KOMINFO, Sidoarjo – Bupati Sidoarjo, Subandi kembali menyapa masyarakat dengan menyalurkan bantuan kursi roda kepada warga yang membutuhkan. Kali ini, Sabtu (19/9/2026), bantuan diberikan kepada lima warga di wilayah Kecamatan Sidoarjo. Kelima penerima manfaat bantuan kursi roda tersebut adalah Arafah dan Arafih, warga Desa Banjarbendo; Salsabila, warga Desa Cemengkalang; serta Kusni dan Siti, warga Desa Urangagung. Bupati Subandi menyerahkan bantuan didampingi Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo serta jajaran Forkopimda. Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu penerima manfaat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Selain itu, memberikan kemudahan bagi keluarga dalam mendampingi dan merawat anggota keluarga yang membutuhkan alat bantu mobilitas. Bupati Subandi berharap para penerima manfaat, khususnya anak-anak, senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada para orang tua yang dengan penuh kesabaran mendampingi dan merawat anak-anak mereka. ”Yang penting sehat. Mudah-mudahan anak-anak kita selalu diberikan kesehatan. Orang tua juga diberikan kesabaran dalam merawat anak-anak yang luar biasa,” ujarnya. Menurutnya, kehadiran pemerintah dalam memberikan bantuan merupakan bentuk kepedulian kepada masyarakat. Bantuan kursi roda diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi penerima, termasuk membantu mereka beraktivitas maupun menikmati waktu bersama keluarga. “Pemerintah hadir memberikan bantuan kursi roda. Mudah-mudahan anak-anak kita bisa beraktivitas dan bisa jalan-jalan bersama keluarga,” imbuhnya. Subandi juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang turut hadir dan mendukung penyaluran bantuan tersebut, sehingga bantuan dapat diberikan secara langsung kepada masyarakat yang membutuhkan. Ia berharap sinergi antara pemerintah daerah, jajaran Forkopimda, Dinas Sosial, dan seluruh pihak terkait dapat terus terjaga dalam memberikan pelayanan serta perhatian kepada masyarakat Kabupaten Sidoarjo. “Mudah-mudahan anak-anak kita selalu diberikan kesehatan semuanya,” pungkasnya. (Son)
Selengkapnya
KOMINFO, Sidoarjo – Sebanyak 5.268 pendonor darah menerima tanda penghargaan donor darah sukarela dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam peringatan HUT ke81 Palang Merah Indonesia (PMI). Penghargaan itu merupakan apresiasi atas dedikasi mereka yang rutin mendonorkan darah demi kemanusiaan. Penghargaan diberikan kepada pendonor aktif yang telah melakukan donor darah sebanyak 10 kali hingga 125 kali. Perinciannya, 3.650 orang donor sebanyak 10 kali, 1.396 orang sebanyak 25 kali, 139 orang sebanyak 50 kali, 50 orang sebanyak 75 kali, 18 orang sebanyak 100 kali, dan 15 orang telah mencapai 125 kali donor darah. Secara simbolis, Bupati Sidoarjo, Subandi menyerahkan penghargaan kepada para pendonor dengan jumlah donor darah terbanyak di Pendopo Delta Wibawa pada Sabtu (19/9/2026). Salah seorang penerima penghargaan adalah Joko Murdopo. Pria berusia 64 tahun tersebut telah mendonorkan darah sebanyak 128 kali. Konsistensinya tersebut ikut menjaga ketersediaan darah bagi masyarakat yang membutuhkan. ”Alhamdulillah saya rutin tiap 4 bulan sekali karena usia sudah 60 tahun ke atas. Kalau dulu saat masih muda ya 3 bulan sekali,” ungkap Joko. ”Sejak rutin donor darah itu badan lebih sehat. Justru jika libur tidak donor darah gitu malah badan saya ada yang kurang,” tambahnya. Dalam kegiatan tersebut, pendonor yang telah mencapai 125 kali donor juga mendapatkan apresiasi berupa sepeda olahraga. Apresiasi itu sebagai bentuk penghormatan atas dedikasi para pendonor yang secara sukarela terus memberikan sumbangsih kemanusiaan. Bupati Subandi menyampaikan apresiasi kepada seluruh relawan dan pendonor darah yang selama ini turut mendukung pelayanan kemanusiaan PMI. Menurutnya, PMI memiliki peran vital dalam pelayanan medis, termasuk pada kondisi kritis seperti bencana maupun kecelakaan. Ketersediaan darah yang aman dan berkualitas menjadi bagian penting dalam mendukung pelayanan kesehatan masyarakat. ”Terima kasih kepada seluruh relawan dan pendonor yang telah memberikan sumbangsih kemanusiaan. Donor panjenengan sangat berarti untuk menyelamatkan masyarakat Sidoarjo yang membutuhkan,” ujar Subandi. Ia juga mengajak para pendonor untuk tidak lelah memberikan dukungan kepada PMI. Menurutnya, keberadaan relawan yang sehat akan menjadi kekuatan penting dalam menjaga keberlanjutan kegiatan donor darah. ”Jangan lelah untuk terus memberikan support dan dukungan. Semoga panjenengan semua selalu sehat sehingga dapat terus mendonorkan darah dan membantu masyarakat yang membutuhkan,” pesannya. Subandi menegaskan, penghargaan yang diberikan pemerintah maupun PMI tidak semata-mata dilihat dari nilai atau bentuk cenderamatanya. Lebih dari itu, penghargaan tersebut menjadi simbol penghormatan terhadap para pendonor yang masih memiliki kepedulian dan terpanggil membantu sesama. ”Penghargaan ini jangan dipandang dari nilainya. Yang terpenting adalah bagaimana kita masih terpanggil untuk membantu keluarga dan masyarakat yang membutuhkan,” katanya. Pemkab Sidoarjo akan terus mendukung peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, termasuk melalui penguatan fasilitas rumah sakit dan puskesmas. Dukungan terhadap PMI diharapkan berjalan seiring dengan peningkatan pelayanan kesehatan di Kabupaten Sidoarjo. ”Kalau relawannya sehat, PMI juga akan semakin kuat. Mari terus kita jaga semangat kemanusiaan ini. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mengucapkan terima kasih atas seluruh sumbangsih para pendonor,” pungkasnya. Ketua Pengurus PMI Sidoarjo, Andjar Surjadianto mengatakan bahwa kebutuhan darah di Sidoarjo terus meningkat seiring dengan bertambahnya pelayanan kesehatan. Dengan jumlah penduduk sekitar 2.215.288 jiwa, kebutuhan darah ideal berada pada kisaran dua persen jumlah penduduk atau sekitar 44.300 kantong darah. ”Namun, realisasinya kebutuhan darah mencapai sekitar 58 ribu kantong pada 2024 dan sekitar 57.750 kantong pada 2025. Partisipasi aktif masyarakat melalui donor darah sukarela menjadi faktor penting sehingga kebutuhan darah masyarakat dapat terpenuhi,” ucap Andjar. Dia menjelaskan, donor darah secara rutin dapat dilakukan hingga lima kali dalam setahun atau sekitar dua bulan sekali. Pelaksanaan donor tetap memperhatikan kondisi kesehatan dan ketentuan medis yang berlaku. ”Semoga semakin banyak warga yang tergerak menjadi pendonor darah sukarela sehingga ketersediaan darah yang aman dan berkualitas dapat terus terjaga untuk menyelamatkan masyarakat Sidoarjo,” tutupnya. (Dew)
