bali Tech Week 2026 di Denpasar, Bali, Senin (19/10/2026). Angga Raka Prabowo menyebutkan beban regulasi industri telekomunikasi saat ini mencapai sekitar 13–14 persen dari pendapatan operator. Karena itu, pemerintah tengah mengkaji penurunan beban regulasi dengan mempertimbangkan keberlanjutan industri dan kepentingan negara, sekaligus membuka ruang pertumbuhan industri hingga lima persen. “Kita mencoba mencari titik tengah, artinya negara juga tidak boleh dirugikan. Tapi utamanya, kita berbuat yang terbaik untuk rakyat,” tegasnya. Menurut Angga Raka Prabowo, penataan regulasi diharapkan menghasilkan efek berantai berupa peningkatan investasi, perbaikan harga dan kualitas layanan, peningkatan adopsi teknologi, serta pertumbuhan ekonomi dan penerimaan negara. Berdasarkan data 2026, sekitar 81,7 persen penduduk atau 235 juta orang telah terhubung ke internet. Namun, sekitar 2.000 desa dan permukiman masih belum terjangkau jaringan 4G, sementara baru sekitar 21 persen rumah tangga berlangganan fixed broadband. Dari sisi keterjangkauan, biaya fixed broadband mencapai 4,86 persen dari pendapatan nasional bruto per kapita, melampaui acuan keterjangkauan sebesar dua persen. Adapun kecepatan internet Indonesia berada pada kisaran 51 Mbps untuk fixed broadband dan 66 Mbps untuk mobile broadband. Kondisi ini menunjukkan bahwa perluasan konektivitas perlu disertai perbaikan kualitas dan keterjangkauan layanan. Angga Raka Prabowo menjelaskan bahwa pembenahan regulasi akan mencakup berbagai lapisan ekosistem digital, mulai dari infrastruktur pasif, konektivitas, platform dan komputasi, hingga aplikasi dan layanan. "Pada lapisan infrastruktur pasif, kita mendorong prinsip membangun sekali, dimanfaatkan bersama, melalui penggunaan bersama menara dan tiang, pembangunan jalur utilitas terpadu, akses terbuka dengan harga terjangkau, serta penyeragaman acuan retribusi daerah," jelasnya. Pada lapisan konektivitas, pemerintah mengkaji skema kemitraan yang dapat memberikan kepastian permintaan bagi operator, termasuk menjadikan pemerintah sebagai penyewa utama untuk kebutuhan internet sekolah, puskesmas, dan kantor desa. Pemerintah juga mempertimbangkan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha berbasis kualitas layanan serta insentif biaya hak penggunaan (BHP) frekuensi untuk mendukung pembangunan jaringan di wilayah 3T. Untuk mendorong investasi pada ekosistem digital, pemerintah turut mengkaji fasilitas insentif bagi pusat data, termasuk peluang pengembangan investasi di luar Jawa. Di sisi aplikasi dan layanan, pengembangan regulatory sandbox, penggunaan antarmuka pemrograman aplikasi (API) terbuka, serta keterlibatan sektor swasta dalam pengembangan GovTech menjadi bagian dari upaya memperluas inovasi dan kolaborasi. Pemerintah juga menyiapkan pembaruan kerangka hukum telekomunikasi yang berangkat dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi agar lebih relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan industri. Penyusunan kebijakan tersebut akan dilakukan secara bertahap melalui konsultasi publik bersama industri dan pemangku kepentingan. Selain deregulasi, pemerintah menargetkan kecepatan fixed broadband dan mobile broadband menuju 100 Mbps pada 2029. Sasaran lainnya mencakup 90 persen kecamatan terhubung jaringan serat optik, 50 persen rumah tangga terlayani fixed broadband, serta pemenuhan kewajiban cakupan 5G sekurang-kurangnya 51 persen populasi pada tahun kelima setelah izin frekuensi