KOMINFO, Sidoarjo - Satu persatu OPD Sidoarjo dikunjungi Bupati Sidoarjo H. Subandi. Kali ini ia ke Dinas Kesehatan Sidoarjo, Rabu, (2/9). Bupati ingin pelayanan kesehatan yang ada di Puskesmas terus ditingkatkan. Kedatangan Bupati H. Subandi disambut Kepala Dinas Kesehatan Sidoarjo dr. Lakhsmie Herawati Yuwantina bersama seluruh kepala Puskesmas yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Ia ajak Plt. Sekda Sidoarjo Mohammad Ainur Rahman, Inspektur Kabupaten Sidoarjo Andjar Soerjadianto, Asisten Pembangunan dan Kesra Setda Sidoarjo Ainun Amalia, Kepala BKD Ahmad Misbachul Munir serta Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sidoarjo Benny Airlangga. Bupati H. Subandi meminta pelayanan kesehatan Puskesmas harus terus ditingkatkan. Menurutnya Puskesmas merupakan wajah Pemerintah Kabupaten dalam pelayanan kesehatan. Oleh karenanya pelayanan kepada masyarakat harus sebaik mungkin. Puskesmas harus dapat menampung keluhan masyarakat. Selain itu tidak membedakan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. “Kalau ada komplain, sikap kita melayani, bukan diajar bertengkar. Berikan jawaban yang santun karena kita sebagai birokrat, birokrat itu tidak boleh emosi, sifatnya melayani karena Puskesmas ini mewakili pemerintah dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat,” ujarnya.H. Subandi juga meminta seluruh pegawai Dinas Kesehatan menjaga kekompakan dalam menjalankan tugasnya. Menurutnya kunci kesuksesan pelayanan kesehatan tidak semata berada dipundak kepala dinas. Namun berada disemua pundak pegawai dengan menjaga kebersamaan. "Kunci kesuksesan ini tidak hanya di tangan Kadinkes, bukan di tangan sekretaris, bukan di tangan Kabid-Kabid, Kasubag, kuncinya ada pada kebersamaan," ujarnya. Bupati juga mengatakan Dinas Kesehatan memiliki banyak PR yang harus dituntaskan. Tidak hanya menangani orang sakit sampai sembuh, namun juga menangani orang yang sudah meninggal. Oleh karenanya Pemkab Sidoarjo akan memberikan dukungan anggaran untuk perbaikan fasilitas diseluruh Puskesmas yang ada. Ia ingin masyarakat merasa nyaman saat berobat di seluruh Puskesmas. "Saya minta tolong, ya, Pak Plh Sekda, Bu Kadinkes, coba cek ulang. Kalau dari 31 Puskesmas yang ada ini kurang apa saja, apa peralatannya atau yang lainnya silakan diselesaikan. Karena saya kepengin pelayanan Puskesmas di Sidoarjo nyaman kepada masyarakat," pungkasnya. Git
Selengkapnya
KOMINFO, Sidoarjo — Bupati Sidoarjo Subandi meminta pengawasan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diperketat. Langkah tersebut merupakan bagian dari evaluasi untuk memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan aman, tertib, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal itu disampaikan Subandi saat meninjau SPPG Kalitengah, Kecamatan Tanggulangin, Rabu (2/9/2026). Peninjauan dilakukan setelah ratusan santri Pondok Pesantren Mambaul Hikam, Desa Putat, Kecamatan Tanggulangin, diduga mengalami keracunan pada Selasa (1/9/2026) petang. Dalam peninjauan tersebut, Subandi didampingi Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dispendikbud) Kabupaten Sidoarjo Ridho Prasetyo, Plt. Sekretaris Daerah (Sekda) Sidoarjo Mohammad Ainur Rahman, Asisten I Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Ainun Amalia, serta Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol. Dr. Christian Tobing. Wakil Koordinator BGN Regional Jawa Timur Teguh Bayu Wibowo juga turut hadir. Subandi mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Sidoarjo (Dinkes), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), serta Dispendikbud untuk mengevaluasi perizinan SPPG. Berdasar hasil koordinasi, terdapat 174 SPPG di Kabupaten Sidoarjo. Dari 153 SPPG yg sudah operasional, ada 21 SPPG yg belum mengajukan permohonan izin. “Sebanyak 21 SPPG belum berizin. Hal ini telah kami sampaikan kepada BGN pusat. Karena itu, kami meminta pengawasan benar-benar diperketat agar kejadian serupa tidak terulang,” ujar Subandi. Untuk SPPG Kalitengah, Subandi memastikan telah mengantongi izin. Menurutnya, kewenangan untuk menjatuhkan sanksi atau menghentikan operasional SPPG berada