Selengkapnya
KOMINFO, Sidoarjo - Bupati Sidoarjo, Subandi berterima kasih dan mengapresiasi dukungan pemerintah pusat untuk program jaringan gas (jargas) bumi bagi masyarakat Kabupaten Sidoarjo. Program tersebut dinilai memberikan manfaat langsung bagi warga karena mampu menekan pengeluaran rumah tangga untuk kebutuhan energi gas. Hemat sampai 40 persen. Hal tersebut disampaikan Bupati Subandi saat mendampingi Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia Jenderal TNI (Purn) Prof Dr Dudung Abdurachman bersama jajaran pemerintah daerah dan kementerian terkait dalam peresmian sekaligus pengoperasian jargas di Desa Kalipecabean, Kecamatan Candi, Sidoarjo, Jumat (18/9/2026). Subandi menyebutkan, Kabupaten Sidoarjo saat ini mendapatkan bantuan program jargas sekitar 7.223 sambungan rumah (SR) yang tersebar di wilayah Waru dan Candi. “Atas nama Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, saya mengucapkan terima kasih atas bantuan program Bapak Presiden yang telah diterima Kabupaten Sidoarjo terkait jargas untuk masyarakat Sidoarjo,” ujarnya. Menurut Subandi, penggunaan jargas mampu menghemat pengeluaran rumah tangga dibandingkan dengan menggunakan tabung LPG. Rumah tangga biasanya membeli tiga tabung LPG per bulan. Biayanya sekitar Rp60 ribu hingga Rp65 ribu. Sekarang mereka menggunakan jargas dengan biaya sekitar Rp30 ribu hingga Rp35 ribu per bulan. “Berarti, dengan menggunakan jargas ini bisa irit hingga 40 persen. Jadi, kami berharap terus dilanjutkan karena program ini untuk kerakyatan, program yang berdampak langsung kepada rakyat,” katanya. Subandi berharap pengembangan jargas terus diperluas di Kabupaten Sidoarjo. Pemkab Sidoarjo berencana mengusulkan pembangunan jargas di wilayah Krian, termasuk Tropodo, dengan total sekitar 10.500 sambungan rumah (SR). Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia Jenderal TNI (Purn) Prof Dr Dudung Abdurachman mengatakan, program jargas di Sidoarjo mencakup 7.223 sambungan rumah (SR) di Kecamatan Waru dan Kecamatan Candi. Dudung Abdurachman mengapresiasi dukungan Pemkab Sidoarjo yang dinilai mempercepat pelaksanaan program di lapangan. "Dengan waktu yang singkat, semuanya bisa berjalan lancar dan didukung oleh kementerian terkait, terutama didukung oleh Bupati Sidoarjo,” ujarnya. Dudung juga meminta PT. Perusahaan Gas Negara (PGN) menjaga keandalan pasokan dan kualitas layanan seiring bertambahnya pelanggan. Masyarakat diingatkan bahwa pemasangan jaringan jargas ke rumah penerima manfaat tidak dipungut biaya. "Pemasangan jaringan pipa itu gratis dan tanpa biaya. Kalau ada oknum yang memanfaatkan situasi ini, segera dilaporkan,” tegasnya. Saat berbincang dengan warga Desa Kalipecabean bernama Linda, Dudung Abdurachman mendapat gambaran manfaat jargas bagi rumah tangga. Linda mengaku, pengeluarannya sehari-hari untuk bahan bakar gas sebelumnya sekitar Rp70 ribu per bulan untuk tiga tabung LPG 3 kilogram. Setelah menggunakan jargas, pengeluaran turun menjadi sekitar Rp40 ribu hingga Rp45 ribu. “Sekarang, dengan adanya jaringan gas, irit sampai setengahnya,” ujar Linda. Subandi berharap dukungan pemerintah pusat untuk program tersebut terus berlanjut. Terutama pengembangan jargas di wilayah Sidoarjo. “Mudah-mudahan dengan doa, terutama doa masyarakat Kabupaten Sidoarjo, insya Allah tahun 2027, Sidoarjo mendapatkan program jargas lagi,” harap Bupati Subandi. (Mar/Mas)
Selengkapnya
KOMINFO, Sidoarjo – Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo menggelar vaksinasi rabies gratis bagi hewan peliharaan masyarakat, Jumat (18/9/2026). Kegiatan yang dipusatkan di Klinik Hewan atau Puskeswan Sidoarjo itu, digelar dalam rangka memperingati World Rabies Day 2026. Vaksinasi rabies diberikan kepada hewan peliharaan masyarakat. Seperti anjing, kucing, dan kera. Kegiatan itu juga menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kesehatan hewan sekaligus mewaspadai penyakit rabies.Menurut Kepala Bidang Produksi Peternakan dan Kesehatan Masyarakat Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo, Drh. Erwin Priatmoko, vaksinasi rabies tetap perlu dilakukan meskipun Kabupaten Sidoarjo dan Jawa Timur telah bebas rabies.“Walaupun Sidoarjo bebas rabies, dan Jawa Timur juga bebas rabies, tapi kita tetap harus waspada bahwa rabies itu sangat berbahaya buat manusia,” kata Erwin Priatmoko.Selain untuk memberikan vaksinasi kepada hewan peliharaan, kegiatan ini sengaja digelar untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya kesehatan hewan.“Tujuan kita pada hari ini adalah supaya masyarakat Sidoarjo semakin paham pentingnya kesehatan, tidak hanya pada manusia, tapi juga pada hewan kesayangannya,” tandasnya.Disebutnya, kesehatan hewan memiliki keterkaitan dengan kesehatan manusia karena terdapat penyakit yang dapat ditularkan dari hewan kepada manusia atau disebut zoonosis.“Kita harus tahu bahwa 60 persen penyakit pada manusia itu berasal dari hewan atau yang disebut dengan zoonosis,” ujar Erwin.Rabies menjadi salah satu penyakit yang perlu diwaspadai karena dapat berakibat fatal bagi manusia yang terinfeksi. Rabies juga menjadi salah satu penyakit yang paling ditakuti dan dihindari adalah rabies, di mana setiap orang yang terkena penyakit rabies 100 persen bisa dikatakan akan berakibat ke kematian, tergantung letak gigitannya.Erwin mengatakan Kabupaten Sidoarjo akan terus melakukan vaksinasi secara rutin sebagai bagian dari upaya pencegahan penyakit pada hewan. Selain vaksinasi rabies, pihaknya juga melaksanakan vaksinasi untuk penyakit mulut dan kuku (PMK).“Saat ini kami punya vaksin PMK, penyakit mulut dan kuku, dan rabies. Insyaallah kami akan tetap melakukan rutin,” katanya.(iad)
