KOMINFO, Sidoarjo - Bupati Sidoarjo Subandi melakukan kunjungan ke kawasan wisata Pulau Lusi, Kecamatan Jabon, Sabtu (7/11/2026). Kunjungan itu menjadi langkah awal Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo dalam menyiapkan pengembangan kawasan tersebut sebagai destinasi wisata unggulan. Pemkab Sidoarjo berkomitmen mendorong pengembangan sektor pariwisata daerah agar semakin menarik dan mampu menjadi kebanggaan masyarakat. Subandi menyampaikan bahwa Pulau Lusi memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata unggulan di Kabupaten Sidoarjo. "Sebagai pimpinan daerah, saya ingin melihat langsung bagaimana wisata Pulau Lusi yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Tentu kita ingin mengembangkan wisata yang ada di Sidoarjo, sehingga masyarakat tidak perlu jauh-jauh karena kita memiliki destinasi wisata yang bisa dibanggakan. Mudah-mudahan Pulau Lusi dapat menjadi salah satu alternatif pariwisata unggulan di Kabupaten Sidoarjo," ujar Subandi. Menurutnya, keberadaan Pulau Lusi menawarkan daya tarik tersendiri yang perlu mendapat perhatian serius dari Pemkab Sidoarjo. Dengan begitu, potensinya dapat berkembang secara maksimal. Dalam kesempatan tersebut, Subandi juga mengapresiasi potensi alam dan wisata yang dimiliki Pulau Lusi. Ia menyebut pengembangan kawasan itu membutuhkan dukungan berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat. "Alhamdulillah, hari ini kita bersama teman-teman OPD dan Forkopimka Kecamatan Jabon melihat langsung Pulau Lusi. Ini merupakan destinasi wisata yang luar biasa dan perlu kita kembangkan. Kehadiran saya di sini sekaligus untuk mendorong langkah-langkah konkret agar wisata ini bisa menjadi kebanggaan Kabupaten Sidoarjo," katanya. Subandi menjelaskan, Pemkab Sidoarjo akan menugaskan OPD terkait untuk mengupayakan pengelolaan kawasan tersebut, termasuk berkoordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). "Tadi kami menikmati kuliner rasanya enak dan suasananya juga nyaman. Nanti kita perintahkan Disporapar untuk berkoordinasi dengan KKP terkait pengelolaan lahan di kawasan ini, sehingga nantinya dapat disusun grand design atau perencanaan pengembangan kawasan wisata Pulau Lusi secara lebih matang dan terintegrasi," jelasnya. Lebih lanjut, Subandi mengungkapkan bahwa apabila proses perizinan dan pengelolaan dapat terealisasi, Pemkab Sidoarjo akan mulai menyusun perencanaan pada tahun 2027. Kemudian, target pelaksanaan pengembangannya pada tahun 2028. "Kalau nanti kawasan ini bisa kita manfaatkan, maka tahun 2027 kita siapkan perencanaannya. Setelah itu, pada tahun 2028 kita targetkan bisa mulai dieksekusi. Harapannya Pulau Lusi dapat dikemas lebih baik sehingga menjadi destinasi wisata yang menarik, nyaman, dan memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Sidoarjo," pungkasnya. Pengembangan Pulau Lusi diharapkan tidak hanya meningkatkan sektor pariwisata daerah, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar melalui berbagai aktivitas wisata, kuliner, dan usaha kreatif yang berkembang di kawasan tersebut. (Mar)
Selengkapnya
KOMINFO, Sidoarjo – Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mengantisipasi potensi terjadinya bencana hidrometeorologi seperti banjir, angin kencang, hingga kekeringan. Berbagai peralatan penanggulangan bencana disiagakan. Posko di sejumlah wilayah diperkuat. Upaya normalisasi sungai juga terus dilanjutkan untuk melindungi masyarakat dari dampak bencana. Sejumlah wilayah rawan banjir menjadi perhatian. Di antaranya, Tanggulangin, Porong, Candi, Waru, Jabon, Krembung, hingga kawasan Sidoarjo Kota. Untuk mendukung penanganan di lapangan, Pemkab Sidoarjo menyiapkan 17 unit pompa air, 4 perahu karet, 51 kendaraan operasional, ambulans, 10 sepeda motor trail, serta 12 unit mobil pemadam kebakaran. Selain itu, tersedia pula 40 tenda pengungsian, 2 dapur umum, 20 genset, 50 gergaji mesin, dan 17 unit peralatan pompa. Kesiapan