pada BGN. "SPPG Kalitengah telah mengantongi izin. Adapun terkait sanksi dan penghentian operasional, hal tersebut merupakan kewenangan BGN,” katanya. Subandi menegaskan bahwa Pemkab Sidoarjo tetap mendukung program MBG sebagai salah satu program pemerintah pusat. Namun, dukungan tersebut harus disertai tata kelola yang baik dan pengawasan yang memadai. "Apabila tata kelolanya belum baik, tentu harus segera dibenahi. Jangan sampai hal tersebut mengganggu program presiden. Program yang baik harus kita dukung, sedangkan kekurangan yang ada harus segera diperbaiki,” tegasnya. Mengenai mekanisme teknis penyelenggaraan SPPG, Subandi menyatakan bahwa hal tersebut merupakan kewenangan BGN. Pemkab Sidoarjo akan terus berkoordinasi dengan BGN dalam pelaksanaan dan evaluasi program MBG. “Terkait mekanismenya, biarkan BGN pusat yang menyampaikan. Regulasi tersebut bukan kewenangan kami di daerah. BGN yang memahami secara rinci,” katanya. Di sisi lain, Pemkab Sidoarjo memprioritaskan penanganan medis bagi para santri yang masih menjalani perawatan. Dinas Kesehatan terus berkoordinasi dengan rumah sakit untuk memastikan seluruh pasien memperoleh penanganan secara optimal. “Pemerintah daerah berfokus pada penanganan medis. Kami telah berupaya semaksimal mungkin untuk menangani seluruh pasien,” ujar Subandi. Berdasarkan data terbaru yang disampaikan Subandi, sebanyak 567 santri telah memperoleh penanganan medis. Sebanyak 457 santri diperbolehkan pulang. Sisanya, sebanyak 80 santri masih menjalani perawatan di sejumlah rumah sakit dan 30 pasien masih dalam observasi,berdasarkan sumber data dari Dinas kesehatan sidoarjo per 2 September 2026 Pukul 13.00 WIB. Perawatan santri dilakukan di sejumlah rumah sakit. Perinciannya, RS Siti Hajar merawat 35 pasien, RS Delta Surya 16 pasien, RS Pusura 12 pasien, RSU Aisyiyah St. Fatimah 9 pasien, RS Pusdik Bhayangkara 1 pasien, RSUD Notopuro 31 pasien, RS Anwar Medika 1 pasien, dan RS Arafah Anwar Medika 1 pasien. Pemkab Sidoarjo terus berkoordinasi dengan BGN, Dinas Kesehatan, rumah sakit, dan perangkat daerah terkait pemantauan kondisi para santri serta memastikan penanganan berjalan dengan baik. Sementara itu, Wakil Koordinator BGN Regional Jawa Timur Teguh Bayu Wibowo menjelaskan langkah BGN terhadap SPPG Kalitengah. BGN menerima informasi mengenai kejadian tersebut pada Selasa (1/9/2026) malam. BGN provinsi segera melakukan pengecekan dan investigasi awal di lapangan. Hasilnya kemudian dilaporkan kepada pimpinan BGN pusat. "Pada awalnya, operasional kami hentikan sementara tadi malam. Pagi ini, surat suspensi untuk dapur tersebut telah diterbitkan,” jelas Teguh. Dia mengatakan, tim BGN pusat akan melakukan investigasi lanjutan untuk menentukan status suspensi SPPG Kalitengah. Selama proses investigasi berlangsung, operasional SPPG dihentikan sementara. "Karena itu, tim investigasi dari pusat akan datang untuk menentukan apakah suspensinya berkategori ringan atau berat,” ujarnya. Terkait penyebab dugaan keracunan, Teguh menegaskan bahwa BGN masih melakukan investigasi. Pihaknya belum dapat memastikan bahan makanan yang diduga menjadi penyebab kejadian tersebut. “Proses investigasi masih berlangsung. Bahan yang diduga menjadi penyebab juga masih kami dalami,” katanya. Teguh memastikan bahwa informasi di media sosial mengenai adanya belatung dalam makanan tidak benar. “Informasi tersebut tidak benar,” tegasnya. Menurut Teguh, SPPG Kalitengah selama ini menyalurkan makanan ke sejumlah sekolah dan pondok pesantren. Berdasar data BGN, distribusi makanan dari SPPG tersebut mencapai sekitar 2.800 porsi per hari. Sekitar 1.000 porsi di antaranya disalurkan ke pondok pesantren. BGN juga terus berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan rumah sakit untuk memperoleh informasi terbaru mengenai kondisi para santri yang masih menjalani perawatan. “Hasil investigasi akan menjadi dasar evaluasi terhadap operasional SPPG Kalitengah. BGN juga akan memperkuat pengawasan untuk memastikan pelaksanaan program MBG di Kabupaten Sidoarjo berjalan sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku,” tegas Teguh. (Mas/Mar).