diberikan. Angga Raka Prabowo menegaskan pencapaian target tersebut membutuhkan sinergi pemerintah dan industri, termasuk melalui penataan biaya regulasi, penyeragaman perizinan dan retribusi, pengembangan model bisnis untuk wilayah 3T, serta penyusunan peta jalan spektrum frekuensi. “Kementerian Komunikasi dan Digital siap memfasilitasi dan terbuka dalam deregulasi serta debottlenecking ini agar industri infrastruktur digital Indonesia tumbuh secara berkelanjutan, berdaya saing, dan berdaulat, dengan satu tujuan utama, yaitu memakmurkan rakyat Indonesia,” pungkasnya. ***** Untuk Informasi lebih lanjut, silakan menghubungi kontak di bawah ini. Tim Redaksi – 08132193171 Dapatkan informasi lainnya di https://infopublik.id
Selengkapnya
*Jakarta, 19 Oktober 2026 -* Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia (Komdigi) resmi membuka Bali Tech Week (BTW) 2026 di Bali Beach Convention Center, Sanur, Bali. Menghimpun 13 kegiatan teknologi pada 19–23 Oktober 2026, inisiatif ini menjadi platform kolaborasi untuk memperkuat kepercayaan, membuka peluang kemitraan dan investasi, serta memperluas manfaat ekonomi digital bagi masyarakat. Dalam sambutan pembukaannya, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Meutya Hafid menekankan bahwa Indonesia telah memiliki skala pasar digital yang besar. Tahap berikutnya adalah mengubah skala tersebut menjadi produktivitas, inovasi, dan kemampuan teknologi nasional melalui tiga arah transformasi digital: Terhubung, Tumbuh, dan Terjaga. “Tugas utama kita tidak lagi hanya membangun konektivitas Indonesia, tetapi juga memastikan konektivitas itu diterjemahkan menjadi pertumbuhan, baik ekonomi, masyarakatnya, maupun perbaikan layanan publik. Tidak ada pertumbuhan ekonomi yang layak dikejar kalau tidak ada keterjagaan. Pada ujungnya, inovasi harus mampu melindungi masyarakat, dan melindungi perusahaan dengan memberikan kepastian regulasi,” ujar Meutya. Menjelang dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada 20 Oktober 2026, Meutya mengajak seluruh pemangku kepentingan melihat kemajuan yang telah dicapai sekaligus pekerjaan yang masih perlu diselesaikan. Penguatan infrastruktur, pengembangan industri, peningkatan kemampuan masyarakat, dan pelindungan pengguna perlu berjalan searah agar transformasi digital memberikan hasil nyata. Terhubung: Memperluas Akses dan Meningkatkan Kualitas Pada pilar Terhubung, Komdigi menekankan pentingnya kualitas, keterjangkauan, dan keandalan konektivitas. Dalam paparannya, Meutya menyampaikan bahwa sekitar 235 juta penduduk Indonesia telah menggunakan internet pada 2026, dengan penetrasi mencapai 81,72 persen, sementara jaringan 4G telah menjangkau 98,96 persen populasi. Menurut Meutya, teknologi perlu memberikan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dan pelaku usaha. Konektivitas menjadi bermakna ketika membantu usaha kecil memasuki pasar baru, memungkinkan pelajar mengakses pembelajaran tanpa gangguan, dan mempermudah masyarakat memperoleh layanan yang sebelumnya sulit dijangkau. “Kita masih punya pekerjaan rumah. Karena prinsip no one left behind, inklusivitas mengharuskan kita mencapai 100 persen. Kecepatan internet tidak boleh hanya dirasakan saudara-saudara kita di Pulau Jawa, tetapi sampai ke Indonesia bagian timur,” jelasnya. Tumbuh: Mengubah Adopsi Teknologi Menjadi Produktivitas Pada pilar Tumbuh, pengembangan ekonomi digital diarahkan untuk meningkatkan efisiensi usaha, memperluas akses pasar, dan menciptakan nilai