KOMINFO, Sidoarjo – Ketua TP PKK Kabupaten Sidoarjo, Sriatun Subandi mengajak seluruh perempuan di Sidoarjo menjadi agen perubahan dalam peringatan Hari Kartini Tahun 2026 yang mengusung tema “Kartini Masa Kini: Saling Menjaga, Saling Menguatkan” di Pendopo Delta Wibawa pada Rabu (22/4/2026). “Kami mengajak seluruh kader PKK dan perempuan di Sidoarjo untuk terus bersinergi, berkontribusi, dan menjadi agen perubahan di lingkungan masing-masing. Jadilah perempuan tangguh, kreatif, dan mampu menghadapi tantangan zaman dengan bijak,” tegasnya.Menurutnya, peringatan Hari Kartini tidak sekadar kegiatan seremonial, tetapi menjadi momentum untuk mengenang dan meneladani semangat juang R.A. Kartini dalam memperjuangkan hak perempuan, khususnya di bidang pendidikan dan kesetaraan gender.“Semangat Kartini harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama bagi perempuan di Sidoarjo. Perempuan masa kini dituntut menjadi pribadi yang cerdas, mandiri, dan berdaya tanpa meninggalkan peran sebagai ibu dan pendidik utama di keluarga,” ujarnya.Ia menegaskan, melalui gerakan PKK perempuan memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas keluarga. Keluarga yang kuat, menurutnya, akan melahirkan masyarakat yang sejahtera dan berdaya saing.Dalam kesempatan itu, Sriatun juga mengapresiasi para peserta yang tampil anggun mengenakan kebaya. Ia menekankan bahwa kecantikan tidak harus mahal dan tidak hanya terlihat dari luar.“Cantik itu dari hati. Perempuan memiliki hati yang penuh kasih dan memaafkan. Mari kita saling menghormati tanpa membedakan suku, agama, dan lainnya,” ungkapnya.Ia juga menyoroti tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, khususnya di Jawa Timur. Menurutnya, peran orang tua sangat penting dalam mencegah hal tersebut.“Kita harus aktif bertanya kepada anak tentang perasaannya di sekolah. Jangan sampai anak lebih memilih curhat ke teman sebaya yang belum tentu memberikan solusi tepat. Diperlukan kerja sama antara orang tua dan pihak sekolah agar lingkungan belajar aman dan nyaman,” ujarnya.Sriatun menegaskan, Hari Kartini menjadi momentum untuk membuktikan bahwa perempuan memiliki potensi besar dan tidak boleh menyerah menghadapi tantangan.“Jangan takluk pada rasa putus asa. Kita harus optimis dan terus semangat. Semoga kita menjadi perempuan yang memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara,” katanya.Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Sidoarjo, Ainur Amalia menyampaikan bahwa perempuan masa kini juga perlu memiliki kecerdasan dalam berpenampilan.“Berdandan itu termasuk kecerdasan. Dengan berpenampilan yang anggun dan cantik tentunya kita memiliki value yang tinggi. Di rumah pun tetap perlu berdandan. Selain penting untuk penampilan, juga bisa lebih irit pengeluaran jika dilakukan dengan tepat,” ujarnya.Ia mengapresiasi kegiatan Hari Kartini yang tidak hanya menampilkan sisi estetika, tetapi juga edukasi seperti praktik berdandan yang baik hingga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.“Saya ucapkan selamat Hari Kartini. Tanggal 21 April bukan sekadar simbol, tetapi pengingat agar kita menjadi perempuan profesional, memiliki nilai tinggi, serta pondasi sebagai wanita hebat dan kuat,” tambahnya.Kegiatan tersebut juga diisi dengan talkshow kesehatan perempuan yang menghadirkan narasumber Kepala Dinas Kesehatan Sidoarjo, dr. Lakhsmie Herawati Yuwantina, M. Kes, Sri Andari dari Pokja IV PKK Kabupaten Sidoarjo, serta Dosen Psikologi Universitas Muhammadiyah Gerdaning Tyas Jadmiko. Kegiatan peringatan Hari Kartini ini juga dirangkai dengan beauty class sebagai edukasi praktis bagi perempuan untuk merawat diri secara mandiri. (Dew)
Selengkapnya
KOMINFO, Sidoarjo – Masalah sampah di Kabupaten Sidoarjo terus menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Bupati Sidoarjo, H. Subandi menegaskan bahwa penanganan sampah bukan hanya tugas satu instansi, melainkan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat dan stakeholder.Hal tersebut disampaikan usai melakukan pendampingan di tiga desa, yakni Desa Kepadangan dan Desa Kebaron Kecamatan Tulangan, serta Desa Ketegan Kecamatan Tanggulangin di Ruang Opsroom Pemkab Sidoarjo, Rabu (22/4/2026).Subandi menyoroti optimalisasi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPS 3R). Terkait pemetaan TPS 3R yang tidak berjalan, Subandi telah menginstruksikan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Sidoarjo untuk melakukan pendampingan intensif, terutama pada TPS 3R yang saat ini tidak beroperasi secara maksimal."Kita sudah sampaikan ke Plt. Kepala DLHK, apabila ada pengelolaan TPS 3R yang tidak jalan, ini harus kita kawal. Persoalannya apa? Apakah di pengelolaan, tempatnya, atau ada hal lainnya? Ini akan kita mapping semua," ujarnya.Pemkab Sidoarjo berkomitmen untuk melakukan evaluasi rutin setiap bulan, bahkan pemantauan harian, untuk memastikan setiap kendala di lapangan segera mendapat solusi. Subandi juga mengingatkan bahwa penanganan sampah membutuhkan kerja keras dan kesadaran masyarakat. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak warga yang membuang sampah sembarangan, bahkan berasal dari luar wilayah desa.Sebagai langkah tegas dalam menegakkan tata tertib (tatib) pengelolaan sampah, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berencana menggandeng pihak kepolisian. Kolaborasi ini bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pihak-pihak yang melanggar aturan."Kalau sudah diingatkan tapi masih melanggar, nanti akan kita libatkan kepolisian untuk menindaklanjuti. Ini bagian dari upaya kita agar penanganan sampah bisa berjalan efektif," tegasnya.Sementara itu, Plt. Kepala DLHK Kabupaten Sidoarjo, Arif Mulyono, mengungkapkan bahwa banyak desa sebenarnya sudah memiliki struktur pengurus pengelolaan sampah, namun tidak berfungsi sebagaimana mestinya.“Masalah pertama adalah manajemennya yang kurang bagus. Pengurus sudah ada tapi tidak jalan. Kalau manajemennya baik, hasil pemilahan bisa dijual dan residunya kami bantu angkut. Masalah kedua, ada tungku tapi tidak dimanfaatkan, artinya kita akan dampingi untuk pembakaran yang benar menggunakan insinerator,” ujarnya. Ia menekankan bahwa iuran masyarakat - baik itu Rp 15.000, Rp 20.000, hingga Rp 25.000 - harus dikelola dengan transparansi tinggi. Dana tersebut idealnya dialokasikan secara mendetail untuk petugas pemilah, transportasi, dan residu ke TPA.Arif Mulyono memperingatkan jika ditemukan adanya oknum pengurus yang tidak amanah dalam mengelola dana iuran, hal tersebut dapat masuk ke ranah hukum pidana.“Kalau masyarakat gregetan (kesal) bisa mengadu. Sudah bayar tapi tidak dikelola. Kita akan dampingi untuk membentuk kepengurusan baru yang lebih akuntabel dan istiqomah,” tambahnya.Subandi kembali mengingatkan bahwa keberhasilan penanganan sampah sangat bergantung pada sinergi mulai dari tingkat tertinggi hingga akar rumput."Sampah ini adalah tanggung jawab kita bersama, mulai dari Bupati, DLHK, Camat, Kepala Desa, sampai tingkat RT/RW. Kita sekarang sedang berjuang melawan sampah, dan ini bisa selesai apabila semua stakeholder ikut berperan serta," pungkasnya. (Mas/Mar)