Selengkapnya
Bupati Sidoarjo H. Subandi berkantor dan memberikan pembinaan langsung kepada ASN di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (PUBM SDA) Kabupaten Sidoarjo, Selasa (1/9/2026). Bupati turut didampingi Plh. Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo Mohammad Ainur Rohman, Asisten Perekonomian Bahrul Amig, Asisten Administrasi Umum Fenny Apridawati, Inspektur Kabupaten Sidoarjo Andjar Soerjadianto, serta Kepala BKD Ahmad Misbachul MunirDalam momen itu, Subandi mengingatkan kembali jajaran PUBM SDA agar berbagai pekerjaan yang masih menjadi pekerjaan rumah dapat segera diselesaikan.“Karena banyak PR yang masih harus kita lakukan, kita mengingatkan kembali bahwa kekompakan dan kerja sama ini yang kita dorong. Saya tidak mau dengan banyaknya PR di PUBM SDA masih ada kegiatan-kegiatan yang tertinggal,” tegasnya.Menurutnya, berbagai catatan pekerjaan pada 2025 harus menjadi bahan evaluasi agar tidak kembali terjadi. Memasuki triwulan III 2026, koordinasi dan percepatan pekerjaan harus semakin diperkuat. Dalam pembinaan tersebut, masukan disampaikan kepada seluruh jajaran, mulai dari sekretaris, kepala bagian, kepala bidang hingga pegawai. Tujuannya memastikan seluruh pekerjaan PUBM SDA berjalan tepat waktu, tepat sasaran, dan memiliki kualitas yang baik. “Saran-saran ini kita berikan semuanya. Mudah-mudahan dengan kehadiran rombongan kita, mulai dari Pak Plh. Sekda, Pak Bappeda, para asisten, ini memberikan vitamin dan masukan kepada Dinas PUBM SDA,” ujarnya. Subandi optimistis berbagai masukan tersebut dapat mendorong penyelesaian pekerjaan tanpa ada lagi kegiatan yang tertinggal. “Insyaallah kalau itu nanti dijalankan, saya yakin tidak ada PR yang terlambat. Karena ini sudah triwulan III. Tugas Bupati itu mengingatkan kembali. Mudah-mudahan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas PUBM SDA ini betul-betul selesai tepat waktu dan kualitasnya bagus,” tuturnya.Kepala Dinas PUBM SDA Kabupaten Sidoarjo Mukhammad Makhmud mengatakan, berbagai masukan yang disampaikan Bupati beserta jajaran akan menjadi bahan perbaikan tata kelola di lingkungan dinasnya. “Kami sampaikan kepada Pak Bupati beserta jajaran. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang disampaikan pada kesempatan ini sebagai perbaikan tata kelola di PUBM SDA. Sehingga ke depan harapan kami tata kelola ini bisa berjalan dengan baik,” ujarnyaSubandi juga menjelaskan perkembangan Flyover Gedangan. Ia memastikan proses pengukuran lahan terus berjalan dan peta bidang untuk sisi utara maupun selatan ditargetkan selesai. Setelah itu, Pemkab Sidoarjo segera melakukan appraisal atau penilaian lahan. Proses tersebut membutuhkan waktu sekitar dua minggu.“Mulai besok Pak Mahmud, Kepala Dinas PUBM SDA, akan segera melakukan appraisal karena membutuhkan waktu dua minggu,” jelasnya. Untuk bidang yang masih belum terselesaikan, Pemkab Sidoarjo menyiapkan mekanisme konsinyasi sesuai ketentuan. Dari sisi anggaran, Subandi memastikan dana pembebasan lahan telah disiapkan. Tahun 2026 tersedia Rp225 miliar, sedangkan kebutuhan lainnya akan dialokasikan pada 2027. “2026 kita ada Rp225 miliar, yang sisanya untuk 2027,” pungkasnya. (Mar/Mas)
Selengkapnya
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo membuka peluang bagi penguatan sinergi dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sinergi tersebut salah satunya diarahkan pada pemanfaatan jaringan dan layanan digital BRI untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan pembayaran berbagai kewajiban daerah. Termasuk, pajak dan retribusi. Dengan dukungan kanal pembayaran digital, masyarakat diharapkan memperoleh layanan yang lebih mudah, cepat, dan efisien. Pada Selasa (1/9/2026), Bupati Subandi menerima jajaran pimpinan BRI di Pendopo Delta Wibawa. Di antaranya, Senior Vice President BRI Danang Andi Wijanarko. Pola-pola sinergi dijajaki sebagai peluang kerja sama di antara kedua pihak. Kepada Bupati Subandi, Danang mengatakan bahwa kondisi fiskal daerah saat ini menghadapi tuntutan efisiensi. Kondisi itu membutuhkan dukungan inovasi dan kolaborasi demi optimalisasi layanan. “Dengan kondisi fiskal daerah yang sedang efisiensi, BRI bisa membantu pemerintah daerah. Kami memiliki jaringan yang luas dan aplikasi mobile yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat,” terang Danang. Menurut dia, BRI siap mengintegrasikan kanal pembayaran miliknya dengan sistem pemerintah daerah. Integrasi tersebut diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat. Khususnya terkait sistem pembayaran pajak daerah. “Kami akan integrasikan channel yang kami punya, termasuk mobile banking, untuk pembayaran pajak. Ini akan membantu masyarakat melakukan pembayaran dengan lebih mudah dan