tersebut juga didukung 32 rumah air yang tersebar di enam kecamatan. Yakni, Taman, Tanggulangin, Sidoarjo, Waru, Candi, dan Porong. Pemkab Sidoarjo turut menyiapkan satu posko siaga utama BPBD serta empat posko bencana di wilayah Tanggulangin, Porong, Candi, dan Jabon yang akan diaktifkan apabila terjadi bencana banjir. Bupati Sidoarjo Subandi menegaskan kesiapan Pemkab tersebut saat memimpin Apel Kesiapsiagaan Bencana Hidrometeorologi di Alun-alun Sidoarjo, Jumat (6/11/2026). Kegiatan itu diikuti sekitar 400 peserta dari unsur TNI, Polri, BPBD, perangkat daerah di lingkungan Pemkab Sidoarjo, Basarnas Surabaya, PLN Sidoarjo, PMI Sidoarjo, serta relawan. Subandi menginstruksikan seluruh kecamatan untuk mengaktifkan posko bencana dan meningkatkan koordinasi lintas sektor. Ia menekankan pentingnya kesiapan seluruh unsur agar penanganan bencana dapat dilakukan secara cepat dan terkoordinasi. “Saya instruksikan masing-masing kecamatan mengaktifkan posko bencana. Kolaborasi harus terus ditingkatkan, termasuk melalui forum dan pelatihan kebencanaan. Bencana ini tidak bisa diperkirakan sehingga harus kita tanggulangi dengan kesiapsiagaan,” tegasnya. Selain menyiapkan peralatan, upaya pengendalian banjir terus dilakukan melalui normalisasi sungai dan saluran air, terutama di wilayah Tanggulangin, Porong, dan Candi. Titik-titik rawan banjir di kawasan perkotaan juga telah dipetakan untuk mendukung langkah antisipasi. “Saat ini normalisasi oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (DPUBMSDA) terus dilakukan. Koordinasi dengan para camat juga terus dilakukan,” ungkapnya. Di wilayah Kedungpeluk, Kecamatan Candi, juga sudah dibangun dam berukuran besar disertai normalisasi yang dilakukan untuk pengendalian banjir. Namun, Subandi mengakui penanganan banjir di sejumlah wilayah Sidoarjo masih menghadapi tantangan karena wilayah Sidoarjo ini adalah wilayah Delta atau genangan. “Kalau air rob meluap, air tidak bisa langsung kita keluarkan. Kita harus menunggu sampai kondisi air memungkinkan, baru dilakukan pembuangan,” jelasnya. Subandi menambahkan, karakteristik ancaman bencana di wilayah Delta Sidoarjo lebih didominasi banjir. Meski demikian, kesiapsiagaan juga diarahkan untuk menghadapi potensi bencana lain, seperti angin puting beliung, kebakaran, dan kekeringan. Subandi menyampaikan apresiasi kepada seluruh unsur yang telah bahumembahu dalam penanganan bencana di Kabupaten Sidoarjo. “Saya berharap sinergi pemerintah daerah, TNI, Polri, instansi terkait, dan relawan terus diperkuat sehingga upaya mitigasi dan penanganan bencana dapat berjalan optimal serta memberikan perlindungan bagi masyarakat,” tutupnya. Berdasarkan data dari BMKG, musim hujan di Sidoarjo diperkirakan berlangsung mulai Desember 2026 hingga Maret 2027. Puncak hujan diprediksi pada Februari 2027. Durasi musim hujan tahun ini diperkirakan lebih singkat. Sementara itu, fenomena El Nino diperkirakan masih berlangsung hingga Februari 2027 sehingga pola cuaca cenderung sulit diprediksi. Selama Januari hingga 1 November 2026, di Kabupaten Sidoarjo tercatat 28 kejadian bencana. Terdiri atas empat kejadian banjir, 21 kejadian angin kencang, dan tiga kejadian kekeringan. Dampak angin kencang tercatat terjadi di 14 kecamatan dan 63 desa, dengan 288 rumah mengalami kerusakan ringan. (Dew)
Selengkapnya
KOMINFO, Sidoarjo — Bupati Sidoarjo, Subandi kembali melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), Jumat (6/11/2026). Kali ini di Desa Kalimati, Kecamatan Tarik. Rumah milik Atimah dan Atim diproyeksikan mendapat bantuan renovasi. Dari hasil peninjauan di lapangan, Bupati Subandi memastikan bahwa rumah Atimah dan Atim segera direnovasi pada bulan November ini. Perbaikan dilakukan Baznas Sidoarjo dengan alokasi anggaran kurang lebih sebesar Rp25 juta. ”Dengan hasil sidak ini, kita lihat rumah Pak Atim nanti akan ada perbaikan segera,” ujar Subandi saat meninjau