Selengkapnya
KOMINFO, Sidoarjo - Kondisi bangunan SDN Putat Tanggulangin cukup mengkhawatirkan. Rangka atap penyangga genting sekolah tersebut terlihat melengkung. Genting rawan jatuh menimpa siswa jika tidak segera dilakukan perbaikan. Plavon disatu ruang kelas juga terlihat berlubang. Kekhawatiran akan kondisi itu dirasakan pihak sekolah belakangan ini. Rasa khawatir itu juga dirasakan Wakil Bupati Sidoarjo Hj. Mimik Idayana saat mendatangi SDN Putat Tanggulangin tersebut, Rabu, (22/4).Wabup Hj. Mimik Idayana meminta Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sidoarjo Tirto Adi yang mendampinginya untuk segera merevitalisasi bangunan sekolah tersebut. Ia meminta anggaran revitalisasi satuan pendidikan dari APBD Sidoarjo dapat dipergunakan untuk perbaikan. Perbaikannya juga akan diupayakan melalui Banpres Pendidikan tahun ini. Ia akan pastikan renovasi total jika melihat kondisi bangunan sekolah tersebut.“Memang sudah waktunya renovasi total karena kondisinya seperti ini, InsyaAllah nanti kita juga mintakan bantuan Banpres, mudah-mudahan di ACC,” ucapnya usai berkeliling melihat setiap ruang kelas. Wabup Hj. Mimik Idayana juga akan pastikan perbaikannya dapat dilakukan tahun ini. Atap penyangga genting serta kusen-kusen pintu dan jendela sekolah yang lapuk dimakan rayap akan diganti. Selain itu perbaikan bangunan bekas rumah dinas guru dan rumah dinas kepala sekolah akan dilakukan. Dua bangunan tersebut akan dialihfungsikan untuk ruang serbaguna dan musholla.“Atap, plavon, pintu dan jendela-jendela yang dimakan rayap di semua gedung dan bangunan yang akan dijadikan musholla dan ruang serbaguna juga harus segera dibenahi,” ucapnya.Dalam kesempatan tersebut Wabup Hj. Mimik Idayana juga akan mengupayakan siswa SDN Putat Tanggulangin untuk mendapatkan program MBG. Ia akan coba mencarikan dapur SPPG terdekat yang bisa memenuhi kebutuhan gizi 100 siswa yang bersekolah disitu.“Kita carikan dapur terdekat didaerah sini dimana, diusahakan dapat, cuma 100 anak saja,” ucapnya.Sementara itu Kepala Sekolah SDN Putat Tanggulangin Rizky Febrianto mengatakan sudah lama sekolahnya tidak tersentuh renovasi. Ia perkirakan renovasi terakhir kali dilakukan 10 tahun lalu. Namun hanya bangunan gedung Utara saja yang diperbaiki. Gedung satunya yang berada di sebelah Selatan belum disentuh perbaikan sama sekali. Bantuan revitalisasi satuan pendidikan yang diterimanya kemarin juga hanya untuk perbaikan pagar dan pemavingan sekaligus peninggian halaman sekolah.“Ruang yang berada di Selatan itu kan atapnya melengkung, takutnya kalau jatuh kan bahaya,” ucapnya. Oleh karenanya Rizky berharap perbaikan gedung sekolahnya dapat segera dilakukan. Ada enam kelas di dua gedung yang membutuhkan perbaikan segera. Selain itu perbaikan bekas rumah dinas guru dan rumah dinas kepala sekolah juga diharapkan ikut dilakukan. Kondisi dua bangunan tersebut sudah tidak dapat dimanfaatkan. Bekas rumah dinas kepala sekolah itu sudah hampir roboh. Begitu juga bekas rumah dinas guru. Padahal dua bangunan tersebut sangat dibutuhkan untuk kegiatan penunjang pembelajaran sekolah. Sebelumnya dua bangunan itu juga sudah ia ajukan untuk beralih fungsi menjadi musholla dan ruang serbaguna.“Yang bagian depan itu (rumah dinas kepala sekolah) akan saya alih fungsikan untuk mushollah, soalnya kita punya pembiasaan setiap hari Jumat anak-anak sholat dhuha, saat ini anak-anak kalau sholat dhuha dihalaman,” ucapnya. Git
Selengkapnya
KOMINFO, Sidoarjo - Kabupaten Sidoarjo terpilih sebagai tuan Garuda AI Impact Summit 2026 Regional Sidoarjo. Kegiatan tersebut merupakan kolaborasi antara Garuda AI, Binar, Microsoft, dan Kementerian Komdigi dengan Pemkab Sidoarjo. 150 ASN admin medsos OPD Sidoarjo serta 50 pelaku UMKM diundang menjadi pesertanya. Acara yang berlangsung di Pendopo Delta Wibawa Sidoarjo pagi tadi, Selasa, (21/4) dibuka Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Sidoarjo Ainun Amalia.Empat narasumber dihadirkan dalam Garuda AI Impact Summit 2026 Regional Sidoarjo. Antara lain Dita Aisyah yang menjabat sebagai Direktur Binar, Abdul Mughits dari pegiat UMKM dan AI Jawa Timur serta Yuliar M Zega Widyaiswara Kementerian Komunikasi dan Digital RI serta Sinar Hadi Wijaya yang merupakan CEO Dapoer Digital Kreatif. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Sidoarjo Ainun Amalia mengatakan Garuda AI Impact Summit 2026 menjadi langkah strategis dalam akselerasi teknologi daerah. Disampaikannya Artificial Intelligence (AI) saat ini bukan lagi sekadar tren teknologi. Melainkan instrumen vital untuk memperkuat daya saing daerah dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.“Hari ini, Sidoarjo tidak hanya menjadi saksi, tetapi menjadi kontributor utama dalam agenda strategis nasional melalui Garuda AI Impact Summit 2026,” ucapnya. Ainun Amalia mengatakan implementasi pemerintah digital di Sidoarjo bukan sekadar wacana. Kabupaten Sidoarjo telah membangun fondasi ekosistem digital yang kokoh dan inklusif. Hal tersebut menjadi bentuk komitmen nyata transformasi daerah yang dilakukan Kabupaten Sidoarjo. “Kehadiran AI harus kita pandang sebagai "pengungkit" yang akan memperkuat tiga pilar utama pembangunan kita,” ujarnya.Tiga pilar utama pembangunan tersebut ungkap Ainun Amalia yakni akselerasi tata kelola pemerintahan (smart governance), transformasi komunikasi publik yang responsive serta Inklusivitas ekonomi digital bagi UMKM. Disampaikannya bahwa integrasi AI dalam sistem pemerintahan daerah ditujukan untuk menyederhanakan birokrasi dan mempercepat proses pengambilan keputusan berbasis data (data-driven policy). “Kita ingin menciptakan birokrasi yang lebih ramping namun lebih cerdas dalam melayani,” ucapnya. Ainun Amalia juga menyampaikan Kabupaten Sidoarjo terus mewujudkan transformasi komunikasi publik yang responsive. Seluruh ASN di Sidoarjo harus mampu menjadi garda terdepan dalam diseminasi informasi yang cepat, akurat, dan adaptif. “AI hadir sebagai mitra strategis untuk mendeteksi isu secara dini dan menyusun narasi publik yang lebih tepat sasaran,” ungkapnya. Selain itu lanjut Ainun Amalia Kabupaten Sidoarjo akan memastikan inklusivitas ekonomi digital