murah,” jelasnya. Danang menambahkan, komunikasi dengan sejumlah perangkat daerah teknis juga telah dilakukan untuk mempersiapkan integrasi sistem. BRI menyatakan siap mendukung pemerintah daerah dalam menghadirkan layanan digital yang lebih terintegrasi. Selain sektor pelayanan digital, sinergi juga diarahkan pada pemberdayaan UMKM. Sebagai salah satu bank yang memiliki fokus kuat terhadap sektor UMKM, BRI siap mendukung pelaku usaha di Sidoarjo agar mampu meningkatkan kapasitas usahanya hingga menembus pasar global. “Kami juga siap bersinergi dalam pemberdayaan UMKM agar semakin banyak yang naik kelas, bahkan mampu berkembang sampai ekspor,” katanya. Bupati Subandi menyambut baik peluang kerja sama dengan BRI tersebut. Menurut dia, setiap bentuk kolaborasi yang dapat bermanfaat langsung bagi masyarakat dan meningkatkan PAD akan dibuka seluas-luasnya oleh Pemkab Sidoarjo. “Kami sangat bangga dan menyambut baik terobosan yang ditawarkan BRI. Apa saja yang bisa dikerjasamakan, terutama untuk peningkatan PAD dan pelayanan kepada masyarakat, tentu akan kita lihat dan kita tindak lanjuti,” ujarnya. Bupati Subandi menambahkan, Pemkab Sidoarjo terus mendorong pelayanan publik agar semakin dekat dan mudah dijangkau masyarakat. Salah satunya melalui penguatan pelayanan terpadu di seluruh kecamatan. “Di setiap kecamatan kita dorong pelayanan satu pintu, termasuk untuk pembayaran pajak. Ada 18 kecamatan yang bisa menjadi bagian dari percepatan pelayanan ini. Selanjutnya juga akan kita siapkan sampai di tingkat desa,” jelasnya. Penguatan layanan tersebut, lanjut Bupati Subandi, menjadi penting mengingat karakter Sidoarjo sebagai daerah urban dengan aktivitas masyarakat yang tinggi. Karena itu, inovasi pelayanan berbasis digital perlu terus dikembangkan. Masyarakat tidak harus datang dan menghabiskan banyak waktu jika perlu mendapatkan layanan pemerintah. Bupati Subandi juga menegaskan bahwa Pemkab Sidoarjo terbuka bagi dukungan berbagai pihak yang dapat memperkuat sistem pelayanan publik. Kolaborasi tidak hanya terbatas pada satu lembaga perbankan, namun diarahkan berdasarkan kebutuhan dan manfaat bagi masyarakat. “Kita terbuka. Bukan hanya BRI atau Bank Jatim. Mana saja yang bisa masuk dan memberikan support terhadap sistem pelayanan pemerintah, monggo (silakan),” ungkapnya. Bupati Subandi berharap, sinergi dengan BRI dapat segera ditindaklanjuti melalui koordinasi perangkat daerah terkait. Dengan begitu, berbagai inovasi yang ditawarkan dapat benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Penguatan kanal pembayaran digital dan pelayanan terpadu sampai tingkat kecamatan dan desa. Juga dukungan terhadap UMKM. Keduanya diharapkan menjadi bagian dari upaya Pemkab Sidoarjo membangun pelayanan publik yang lebih efektif sekaligus memperkuat kemandirian fiskal daerah. “Yang paling penting adalah bagaimana kerja sama ini memberikan kemudahan kepada masyarakat, meningkatkan pelayanan publik, dan pada akhirnya ikut meningkatkan PAD Sidoarjo,” pungkas Bupati Subandi. (Dew)
Selengkapnya
Bupati Sidoarjo H. Subandi SH MKn melakukan pertemuan dengan pejabat dan ASN di lingkungan Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang (P2CKTR) Sidoarjo pada Selasa (1/9/2026). Disaksikan para pejabat teras Pemkab Sidoarjo, Bupati Subandi mengimbau seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk melakukan perhitungan ulang, khususnya OPD yang berkontribusi pada pendapatan daerah. Datang ke Dinas P2CKTR, Bupati Subandi didampingi oleh Plt Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo Mohammad Ainur Rohman, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Bahrul Amig, Asisten Administrasi Umum Fenny Apridawati, Inspektur Kabupaten. Sidoarjo Andjar Soerjadianto, Kepala BKD Ahmad Misbachul Munir, dan Kepala Bakesbangpol Fredik Suharto. Bupati Subandi menjelaskan, kegiatan tersebut merupakan salah satu upaya percepatan pembangunan di Kabupaten Sidoarjo di tengah efisiensi anggaran yang signifikan pada tahun 2026. Perlu perhitungan ulang terkait pendapatan asli daerah (PAD) sekaligus peningkatannya. "Saya minta seluruh stakeholders bersama-sama mengencangkan ikat pinggang agar segala yang menjadi tujuan pembangunan ini bisa terlaksana dengan maksimal. Baik pembangunan secara fisik mapun pembangunan SDM pagawai," katanya Kabupaten Sidoarjo merupakan wilayah perkotaan yang berbatasan langsung dengan Kota Surabaya. Sebagai kota penyangga, peningkatan populasi penduduk merupakan hal yang lazim terjadi. Karena itu, penguatan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan, khususnya dalam bidang perizinan, perlu terus dioptimalkan. "Kami akan senantiasa memantau setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD. Kami mengimbau seluruh kepala