Selengkapnya
KOMINFO, Sidoarjo - Persatuan Senam Seluruh Indonesia (PERSANI) Kabupaten Sidoarjo menurunkan 20 pesenam dalam Kejurprov PERSANI Jawa Timur 2026 pada 15-20 September 2026 di Kabupaten Kediri. Hasilnya, sembilan medali untuk sementara ini berhasil disabet atlet senam Sidoarjo. Masing-masing 2 emas, 3 perak, dan 4 perunggu. Kejurprov PERSANI Jawa Timur 2026 ini diikuti 279 atlet dari 24 kabupaten/kota di Jawa Timur. Pada Kamis, (17/9/2026), Ketua Umum KONI Sidoarjo Muchammad Rafi Wibisono menyaksikan langsung para atlet Sidoarjo berlaga di Convention Hall Simpang Lima Gumul Kabupaten Kediri. Dia mengatakan, Kejurprov PERSANI seperti ini tidak hanya menjadi peta untuk membaca kekuatan lawan, tetapi juga membaca kekuatan atlet Sidoarjo sendiri. Peta kekuatan atlet tidak hanya ditentukan dari kemenangan. Namun, saat di arena akan terlihat kekuatan teknik, kualitas fisik, serta kesiapan mental atlet. Dari situlah nanti dilakukan evaluasi untuk meningkatkan pembinaan atlet. “Kehadiran kami menjadi bagian dari langkah KONI Sidoarjo untuk memetakan potensi atlet menuju Porprov Jawa Timur 2027,” ujarnya. Rafi Wibisono mengapresiasi perjuangan keras para atlet senam Sidoarjo. Bagi KONI, capaian prestasi merdeka akan menjadi tambahan koleksi medali. Sekaligus menjadi data potensi dan bahan evaluasi untuk mempersiapkan atlet senam Sidoarjo ke level yang lebih tinggi. "Dan, ini menjadi bagian dari peta pembinaan atlet Sidoarjo menuju Porprov Jatim 2027," tambahnya. Rafi Wibisono menjelaskan, pemetaan cabang olahraga (cabor) juga bakal dilakukannya. Setiap cabor harus memiliki gambaran yang jelas akan kekuatan dan kelemahannya. Mulai kualitas atlet, kapasitas pelatih, program latihan, saranaprasarana, regenerasi, hingga peluang prestasi. “Setiap cabor harus kita petakan. Kita ingin tahu kekuatan dan kekurangannya. Dari situ baru kita tentukan langkah pembinaannya,” ujar Rafi Wibisono. Ketua PERSANI Sidoarjo Ida Budi Handayani menyebutkan, 20 atletnya diterjunkan di beberapa nomor perlombaan. Antara lain, cabang senam artistik putra-putri senior dan junior, senan ritmik senior dan junior, serta sport aerobik senior dan junior."Hasil awal kita mengoleksi sembilan medali dari nomor senam artistik putra dan putri serta nomor ritmik," ujar Ida pada Jumat siang, (18/9/2026).Dia mengatakan, target yang ditetapkannya telah tercapai. Karena itu, Ida yakin atletnya akan melampau capain target karena kompetisi masih berlanjut. Sampai saat ini para atletnya terus berjuang di arena. Masih menyisakan nomor ritmik dan sport erobik yang akan digelar sampai hari terakhir pelaksanaan Kejurprov PERSANI Jatim 2026. "Persaingannya sangat ketat. Mereka harus terus didampingi. Kedatangan Ketua Umum KONI Sidoarjo membawa support bagi kami dan atlet-atlet yang berlaga. Itu sangat memengaruhi penampilan atlet. Vibesnya jadi beda," pungkas.Ida yang baru mendapatkan penghargaan dari PERSANI Jatim atas dedikasi, loyalitas, dan pengabdiannya selama 25 tahun sebagai pembina gimnastik. (git)
Selengkapnya
KOMINFO, Sidoarjo – Bupati Sidoarjo H. Subandi SH MKn menyampaikan tiga rancangan peraturan daerah (raperda) dalam Rapat Paripurna DPRD Sidoarjo pada Kamis (17/9/2026). Tiga dokumen strategis itu diserahkan sebagai upaya sinkronisasi kebijakan antara Pemkab Sidoarjo dan DPRD Sidoarjo. Bupati Subandi menekankan pentingnya kehati-hatian dan prioritas program pembangunan Kabupaten Sidoarjo. Tiga raperda itu masing-masing adalah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2027, Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, serta Raperda tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat (Tibumtranmas Linmas). Saat menyampaikan pengantar Raperda APBD Tahun Anggaran 2027, Bupati Subandi mengatakan bahwa sinkronisasi program dan kegiatan Pemkab Sidoarjo telah disepakati bersama dengan DPRD Sidoarjo. Kesepakatan tersebut menjadi landasan dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027. Menurut Bupati Subandi, penyusunan APBD harus dilakukan secara hati-hati dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan atau regulasi yang berlaku. “Serta, didukung sumber daya manusia yang profesional dan andal dengan memperhatikan program prioritas pembangunan Kabupaten Sidoarjo,” katanya dalam rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sidoarjo Abdillah Nasih tersebut. Bupati Subandi berharap, pembahasan Raperda APBD Tahun Anggaran 2027 antara Pemkab Sidoarjo dan DPRD Sidoarjo dapat berjalan dengan baik. Kesepakatan yang dihasilkan selaras dengan arah pembangunan daerah dan kebutuhan masyarakat. Perubahan APBD 2026 Selain pembahasan APBD 2027, rapat paripurna juga membahas Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2026. Bupati Subandi menjelaskan, perubahan APBD tidak sekadar menyesuaikan angka-angka anggaran, tetapi menjadi instrumen pemerintah daerah dalam merespons dinamika pembangunan, perubahan kebijakan, serta kebutuhan masyarakat. Bupati Subandi menegaskan, alokasi anggaran dalam APBD Sidoarjo diarahkan untuk mendukung pencapaian prioritas pembangunan daerah serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. "Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berkomitmen memastikan kebijakan penganggaran dilakukan secara struktural, rasional, efektif, efisien, dan transparan," tambahnya dalam rapat paripurna yang dihadiri lengkap oleh pimpinan DPRD Sidoarjo itu. Juga, perwakilan Forkopimda Sidoarjo, sekretaris daerah, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), serta undangan lainnya. Bupati Subandi juga menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Sidoarjo, khususnya Badan Anggaran DPRD. Selain itu, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Sidoarjo yang telah bersama-sama melakukan