bagi para pelaku UMKM Sidoarjo. Pemkab Sidoarjo akan memastikan bahwa kecanggihan teknologi tidak hanya dinikmati oleh korporasi besar. Tetapi juga menjadi alat produksi bagi UMKM Sidoarjo untuk naik kelas dan bersaing di pasar global. “Ini adalah peluang emas bagi 150 ASN dan 50 pelaku UMKM terpilih untuk mendapatkan keterampilan aplikatif yang nyata melalui sesi penyampaian materi dan diskusi nanti. Jadikan forum kolaboratif lintas sektor ini sebagai ruang untuk belajar, berinovasi, dan menciptakan dampak nyata bagi kemajuan Kabupaten Sidoarjo,” pungkasnya.Sementara itu Kepala Dinas Kominfo Sidoarjo Eri Sudewo mengatakan penyelenggaraan Regional AI Summit kali ini memiliki beberapa sasaran utama. Salah satunya untuk menghasilkan Peta Jalan Komitmen AI Lokal (Local AI Commitment Roadmap). Peta Jalan tersebut akan disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi daerah Kabupaten Sidoarjo. “Hasil dari peta jalan lokal ini akan dikonsolidasikan ke dalam Buku Kebijakan AI (AI Policy White Paper) yang akan diluncurkan pada puncak acara National AI Summit mendatang,”ucapnya. Ia juga berharap penyelenggaraan Garuda AI Impact Summit 2026 Regional Sidoarjo dengan tema "AI For Digital Economic" akan membangun fondasi ekosistem digital yang inklusif untuk memperkuat tata kelola pemerintahan dan ekonomi digital bagi UMKM. Git
Selengkapnya
KOMINFO, Sidoarjo – Wakil Bupati Sidoarjo, Hj. Mimik Idayana, melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap kondisi jalan rusak di Desa Bohar, Kecamatan Taman, Senin (20/4/2026). Kegiatan ini dilakukan bersama Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (PUBMSDA) Kabupaten Sidoarjo.Sidak tersebut dilakukan sebagai bentuk respons cepat Pemerintah Kabupaten Sidoarjo terhadap keluhan masyarakat terkait kerusakan jalan yang dinilai semakin parah. Ruas jalan tersebut diketahui menjadi akses penting bagi warga serta jalur alternatif bagi kendaraan.Dalam sidak tersebut, Mimik menemukan kondisi jalan mengalami kerusakan cukup serius di beberapa titik. Sebagian ruas terlihat sudah beraspal, namun pada bagian lainnya masih menggunakan paving yang kondisinya rusak dan tidak rata.Menurutnya, penggunaan paving pada jalan tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan intensitas lalu lintas yang ada. Hal ini disebabkan karena jalan tersebut kini sering dilalui berbagai macam kendaraan.“Saya langsung sidak, ternyata memang jalannya parah. Ada beberapa meter yang rusak, sementara di sisi lain sudah diaspal. Ini jalan kabupaten dan juga menjadi jalur alternatif, sehingga sudah tidak layak lagi menggunakan paving,” ujar Mimik.Ia menegaskan bahwa solusi yang tepat untuk perbaikan jalan tersebut adalah dengan pengaspalan. Hal ini agar konstruksi jalan tetap menyatu dengan ruas lain yang sudah terlebih dahulu diaspal.“Ke depan harus diaspal, bukan dibeton, agar menyambung dengan ruas yang sudah ada. Kalau memungkinkan, bulan ini segera dikerjakan, karena kondisinya berbahaya dan bisa menimbulkan korban,” lanjutnya.Ia menegaskan bahwa perbaikan jalan tersebut akan menggunakan anggaran dari APBD dan ditangani oleh Dinas PU. “Perbaikan menggunakan APBD dan saya minta PU segera menindaklanjuti, karena kondisinya sudah sangat parah dan membahayakan,” tegasnya.Dengan adanya sidak ini, diharapkan perbaikan jalan di Desa Bohar dapat segera direalisasikan demi keselamatan dan kenyamanan masyarakat pengguna jalan. (Mar)
Selengkapnya
KOMINFO, Sidoarjo - Kabupaten Sidoarjo meraih penghargaan dalam ABPEDNAS Jaga Desa Award 2026 yang digelar di Hotel Fairmont, Jakarta, Minggu (19/4/2026) malam.Penghargaan tersebut diberikan berdasarkan penilaian atas submit film pendek bertema Jaga Desa yang menampilkan komitmen Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam mendukung pembangunan desa, tata kelola pemerintahan desa yang baik, serta pengawasan penggunaan anggaran desa secara transparan dan akuntabel.Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) bersama Kejaksaan Republik Indonesia menggelar Jaga Desa Award 2026 melalui Malam Apresiasi dan Penganugerahan atas capaian Program Jaksa Garda Desa.Kegiatan ini memberikan apresiasi kepada daerah yang aktif menjalankan program pembangunan desa serta mencegah penyimpangan dalam pengelolaan anggaran desa.Kejaksaan Republik Indonesia menggagas Program Jaksa Garda Desa untuk memperkuat pendampingan hukum, pengawasan, dan edukasi kepada pemerintah desa agar pembangunan berjalan sesuai aturan dan tepat sasaran di seluruh Indonesia.Selain itu, program ini juga mendorong pencegahan potensi penyalahgunaan dana desa melalui pengawasan dan pendampingan, sekaligus meningkatkan pemahaman hukum aparat desa dalam tata kelola administrasi dan keuangan.Di daerah, Kejaksaan Negeri menjalankan Program Jaksa Garda Desa sesuai wilayah hukum masing-masing kabupaten/kota yang umumnya mengikuti batas administratif pemerintahan daerah, sehingga setiap Kejaksaan Negeri melakukan pendampingan, pengawasan, dan edukasi kepada pemerintah desa di wilayahnya untuk memastikan pengelolaan dana desa dan pelaksanaan pembangunan berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan.Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto, menyerahkan penghargaan kategori kabupaten terfavorit submit film pendek Jaga Desa Award 2026 kepada Bupati Sidoarjo Subandi yang hadir bersama Kepala Kejaksaan Negeri Sidoarjo, Zaidar Rasepta.Dalam kesempatan tersebut, Subandi menegaskan komitmennya untuk terus mendorong sistem pemerintahan desa di Sidoarjo agar semakin baik, transparan, dan akuntabel, terutama dalam pengelolaan dana desa yang tepat sasaran serta peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat.Ia juga mengucapkan syukur dan terima kasih kepada masyarakat Sidoarjo serta seluruh perangkat desa yang telah mendukung kemajuan desa, sekaligus membangun sistem pemerintahan desa yang bersih dari penyalahgunaan dana desa dengan pengelolaan yang transparan dan tepat sasaran.Menurutnya, penghargaan tersebut lahir dari kerja kolektif pemerintah daerah, pemerintah desa, aparat penegak hukum, dan masyarakat yang terus mendorong pembangunan serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berkelanjutan.“Terima kasih kepada seluruh masyarakat Sidoarjo yang ikut menjaga Sidoarjo bersama-sama mewujudkan desa yang maju dan bersih,” ujar Subandi.Ia menegaskan bahwa Jaga Desa Award 2026 menjadi motivasi bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, infrastruktur, dan kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan.“Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus bekerja lebih baik bagi masyarakat Sidoarjo,” pungkasnya. (Mas).