lokasi. Renovasi dilakukan dengan menambah jumlah kamar dan memperbaiki kamar mandi. Bupati berharap, lewat program renovasi RTLH tersebut, Atimah dan Atim bersama keluarganya dapat menempati rumah layak huni. ”Biar nanti rumah ini bisa jadi dua kamar sekaligus. Kamar mandinya juga diperbaiki, ya. Dengan anggaran kurang lebih 25 juta,” imbuhnya. Subandi mengatakan bahwa program renovasi RTLH akan terus berjalan. Setiap bulan ditargetkan 15 RTLH yang dapat direnovasi. Rumah Atim tercatat sebagai unit ke-13 yang mendapatkan giliran renovasi RTLH. ”Rumah Pak Atim RTLH yang ke-13 yang masuk daftar perbaikan pada bulan ini. Nanti bulan 11 ini kita siapkan perbaikannya karena setiap satu bulan cuma 15 unit,” jelas Subandi kepada Atim. Sementara itu, Atim tidak bisa menyembunyikan kebahagiaan saat mendapat kejelasan perbaikan rumahnya dari Bupati Subandi. Sudah sekitar sepuluh tahun ini ia tinggal di rumah dengan kondisi seperti itu. ”Sapunika, sampun hampir 10 tahun ngeh ngoten niki,” tuturnya. Pak Atim mengungkapkan, keinginan untuk memperbaiki rumah sudah lama dipendam. Sakit menahun berupa asma kronis selama hampir 15 tahun menjadi kendala untuk memperbaiki rumahnya secara mandiri. Pak Atim pun bersyukur dan lega. Penantian panjangnya untuk mendapatkan bantuan perbaikan rumah akhirnya membuahkan hasil. ”Lek mengajukan perbaikan rumah niku hampir 10 tahun. Nggih dipoto-poto ngaten. Alhamdulillah sak niki saged diperbaiki,” tutur Atim penuh haru. Untuk bertahan hidup, Atim mengandalkan penghasilan seadanya dari menanam bunga pacar banyu di pinggir kali. Bunga hasil panen biasanya dijual di depan makam di dekat rumahnya untuk keperluan ziarah kubur. Selain itu, bantuan PKH sebesar Rp600 ribu setiap bulan juga menjadi tumpuan bertahan hidup Atim bersama istri. ”Pendamelan nggih sak wontene. Sakniki nandur kembang teng pinggir kali,” ucapnya. Git/eko/mas
Selengkapnya
KOMINFO, Sidoarjo - Bupati Sidoarjo, Subandi, menyerahkan bantuan kursi roda kepada dua warga Desa Kalimati, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo, pada Jumat (6/11/2026). Penyerahan bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian Pemerintah Kabupaten Sidoarjo terhadap warga yang membutuhkan dukungan dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Salah satu penerima bantuan adalah Mochamad Riski Abdullah (12), warga Desa Kalimati RT 004 RW 001, Kecamatan Tarik. Riski yang merupakan anak pertama dari dua bersaudara diketahui menderita Sindrom Proteus sejak lahir. Bantuan kursi roda diberikan untuk membantu mobilitas dan memudahkan aktivitas kesehariannya. Dalam kesempatan tersebut, Subandi menyampaikan pesan kepada keluarga Riski agar tetap tabah dan senantiasa bersyukur dalam merawat amanah yang telah diberikan oleh Tuhan. "Bagaimanapun juga anak ini adalah titipan, jangan menjadikan beban apapun itu. Allah paringi yang terbaik dhamel panjenengan. Mudah-mudahan kursi roda buat Mas Riski ini bermanfaat dan memudahkannya dalam beraktivitas," ujar Subandi. Menanggapi bantuan yang diterima, ibu dari Riski menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. "Terima kasih Pak Bupati atas bantuan kursi rodanya, Alhamdulillah bermanfaat," ungkapnya. Selain menyerahkan bantuan kepada Riski, Subandi juga menyerahkan kursi roda kepada Mochamad Syaidin, warga Desa Kalimati RT 002 RW 001, Kecamatan Tarik. Mochamad Syaidin mengalami gangguan pada tulang ekor akibat kecelakaan yang pernah dialaminya sehingga membutuhkan alat bantu untuk menunjang mobilitas sehari-hari. Kegiatan penyerahan bantuan tersebut turut didampingi oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo, Baznas Sidoarjo, Puskesmas Tarik, Forkopimka Tarik, serta anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo. Kehadiran berbagai unsur pemerintah tersebut menunjukkan komitmen bersama dalam memberikan perhatian dan dukungan kepada masyarakat yang membutuhkan. Melalui bantuan kursi roda ini, diharapkan para penerima dapat lebih mudah menjalankan aktivitas sehari-hari serta meningkatkan kualitas hidup mereka dan keluarga. Pemkab Sidoarjo juga terus berupaya hadir di tengah masyarakat melalui berbagai program bantuan sosial yang menyentuh langsung kebutuhan warga. (Mar/Git) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Eri Sudewo