pembahasan Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Persetujuan bersama kedua lembaga pemerintah selanjutnya diproses sesuai tahapan dan mekanisme yang berlaku. Termasuk, disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur untuk dievaluasi sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah. Ajukan Raperda Tibumtranmas Linmas Masih dalam rapat paripurna yang sama, Pemkab Sidoarjo juga menyampaikan nota penjelasan Bupati Sidoarjo terhadap Raperda tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat (Tibumtranmas Linmas). Bupati Subandi mengatakan, pengajuan Raperda tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan amanat Pasal 12 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam ketentuan tersebut, urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Pemerintah daerah wajib menjamin terciptanya situasi dan kondisi daerah yang tertib, tenteram, serta aman bagi seluruh masyarakat Sidoarjo. "Karena ketertiban dan ketenteraman adalah modal utama penyelenggaraan roda pemerintahan, pembangunan, dan aktivitas sosial ekonomi,” jelasnya. Menurut Bupati Subandi, Kabupaten Sidoarjo telah memiliki regulasi mengenai ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Namun, seiring perkembangan dinamika sosial, tantangan globalisasi, perubahan peraturan perundang-undangan, serta kebutuhan hukum masyarakat, diperlukan penyempurnaan regulasi agar tetap relevan dengan kondisi saat ini. Raperda tersebut sekaligus diarahkan untuk memperkuat sistem Perlindungan Masyarakat (Linmas), serta mempertegas kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam penegakan peraturan daerah maupun peraturan bupati. Secara umum, Raperda Tibumtranmas Linmas tersebut memuat pengaturan yang lebih komprehensif terkait penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat. Beberapa poin yang diatur meliputi kewenangan pemerintah daerah, penyelenggaraan ketertiban umum, perluasan ruang lingkup penertiban, penyelenggaraan Linmas, pemanfaatan teknologi informasi, pengawasan, sanksi administratif, hingga ketentuan pidana. Bupati Subandi menegaskan, penyusunan regulasi baru tersebut diharapkan mampu menjawab berbagai tantangan ketertiban dan ketenteraman masyarakat yang semakin kompleks. “Raperda ini hadir untuk menjawab tantangan tersebut dengan tujuan akhir menciptakan suasana tertib, tenteram, serta aman bagi seluruh masyarakat Kabupaten Sidoarjo. Ini adalah ikhtiar kita bersama,” tandasnya. Diharapkan, pembahasan Raperda Tibumtranmas Linmas dapat dilakukan secara intensif antara Tim Pembahas Raperda Pemkab Sidoarjo dan DPRD Sidoarjo. Dengan pembahasan bersama tersebut, regulasi yang dihasilkan dapat memberikan kepastian hukum sekaligus manfaat nyata bagi masyarakat. Bagi Pemkab Sidoarjo, penguatan regulasi Tibumtranmas Linmas menjadi bagian dari upaya menciptakan lingkungan daerah yang semakin tertib, aman, dan kondusif. Kondisi tersebut diharapkan dapat mendukung kelancaran aktivitas masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan, serta pembangunan di Kabupaten Sidoarjo. “Semoga Allah senantiasa memberikan petunjuk, bimbingan dan kekuatan kepada kita semua dalam menjalankan tugas dan kewajiban yang diamanahkan oleh masyarakat Kabupaten Sidoarjo,” pungkas Bupati Subandi. (Son/iad) .
Selengkapnya
"Peradaban besar lahir di tepi sungai. Di Jawa Timur, Sungai Brantas bukan sekadar aliran air, tetapi urat nadi yang menghidupi masyarakat, pertanian, perdagangan, dan kekuasaan."Batu Bertulis yang Mengubah Cara Kita Membaca SejarahKOMINFO, Sidoarjo - Di Dusun Klagen, Desa Tropodo, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, berdiri sebuah batu yang menjadi salah satu saksi penting perjalanan sejarah Jawa Timur. Bukan istana, bukan benteng, dan bukan pula bangunan megah—melainkan sebuah batu bertulis bernama Prasasti Kamalagyan, yang juga dikenal sebagai Prasasti Kelagen.Prasasti ini bertarikh 959 Śaka atau 1037 Masehi, ditulis menggunakan aksara serta bahasa Jawa Kuno. Data inventarisasi arkeologi mencatat prasasti tersebut berada di Dukuh Klagen, Desa Tropodo, Kecamatan Krian, dan hingga kini masih berada di tempat asalnya.Isi prasasti memberikan informasi penting mengenai pembangunan dawuhan atau bendungan/tanggul Waringin Sapta pada masa pemerintahan Raja Airlangga. Prasasti tersebut menjadi bukti bahwa pengelolaan air telah menjadi bagian dari kehidupan pemerintahan Jawa sejak abad ke-11.Bagi Sidoarjo, keberadaan Prasasti Kamalagyan mempunyai arti khusus. Batu tersebut berdiri di wilayah yang kini menjadi bagian dari Kabupaten Sidoarjo, dan membawa kita kembali ke masa ketika kawasan Delta Brantas telah menjadi bagian dari jaringan permukiman, pertanian, sungai, dan perdagangan.Ketika Sungai Brantas MeluapLebih dari seribu tahun lalu, persoalan yang dihadapi masyarakat di sekitar Brantas ternyata bukan sesuatu yang asing bagi kehidupan manusia. Air yang melimpah dapat menjadi berkah, tetapi juga dapat berubah menjadi bencana.Prasasti Kamalagyan mencatat persoalan banjir yang menimpa sejumlah desa dan wilayah sīma di kawasan hilir. Nama-nama seperti Lasun, Paliñjuwan, Sijayanatyēsan, Pañjiganting, Talan, Daśapangkaḥ, dan Pangkaja disebut dalam rangkaian wilayah yang terdampak banjir. Sumber penelitian mengenai Prasasti Kamalagyan juga mencatat bahwa beberapa wilayah sīma dan fasilitas keagamaan turut disebut di dalamnya.Persoalan tersebut bukan sekadar persoalan lingkungan. Banjir berarti sawah dapat rusak, kegiatan pertanian terganggu, permukiman terdampak, dan aktivitas transportasi air ikut terhambat. Bagi sebuah kerajaan agraris, gangguan terhadap air berarti gangguan terhadap kehidupan ekonomi. Karena itu, pengelolaan sungai menjadi bagian penting dari keberlangsungan pemerintahan.Waringin Sapta: Ketika Air Menjadi Urusan NegaraPrasasti Kamalagyan mencatat pembangunan dawuhan Waringin Sapta pada masa Airlangga. Kajian arkeologi menyebut isi utama prasasti tersebut berkaitan dengan pembangunan bendungan untuk mengatasi persoalan banjir, sekaligus penetapan Desa