Selengkapnya
KOMINFO, Sidoarjo – Bupati Sidoarjo, H. Subandi, meninjau langsung kondisi kerusakan atap di SDN 1 Sidokepung, Kecamatan Buduran, yang ambruk akibat hujan deras beberapa waktu lalu. Peninjauan dilakukan untuk memastikan keselamatan siswa serta mencari solusi atas keterbatasan ruang kelas di sekolah tersebut, Sabtu(18/4/2026).Dalam sidak yang didampingi oleh Dinas Pendidikan Sidoarjo dan BPBD Sidoarjo, Bupati Sidoarjo H. Subandi menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten akan segera mengambil langkah penanganan, baik jangka pendek maupun jangka panjang.“Pemerintah Kabupaten tentu akan mencarikan solusi atas kebutuhan sekolah ini. Dari hasil peninjauan, kondisi ruang belajar memang sudah tidak memadai, baik dari sisi fasilitas maupun bangunan, seperti atap yang mengalami kerusakan,” ujarnya.Ia menambahkan, kebutuhan ruang kelas di SDN 1 Sidokepung saat ini masih kurang. Oleh karena itu, diperlukan penambahan ruang kelas baru guna menunjang kegiatan belajar mengajar.“Jika menginginkan solusi cepat, sementara bisa menggunakan dana BTT, dalam pembenahan bagian atap dan plafon agar aman dan nyaman. Untuk jangka panjang, kami sarankan perencanaan pembangunan gedung dua lantai pada akhir tahun 2026 dan di tahun 2027 dapat terealisasikan,” tambahnya.Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo, Tirto Adi, menjelaskan bahwa keterbatasan ruang kelas memang menjadi perhatian serius. Saat ini, pihaknya tengah mengupayakan penanganan sesuai arahan Bupati.“Kami berupaya mengakomodir kebutuhan sekolah, terutama terkait keterbatasan ruang kelas. Namun untuk tahun 2026 ini memang belum tersedia alokasi anggaran khusus karena adanya penyesuaian dan efisiensi anggaran,” jelasnya.Ia juga menyampaikan bahwa secara keseluruhan terdapat sekitar 54 titik pekerjaan perbaikan infrastruktur pendidikan di Kabupaten Sidoarjo dengan nilai anggaran kurang lebih Rp47 miliar.“Sebagian pekerjaan sudah berjalan. Untuk paket yang melalui proses tender, saat ini tinggal menunggu tahapan lanjutan,” imbuhnya.Di sisi lain, Kepala SDN 1 Sidokepung Buduran, Sri Wahyuni, mengungkapkan bahwa kondisi atap sekolah memang sudah lama mengalami kerusakan dan rawan ambruk.“Peristiwa ambruknya atap terjadi pada Senin malam saat hujan deras. Sebelumnya kami sudah berupaya melakukan perbaikan, namun karena kondisinya sudah lapuk, perbaikan ringan tidak memungkinkan,” ujarnya.Ia menjelaskan, pihak sekolah telah mengambil langkah antisipasi dengan memindahkan kegiatan belajar mengajar ke ruang perpustakaan.“Kejadian ambruknya atap ruang kelas 5 terjadi pada Selasa pagi sebelum kegiatan belajar dimulai. Saat itu siswa sedang berada di luar kelas, sehingga alhamdulillah tidak ada korban,” jelasnya.Saat ini, SDN 1 Sidokepung memiliki sekitar 340 siswa dengan 13 rombongan belajar, sementara ruang kelas yang tersedia hanya 11. Oleh karena itu, pihak sekolah mengajukan penambahan dua ruang kelas.“Kami berharap ke depan dapat dilakukan pembangunan gedung bertingkat agar kebutuhan ruang belajar terpenuhi secara optimal,” pungkasnya. (Son)
Selengkapnya
KOMINFO, Sidoarjo - Kabupaten Sidoarjo dipilih menjadi tempat digelarnya Rapat Kerja Nasional/Rakernas Perhimpunan Bank Perekomian Rakyat Milik Pemerintah Daerah se-Indonesia (Perbamida) yang digelar di Hotel Aston Sidoarjo, Jumat, (17/4). 105 perwakilan bank BPR dari seluruh Indonesia hadir dalam kegiatan tersebut. Rakernas Perbamida 2026 yang dibuka langsung Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak itu juga diisi dengan seminar nasional. Tampak hadir dalam Rakernas Perbamida 2026 tersebut Plh. Sekda Sidoarjo Ainur Rahman, Ketua Umum DPP Perbamida Sofia Nurkrisnajati Atmaja serta Kabiro Perekonomian Setdaprov Jatim Aftabuddin Rijaluzzaman dan perwakilan OJK. Wagub Jatim Emil Elestianto Dardak mengatakan Bank Perekonomian Rakyat (BPR) milik Pemerintah Daerah kini didorong untuk lebih profesional dalam mendukung penguatan ekonomi kerakyatan. Melalui wadah Perbamida diharapkan kolaborasi antar daerah dapat menjadi kunci untuk memperluas jangkauan pembiayaan yang ramah bagi pelaku UMKM."BPR milik Pemda memiliki peran strategis sebagai mitra tepercaya masyarakat di daerah. Meski pemerintah pusat telah menggulirkan Kredit Usaha Rakyat (KUR), kebutuhan permodalan di tingkat lokal dinilai masih sangat besar dan memerlukan sentuhan langsung dari perbankan daerah," ucapnya. Oleh karenanya ia menekankan pentingnya semangat kebersamaan antar BPR Pemda. BPR Pemda diharapkan tidak saling bersaing, tetapi saling menguatkan. BPR Pemda dimintanya dapat saling berbagi pengalaman dalam mengelola risiko dan peluang di daerah masing-masing. Selain itu