tambah. Laporan e-Conomy SEA 2025 memperkirakan nilai transaksi bruto atau gross merchandise value (GMV) ekonomi digital Indonesia mencapai US$99 miliar pada 2025, tumbuh 14 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Untuk memperkuat potensi tersebut, Komdigi mendorong keterhubungan antara talenta, startup, perguruan tinggi, industri, investor, dan pasar. Dalam ekosistem Garuda Spark, Meutya memaparkan bahwa 178 program telah menjangkau lebih dari 15.700 talenta digital, membina 80 startup, dan melibatkan 80 mitra, dengan investasi langsung yang tercatat mencapai lebih dari Rp429,5 miliar. Penguatan ekosistem ini diharapkan memperluas kesempatan bagi inovator Indonesia untuk mengembangkan produk, memperoleh pendanaan, dan menjangkau pasar, termasuk dalam industri gim. Pemanfaatan teknologi juga diarahkan untuk meningkatkan efisiensi dan ketepatan layanan publik melalui pertukaran serta pemadanan data antarlembaga. Terjaga: Membangun Kepercayaan dan Kepastian Pada pilar Terjaga, Komdigi menekankan pelindungan masyarakat, keamanan layanan digital, serta pengaturan yang jelas dan dapat diterapkan secara konsisten. Kepercayaan menjadi fondasi agar masyarakat merasa aman menggunakan teknologi, pelaku usaha memahami tanggung jawabnya, dan investor memiliki kepastian untuk mendukung pertumbuhan jangka panjang. Upaya ini mencakup pelindungan anak melalui implementasi PP Tunas, penanganan konten berbahaya, literasi digital, serta penguatan pelindungan data pribadi. Memasuki tahun ketiga pemerintahan, Komdigi juga menempatkan tata kelola AI, pengembangan talenta digital yang terhubung dengan kebutuhan industri, dan pelindungan data pribadi sebagai agenda penting. “Ketiga prioritas tersebut saling memperkuat. Infrastruktur yang andal memungkinkan inovasi. Talenta yang berkualitas mengubah teknologi menjadi kegiatan produktif. Tata kelola yang bertanggung jawab memberikan keyakinan kepada masyarakat dan dunia usaha untuk berpartisipasi,” kata Meutya. Hari Pertama Bali Tech Week 2026 Berlangsung pada 19–23 Oktober 2026, BTW menghimpun 13 agenda teknologi dalam satu platform yang mencakup konektivitas, infrastruktur digital, kecerdasan artifisial, keamanan siber, ekonomi digital, pengembangan startup, dan investasi. Hari pertama mengangkat agenda “Connect the Nation”, dengan konektivitas dan infrastruktur sebagai fondasi pemerataan manfaat transformasi digital di seluruh Indonesia. Agenda pembukaan turut menghadirkan keynote dari Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengenai keterkaitan pembangunan infrastruktur, transformasi energi, dan pembangunan nasional. Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, menyampaikan, “Hilirisasi energi bisa kita lakukan secara maksimal kalau disertai teknologi yang baik dan industrialisasi yang andal, kompetitif, dan efisien. Teknologi itu bagian dari industri digital yang bisa kita hubungkan langsung dengan industri-industri besar. Digitalisasi bisa berdampak baik kalau digunakan dengan baik.” Rangkaian hari pertama juga dihadiri oleh Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo; Direktur Jenderal Ekosistem Digital Komdigi Edwin Hidayat Abdullah; Direktur Utama Telkom Indonesia Nanang Hendarno; Direktur Utama Telkomsel Nugroho; Chief Executive Officer GoTo Hans Patuwo; serta para pemimpin industri telekomunikasi dan ekosistem digital. Program lainnya meliputi diskusi mengenai posisi Asia Tenggara dalam teknologi global, jaringan generasi berikutnya, penguatan