Kamalagyan sebagai wilayah sīma yang memiliki kewajiban terkait pemeliharaan bendungan.Dengan demikian, pembangunan Waringin Sapta tidak semata-mata dapat dipahami sebagai proyek fisik. Di dalamnya terdapat rangkaian hubungan: air, pertanian, permukiman, perdagangan, dan pemerintahan—saling terkait satu sama lain.Inilah salah satu aspek menarik dari Prasasti Kamalagyan. Airlangga tidak hanya tampil sebagai raja yang memenangkan peperangan, tetapi juga muncul dalam sumber sejarah sebagai penguasa yang menghadapi persoalan konkret kehidupan masyarakat. Sebuah bendungan mungkin terlihat sederhana dibandingkan sebuah candi, namun bagi masyarakat yang hidup di sekitar sungai, kemampuan mengendalikan air dapat menentukan apakah sawah dapat ditanami, desa dapat dihuni, dan aktivitas ekonomi dapat berlangsung."Semua Bergembira": Kesaksian dari PrasastiSalah satu bagian paling menarik dari Prasasti Kamalagyan adalah gambaran mengenai keadaan masyarakat setelah persoalan air dapat dikendalikan. Dalam pembacaan yang dikutip dalam kajian tentang perdagangan Jawa Timur, bagian prasasti secara garis besar menggambarkan orang-orang yang berperahu menuju hulu untuk mengambil barang dagangan di Hujung Galuh, sementara para nakhoda dan pedagang dari berbagai pulau turut datang ke sana.Bagian ini penting karena setelah berbicara mengenai persoalan banjir dan pembangunan Waringin Sapta, prasasti kemudian memperlihatkan aktivitas pelayaran dan perdagangan. Dengan kata lain, sungai tidak hanya dipandang sebagai sumber masalah ketika meluap—sungai juga merupakan infrastruktur ekonomi.Hujung Galuh dan Jaringan Perdagangan BrantasNama Hujung Galuh menjadi salah satu bagian paling menarik dalam Prasasti Kamalagyan. Prasasti menggambarkan aktivitas orang yang berperahu menuju hulu untuk mengambil barang dagangan di Hujung Galuh, serta menyebut kedatangan para nakhoda dan pedagang dari berbagai pulau. Informasi ini memperlihatkan bahwa pada abad ke-11 telah ada jaringan perdagangan yang memanfaatkan jalur air.Namun, satu hal harus ditegaskan: lokasi pasti Hujung Galuh masih menjadi persoalan interpretasi dalam kajian sejarah. Karena itu, dalam penulisan Babad Sidoarjo, Hujung Galuh tidak sebaiknya langsung diberi satu titik koordinat, seolah-olah telah terbukti secara mutlak berada di lokasi tertentu.Kajian mengenai jaringan Sungai Brantas menunjukkan adanya perbedaan tafsir mengenai lokasi Hujung Galuh. Salah satu kajian bahkan menghubungkan keterangan "menuju hulu" dalam Prasasti Kamalagyan dengan kemungkinan kawasan Canggu, meski persoalan tersebut tetap merupakan wilayah penelitian dan interpretasi sejarah yang terbuka. Yang dapat dipastikan dari sumbernya hanyalah bahwa Hujung Galuh disebut sebagai tempat yang berkaitan dengan aktivitas perdagangan dan pelayaran pada masa Airlangga—dan hal ini lebih penting daripada memaksakan satu lokasi yang belum sepenuhnya terbukti.Delta Brantas: Ruang Hidup yang StrategisKeterangan dalam Prasasti Kamalagyan menunjukkan bahwa sungai mempunyai hubungan erat dengan kehidupan masyarakat. Di satu sisi, banjir dapat merusak persawahan; di sisi lain, sungai menjadi jalur transportasi yang memungkinkan orang bergerak dan membawa barang.Pertanian membutuhkan air. Perdagangan membutuhkan jalur transportasi. Permukiman membutuhkan tanah yang aman. Kerajaan membutuhkan penerimaan dari wilayah yang produktif. Semua unsur tersebut bertemu dalam satu bentang geografis: sistem Sungai Brantas.Wilayah yang kini menjadi Kabupaten Sidoarjo berada dalam kawasan hilir sistem Brantas. Karena itu, keberadaan Prasasti Kamalagyan menjadi salah satu bukti penting untuk memahami bahwa kawasan ini memiliki arti dalam sejarah Jawa Timur jauh sebelum terbentuknya Kabupaten Sidoarjo sebagai wilayah administratif modern. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sendiri menempatkan Prasasti Kamalagyan sebagai bukti penting mengenai pengelolaan air dan posisi strategis kawasan tersebut pada masa Airlangga.Meski demikian, kita tetap perlu membedakan antara bentang sejarah Delta Brantas dengan batas wilayah Kabupaten Sidoarjo masa kini. Kerajaan abad ke-11 tidak menggunakan batas administrasi modern.Perspektif Epigraf: Membaca Airlangga dari PrasastiUntuk memahami masa Airlangga, sumber tertulis sezaman memiliki kedudukan yang sangat penting. Dr. Ninie Susanti, Ketua Perkumpulan Ahli Epigrafi Indonesia, dalam bukunya Airlangga: Biografi Raja Pembaru Jawa Abad XI (Komunitas Bambu, 2010), menegaskan bahwa Prasasti Pucangan—bertarikh 1037 Masehi—merupakan sumber sejarah paling lengkap mengenai riwayat hidup Raja Airlangga.Prasasti Pucangan memang menjadi salah satu sumber utama untuk merekonstruksi perjalanan Airlangga. Namun, untuk memahami kebijakan Airlangga terhadap sungai, pertanian, dan masyarakat, Prasasti Kamalagyan memberikan perspektif yang berbeda. Jika Pucangan membantu kita memahami perjalanan politik dan kehidupan Airlangga, Kamalagyan membantu memperlihatkan bagaimana kekuasaan itu bekerja dalam pengelolaan ruang dan sumber daya air.Peter Carey: Prasasti sebagai Sumber SejarahPentingnya prasasti juga ditegaskan oleh Peter Carey, Guru Besar Emeritus Universitas Indonesia, dalam kajiannya "The Kolkata (Calcutta) Stone and the Bicentennial of the British Interregnum in Java, 1811–1816" (IIAS Newsletter, Leiden, No. 74, 2016). Carey menjelaskan bahwa Prasasti Pucangan adalah piagam resmi yang dikeluarkan langsung oleh raja, sehingga dianggap memiliki kedudukan istimewa dalam masyarakat Jawa Kuno.Pandangan tersebut memperlihatkan kedudukan khusus prasasti yang dikeluarkan oleh seorang raja dalam masyarakat Jawa Kuno. Bagi penelitian sejarah, hal ini penting—prasasti bukan sekadar benda batu, melainkan dokumen dari zamannya. Karena itu, ketika membaca Kamalagyan, peneliti tidak cukup hanya melihat nama Airlangga atau nama Waringin Sapta. Setiap istilah, nama wilayah, hubungan antardaerah, dan kebijakan yang tercatat perlu dibaca dalam konteks sosial, politik, ekonomi, dan geografis pada masanya.Dari