dinas, pejabat, dan staf untuk mengoptimalkan pelayanan," tegasnya. Kedatangan Bupati Subandi dan jajaran tersebut juga dilaksanakan sebagai bagian dari upaya monitoring dan evaluasi kinerja pejabat serta ASN di lingkungan Dinas P2CKTR Sidoarjo. Dengan kegiatan ini, Bupati Subandi menyampaikan harapannya agar Dinas P2CKTR terus meningkatkan pelayanan dengan mudah dan tepat karena dinas ini merupakan salah satu tempat proses perizinan. "Kami berharap pertemuan hari ini dapat segera mengatasi berbagai kekurangan yang masih ada. Selain itu, kami juga berharap kolaborasi dengan asisten administrasi umum serta Badan Kepegawaian Kabupaten Sidoarjo dapat memperkuat sumber daya manusia para ASN," tandas Bupati Subandi. Kepala Dinas P2CKTR Sidoarjo M. Bachruni Aryawan menyambut langsung rombongan kunjungan bupati dan jajaran. Dia menyampaikan dinasnya saat ini mengampu beberapa layanan. Di antaranya, Bagian Sekretariat, Tata Ruang, Tata Bangunan, Permukiman, UPTD PALD, Perumahan, dan Rusunawa. "Dinas P2CKTR Sidoarjo berkomitmen untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Kami senantiasa berkoordinasi dalam setiap layanan yang diberikan. Serta, aktif mempelajari regulasi-regulasi terbaru guna mengoptimalkan kualitas pelayanan kami," terang Bachruni Aryawan. Pada kesempatan itu, ada beberapa masukan dari Plt Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo Ainur Rohman. Menurut dia, perlu ada inonasi-inovasi baru dari OPD dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Dengan begitu, layanan bisa berjalan cepat dan maksimal. Hal senada disampaikan oleh Asisten Administrasi Umum Fenny Apridawati.(yu/mas)
Selengkapnya
Bupati Sidoarjo H. Subandi SH MKn melakukan pertemuan dengan pejabat dan ASN di lingkungan Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang (P2CKTR) Sidoarjo pada Selasa (1/9/2026). Disaksikan para pejabat teras Pemkab Sidoarjo, Bupati Subandi mengimbau seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk melakukan perhitungan ulang, khususnya OPD yang berkontribusi pada pendapatan daerah. Datang ke Dinas P2CKTR, Bupati Subandi didampingi oleh Plt Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo Mohammad Ainur Rohman, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Bahrul Amig, Asisten Administrasi Umum Fenny Apridawati, Inspektur Kabupaten. Sidoarjo Andjar Soerjadianto, Kepala BKD Ahmad Misbachul Munir, dan Kepala Bakesbangpol Fredik Suharto. Bupati Subandi menjelaskan, kegiatan tersebut merupakan salah satu upaya percepatan pembangunan di Kabupaten Sidoarjo di tengah efisiensi anggaran yang signifikan pada tahun 2026. Perlu perhitungan ulang terkait pendapatan asli daerah (PAD) sekaligus peningkatannya. "Saya minta seluruh stakeholders bersama-sama mengencangkan ikat pinggang agar segala yang menjadi tujuan pembangunan ini bisa terlaksana dengan maksimal. Baik pembangunan secara fisik mapun pembangunan SDM pagawai," katanya Kabupaten Sidoarjo merupakan wilayah perkotaan yang berbatasan langsung dengan Kota Surabaya. Sebagai kota penyangga, peningkatan populasi penduduk merupakan hal yang lazim terjadi. Karena itu, penguatan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan, khususnya dalam bidang perizinan, perlu terus dioptimalkan. "Kami akan senantiasa memantau setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD. Kami mengimbau seluruh kepala dinas, pejabat, dan staf untuk mengoptimalkan pelayanan," tegasnya. Kedatangan Bupati Subandi dan jajaran tersebut juga dilaksanakan sebagai bagian dari upaya monitoring dan evaluasi kinerja pejabat serta ASN di lingkungan Dinas P2CKTR Sidoarjo. Dengan kegiatan ini, Bupati Subandi menyampaikan harapannya agar Dinas P2CKTR terus meningkatkan pelayanan dengan mudah dan tepat karena dinas ini merupakan salah satu tempat proses perizinan. "Kami berharap pertemuan hari ini dapat segera mengatasi berbagai kekurangan yang masih ada. Selain itu, kami juga berharap kolaborasi dengan asisten administrasi umum serta Badan Kepegawaian Kabupaten Sidoarjo dapat memperkuat sumber daya manusia para ASN," tandas Bupati Subandi. Kepala Dinas P2CKTR Sidoarjo M. Bachruni Aryawan menyambut langsung rombongan kunjungan bupati dan jajaran. Dia menyampaikan dinasnya saat ini mengampu beberapa layanan. Di antaranya, Bagian Sekretariat, Tata Ruang, Tata Bangunan, Permukiman, UPTD PALD, Perumahan, dan Rusunawa. "Dinas P2CKTR Sidoarjo berkomitmen untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Kami senantiasa berkoordinasi dalam setiap layanan yang diberikan. Serta, aktif mempelajari regulasi-regulasi terbaru guna mengoptimalkan kualitas pelayanan kami," terang Bachruni Aryawan. Pada kesempatan itu, ada beberapa masukan dari Plt Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo Ainur Rohman. Menurut dia, perlu ada inonasi-inovasi baru dari OPD dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Dengan begitu, layanan bisa berjalan cepat dan maksimal. Hal senada disampaikan oleh Asisten Administrasi Umum Fenny Apridawati.(yu/mas)