infrastruktur digital nasional, Telkomsel AI Solution Announcement, Tokocrypto Digital Summit, Tea Talks, serta dialog Menteri dengan para perempuan pemimpin ekosistem digital. Melalui BTW 2026 yang didesain menjadi flagship technology event di Indonesia, Komdigi mendorong industri dan investor mengidentifikasi peluang dalam penguatan infrastruktur, pengembangan talenta lokal, serta pertumbuhan perusahaan Indonesia. Pendiri perusahaan dan perguruan tinggi diharapkan membawa solusi yang berangkat dari kebutuhan nyata, sementara platform teknologi dan mitra internasional didorong berbagi keahlian untuk membangun layanan digital yang lebih aman dan tepercaya. Informasi lebih lanjut tersedia melalui balitechweek.id. ***** Untuk Informasi lebih lanjut, silakan menghubungi kontak di bawah ini. Tim Redaksi – 08132193171 Dapatkan informasi lainnya di https://infopublik.id
Selengkapnya
*Jakarta, 19 Oktober 2026 -* Peredaran hoaks dan disinformasi di media sosial membuat masyarakat semakin rentan menerima informasi tanpa verifikasi. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menegaskan pentingnya media arus utama menjalankan jurnalisme profesional untuk menjaga kualitas informasi yang diterima publik. “Sin Po TV dan media-media arus utama yang lain bisa berdiri dengan tegak untuk bisa menjadi rumah penjernih informasi,” ujar Wamen Nezar saat bertemu awak media usai peringatan HUT ke-3 Sin Po TV di Jakarta Barat, Minggu (18/10/2026). Wamen Nezar menjelaskan perkembangan teknologi dan media sosial telah mengubah lanskap komunikasi sehingga masyarakat dapat menjadi produsen sekaligus konsumen informasi. Kondisi ini menuntut media tetap berpegang pada kode etik dan prinsip jurnalisme profesional untuk menjaga ekosistem informasi yang sehat. “Di tengah disrupsi teknologi media, terutama platform media sosial, yang masuk ke lanskap komunikasi kita saat ini, di mana semua orang bisa menjadi produsen informasi sekaligus juga konsumen informasi, kita tetap membutuhkan media yang menjalankan tugas-tugas jurnalistik sesuai kode etik secara profesional agar kita bisa menjaga lanskap informasi yang sehat,” jelasnya. Wamen Nezar menyoroti perubahan perilaku masyarakat yang semakin banyak mengakses informasi melalui media sosial tanpa penyaringan memadai. Situasi ini meningkatkan kerentanan masyarakat terhadap hoaks, disinformasi, dan misinformasi, sekaligus menjadi tantangan bagi media untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi tanpa meninggalkan prinsip jurnalistik. “Masyarakat lebih banyak menerima informasi dari media sosial tanpa filter sehingga kita melihat ada banyak korban hoaks, ada juga yang rentan menjadi korban disinformasi dan misinformasi,” ungkap Wamen Nezar. Karena itu, Wamen Nezar mendorong Sin Po TV dan media lainnya untuk terus beradaptasi dengan perubahan teknologi sekaligus mempertahankan komitmen terhadap kebenaran. Profesionalisme jurnalistik dinilai penting agar media tetap menjalankan perannya sebagai sumber informasi yang kredibel bagi masyarakat. “Tantangan untuk Sin Po TV dan Sin Po Media Grup adalah bagaimana bisa membaca gerak zaman ini dan gerak teknologi ini dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip jurnalisme yang profesional. Hidupkan terus jurnalisme yang mengedepankan kebenaran,” pungkasnya. ***** Untuk Informasi lebih lanjut, silakan menghubungi kontak di bawah ini. Tim Redaksi – 08132193171 Dapatkan informasi lainnya di https://infopublik.id
Selengkapnya