Bendungan ke KemakmuranApa yang sebenarnya ingin disampaikan Prasasti Kamalagyan? Salah satu jawabannya adalah bahwa pengelolaan air memiliki hubungan langsung dengan kesejahteraan masyarakat.Bendungan tidak berdiri sendiri. Ia berkaitan dengan sawah, sawah berkaitan dengan pangan, pangan berkaitan dengan kehidupan desa. Sungai berkaitan dengan transportasi, transportasi berkaitan dengan perdagangan, dan perdagangan berkaitan dengan kekuatan ekonomi kerajaan.Karena itu, pembangunan Waringin Sapta dapat dilihat sebagai bagian dari sistem pengelolaan wilayah yang lebih luas. Penelitian mengenai banjir pada masa Airlangga menunjukkan bahwa persoalan tersebut berkaitan dengan kondisi aliran Brantas, curah hujan, dan kemungkinan pengaruh pasang air laut di kawasan hilir.Tentu, kondisi lingkungan abad ke-11 tidak dapat disamakan begitu saja dengan persoalan banjir Sidoarjo modern. Tetapi ada satu kesamaan penting: masyarakat yang hidup di sekitar sungai selalu berhadapan dengan kebutuhan untuk mengelola air.Kamalagyan dan Desa SīmaSalah satu aspek yang tidak boleh dilupakan adalah hubungan antara pembangunan bendungan dan penetapan wilayah sīma. Dalam tradisi Jawa Kuno, sīma merupakan wilayah yang memperoleh status khusus berdasarkan keputusan kerajaan. Prasasti Kamalagyan mencatat penetapan Kamalagyan sebagai wilayah sīma yang berkaitan dengan pemeliharaan bendungan.Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur air tidak berhenti ketika konstruksi selesai. Bendungan harus dirawat, aliran harus dijaga, dan terdapat masyarakat yang mempunyai tanggung jawab terhadap keberlanjutan sistem tersebut. Dengan demikian, Prasasti Kamalagyan memberikan gambaran mengenai tata kelola sumber daya yang melibatkan raja, desa, tanah pertanian, dan masyarakat.Peradaban yang Dibangun dari SungaiKetika kita membaca Prasasti Kamalagyan lebih dari seribu tahun kemudian, kita mungkin tergoda untuk melihatnya hanya sebagai peninggalan masa lalu. Padahal, pesan terpentingnya justru berada pada hubungan antara manusia dan lingkungannya. Air tidak hanya mengalir—air menentukan kehidupan. Pada masa Airlangga, kemampuan mengelola sungai berarti menjaga sawah, desa, jalur transportasi, dan perdagangan.Karena itulah judul tulisan ini bukan sekadar metafora. Airlangga memang membangun peradaban melalui pengelolaan ruang yang sangat bergantung pada sungai. Bukan berarti seluruh kemajuan Kahuripan hanya disebabkan oleh pembangunan Waringin Sapta—kerajaan tetap membutuhkan kekuatan politik, militer, pertanian, agama, perdagangan, dan administrasi. Namun Prasasti Kamalagyan menunjukkan satu hal dengan sangat jelas: pengelolaan air merupakan bagian penting dari cara sebuah kerajaan mempertahankan kehidupan masyarakatnya.Warisan Kamalagyan bagi SidoarjoKini, hampir seribu tahun telah berlalu. Kerajaan Kahuripan telah menjadi bagian dari sejarah. Jenggala dan Panjalu telah berlalu. Singhasari dan Majapahit juga tinggal dalam catatan sejarah. Namun Sungai Brantas masih mengalir, lanskap pertanian masih menjadi bagian dari kehidupan masyarakat, dan batu bertulis di Klagen masih menjadi pengingat bahwa kawasan Sidoarjo mempunyai akar sejarah yang jauh lebih tua daripada sejarah administratif modernnya.Prasasti Kamalagyan mengajarkan bahwa sejarah Sidoarjo bukan hanya sejarah tentang sebuah daerah. Ia adalah bagian dari sejarah hubungan manusia dengan air, tanah, sungai, pertanian, perdagangan, dan kekuasaan. Karena itu, menjaga Prasasti Kamalagyan bukan sekadar menjaga sebuah batu—kita sedang menjaga salah satu bukti bahwa masyarakat di kawasan ini telah mengenal persoalan pengelolaan air, tata wilayah, pertanian, dan perdagangan sejak lebih dari seribu tahun yang lalu.Dari Kamalagyan Menuju Kehidupan RakyatJika Bagian 2 Babad Kahuripan membawa kita dari Kahuripan menuju lanskap Delta Brantas, maka Prasasti Kamalagyan memperlihatkan bagaimana sebuah kerajaan berhadapan langsung dengan persoalan kehidupan masyarakat. Tetapi masih ada pertanyaan yang lebih besar.Siapa sebenarnya masyarakat yang hidup di sekitar sungai itu? Bagaimana desa-desa mereka diatur? Bagaimana sistem sīma bekerja? Apa yang mereka tanam? Bagaimana hasil pertanian diperdagangkan? Dan bagaimana hubungan antara desa, pedagang, penguasa, serta tempat-tempat keagamaan?Pertanyaan-pertanyaan itulah yang akan membawa kita lebih dekat kepada kehidupan sehari-hari masyarakat Kahuripan. Sebab sejarah kerajaan bukan hanya sejarah raja—ia juga merupakan sejarah orang-orang yang mengolah sawah, berlayar di sungai, membangun bendungan, berdagang, dan menjaga kehidupan desa.Bersambung ke Babad Sidoarjo — Seri I: Babad Kahuripan, Bagian 4: "Kehidupan Rakyat Kahuripan: Desa Sīma, Pertanian, dan Perdagangan di Delta Brantas."
Selengkapnya
KOMINFO, Sidoarjo – Inovasi pemerintahan tidak cukup berhenti sebagai gagasan atau untuk mengejar penghargaan. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo mendorong setiap inovasi mampu menjawab persoalan sekaligus menghadirkan perubahan yang benar-benar dirasakan masyarakat. Bupati Sidoarjo Subandi menyampaikan pesan tersebut saat membuka Kompetisi Inovasi Sidoarjo (KISI) 2026 di Pendopo Delta Wibawa, Rabu (16/9/2026). Tema yang diusung “Inovasi Berdampak untuk Sidoarjo Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan”. KISI 2026 diarahkan menjadi instrumen untuk menjawab berbagai persoalan daerah sekaligus memperkuat kualitas pelayanan publik. Subandi mengatakan, kebutuhan inovasi semakin penting karena pemerintah daerah masih menghadapi berbagai persoalan yang membutuhkan penyelesaian secara konkret. Menurutnya, capaian pembangunan yang sudah diperoleh harus terus diikuti dengan perubahan pola kerja dan tata kelola pemerintahan. Ia mencontohkan pertumbuhan ekonomi Sidoarjo pada 2025 mencapai 5,4 persen. Angka kemiskinan berada pada 4,40 persen. Tingkat pengangguran juga terus menjadi perhatian pemerintah. Di sisi lain, persoalan stunting dan lingkungan masih membutuhkan intervensi yang lebih kuat di lapangan. ”Banyak