Selengkapnya
KOMINFO, Sidoarjo – Bupati Sidoarjo, Subandi menegaskan pentingnya memperkuat budaya antisuap dan antigratifikasi di lingkungan pemerintahan maupun penegakan hukum. Upaya itu dilakukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan dipercaya masyarakat. Hal itu disampaikan Subandi saat menghadiri Sosialisasi dan Penguatan Integritas Terpadu dengan Tema Penguatan Budaya Anti Suap dan Anti Gratifikasi dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Penegakan Hukum yang Bersih. Kegiatan itu digelar Pemkab Sidoarjo bersama KPK dan Pengadilan Negeri Sidoarjo di Pendopo Delta Wibawa, Kamis (5/11/2026). Kegiatan itu menghadirkan Kepala Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK Johnson Ridwan Ginting sebagai narasumber. Turut hadir Ketua serta Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo, jajaran Forkopimda, para asisten, kepala OPD, dan camat. Dalam sambutannya, Subandi mengatakan bahwa pemerintahan yang bersih merupakan fondasi utama pelayanan publik dan pembangunan daerah. Praktik suap, pungutan liar, dan gratifikasi dapat merusak kepercayaan masyarakat sekaligus menghambat kemajuan daerah. “Suap dan gratifikasi bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi penyakit birokrasi yang merusak keadilan, menghambat investasi, dan merugikan masyarakat,” tegasnya. Subandi menjelaskan, berdasarkan Monitoring Center for Prevention (MCP) tahun 2025, Kabupaten Sidoarjo memperoleh nilai 88,8 yang menunjukkan upaya pencegahan korupsi berada pada kategori baik. Namun, nilai Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) masih berada di angka 59,88. Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK juga mencatat indeks integritas Pemkab Sidoarjo sebesar 72,82 atau masuk kategori rentan. “Data tersebut menunjukkan tingkat kerawanan korupsi masih cukup tinggi. Sistem pencegahan harus terus diperkuat dan tata kelola pelayanan publik harus semakin bersih dari penyalahgunaan wewenang, suap maupun gratifikasi,” ujarnya. Menurutnya, sektor perizinan, pengadaan barang dan jasa, serta pelayanan publik masih menjadi area yang rentan terhadap praktik korupsi. Karena itu, kegiatan penguatan integritas harus diwujudkan dalam langkah nyata. Sebagai bentuk komitmen, Pemkab Sidoarjo telah menerapkan kebijakan zero tolerance terhadap gratifikasi. Yakni, melalui Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 78 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi bagi Penyelenggara Pemerintahan di Kabupaten Sidoarjo. Subandi juga menekankan tiga langkah penting. Yakni, menjadikan pimpinan dan ASN sebagai teladan integritas, memperkuat sinergi dengan aparat penegak hukum dalam pencegahan dan edukasi, serta memberikan akses yang mudah dan aman bagi masyarakat untuk melaporkan dugaan pelanggaran. “Komitmen membangun integritas harus dilakukan bersama-sama mulai dari kepala OPD, camat hingga kepala desa. Kita harus berani berubah dan terus berbenah. Alhamdulillah saat ini transformasi pemerintahan digital terus kita lakukan agar pengawasan lebih mudah dan potensi kebocoran dapat diminimalkan,” katanya. Sementara itu, Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Ridwan S.H MH mengatakan bahwa lembaganya telah menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) dan memperkuat pelayanan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). “Pelayanan kami sudah melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), tanpa imbalan apa pun. Kami terus mengingatkan seluruh jajaran agar menjaga integritas dan tidak melakukan perbuatan tercela,” tegasnya. Pada