dapat meningkatkan kualitas tenaga kerja perbankan agar lebih profesional dan kompetitif."Dengan adanya Perbamida ini, kita berharap terjadi sharing of knowledge di antara daerah. Mereka ini semua sebenarnya senasib sepenanggungan, tidak saling bersaing. Jika ada platform untuk berbagi ilmu dan profesionalisme, tentu daya saing BPR Pemda akan meningkat tajam," ungkapnya. Plh. Sekda Sidoarjo Ainur Rahman mengatakan Pemkab Sidoarjo memiliki tata kelola BPR yang baik dan mampu menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia. Dikatakannya BPR Delta Artha Sidoarjo memiliki Program Kurda dengan bunga 2% pertahun. Kredit permodalan dengan bunga rendah tersebut merupakan salah satu dari 14 program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo. Menurutnya bunga 2% pertahun tersebut bentuk keberpihakan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo terhadap kemajuan para pelaku UMKM. Untuk itu praktik-praktik terbaik dalam pengelolaan bank daerah seperti ini hendaknya dapat diadopsi secara nasional untuk kesejahteraan pelaku UMKM.“Saya yakin di tempat jenengan semua di seluruh Indonesia ini juga punya praktik baik-praktik baik yang mungkin nanti saling ditularkan, diformulasikan dalam hasil Rakernas ini, ya. Sekali lagi selamat melaksanakan Rakernas, selamat datang di Sidoarjo,” ucapnya.Ketua Umum DPP Perbamida Sofia Nurkrisnajati Atmaja mengatakan Rakernas bukan sekadar rutinitas. Melainkan ruang untuk menyusun langkah nyata dalam mendukung perekonomian daerah. Rakernas juga dapat menjadi langkah strategis memperkuat kolaborasi antar BPR Daerah di seluruh Indonesia. “Acara yang berlangsung di Sidoarjo ini dihadiri oleh 105 perwakilan dari total 210 anggota BPR milik Pemda di seluruh Indonesia. Peserta datang dari berbagai penjuru, mulai dari Aceh, Ternate, NTT, NTB, hingga Kalimantan, Sulawesi, dan Bali,” ucapnya.Menurut Sofia salah satu kekuatan utama BPR Pemda adalah kedekatannya dengan kearifan lokal. Karakteristik UMKM yang berbeda di setiap wilayah, seperti di Sumatera dan Kalimantan, menuntut pendekatan layanan tabungan maupun kredit yang disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing. Seperti halnya Program Kurda di Sidoarjo yang memiliki suku bunga yang sangat rendah, yakni hanya 2% pertahun. Program tersebut dirancang khusus untuk menyesuaikan karakteristik UMKM di daerah tersebut.“Keberhasilan Kurda diharapkan menjadi inspirasi bagi BPR Pemda di wilayah lain untuk meluncurkan program serupa demi memperkuat dukungan terhadap pelaku usaha mikro,” ujarnya. Ia juga mengatakan Perbamida akan mendorong seluruh BPR milik Pemda terus bersinergi dengan BUMD lainnya di daerah. Kolaborasi tersebut dianggapnya krusial untuk membantu pemerintah daerah dalam memacu pertumbuhan ekonomi lokal."Dengan kehadiran jajaran Pemprov Jatim dan seluruh pengurus BPR, ini menjadi penyemangat bahwa masa depan ekonomi Indonesia akan jauh lebih baik melalui kontribusi nyata dari daerah," pungkas Shofie. Git
Selengkapnya
KOMINFO, Sidoarjo – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo siap mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang akan digelar oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada Mei 2026 mendatang. Dukungan ini ditujukan untuk memastikan tersedianya data ekonomi yang akurat sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan daerah.Bupati Sidoarjo, Subandi menegaskan bahwa sensus ekonomi memiliki peran strategis dalam memetakan kondisi riil perekonomian masyarakat. Menurutnya, data yang dihasilkan nantinya akan menjadi acuan penting bagi pemerintah dalam menyusun program yang tepat sasaran.“Sensus Ekonomi 2026 ini sangat penting untuk mengetahui perkembangan dan potensi ekonomi di Sidoarjo. Kami mendukung penuh pelaksanaannya dan mengajak seluruh masyarakat serta pelaku usaha untuk berpartisipasi aktif memberikan data yang benar,” ujarnya saat audiensi dengan BPS Sidoarjo di Pendopo Delta Wibawa pada Kamis (16/4/2026). Ia juga menambahkan, keterlibatan semua pihak, mulai dari pemerintah desa hingga pelaku usaha, akan menentukan kualitas data yang dihasilkan. “Dengan data yang valid, kami optimis kebijakan yang diambil mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih kuat dan merata.” jelasnya. Sementara itu, Kepala BPS Sidoarjo, Bagyo Trilaksono, menjelaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 akan menjangkau seluruh aktivitas usaha tanpa terkecuali.“Di Sensus Ekonomi nanti semua usaha akan didata, mulai dari skala mikro sampai besar, dari yang memiliki izin hingga yang belum memiliki izin. Bahkan seluruh sektor juga akan tercakup, mulai dari pertanian, industri, hingga jasa,” jelasnya.Bagyo menekankan bahwa kelengkapan data tersebut sangat penting untuk menggambarkan struktur ekonomi secara menyeluruh. Dengan demikian, hasil sensus dapat digunakan oleh pemerintah daerah maupun pusat dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat dan berkelanjutan. (Dew)