Jakarta, 19 Oktober 2026 - Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mengapresiasi para pekerja di wilayah perbatasan yang tetap mengabdi kepada Indonesia di tengah berbagai tantangan dan keterbatasan. Kisah mereka perlu mendapat perhatian publik agar pengabdian masyarakat di wilayah terluar Indonesia tidak luput dari perhatian. “Di sini hadir tiga dari puluhan ribu para pahlawan lain yang bekerja di perbatasan,” ujar Wamen Nezar dalam acara Hari Ulang Tahun ke-3 Sin Po TV di Jakarta Barat, Minggu (18/10/2026). Wamen Nezar menegaskan para penerima penghargaan Pahlawan Perbatasan merupakan representasi dari banyak sosok yang menjalankan pengabdian di wilayah perbatasan. Dedikasi mereka menjadi pengingat bahwa menjaga semangat Indonesia membutuhkan kontribusi masyarakat dari berbagai wilayah, termasuk mereka yang bekerja dengan segala keterbatasan. “Kami juga memberikan apresiasi yang tinggi untuk Sin Po TV atas langkah mulia membuka mata kita semua untuk melihat bagaimana mereka yang bekerja di perbatasan, yang mungkin jarang kita ketahui, menghadapi berbagai tantangan dengan segala macam keterbatasan, tetapi semangat tetap menyala untuk Indonesia,” kata Wamen Nezar. Menurut Wamen Nezar, kisah para pekerja perbatasan perlu diangkat agar masyarakat dapat melihat lebih dekat tantangan yang mereka hadapi serta memahami arti pengabdian bagi Indonesia. Upaya memperkenalkan pengalaman mereka kepada publik juga dapat memperluas perhatian terhadap berbagai bentuk kontribusi masyarakat di wilayah perbatasan. “Apa yang dilakukan oleh Sin Po TV bisa menjadi inspirasi juga bagi kita semua untuk melihat bahwa negeri kita begitu luas, begitu besar, dan membutuhkan kerja yang ikhlas, kerja yang tulus untuk membuat Indonesia hebat,” ungkapnya. Wamen Nezar juga mengapresiasi inisiatif Sin Po TV dalam menghadirkan kisah pengabdian para pekerja perbatasan kepada masyarakat. Ia berharap semangat yang ditunjukkan para pekerja tersebut dapat menjadi inspirasi bagi berbagai pihak untuk terus berkontribusi bagi Indonesia melalui peran dan tanggung jawab masing-masing. Adapun penerima Penghargaan Pahlawan Perbatasan dalam acara tersebut adalah Kasat Binmas Polres Panai Polda Papua Tengah Ipda Lalu Hiskam Anady, Danyonif 741/GN dan Dansatgas Pamtas RI (Jembrana, Denpasar, Bali, Perbatasan Timor Leste–NTT) Letkol Inf Sy. Gafur Thalib, serta Pegawai KPID NTB Dewi Irawati, S.I.Kom. Hadir dalam acara tersebut sejumlah pejabat yang memberikan penghargaan, yaitu Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Mugiyanto, Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Maulana Bungaran, Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa, Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Helvi Yuni Moraza, Gubernur Banten Andra Soni, serta Wakil Ketua DPD RI Yorrys Raweyai. ***** Untuk Informasi lebih lanjut, silakan menghubungi kontak di bawah ini. Tim Redaksi – 08132193171 Dapatkan informasi lainnya di https://infopublik.id
Selengkapnya