kesempatan yang sama, Kepala Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK Johnson Ridwan Ginting mengapresiasi inisiatif Pengadilan Negeri Sidoarjo dan Pemkab Sidoarjo dalam memperkuat budaya antikorupsi. “Kami sangat mengapresiasi kegiatan ini. Semoga upaya yang dilakukan Pemkab Sidoarjo dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi dapat terwujud dengan baik,” ujarnya. Melalui kolaborasi tersebut, budaya anti suap, anti gratifikasi, dan semangat integritas diharapkan semakin mengakar di seluruh sektor pemerintahan dan penegakan hukum demi terwujudnya pelayanan publik yang bersih, transparan, dan akuntabel. (Mar/Mas)
Selengkapnya
KOMINFO, Sidoarjo – Perumda Delta Tirta diharapkan mampu memperluas cakupan layanan, meningkatkan kualitas distribusi, serta menekan tingkat kebocoran air atau Non-Revenue Water (NRW). Pesan itu disampaikan langsung oleh Bupati Sidoarjo, Subandi saat menghadiri penandatanganan perjanjian kerja sama antara Perumda Delta Tirta Sidoarjo dengan PT. BPR Delta Artha Sidoarjo sekaligus konsultasi publik penyusunan Rencana Bisnis Perumda Delta Tirta Sidoarjo Tahun 2027–2031 di Kantor Perumda Delta Tirta Sidoarjo, Kamis (5/11/2026). Kegiatan tersebut menjadi momentum penting dalam memperkuat komitmen peningkatan pelayanan air bersih kepada masyarakat. Serta dalam proses penyusunan rencana bisnis lima tahun ke depan untuk bisa benar-benar maksimal dalam memberikan layanan kepada masyarakat Sidoarjo. Subandi menegaskan bahwa persoalan kebocoran air dan belum optimalnya jaringan distribusi harus menjadi perhatian utama. Menurutnya, Perumda Delta Tirta perlu melakukan pembenahan secara menyeluruh dengan perencanaan yang terukur dan target yang jelas. “Persoalan kebocoran air ini sangat penting. Saya minta seluruh jajaran Perumda Delta Tirta benar-benar melakukan pembenahan. Target yang sudah ditetapkan harus dipenuhi, karena ini menyangkut pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya. Subandi juga mendorong penerapan digitalisasi melalui pemanfaatan dashboard pemerintah daerah untuk memantau kondisi jaringan, tingkat kebocoran, serta kebutuhan pelayanan air bersih di setiap wilayah. “Sekarang kita sudah masuk era digitalisasi. Saya ingin data Perumda Delta Tirta bisa terintegrasi dalam dashboard pemerintah daerah, sehingga kita bisa melihat di mana kebocoran, wilayah mana yang membutuhkan jaringan, serta kebutuhan apa yang harus segera dipenuhi,” ujarnya. Selain itu, Bupati meminta jajaran direksi untuk tidak hanya berfokus pada perencanaan di atas kertas, tetapi juga turun langsung ke lapangan dalam menyelesaikan berbagai persoalan. Pembenahan jaringan, penggunaan material sesuai standar, serta peningkatan kualitas pelayanan harus menjadi komitmen bersama. Dalam rencana bisnis 2027–2031, Perumda Delta Tirta menargetkan peningkatan cakupan layanan air bersih dari sekitar 30 persen menjadi lebih dari 50 persen. Penambahan sambungan pelanggan baru juga ditargetkan mencapai hingga 90 ribu sambungan secara bertahap. Upaya tersebut akan dilakukan melalui optimalisasi jaringan distribusi, termasuk pengaturan tekanan air (pressure management) untuk menekan kebocoran dan meningkatkan efisiensi distribusi. Subandi berharap penyusunan rencana bisnis tersebut dapat menjadi peta jalan yang jelas bagi Perumda Delta Tirta dalam menjawab kebutuhan air bersih masyarakat Sidoarjo yang terus meningkat. “Harapan kita, Perumda Delta Tirta semakin baik. Pelayanannya harus maksimal, jaringan terus dibenahi, dan kebutuhan air bersih masyarakat bisa terpenuhi. Kita semua memiliki satu visi, yaitu membangun Kabupaten Sidoarjo yang lebih baik,” katanya. Melalui penyusunan rencana bisnis ini, Perumda Delta Tirta diharapkan mampu memperkuat tata kelola perusahaan, meningkatkan efisiensi operasional, serta menghadirkan layanan air bersih yang lancar, prima, dan merata bagi masyarakat Kabupaten Sidoarjo.(Son/Mas) .