Selengkapnya
Bupati Sidoarjo H. Subandi SH MKn melakukan pertemuan dengan pejabat dan ASN di lingkungan Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang (P2CKTR) Sidoarjo pada Selasa (1/9/2026). Disaksikan para pejabat teras Pemkab Sidoarjo, Bupati Subandi mengimbau seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk melakukan perhitungan ulang, khususnya OPD yang berkontribusi pada pendapatan daerah. Datang ke Dinas P2CKTR, Bupati Subandi didampingi oleh Plt Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo Mohammad Ainur Rohman, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Bahrul Amig, Asisten Administrasi Umum Fenny Apridawati, Inspektur Kabupaten. Sidoarjo Andjar Soerjadianto, Kepala BKD Ahmad Misbachul Munir, dan Kepala Bakesbangpol Fredik Suharto. Bupati Subandi menjelaskan, kegiatan tersebut merupakan salah satu upaya percepatan pembangunan di Kabupaten Sidoarjo di tengah efisiensi anggaran yang signifikan pada tahun 2026. Perlu perhitungan ulang terkait pendapatan asli daerah (PAD) sekaligus peningkatannya. "Saya minta seluruh stakeholders bersama-sama mengencangkan ikat pinggang agar segala yang menjadi tujuan pembangunan ini bisa terlaksana dengan maksimal. Baik pembangunan secara fisik mapun pembangunan SDM pagawai," katanya Kabupaten Sidoarjo merupakan wilayah perkotaan yang berbatasan langsung dengan Kota Surabaya. Sebagai kota penyangga, peningkatan populasi penduduk merupakan hal yang lazim terjadi. Karena itu, penguatan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan, khususnya dalam bidang perizinan, perlu terus dioptimalkan. "Kami akan senantiasa memantau setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD. Kami mengimbau seluruh kepala dinas, pejabat, dan staf untuk mengoptimalkan pelayanan," tegasnya. Kedatangan Bupati Subandi dan jajaran tersebut juga dilaksanakan sebagai bagian dari upaya monitoring dan evaluasi kinerja pejabat serta ASN di lingkungan Dinas P2CKTR Sidoarjo. Dengan kegiatan ini, Bupati Subandi menyampaikan harapannya agar Dinas P2CKTR terus meningkatkan pelayanan dengan mudah dan tepat karena dinas ini merupakan salah satu tempat proses perizinan. "Kami berharap pertemuan hari ini dapat segera mengatasi berbagai kekurangan yang masih ada. Selain itu, kami juga berharap kolaborasi dengan asisten administrasi umum serta Badan Kepegawaian Kabupaten Sidoarjo dapat memperkuat sumber daya manusia para ASN," tandas Bupati Subandi. Kepala Dinas P2CKTR Sidoarjo M. Bachruni Aryawan menyambut langsung rombongan kunjungan bupati dan jajaran. Dia menyampaikan dinasnya saat ini mengampu beberapa layanan. Di antaranya, Bagian Sekretariat, Tata Ruang, Tata Bangunan, Permukiman, UPTD PALD, Perumahan, dan Rusunawa. "Dinas P2CKTR Sidoarjo berkomitmen untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Kami senantiasa berkoordinasi dalam setiap layanan yang diberikan. Serta, aktif mempelajari regulasi-regulasi terbaru guna mengoptimalkan kualitas pelayanan kami," terang Bachruni Aryawan. Pada kesempatan itu, ada beberapa masukan dari Plt Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo Ainur Rohman. Menurut dia, perlu ada inonasi-inovasi baru dari OPD dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Dengan begitu, layanan bisa berjalan cepat dan maksimal. Hal senada disampaikan oleh Asisten Administrasi Umum Fenny Apridawati.(yu/mas)
Selengkapnya
KOMINFO,Sidoarjo - Bupati Sidoarjo H. Subandi SH MKn bergerak cepat mengecek kondisi para santri yang diduga mengalami keracunan massal setelah mengonsumsi makanan di Pondok Pesantren Mambaul Hikam, Desa Putat, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo.Bupati Subandi didampingi Komandan Kodim (Dandim) 0816/Sidoarjo Letkol Inf Abraham Prihadi, Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Christian Tobing, serta Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sidoarjo Eri Sudewo saat menjenguk para santri pada Selasa malam (1/9/2026).Bupati Subandi bersama rombongan lebih dulu mendatangi Pondok Pesantren Mambaul Hikam Tanggulangin untuk melihat langsung kondisi para santri. Setelah itu, rombongan melanjutkan kunjungan ke sejumlah rumah sakit. Di antaranya RS Delta Siti Hajar, RS Delta Surya, dan RSUD R.T. Notopuro Sidoarjo.Bupati Subandi ingin memastikan para santri yang mengalami keluhan mendapat pelayanan medis secara cepat dan tepat. Di rumah sakit, Bupati Subandi menegaskan tidak ada santri yang meninggal dunia dalam kejadian tersebut. Seluruh pasien telah mendapatkan pelayanan medis dan kondisinya berangsur membaik.