*Jakarta, 18 Oktober 2026 -* Informasi kini beredar dalam hitungan detik, tetapi masyarakat tetap membutuhkan berita yang utuh dan benar untuk memahami berbagai peristiwa.Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo mengingatkan arti penting tanggung jawab pers dalam menyajikan informasi yang jelas dan akurat di tengah maraknya misinformasi dan disinformasi.Hal tersebut ia sampaikan setelah mengikuti acara Run for Good Journalism 2026 di Jakarta Selatan, Minggu (18/10/2026) dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-14 Forum Pemimpin Redaksi (Forum Pemred).“Di tengah banyaknya arus informasi, disinformasi, serta misinformasi yang berkembang di masyarakat, teman-teman Forum Pemred mengingatkan kembali pentingnya pers yang jernih, utuh, dan yang memberitakan sesuai dengan fakta yang ada,” ujarnya.Ia menegaskan bahwa sebagai pelayan publik, pers memiliki tanggung jawab untuk menyajikan informasi yang jelas dan terang bagi masyarakat.“Pers juga untuk publik dan publik butuh pemberitaan yang sesuai dengan isinya. Di tengah banyaknya informasi yang beredar, peran dari pers Indonesia dibutuhkan agar publik mendapatkan informasi yang jelas dan terang,” imbuh Wamen Angga.Wamen Angga berharap para insan pers dapat terus menjalankan tugasnya secara bertanggung jawab dan menjaga semangat mereka dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.“Selamat kepada Forum Pemred dan teman-teman pers semua. Semoga dapat selalu menjalankan tugas-tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan semangat,” tandasnya.Dalam kegiatan Run for Good Journalism 2026 ini dilaksanakan perlombaan lari sejauh 5 kilometer yang diikuti oleh para insan pers.Turut hadir Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid serta Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat.*****Untuk Informasi lebih lanjut, silakan menghubungi kontak di bawah ini.Tim Redaksi – 08132193171Dapatkan informasi lainnya di https://infopublik.id
Selengkapnya
Jakarta, 16 Oktober 2026 - Kedekatan anak dengan kecerdasan artifisial (artificial intelligence/AI) dan perangkat digital menuntut pendampingan orang tua yang semakin aktif.Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mengingatkan agar pemanfaatan teknologi tidak membuat anak kehilangan kemandirian dan kemampuan berpikir kritis.“Jangan sampai anak kita menjadi tergantung dengan artificial intelligence sehingga mereka kehilangan kepribadiannya sendiri, mereka kehilangan kemampuan berpikir kritis. Ini yang saya kira paling berisiko buat generasi kita ke depan,” ujar Wamen Nezar dalam Peluncuran Kelas Pengasuhan Digital di Jakarta Selatan, Jumat (16/10/2026).Wamen Nezar menyebutkan sekitar 70 juta anak Indonesia akan tumbuh di tengah ekosistem digital yang semakin kompleks, termasuk dengan kehadiran AI.Menurutnya, kondisi ini membutuhkan kolaborasi pemerintah, platform digital, dan orang tua untuk memastikan anak dapat memanfaatkan teknologi secara aman dan sehat.Ia juga mengingatkan risiko interaksi digital, mulai dari kontak dengan orang asing, paparan konten yang tidak sesuai, ancaman terhadap data pribadi, hingga kecanduan digital.Karena itu, pengasuhan digital perlu dilakukan melalui komunikasi terbuka, pendampingan, dan pemahaman terhadap fitur keamanan yang tersedia.Pemerintah telah menghadirkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak atau PP TUNAS sebagai landasan membangun ekosistem digital yang lebih aman dan sehat bagi anak.“Kita punya tanggung jawab yang cukup besar bagaimana menjamin ruang yang aman dan sehat buat anak-anak kita itu. Itu sebabnya pemerintah membuat PP TUNAS dalam rangka membangun ruang aman dan sehat bagi anak di dalam ekosistem digital. Melindungi anak kita adalah melindungi peradaban,” tegas Wamen Nezar.Parental Control Dukung Pengasuhan DigitalDalam kegiatan tersebut, WhatsApp memperkenalkan fitur Parental Control untuk membantu orang tua mendampingi aktivitas digital anak remaja.Fitur ini memungkinkan orang tua melihat