Selengkapnya
KOMINFO, Sidoarjo - Kabar gembira bagi wajib pajak Sidoarjo. Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo resmi memberlakukan program pembebasan denda pajak daerah mulai 5 November 2026 hingga 30 Maret 2027. Denda akan otomatis terhapus saat dibayarkan tanpa membuat pengajuan. Wajib pajak hanya membayar pokoknya tanpa dikenakan denda keterlambatan pembayaran pajak. Kebijakan itu ditujukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta meringankan beban masyarakat. Program pembebasan denda pajak daerah itu mencakup Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sampai masa pajak tahun 2026. Selain itu, pembebasan denda pajak daerah juga berlaku untuk Pajak Daerah Lain/PDL yang meliputi Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) seperti BPJT Makanan dan Minuman, PBJT Tenaga Listrik, PBJT Jasa Perhotelan, PBJT Jasa Parkir, dan PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan. Pembebasan denda PDL berlaku sampai dengan Tahun Pajak 2025 dan masa pajak Januari 2026 sampai dengan September 2026. Bupati Sidoarjo, Subandi menyampaikan bahwa kebijakan itu merupakan bentuk kepedulian pemerintah daerah terhadap kondisi ekonomi masyarakat sekaligus langkah strategis dalam mengoptimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kebijakan penghapusan denda atau insentif pajak dirancang untuk meringankan beban finansial warga sekaligus mendorong kesadaran dan kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Sidoarjo. "Program ini kami hadirkan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat agar dapat melunasi kewajiban pajaknya tanpa terbebani denda. Kami berharap masyarakat memanfaatkan momentum ini sebaik-baiknya,” ujarnya. Subandi menegaskan bahwa pajak daerah merupakan salah satu pilar utama menopang roda pembangunan Kabupaten Sidoarjo. Menurutnya, keberlanjutan berbagai program daerah sangat bergantung pada partisipasi aktif dan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. "Pajak adalah kontribusi kita bersama untuk pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan program kesejahteraan lainnya. Kepatuhan wajib pajak sangat penting untuk mendukung pembangunan Sidoarjo yang berkelanjutan,” tuturnya. Lebih lanjut ia menjelaskan, setiap rupiah hasil pajak akan dikembalikan dalam bentuk perbaikan fasilitas umum. Misalnya, pemerataan infrastruktur jalan, peningkatan layanan kesehatan, hingga optimalisasi fasilitas pendidikan. Oleh karena itu, tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak bukan sekadar formalitas hukum, melainkan bentuk gotong royong nyata dalam mewujudkan Sidoarjo yang lebih maju, sejahtera, dan berkelanjutan. “Kepatuhan pajak merupakan wujud nyata dari semangat gotong royong dan kepedulian bersama antara masyarakat dan pemerintah daerah dalam pembangunan,” ucapnya. Sementara itu, untuk memudahkan pembayaran, masyarakat dapat memanfaatkan berbagai kanal pembayaran yang tersedia. Mulai perbankan, gerai ritel modern, hingga platform digital seperti QRIS dan virtual account. Informasi lebih lanjut dapat diakses melalui laman resmi pajak daerah Sidoarjo leat tautan digital: bit.ly/BPPDKabSidoarjo maupun pemindaian QR code yang telah disediakan oleh BPPD Kabupaten Sidoarjo. Git
Selengkapnya
Jakarta, 05 November 2026 - Masyarakat tidak perlu lagi berulang kali menyerahkan data dan dokumen administrasi kepada berbagai instansi pemerintah untuk mendapatkan layanan publik. Melalui implementasi Undang-Undang Satu Data Indonesia (UU SDI), pemerintah memperkuat keterhubungan data antarkementerian dan lembaga agar informasi yang telah tersedia dan terverifikasi dapat dimanfaatkan kembali secara sah oleh instansi yang membutuhkan.Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan keterhubungan data menjadi salah satu kunci untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih efisien sekaligus mengurangi beban administratif masyarakat. Kementerian Komunikasi dan Digital berperan memastikan sistem elektronik pemerintah dapat saling terhubung sehingga pertukaran dan pemanfaatan data lintas instansi berjalan dengan baik.