Selengkapnya
KOMINFO, Sidoarjo — Wakil Bupati Sidoarjo, Hj. Mimik Idayana meresmikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Desa Prasung, Kecamatan Buduran, Kamis (16/4/2026). Fasilitas ini sebagai bagian dari upaya menghadirkan layanan gizi yang terintegrasi sekaligus memberdayakan potensi ekonomi lokal.Wakil Bupati Sidoarjo yang akrab disapa Mak Mimik menegaskan bahwa aspek kebersihan dan kepatuhan terhadap standar operasional menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan layanan SPPG. Ia menekankan pentingnya disiplin petugas dalam menggunakan perlengkapan pendukung seperti masker, sarung tangan, serta menjaga higienitas selama proses produksi.“Kebersihan harus dijaga. Semua petugas wajib mengikuti standar, karena ini menyangkut kesehatan anak-anak kita. Masyarakat juga harus ikut mengawasi agar pelayanan berjalan baik,” ujarnya di sela peninjauan.Ia juga berharap keberadaan SPPG di Desa Prasung dapat memberikan dampak ekonomi bagi warga sekitar. Menurutnya, kolaborasi dengan pelaku UMKM dan koperasi menjadi kunci agar roda perekonomian desa tetap berjalan.“Dapur SPPG ini bisa membuka lapangan kerja dan bekerja sama dengan UMKM serta Koperasi Desa Merah Putih. Bahan pangan seperti ikan, tempe, dan tahu bisa diproduksi dari desa sendiri,” tambahnya.Berdasarkan hasil pengecekan, fasilitas SPPG Desa Prasung telah memenuhi standar operasional, mulai dari ruang penyimpanan dingin hingga instalasi pengolahan air limbah (IPAL), sehingga dinyatakan siap beroperasi secara optimal. “Alhamdulillah, semuanya sesuai SOP dan standar kesehatan. Tidak ada kendala,” ujarnya.SPPG Desa Prasung direncanakan melayani sekitar 3.000 penerima manfaat, yang meliputi siswa dari delapan sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, serta balita. Distribusi makanan menjangkau wilayah hingga radius 6 kilometer dari dapur layanan.Kepala SPPG Desa Prasung, Andri Febriansyah, menjelaskan bahwa operasional dapur melibatkan sekitar 50 tenaga kerja yang terdiri dari staf dan relawan. Proses produksi dilakukan secara bertahap, mulai dari persiapan pada sore hari hingga distribusi pada pagi hari.“Persiapan dimulai pukul 17.00 WIB, lalu pengolahan makanan sekitar pukul 00.00, pemorsian pukul 02.00 dini hari, dan distribusi dimulai pukul 07.00 pagi,” jelasnya.Andri menambahkan, pasokan bahan baku makanan berasal dari kerja sama dengan Koperasi Desa Merah Putih yang turut melibatkan pelaku UMKM setempat.Mak Mimik berharap keberadaan SPPG Desa Prasung dapat memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat, khususnya dalam meningkatkan kualitas gizi anak, ibu hamil, dan kelompok rentan lainnya.“Kami berharap SPPG ini benar-benar memberikan dampak nyata, tidak hanya dalam pemenuhan gizi, tetapi juga dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan dukungan semua pihak, kami optimistis program ini dapat berjalan konsisten dan berkelanjutan,” pungkasnya. (Mar)
Selengkapnya2.12.2025
2.12.2025
12.11.2025
28.10.2025
14.10.2025
9.10.2025
29.09.2025
17.09.2025
16.09.2025
8.09.2025
4.09.2025
3.09.2025
30.07.2025
23.07.2025
23.07.2025
17.07.2025
10.07.2025
10.07.2025
7.07.2025
7.07.2025
4.07.2025
12.06.2025
12.06.2025
19.05.2025
24.04.2025
11.04.2025
19.03.2025
17.03.2025
28.02.2025
26.02.2025
17.02.2025
3.02.2025
3.02.2025
23.01.2025
23.01.2025
20.01.2025
17.12.2024
13.12.2024
13.12.2024
19.11.2024
17.10.2024
17.10.2024
2.10.2024
17.09.2024
9.09.2024
30.08.2024
27.08.2024
25.07.2024
11.07.2024
27.05.2024
8.05.2024
1.04.2024
28.02.2024
25.01.2024
21.01.2024
18.01.2024
15.01.2024
10.01.2024
9.01.2024
9.01.2024
2.01.2024
22.12.2023
18.12.2023
3.12.2023
24.11.2023
20.11.2023
13.11.2023
9.11.2023
27.10.2023
10.10.2023
3.10.2023
13.09.2023
25.08.2023
22.08.2023
22.08.2023
26.07.2023
24.07.2023
28.06.2023
4.05.2026 - 29.10.2026
5.05.2026 - 11.05.2026
6.05.2026 - 18.05.2026
4.05.2026 - 4.05.2026
4.05.2026 - 7.05.2026
4.05.2026 - 11.05.2026
28.04.2026 - 6.05.2026
29.04.2026 - 3.06.2026
28.04.2026 - 21.05.2026
22.05.2026 - 23.05.2026
28.04.2026 - 6.05.2026
27.04.2026 - 4.05.2026
27.04.2026 - 4.05.2026
24.04.2026 - 25.04.2026
27.04.2026 - 3.05.2026
22.04.2026 - 27.04.2026
21.04.2026 - 22.04.2026
21.04.2026 - 5.05.2026
21.04.2026 - 23.04.2026
20.04.2026 - 24.04.2026
14.04.2026 - 17.04.2026
13.04.2026 - 17.04.2026
14.04.2026 - 15.04.2026
10.04.2026 - 1.07.2026
2.04.2026 - 4.04.2026
2.04.2026 - 6.04.2026