permasalahan yang perlu kita selesaikan. Objek masalah masih banyak, sehingga kita harus punya inovasi. Ekonomi kita juga masih banyak problem,” ujar Subandi. Ia menekankan bahwa inovasi harus dibangun mulai dari tingkat sekretariat daerah, perangkat daerah, pemerintah desa, hingga pendidik. Komunikasi dan kolaborasi antarlembaga diperlukan agar inovasi yang dikembangkan tidak berjalan sendirisendiri. “Mulai sekda, OPD, sampai tingkat desa harus ada komunikasi. Inovasi ini jangan hanya menjadi perlombaan tahunan, tetapi betul-betul harus dirasakan oleh masyarakat,” tegasnya. Menurut Subandi, penghargaan dalam KISI harus menjadi pemicu perubahan pola pikir aparatur. Inovasi yang dihasilkan diharapkan mampu memudahkan pelayanan dan mempercepat penyelesaian persoalan masyarakat. Ia menyampaikan, Kabupaten Sidoarjo sebelumnya berhasil mempertahankan predikat sebagai daerah terinovatif. Namun, capaian tersebut harus diikuti dengan peningkatan kualitas dan dampak inovasi. “Dengan penghargaan ini harus mengubah mindset. KISI hari ini untuk menunjang bapak dan ibu semua agar memudahkan pelayanan Kabupaten Sidoarjo,” katanya. Pemkab Sidoarjo juga terus memperkuat sistem pengelolaan inovasi melalui pengembangan dashboard inovasi daerah. Platform SETIA (Sistem Riset dan Inovasi Daerah) saat ini menjadi salah satu sarana pengembangan dan pemantauan inovasi, mulai dari penjaringan gagasan, uji coba, penerapan hingga evaluasi dan pelaporan. Sementara itu, Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo Mohammad Ainur Rahman mengatakan, inovasi merupakan salah satu faktor penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Kebutuhan dan harapan masyarakat yang terus berkembang menuntut pemerintah untuk membangun ekosistem inovasi yang mampu mendorong kreativitas sekaligus menghasilkan perubahan nyata. “Bukan hanya jumlah inovasinya, tetapi yang paling penting adalah dampaknya,” tegasnya. Karena itu, penguatan gerakan satu perangkat daerah satu inovasi terus didorong. Setiap inovasi diarahkan memenuhi empat pilar utama. Yakni, berdampak, berorientasi pada hasil dan bukti, mendukung Sidoarjo maju melalui modernisasi tata kelola dan peningkatan daya saing, bersifat inklusif dengan membuka ruang partisipasi seluas-luasnya, serta berkelanjutan sehingga dapat terus dikembangkan dan direplikasi. Ia menegaskan bahwa KISI tidak semata-mata menjadi ajang untuk mencari inovasi terbaik, tetapi menjadi bagian dari upaya membangun budaya inovasi di lingkungan pemerintahan. Dengan demikian, inovasi yang lahir dari KISI diharapkan mampu menjawab persoalan nyata di masyarakat, mulai dari peningkatan kualitas pelayanan, kesehatan, ekonomi, lingkungan, hingga berbagai kebutuhan masyarakat lainnya. “Ini bukan hanya ajang kompetisi, tetapi instrumen untuk membangun budaya inovasi,” tegasnya. (Dew/Iad) .
Selengkapnya
KOMINFO, Sidoarjo - Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berhasil meraih penghargaan Jamsostek Award Provinsi Jawa Timur. Penghargaan itu diterima langsung oleh Bupati Sidoarjo Subandi dari Sekdaprov Jatim Adhy Karyono dalam acara yang digelar di Hotel Vasa Surabaya, Rabu (16/9). Dalam ajang ini, Pemkab Sidoarjo dinobatkan sebagai peringkat pertama penerima penghargaan dari gubernur Jawa Timur tersebut. Bupati Sidoarjo Subandi mengatakan penghargaan Jamsostek Award menjadi bukti komitmen Pemkab Sidoarjo terhadap perlindungan jaminan sosial bagi tenaga kerja di Sidoarjo. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, menurut dia. akan selalu hadir memberikan jaminan sosial tenaga kerja bagi warga Sidoarjo. Khususnya kepada pekerja rentan dan sektor informal seperti perangkat desa, ketua RT, RW sampai kader Posyandu serta petani dan nelayan. “Hari ini kita mendapatkan penghargaan Jamsostek Award juara pertama. Alhamdulillah ini bukti bahwa pemerintah hadir memberikan jaminan sosial tenaga kerja kepada masyarakat Sidoarjo terutama kepada pekerja rentan,” ucapnya.Bupati Subandi mengatakan Pemkab Sidoarjo akan terus memperluas cakupan perlindungan jaminan sosial atau Universal Coverage Jamsostek (UCJ). Cakupan UCJ akan dikhususkan kepada pekerja rentan dan sektor informal. Saat ini cakupan UCJ berada diangka 46,4%. Cakupan tersebut akan terus digenjot. Salah satunya melalui Program Satu ASN Melindungi Satu Pekerja Rentan. Program tersebut diberlakukan kepada PNS untuk mendaftarkan satu pekerja rentan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. “Hari ini kita punya inovasi yang luar biasa, di mana satu ASN akan membantu satu pekerja rentan untuk menjamin kepersertaan BPJS Ketenagakerjaannya, ini bentuk peran serta teman-teman ASN Kabupaten Sidoarjo untuk membantu sesamanya,” kata Subandi. Banyak manfaat ikut BPJS Ketenagakerjaan. Seperti memberikan jaminan perlindungan jaminan sosial keselamatan kerja serta jaminan sosial ekonomi. Manfaatnya pun juga tidak hanya dirasakan peserta BPJS Ketenagakerjaan saja. Namun juga dapat dirasakan oleh keluarga peserta BPJS Ketenagakerjaan. “Kalau kata pepatah ikut BPJS Ketenagakerjaan ini adalah "Sedia Payung Sebelum Hujan". Namanya orang itu kan tidak tahu, kadang dia pulang kerja, kecelakaan dan terjadi yang tidak kita harapkan, pemerintah disini akan hadir. Apalagi nanti kalau dia punya anak, anaknya nanti tetap bisa sekolah, bisa kuliah lewat santunan kepada keluarga korban yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan. Nah, inilah kehadiran pemerintah,” ujarnya. Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Sidoarjo, Ainun Amalia yang ikut mendampingi bupati menerima penghargaan mengatakan Pemkab Sidoarjo akan segera mengeluarkan surat edaran terkait pelaksanaan Program Satu ASN Melindungi Satu Pekerja Rentan. Untuk sementara ini program tersebut akan diberlakukan kepada PNS pejabat struktural. Jumlahnya sekitar 600 orang PNS pejabat struktural. “Implementasinya baru di takaran PNS pejabat strukturalnya dulu, sebelum nanti ke level staf, ke level administrator, fungsional, dan sebagainya. Mereka membawa satu pekerja rentan untuk didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan. Jadi ini adalah sedekah melalui BPJS Ketenagakerjaan,” ujarnya. Ainun mengatakan implementasi surat edaran program tersebut akan diberlakukan bulan depan. Saat ini masih dimatangkan konsep pembayaran iurannya. Apakah dapat langsung potong gaji saat PNS menerimanya atau penarikan langsung iuran kepersertaan BPJS Ketenagakerjaan dari PNS. “Implementasinya insyaallah bulan depan, ini masih kita konsep untuk pembayaran iurannya, apakah langsung diminta dari personal atau mungkin konsepnya dipotong langsung dari gaji kita sebesar Rp. 16.800,” ujarnya. (Git)