“Di Kemkomdigi, tugas kami yang paling utama adalah keterhubungan. Jadi, tugasnya adalah menghubungkan data-data agar data yang tersedia dan terverifikasi dapat dimanfaatkan kembali secara sah oleh instansi yang membutuhkan,” ujar Meutya dalam Sosialisasi Undang-Undang Satu Data Indonesia di Kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Jakarta Pusat, Kamis (5/11/2026).Menurut Meutya, selama ini proses administrasi yang mengharuskan masyarakat mendatangi berbagai tempat dan berulang kali menyampaikan data dapat menimbulkan beban waktu maupun tenaga. Melalui tata kelola data yang terintegrasi, pemerintah dapat memanfaatkan informasi yang sudah tersedia tanpa terus-menerus meminta masyarakat mengulangi proses administrasi yang sama.“Dengan begitu, masyarakat tidak harus lagi berulang kali melakukan proses administrasi dan datang ke begitu banyak tempat. Beban administratif, waktu, dan tenaga masyarakat dapat digunakan untuk hal-hal yang lebih produktif,” jelasnya.Untuk mewujudkan hal tersebut, UU SDI menempatkan interoperabilitas sebagai prasyarat utama. Interoperabilitas merupakan kemampuan sistem elektronik yang berbeda untuk saling terhubung dan bertukar data berdasarkan standar yang sama. Dengan mekanisme tersebut, data dari satu instansi dapat dimanfaatkan instansi lain sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku.Meutya menjelaskan pertukaran data antarkementerian dan lembaga membutuhkan keseragaman standar, mulai dari kesamaan definisi, pengaturan metadata, penggunaan kode referensi, hingga pengamanan dan pengendalian akses. Keterlacakan penggunaan data juga harus dipastikan agar setiap pemanfaatan informasi dapat dipertanggungjawabkan.“Tanpa standardisasi antarkementerian dan lembaga dalam pertukaran data, interoperabilitas tidak akan dapat dilakukan dengan baik. Karena itu, kesamaan standar menjadi hal yang sangat penting,” ungkap Meutya.Kemkomdigi mendukung kebutuhan tersebut melalui pengembangan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) yang ditopang oleh infrastruktur Pusat Data Nasional (PDN) dan Jaringan Intra Pemerintah (JIP). Ketiganya menjadi fondasi digital untuk menghubungkan sistem elektronik pemerintah dan memungkinkan pertukaran data lintas instansi berlangsung secara terintegrasi.Meutya menegaskan, penguatan teknologi harus berjalan beriringan dengan keselarasan regulasi. Implementasi UU SDI perlu saling menguatkan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), serta berbagai regulasi sektoral lainnya. Keselarasan tersebut diperlukan agar setiap instansi memahami hak akses, tujuan penggunaan data, serta batas kewenangan dan tanggung jawab masing-masing.Di sisi lain, kemudahan pertukaran data tidak boleh mengabaikan kedaulatan data dan perlindungan privasi masyarakat. Meutya menyatakan pemerintah perlu memastikan pengendalian pemanfaatan data melalui pengaturan hak akses, pembatasan tujuan penggunaan, pengamanan infrastruktur, serta pengawasan terhadap tata kelola dan pemrosesan data.“Kedaulatan data diwujudkan melalui pengaturan hak akses, pembatasan tujuan penggunaan, pengamanan infrastruktur, serta pengawasan tata kelola data. Penguasaan negara atas data tentu harus tetap sejalan dengan perlindungan privasi masyarakat,” tegasnya.Meutya juga menekankan bahwa keterhubungan sistem tidak berarti seluruh basis data harus dipusatkan pada satu instansi. UU SDI tetap menjunjung prinsip `data remains at source`, yakni setiap kementerian dan lembaga tetap bertanggung jawab terhadap kualitas, pemutakhiran, serta validitas data yang dikelolanya masing-masing.Dengan prinsip tersebut, integrasi dilakukan melalui kemampuan sistem untuk saling berkomunikasi dan memanfaatkan data, bukan dengan mengambil alih seluruh kewenangan pengelolaan data dari instansi asal. Setiap instansi juga perlu menetapkan penanggung jawab serta memperjelas perannya sebagai pengendali atau prosesor data pribadi.Lebih lanjut, Meutya mengajak seluruh kementerian, lembaga, dan pemangku kepentingan untuk menerjemahkan amanat UU SDI ke dalam langkah konkret. Menurutnya, keberhasilan kebijakan Satu Data Indonesia tidak cukup diukur dari tersedianya infrastruktur maupun sistem yang saling terhubung, tetapi harus terlihat dari kemudahan layanan dan manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.