27.03.2026 - 18.04.2026
27.02.2026 - 6.03.2026
25.02.2026 - 12.03.2026
26.02.2026 - 27.02.2026
24.02.2026 - 19.03.2026
14.02.2026 - 14.03.2026
7.03.2026 - 15.03.2026
23.02.2026 - 20.03.2026
13.02.2026 - 14.02.2026
11.02.2026 - 10.03.2026
11.02.2026 - 15.02.2026
9.01.2026 - 31.01.2026
8.01.2026 - 15.01.2026
15.01.2026 - 22.01.2026
8.01.2026 - 11.01.2026
6.01.2026 - 25.01.2026
6.01.2026 - 11.01.2026
21.12.2025 - 28.12.2025
18.12.2025 - 21.12.2025
18.12.2025 - 22.01.2026
16.12.2025 - 18.12.2025
15.12.2025 - 16.12.2025
1.12.2025 - 15.12.2025
19.12.2025 - 20.12.2025
24.10.2025 - 28.10.2025
22.09.2025 - 19.10.2025
2.11.2025 - 2.11.2025
15.09.2025 - 12.10.2025
9.09.2025 - 14.10.2025
3.09.2025 - 4.09.2025
4.09.2025 - 30.09.2025
10.06.2025 - 17.06.2025
10.06.2025 - 24.06.2025
5.06.2025 - 16.06.2025
4.06.2025 - 10.06.2025
3.06.2025 - 10.06.2025
3.06.2025 - 10.06.2025
2.06.2025 - 5.06.2025
27.05.2025 - 28.05.2025
26.05.2025 - 28.05.2025
26.05.2025 - 3.06.2025
23.05.2025 - 2.06.2025
22.05.2025 - 25.05.2025
22.05.2025 - 25.05.2025
22.05.2025 - 26.05.2025
22.05.2025 - 25.05.2025
22.05.2025 - 25.05.2025
19.05.2025 - 25.05.2025
16.05.2025 - 18.05.2025
13.05.2025 - 20.05.2025
16.05.2025 - 18.05.2025
15.05.2025 - 16.05.2025
14.05.2025 - 24.05.2025
9.05.2025 - 22.05.2025
9.05.2025 - 11.05.2025
9.05.2025 - 9.06.2025
8.05.2025 - 15.05.2025
8.05.2025 - 19.05.2025
5.05.2025 - 11.05.2025
5.05.2025 - 20.05.2025
5.05.2025 - 24.05.2025
23.04.2025 - 2.05.2025
21.04.2025 - 28.04.2025
17.03.2025 - 10.04.2025
14.03.2025 - 17.03.2025
14.03.2025 - 16.03.2025
12.03.2025 - 13.03.2025
12.03.2025 - 20.03.2025
11.03.2025 - 16.03.2025
10.03.2025 - 13.03.2025
7.03.2025 - 9.03.2025
6.03.2025 - 24.03.2025
6.03.2025 - 11.03.2025
8.03.2025 - 23.03.2025
3.03.2025 - 17.03.2025
1.03.2025 - 20.03.2025
27.02.2025 - 26.03.2025
24.02.2025 - 24.03.2025
24.02.2025 - 24.02.2025
23.02.2025 - 26.02.2025
8.03.2025 - 22.03.2025
21.02.2025 - 23.02.2025
19.02.2025 - 21.02.2025
18.02.2025 - 21.02.2025
18.02.2025 - 19.02.2025
18.02.2025 - 19.02.2025
18.02.2025 - 27.02.2025
18.02.2025 - 28.02.2025
28.02.2025 - 28.02.2025
14.02.2025 - 26.02.2025
14.02.2025 - 28.02.2025
13.02.2025 - 23.02.2025
10.02.2025 - 12.03.2025
10.02.2025 - 11.02.2025
6.02.2025 - 6.03.2025
6.02.2025 - 6.03.2025
6.02.2025 - 23.02.2025
5.02.2025 - 5.03.2025
5.02.2025 - 22.02.2025
4.02.2025 - 5.02.2025
4.02.2025 - 5.02.2025
3.02.2025 - 8.02.2025
29.01.2025 - 30.01.2025
29.01.2025 - 30.01.2025
30.01.2025 - 28.02.2025
22.01.2025 - 26.01.2025
22.01.2025 - 26.01.2025
22.01.2025 - 22.02.2025
22.01.2025 - 26.01.2025
17.01.2025 - 22.01.2025
20.01.2025 - 25.01.2025
24.01.2025 - 26.02.2025
20.01.2025 - 27.02.2025
9.01.2025 - 22.02.2025
8.01.2025 - 8.02.2025
7.01.2025 - 11.02.2025
7.01.2025 - 7.02.2025
7.01.2025 - 28.01.2025
6.01.2025 - 6.02.2025
6.01.2025 - 6.02.2025
3.01.2025 - 23.01.2025
3.01.2025 - 3.02.2025
30.12.2024 - 31.12.2024
31.12.2024 - 31.01.2025
30.12.2024 - 31.12.2024
27.12.2024 - 27.01.2025
25.12.2024 - 29.12.2024
19.12.2024 - 27.12.2024
19.12.2024 - 19.01.2025
19.12.2024 - 19.01.2025
18.12.2024 - 24.12.2024
17.12.2024 - 17.01.2025
17.12.2024 - 23.12.2024
13.12.2024 - 15.12.2024
15.12.2024 - 21.12.2024
4.12.2024 - 5.12.2024
29.11.2024 - 3.12.2024
1.12.2024 - 28.03.2025
1.12.2024 - 15.12.2024
29.11.2024 - 1.12.2024
2.12.2024 - 8.12.2024
30.11.2024 - 1.12.2024
28.11.2024 - 29.11.2024
27.11.2024 - 30.11.2024
26.11.2024 - 28.11.2024
24.11.2024 - 25.11.2024
21.11.2024 - 21.11.2024
22.11.2024 - 24.11.2024
29.11.2024 - 4.12.2024
21.11.2024 - 26.12.2024
20.11.2024 - 20.12.2024
14.11.2024 - 16.11.2024
14.11.2024 - 22.12.2024
13.11.2024 - 15.11.2024
13.11.2024 - 17.11.2024
14.11.2024 - 16.11.2024
13.11.2024 - 14.11.2024
14.11.2024 - 14.11.2024
5.11.2024 - 5.11.2024
1.11.2024 - 3.11.2024
31.10.2024 - 1.11.2024
30.10.2024 - 30.11.2024
3.11.2024 - 3.11.2024
29.10.2024 - 29.11.2024
25.10.2024 - 27.10.2024
31.10.2024 - 8.11.2024
28.10.2024 - 1.11.2024
18.10.2024 - 20.10.2024
18.10.2024 - 20.10.2024
26.10.2024 - 27.10.2024
13.10.2024 - 13.10.2024
14.10.2024 - 14.11.2024
13.10.2024 - 13.10.2024
9.10.2024 - 11.10.2024
8.10.2024 - 25.10.2024
2.10.2024 - 30.10.2024
2.10.2024 - 8.10.2024
1.10.2024 - 1.11.2024
30.09.2024 - 1.10.2024
27.09.2024 - 30.09.2024
30.09.2024 - 2.10.2024
27.09.2024 - 29.09.2024
30.09.2024 - 1.10.2024
27.09.2024 - 29.09.2024
27.09.2024 - 27.10.2024
26.09.2024 - 27.09.2024
26.09.2024 - 27.09.2024
26.09.2024 - 27.09.2024
24.09.2024 - 25.09.2024
24.09.2024 - 25.09.2024
23.09.2024 - 23.10.2024
20.09.2024 - 22.09.2024
19.09.2024 - 24.09.2024
31.12.2024 - 31.12.2024
18.09.2024 - 22.09.2024
18.09.2024 - 18.09.2024
13.09.2024 - 14.09.2024
13.09.2024 - 20.09.2024