“Tidak ada yang meninggal. Semua pasien sudah tertangani dengan baik. Kalau nanti ada berita yang menyebut ada yang meninggal, itu tidak benar. Kami sudah memastikan dan mengecek langsung kondisi para santri di rumah sakit,” tegas Bupati Subandi saat berada di RSUD R.T. Notopuro Sidoarjo. Sebagai bentuk perhatian dan empati, Bupati Subandi meminta jajarannya di Pemkab Sidoarjo berkoordinasi dengan rumah sakit yang merawat para santri. Pastikan pelayanan medis diberikan secara maksimal.“Kami berkoordinasi dengan semua rumah sakit untuk melakukan penanganan dan memberikan pelayanan yang semaksimal mungkin,” ujarnya. Menurut data sementara RSUD R.T. Notopuro Sidoarjo, tercatat sekitar 200 santri mendapat perawatan di sejumlah rumah sakit.“Yang di rumah sakit ini kurang lebih 200-an. Cuma sudah membaik semuanya. Sebagian nanti bisa pulang karena kondisinya sudah baik,” katanya.Selain di RSUD R. Notopuro, lebih dari 58 santri menjalani perawatan di RS Siti Hajar. Mereka dalam kondisi baik dan mendapat perawatan dari tenaga medis.Bupati Subandi juga mengimbau para wali santri agar tetap tenang. Pemkab Sidoarjo terus memantau perkembangan para santri hingga seluruhnya dinyatakan pulih.“Saya mengimbau para wali santri semuanya, tidak usah ada kekhawatiran. Kami sebagai pimpinan daerah sudah memaksimalkan penanganan. Insya Allah semua santri akan sembuh,” katanya.Selain memastikan pelayanan medis secara maksimal, Bupati Subandi menyatakan segera memanggil Dinas Kesehatan Sidoarjo serta Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Sidoarjo untuk menindaklanjuti kejadian tersebut.“Besok kami panggil Dinas Kesehatan dan Dinas Perizinan. Jika nanti hasil pemeriksaan memastikan kejadian ini disebabkan oleh makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG), tentu akan segera kami tindak lanjuti,” kata Subandi.Pemeriksaan akan mencakup kelayakan makanan, mulai dari proses pengolahan hingga penyajiannya. Aspek perizinan penyedia makanan juga akan diperiksa bersama dinas terkait.“Kami akan melihat bagaimana proses kelayakan makanannya. Mulai pengolahan seperti apa, termasuk izin-izinnya. Semua akan kami cek dan tindak lanjuti bersama dinas terkait,” tegasnya.Pemkab Sidoarjo tetap terus memantau dan berkoordinasi dengan pihak rumah sakit serta instansi terkait untuk memastikan seluruh santri mendapatkan penanganan terbaik hingga kondisi mereka pulih.(red).
Selengkapnya
KOMINFO Sidoarjo - Warga Desa Wonoayu dan Desa Pilang, Kecamatan Wonoayu, begitu gembira. Pada Senin (31/8/2026) mereka menerima bantuan pangan beras langsung dari Ketua TP-PKK Sidoarjo dr. Hj. Sriatun Subandi. Berduyun-duyun warga datang ke balai desa setempat. Ada 377 penerima banguan pangan (PBP) di Desa Pilang. Sedangkan PBP di Desa Wonoayu sebanyak 468 orang. Ketua TP-PKK Sidoarjo dr. Hj. Sriatun Subandi menjelaskan, penyaluran bantuan pangan beras kali ini merupakan alokasi untuk bulan Juli, Agustus, dan September tahun 2026. Penerima bantuan pangan menerimanya langsung 30 kilogram beras. Atau, setiap bulan, mereka menerima 10 kilogram beras. Beras tersebut merupakan beras medium yang dikemas Bulog. “Bapak dan Ibu semuanya, mugi-mugi beras yang disalurkan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo ini dapat bermanfaat,” ucapnya. Hj. Sriatun mengatakan, bantuan pangan beras merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat. Bantuan ini merupakan program Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo perlu memastikan bantuan pangan beras tersebut tepat sasaran. “Ini merupakan program Presiden RI kepada masyarakat, khususnya masyarakat Sidoarjo. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo akan terus mengawal dan memastikan bantuan pangan beras ini tepat sasaran,” ujarnya. Hj. Sriatun Subandi juga memastikan kualitas beras bantuan yang diterima masyarakat dalam kondisi baik. Beras medium itu layak untuk dikonsumsi. Dia berharap penerima bantuan dapat memanfaatkannya dengan baik. “Untuk itu kita harapkan penerima bantuan mengonsumsinya sendiri agar meringankan kebutuhan rumah tangga,” tutur Hj Sriatun Subandi. (Git/mar)
Selengkapnya