Selengkapnya
KOMINFO, Sidoarjo - Bupati Sidoarjo H Subandi SH MKn melakukan inspeksi mendadak (sidak) normalisasi Sungai Gedangrowo di Desa Kedungbanteng, Kecamatan Tanggulangin, Rabu (16/9/2026). Sidak dilakukan untuk memastikan kesiapan antisipasi dan penanganan banjir saat musim hujan. Dalam sidak tersebut, Bupati Subandi memastikan pengerahan lima alat berat untuk mempercepat proses normalisasi. Hingga saat ini, baru tiga unit ekskavator yang turun mengeruk sungai. Bupati Subandi meminta Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga dan Sumber Daya Air (BM SDA) Sidoarjo segera menurunkan semua kebutuhan alat berat tersebut. Lima alat berat harus segera beroperasi agar normalisasi sejumlah sungai dapat dimaksimalkan sebelum memasuki musim hujan. “Sudah saya telepon dinas PU, kenapa alat-alatnya belum dikirim semua. Saya minta PU memastikan besok lima alat berat sudah turun semua," ujarnya Rabu (16/9/2026). Bupati Subandi ingin memastikan bahwa pada musim hujan, semua sungai dan avfour di wilayah Kecamatan Candi dan Tanggulangin telah dinormalisasi. Antisipasi sudah berjalan. "Yang penting hari-hari ini normalisasi kita maksimalkan,” katanya. Bupati Subandi menanbahkan, kondisi beberapa sungai mengalami pendangkalan. Salah satunya sungai di Kalidawir, Tanggulangin. Jadi, pengerahan alat berat difokuskan lebih dulu untuk normalisasi sungai dan avfour di Tanggulangin dan Candi. Normalisasi, lanjut dia, menjadi salah satu langkah antisipasi guna menghadapi ancaman banjir di kedua wilayah tersebut. Selain pengerahan alat berat, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo juga menyiapkan penanganan lain melalui program Pembangunan Infrastruktur Wilayah Kecamatan (PIWK). Melalui program tersebut, camat-camat diminta berkolaborasi dengan Dinas PU BM SDA Sidoarjo untuk memetakan lokasi dan kondisi sungai yang tidak dapat dijangkau alat berat. Termasuk, bagaimana langkah-langkah menanganinya. Dengan demikian, penanganan dapat dilakukan secara menyeluruh. Dari bagian hulu hingga hilir. “Untuk normalisasi yang lokasinya tidak bisa dijangkau dengan alat-alat berat, minimal Pak Camat bisa berkolaborasi dengan PU. Kita petakan agar semua sungai di daerah Tanggulangin dan Candi betul-betul siap saat musim hujan,” ujarnya. Selain normalisasi, Pemkab Sidoarjo menyiapkan rencana pembangunan embung di Desa Kedungbanteng. Rencana tersebut diusulkan untuk menampung air. Sekaligus menjadi salah satu solusi menghadapi persoalan banjir dan penurunan tanah di kawasan setempat. Bupati Subandi menyebutkan, terdapat lahan sekitar 15 hektare di RT 08, Desa Kedungbanteng, yang diusulkan sebagai lokasi pembangunan embung. Pemkab Sidoarjo akan memasukkan solusi tersebut dalam perencanaan dan upaya pembebasan lahannya. “Tujuannya untuk menampung air. Kalau bisa pembebasan lahannya kita usahakan 2027. Kalau tidak bisa, 2028. Setelah itu tanahnya bisa diserahkan kepada desa untuk dikelola. Termasuk kemungkinan menjadi kawasan wisata,” jelasnya. Bupati Subandi juga menyoroti kondisi penurunan tanah yang terjadi di wilayah Kedungbanteng. Untuk mengetahui kondisi tersebut secara lebih terukur, Pemkab Sidoarjo berencana menggandeng Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) untuk mengkaji tingkat penurunan tanah di kawasan tersebut. Sebenarnya, Pemkab Sidoarjo telah melakukan betonisasi jalan di kawasan Kedungbanteng yang tergenang banjir. Tapi, ternyata posisi jalan yang dibetonisasi masih banjir. Ini menjadi pekerjaan rumah. Maka dari itu, kita sampaikan ke Pak Camat. Bahwa penanganan dari hulu sampai hilir ini harus selesai,” pungkas Bupati Subandi. (Mar)
Selengkapnya29.09.2026
17.09.2026
10.09.2026
9.09.2026
3.09.2026
2.12.2025
2.12.2025
12.11.2025
28.10.2025
14.10.2025
9.10.2025
29.09.2025
17.09.2025
16.09.2025
8.09.2025
4.09.2025
3.09.2025
30.07.2025
23.07.2025
23.07.2025
17.07.2025
10.07.2025
10.07.2025
7.07.2025
7.07.2025
4.07.2025
12.06.2025
12.06.2025
19.05.2025
24.04.2025
11.04.2025
19.03.2025
17.03.2025
28.02.2025
26.02.2025
17.02.2025
3.02.2025
3.02.2025
23.01.2025
23.01.2025
20.01.2025
17.12.2024
13.12.2024
13.12.2024
19.11.2024
17.10.2024
17.10.2024
2.10.2024
17.09.2024
9.09.2024
25.09.2026 - 16.10.2026
22.09.2026 - 28.09.2026
22.09.2026 - 26.09.2026
22.09.2026 - 23.09.2026
22.09.2026 - 29.09.2026
21.09.2026 - 28.09.2026
21.09.2026 - 26.09.2026
15.09.2026 - 18.09.2026
13.09.2026 - 15.09.2026
9.09.2026 - 15.09.2026
11.09.2026 - 15.09.2026
9.09.2026 - 17.09.2026
8.09.2026 - 14.09.2026
7.09.2026 - 14.09.2026
7.09.2026 - 14.09.2026
7.09.2026 - 7.10.2026
5.09.2026 - 7.09.2026
7.09.2026 - 15.09.2026
7.09.2026 - 7.10.2026
2.09.2026 - 7.09.2026
1.09.2026 - 7.09.2026
31.08.2026 - 30.09.2026
7.09.2026 - 7.10.2026
26.08.2026 - 30.08.2026
22.08.2026 - 28.08.2026
20.08.2026 - 23.08.2026
21.08.2026 - 23.08.2026
22.08.2026 - 23.08.2026
18.08.2026 - 19.08.2026
18.08.2026 - 22.08.2026
12.08.2026 - 14.08.2026
12.08.2026 - 14.08.2026
13.08.2026 - 20.08.2026
11.08.2026 - 17.08.2026
31.08.2026 - 1.09.2026
12.08.2026 - 14.08.2026
12.08.2026 - 14.08.2026
9.08.2026 - 12.08.2026
11.08.2026 - 12.08.2026
11.08.2026 - 14.08.2026
21.07.2026 - 27.07.2026
25.07.2026 - 30.07.2026
14.07.2026 - 20.07.2026
15.07.2026 - 22.07.2026
13.07.2026 - 15.07.2026
13.07.2026 - 14.07.2026
13.07.2026 - 30.07.2026
30.06.2026 - 4.07.2026
30.06.2026 - 11.07.2026
30.06.2026 - 10.07.2026
Visitors : 2251801