informasi mengenai grup dan kanal yang terhubung dengan akun anak, mengatur sejumlah pilihan terkait konten yang dapat dilihat dan dibagikan, serta menerima notifikasi atas perubahan tertentu pada akun.Wakil Presiden Business Operations and External Affairs WhatsApp Victoria Grant menjelaskan bahwa fitur tersebut dirancang untuk membantu orang tua menjaga keselamatan anak tanpa harus membaca percakapan pribadinya.Pendekatan ini diharapkan dapat menyeimbangkan perlindungan digital dengan kepercayaan antara orang tua dan anak.“Dengan begitu, tidak ada pengaturan yang tiba-tiba muncul dan mengejutkan anak Anda. Anda dapat membuka dan mengatur fitur-fitur tersebut bersama-sama,” ungkap Grant.Melalui kelas pengasuhan ini, orang tua juga diperkenalkan pada buku saku, video, dan permainan edukatif untuk mempelajari fitur Parental Control bersama anak.Setelah pelaksanaan di Jakarta, pelatihan direncanakan berlanjut ke Padang dan Cirebon.Program ini merupakan kolaborasi WhatsApp dengan Kementerian Komunikasi dan Digital, ICT Watch, serta Keluarga Kita untuk memperluas literasi pengasuhan digital di kalangan keluarga Indonesia.Wamen Nezar berharap kolaborasi tersebut dapat membantu orang tua menanamkan kesadaran tentang perlindungan data pribadi, etika berkomunikasi, serta penggunaan AI secara bijak dan kreatif.“Semoga kita bisa terus mendampingi anak-anak kita tumbuh besar dalam lingkungan baru di abad ke-21 ini menjadi generasi yang cerdas, lebih tangguh, kreatif, dan inovatif, dan yang penting mereka aman dan selamat dalam mengarungi dunia digital ini,” pungkas Wamen Nezar.***Untuk Informasi lebih lanjut, silakan menghubungi kontak di bawah ini.Tim Redaksi – 08132193171Dapatkan informasi lainnya di https://infopublik.id
Selengkapnya20.10.2026
9.10.2026
7.10.2026
1.10.2026
30.09.2026
29.09.2026
17.09.2026
10.09.2026
9.09.2026
3.09.2026
2.12.2025
2.12.2025
12.11.2025
28.10.2025
14.10.2025
9.10.2025
29.09.2025
17.09.2025
16.09.2025
8.09.2025
4.09.2025
3.09.2025
30.07.2025
23.07.2025
23.07.2025
17.07.2025
10.07.2025
10.07.2025
7.07.2025
7.07.2025
4.07.2025
12.06.2025
12.06.2025
19.05.2025
24.04.2025
11.04.2025
19.03.2025
17.03.2025
28.02.2025
26.02.2025
17.02.2025
3.02.2025
3.02.2025
23.01.2025
23.01.2025
20.01.2025
17.12.2024
13.12.2024
13.12.2024
19.11.2024
10.11.2026 - 19.11.2026
10.11.2026 - 12.11.2026
10.11.2026 - 11.11.2026
10.11.2026 - 12.11.2026
23.10.2026 - 29.10.2026
23.10.2026 - 30.10.2026
21.10.2026 - 30.10.2026
26.10.2026 - 1.11.2026
27.10.2026 - 2.12.2026
23.10.2026 - 29.10.2026
27.10.2026 - 5.01.2027
27.10.2026 - 28.10.2026
21.10.2026 - 29.10.2026
21.10.2026 - 29.10.2026
21.10.2026 - 29.10.2026
20.10.2026 - 22.10.2026
20.10.2026 - 23.10.2026
7.10.2026 - 19.10.2026
6.10.2026 - 12.10.2026
7.10.2026 - 10.10.2026
4.10.2026 - 5.10.2026
30.09.2026 - 1.10.2026
5.10.2026 - 17.10.2026
1.10.2026 - 5.10.2026
25.09.2026 - 16.10.2026
22.09.2026 - 23.09.2026
22.09.2026 - 28.09.2026
22.09.2026 - 26.09.2026
22.09.2026 - 29.09.2026
21.09.2026 - 28.09.2026
21.09.2026 - 26.09.2026
15.09.2026 - 18.09.2026
9.09.2026 - 15.09.2026
13.09.2026 - 15.09.2026
11.09.2026 - 15.09.2026
9.09.2026 - 17.09.2026
8.09.2026 - 14.09.2026
7.09.2026 - 7.10.2026
7.09.2026 - 14.09.2026
7.09.2026 - 14.09.2026
7.09.2026 - 15.09.2026
5.09.2026 - 7.09.2026
2.09.2026 - 7.09.2026
7.09.2026 - 7.10.2026
31.08.2026 - 30.09.2026
1.09.2026 - 7.09.2026
7.09.2026 - 7.10.2026
26.08.2026 - 30.08.2026
22.08.2026 - 28.08.2026
22.08.2026 - 23.08.2026
Visitors : 2408012