11.09.2024 - 22.09.2024
10.09.2024 - 12.09.2024
10.09.2024 - 11.09.2024
8.09.2024 - 9.09.2024
6.09.2024 - 8.09.2024
5.09.2024 - 6.09.2024
4.09.2024 - 5.09.2024
30.08.2024 - 1.09.2024
29.08.2024 - 1.09.2024
2.09.2024 - 25.09.2024
1.09.2024 - 3.09.2024
26.08.2024 - 28.08.2024
27.08.2024 - 1.09.2024
6.09.2024 - 15.09.2024
23.08.2024 - 24.08.2024
23.08.2024 - 25.08.2024
23.08.2024 - 24.08.2024
26.08.2024 - 1.09.2024
23.08.2024 - 23.08.2024
20.08.2024 - 8.09.2024
14.08.2024 - 16.08.2024
13.08.2024 - 14.08.2024
9.08.2024 - 11.08.2024
12.08.2024 - 21.08.2024
10.08.2024 - 12.08.2024
9.08.2024 - 14.08.2024
7.08.2024 - 9.08.2024
7.08.2024 - 7.08.2024
12.08.2024 - 17.08.2024
1.08.2024 - 4.08.2024
1.08.2024 - 4.08.2024
1.08.2024 - 3.08.2024
1.08.2024 - 18.08.2024
31.07.2024 - 8.08.2024
30.07.2024 - 15.08.2024
30.07.2024 - 21.08.2024
26.07.2024 - 28.07.2024
24.07.2024 - 26.07.2024
29.07.2024 - 29.07.2024
25.07.2024 - 28.07.2024
19.07.2024 - 23.07.2024
18.07.2024 - 21.07.2024
16.07.2024 - 25.07.2024
16.07.2024 - 16.07.2024
28.07.2024 - 1.08.2024
15.07.2024 - 30.07.2024
16.07.2024 - 31.07.2024
17.07.2024 - 1.08.2024
11.07.2024 - 12.07.2024
11.07.2024 - 19.07.2024
10.07.2024 - 31.12.2024
13.07.2024 - 16.07.2024
5.07.2024 - 14.07.2024
1.07.2024 - 28.10.2024
28.06.2024 - 30.06.2024
27.06.2024 - 28.06.2024
24.06.2024 - 25.06.2024
20.06.2024 - 23.06.2024
21.06.2024 - 24.06.2024
21.06.2024 - 23.06.2024
24.06.2024 - 29.06.2024
13.06.2024 - 14.06.2024
12.06.2024 - 18.06.2024
11.08.2024 - 11.08.2024
10.06.2024 - 11.06.2024
6.06.2024 - 8.06.2024
20.03.2024 - 20.03.2024
4.06.2024 - 27.09.2024
3.06.2024 - 7.06.2024
3.06.2024 - 30.06.2024
2.06.2024 - 3.06.2024
3.06.2024 - 14.06.2024
31.05.2024 - 10.06.2024
1.06.2024 - 6.06.2024
29.05.2024 - 30.05.2024
30.05.2024 - 9.06.2024
27.05.2024 - 29.05.2024
17.05.2024 - 19.05.2024
14.05.2024 - 16.05.2024
14.05.2024 - 19.05.2024
13.05.2024 - 15.05.2024
13.05.2024 - 30.06.2024
13.05.2024 - 31.07.2024
7.05.2024 - 8.05.2024
8.05.2024 - 1.12.2024
7.05.2024 - 8.05.2024
3.05.2024 - 1.07.2024
30.04.2024 - 30.04.2024
29.04.2024 - 7.05.2024
29.04.2024 - 30.04.2024
29.04.2024 - 7.05.2024
28.04.2024 - 29.04.2024
27.05.2024 - 29.05.2024
25.04.2024 - 26.04.2024
25.04.2024 - 26.04.2024
16.04.2024 - 15.05.2024
27.04.2024 - 30.04.2024
25.04.2024 - 11.05.2024
22.04.2024 - 5.05.2024
16.04.2024 - 15.05.2024
23.04.2024 - 25.04.2024
14.04.2024 - 14.05.2024
23.04.2024 - 24.04.2024
20.04.2024 - 24.04.2024
14.05.2024 - 15.05.2024
5.04.2024 - 7.04.2024
13.04.2024 - 14.04.2024
23.04.2024 - 24.04.2024
29.04.2024 - 30.04.2024
16.04.2024 - 15.05.2024
27.03.2024 - 28.03.2024
27.03.2024 - 31.03.2024
23.03.2024 - 25.03.2024
24.03.2024 - 26.03.2024
25.03.2024 - 26.03.2024
22.03.2024 - 25.03.2024
21.03.2024 - 31.03.2024
17.03.2024 - 2.04.2024
22.03.2024 - 6.04.2024
19.03.2024 - 21.03.2024
18.03.2024 - 31.03.2024
16.03.2024 - 19.03.2024
18.03.2024 - 21.03.2024
18.03.2024 - 19.03.2024
6.03.2024 - 26.03.2024
7.03.2024 - 8.03.2024
6.03.2024 - 8.03.2024
6.03.2024 - 7.03.2024
6.03.2024 - 6.04.2024
6.03.2024 - 7.03.2024
6.03.2024 - 8.03.2024
5.03.2024 - 7.03.2024
1.02.2024 - 1.02.2024
4.03.2024 - 4.03.2024
4.03.2024 - 8.03.2024
27.02.2024 - 28.02.2024
2.03.2024 - 8.03.2024
29.02.2024 - 1.03.2024
23.02.2024 - 25.02.2024
24.02.2024 - 9.03.2024
23.02.2024 - 27.02.2024
21.02.2024 - 26.02.2024
24.02.2024 - 24.02.2024
29.02.2024 - 4.03.2024
19.02.2024 - 25.02.2024
19.02.2024 - 20.02.2024
20.02.2024 - 20.02.2024
21.02.2024 - 22.02.2024
16.02.2024 - 16.02.2024
12.02.2024 - 8.04.2024
12.02.2024 - 20.02.2024
1.02.2024 - 7.03.2024
5.02.2024 - 7.02.2024
2.02.2024 - 8.02.2024
2.02.2024 - 17.02.2024
1.02.2024 - 24.02.2024
28.01.2024 - 28.01.2024
30.01.2024 - 7.02.2024
26.01.2024 - 26.01.2024
28.01.2024 - 28.01.2024
26.01.2024 - 27.01.2024
24.01.2024 - 24.01.2024
23.01.2024 - 4.02.2024
17.01.2024 - 17.02.2024
18.01.2024 - 31.01.2024
18.01.2024 - 31.01.2024
13.01.2024 - 21.01.2024
20.01.2024 - 21.01.2024
22.01.2024 - 23.01.2024
12.01.2024 - 14.01.2024
11.01.2024 - 25.02.2024
11.01.2024 - 12.01.2024
10.01.2024 - 8.02.2024
5.01.2024 - 7.01.2024
29.12.2023 - 29.01.2024
28.12.2023 - 30.12.2023
22.12.2023 - 31.12.2023
22.12.2023 - 24.12.2023
30.11.2023 - 20.01.2024
11.12.2023 - 12.12.2023
30.11.2023 - 3.12.2023
10.11.2023 - 12.11.2023
8.11.2023 - 10.11.2023
8.11.2023 - 9.11.2023
3.11.2023 - 5.11.2023
9.11.2023 - 10.11.2023
29.10.2023 - 1.11.2023
27.10.2023 - 22.11.2023
23.10.2023 - 5.11.2023
23.10.2023 - 29.11.2023
20.10.2023 - 21.10.2023
17.10.2023 - 29.10.2023
16.10.2023 - 22.10.2023
11.08.2023 - 11.08.2023
16.09.2023 - 17.09.2023
19.06.2023 - 18.07.2023
30.06.2023 - 30.06.2023
1.07.2023 - 2.07.2023
Visitors : 1676102