KOMINFO, Sidoarjo - Kepedulian Pemerintah Kabupaten Sidoarjo kepada masyarakat yang tertimpa musibah terlihat dari langkah cepat Bupati Sidoarjo H. Subandi SH MKn. Bupati Subandi turun langsung menyambangi rumah Sapekyah, warga Desa Bluru, Kecamatan Sidoarjo, yang terbakar pada Jumat (21/8/2026) lalu. Bupati Subandi datang didampingi pejabat Dinas Sosial Sidoarjo, BPBD Sidoarjo, PMI Sidoarjo, serta jajaran Forkopimka Kecamatan Sidoarjo pada Senin (31/8/2026). Peninjauan dilakukan untuk melihat langsung kondisi rumah sekaligus memastikan penanganan terhadap korban pascakebakaran.Bupati Subandi menyampaikan, Pemkab Sidoarjo akan segera melakukan langkah penanganan agar rumah korban dapat diperbaiki dan ditempati lagi dengan layak. Material untuk proses perbaikan rumah juga direncanakan segera dikirim dalam waktu dekat. “Insya Allah minggu depan, hari Selasa, sudah ada pengiriman material. Nanti menggunakan baja ringan. Kemudian spandek dan instalasinya. Kita beli semuanya. Setelah itu kita perbaiki kembali seperti semula,” ujarnya. Menurut Bupati Subandi, penanganan korban menjadi prioritas agar masyarakat yang tertimpa musibah dapat segera mendapatkan kembali tempat tinggal yang aman dan nyaman. “Yang penting segera ada penanganan. Rumah ini segera diperbaiki agar masyarakat bisa tenang bahwa pemerintah konkret hadir. Harapan kita seperti itu,” tegasnya. Bupati Subandi menjelaskan, proses bantuan tersebut akan ditindaklanjuti berdasarkan laporan dari BPBD Sidoarjo dan proposal yang diajukan. Pemerintah daerah akan mengupayakan penanganan melalui mekanisme yang tersedia untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Selain memastikan penanganan korban, Bupati Subandi juga mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran. Kondisi cuaca yang panas dan kemarau panjang dapat meningkatkan risiko terjadinya kebakaran. Terlebih apabila masyarakat masih membakar sampah secara sembarangan. “Dengan kemarau yang panjang dan panas yang tinggi, tentu ini memudahkan terjadinya kebakaran. Apalagi warga kadang membakar sampah di depan rumah dan lainnya. Saya minta dengan kondisi cuaca ekstrem seperti ini, jangan ada pembakaran,” pesannya. Sementara itu, Sapekyah (70), pemilik rumah, menceritakan bahwa tidak ada korban saat terjadi kebakaran. "Tetapi, dokumen-dokumen penting saya ikut terbakar,” ungkap Sapekyah. Untuk sementara waktu, Sapekyah tinggal di rumah saudaranya yang lokasinya tidak jauh dari rumah yang terbakar. Dia menyampaikan rasa terima kasih kepada Bupati Sidoarjo dan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo atas perhatian serta bantuan yang diberikan untuk memperbaiki rumahnya. “Terima kasih banyak Pak Bupati karena sudah memberikan bantuan untuk renovasi rumah saya. Supaya nanti bisa ditempati kembali dengan nyaman,” ucapnya. Dalam kejadian tersebut, warga sekitar yang mengetahui adanya kebakaran segera menghubungi petugas Pemadam Kebakaran (Damkar) Sidoarjo. Petugas kemudian tiba di lokasi dan langsung melakukan upaya pemadaman. Tindakan cepat petugas Damkar Sidoarjo berhasil mencegah kobaran api merambat ke rumah-rumah di sekitarnya. Hal tersebut menjadi penting mengingat kondisi bangunan di kawasan tersebut cukup rapat. Pemkab Sidoarjo mengimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati selama cuaca panas di musim kemarau ini. Masyarakat diminta tidak membakar sampah maupun aktivitas lain yang berpotensi memicu kebakaran, serta segera melaporkan apabila menemukan tanda-tanda kebakaran di lingkungan sekitar. (Son/mas) .
Selengkapnya7.10.2026
1.10.2026
30.09.2026
29.09.2026
17.09.2026
10.09.2026
9.09.2026
3.09.2026
2.12.2025
2.12.2025
12.11.2025
28.10.2025
14.10.2025
9.10.2025
29.09.2025
17.09.2025
16.09.2025
8.09.2025
4.09.2025
3.09.2025
30.07.2025
23.07.2025
23.07.2025
17.07.2025
10.07.2025
10.07.2025
7.07.2025
7.07.2025
4.07.2025
12.06.2025
12.06.2025
19.05.2025
24.04.2025
11.04.2025
19.03.2025
17.03.2025
28.02.2025
26.02.2025
17.02.2025
3.02.2025
3.02.2025
23.01.2025
23.01.2025
20.01.2025
17.12.2024
13.12.2024
13.12.2024
19.11.2024
17.10.2024
17.10.2024
7.10.2026 - 10.10.2026
1.10.2026 - 5.10.2026
30.09.2026 - 1.10.2026
4.10.2026 - 5.10.2026
5.10.2026 - 17.10.2026
25.09.2026 - 16.10.2026
22.09.2026 - 28.09.2026
22.09.2026 - 23.09.2026
22.09.2026 - 26.09.2026
22.09.2026 - 29.09.2026
21.09.2026 - 28.09.2026
21.09.2026 - 26.09.2026
15.09.2026 - 18.09.2026
13.09.2026 - 15.09.2026
9.09.2026 - 15.09.2026
11.09.2026 - 15.09.2026
9.09.2026 - 17.09.2026
8.09.2026 - 14.09.2026
7.09.2026 - 14.09.2026
7.09.2026 - 14.09.2026
7.09.2026 - 7.10.2026
5.09.2026 - 7.09.2026
7.09.2026 - 15.09.2026
7.09.2026 - 7.10.2026
2.09.2026 - 7.09.2026
1.09.2026 - 7.09.2026
31.08.2026 - 30.09.2026
7.09.2026 - 7.10.2026
26.08.2026 - 30.08.2026
22.08.2026 - 28.08.2026
20.08.2026 - 23.08.2026
21.08.2026 - 23.08.2026
22.08.2026 - 23.08.2026
18.08.2026 - 19.08.2026
18.08.2026 - 22.08.2026
13.08.2026 - 20.08.2026
12.08.2026 - 14.08.2026
12.08.2026 - 14.08.2026
11.08.2026 - 17.08.2026
12.08.2026 - 14.08.2026
12.08.2026 - 14.08.2026
11.08.2026 - 14.08.2026
31.08.2026 - 1.09.2026
9.08.2026 - 12.08.2026
11.08.2026 - 12.08.2026
25.07.2026 - 30.07.2026
21.07.2026 - 27.07.2026
15.07.2026 - 22.07.2026
14.07.2026 - 20.07.2026
13.07.2026 - 15.07.2026
Visitors : 2280738