“Keberhasilan undang-undang ini akan diukur dari manfaat nyata bagi masyarakat. Mari kita sama-sama mewujudkan visi Satu Data Indonesia,” pungkasnya.***Untuk Informasi lebih lanjut, silakan menghubungi kontak di bawah ini.Tim Redaksi – 08132193171Dapatkan informasi lainnya di https://infopublik.id
Selengkapnya
KOMINFO, Sidoarjo – Pemkab Sidoarjo terus memperkuat perlindungan dan pemberdayaan lanjut usia (lansia) agar dapat menikmati masa tua yang sehat, mandiri, produktif, dan bermartabat. Langkah ini dilakukan melalui penguatan sinergi serta berbagai program nyata, mulai dari pelayanan kesehatan, perlindungan sosial, pemberdayaan, hingga pendampingan lansia. “Kesejahteraan lansia harus terus diperkuat melalui program-program nyata. Saya ingin para lansia dapat menikmati masa tua dengan sehat, bahagia, mandiri, dan tetap memiliki semangat untuk beraktivitas,” ujar Wakil Bupati Sidoarjo, Mimik Idayana, di sela-sela acara Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) dan Hari Lanjut Usia Internasional Tahun 2026. Mimik menyampaikan bahwa kepedulian terhadap kesejahteraan lansia merupakan tanggung jawab pemerintah. Menurutnya, lansia telah memberikan banyak kontribusi bagi keluarga dan lingkungan, sehingga layak mendapatkan perhatian, perlindungan, serta kesempatan untuk menjalani masa tua dengan baik. “Saya sangat mengapresiasi kegiatan ini. Meski usianya tak lagi muda, semangat mereka untuk Kabupaten Sidoarjo tetap membara,” ungkapnya. Lebih lanjut, Mimik mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mewujudkan Sidoarjo sebagai daerah yang ramah lansia, sebuah lingkungan yang memberi kesempatan bagi setiap warga senior untuk hidup sehat dan aktif. “Pada peringatan HLUN ini, saya berdoa agar para lansia di Sidoarjo selalu diberikan kesehatan, umur yang berkah, kebahagiaan bersama keluarga, serta kesempatan menikmati masa tua dengan penuh rasa syukur,” tutur Mimik. Acara peringatan HLUN mengusung tema “Lansia Tangguh, Indonesia Tumbuh” dan digelar di Gedung Youth Centre Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Kabupaten Sidoarjo pada Rabu (4/11/2026). Kegiatan ini turut dihadiri oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Moh. Bahrul Amig, Kepala Disporapar Rudi Setiawan, Kepala DP3AKB Heni Kristiani, Kepala Dinkes Lakhsmie Herawati Yuwantina, serta Kepala Dinsos R. Mharta Wara Kusuma. (Dew/iad)
Selengkapnya
KOMINFO, Sidoarjo - Pemkab Sidoarjo pastikan hampir seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Sidoarjo telah mengantongi dokumen Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo pun akan terus melakukan pedampingan dalam proses penerbitannya. Data terbaru, sekarang ini tinggal ada tiga dapur SPPG yang belum mengajukan permohonan dokumen pemenuhan standar baku mutu kebersihan dan kesehatan tempat pengelolaan pangan itu. Menurut Bupati Sidoarjo Subandi, Pemkab Sidoarjo akan terus mendorong seluruh dapur SPPG memenuhi SLHS. Hal tersebut menjadi komitmen pemerintah daerah dalam mendukung penuh program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) tersebut. Ia ingin Program MBG di Kabupaten Sidoarjo berjalan lancar. Bupati juga akan pastikan seluruh SPPG dapat memenuhi standar higiene dan sanitasi dapurnya. “Pemerintah Kabupaten Sidoarjo akan terus mendorong pemenuhan SLHS kepada seluruh SPPG, langkah ini untuk memastikan seluruh SPPG memenuhi standar higiene dan sanitasi sehingga keamanan makanan bagi penerima manfaat dapat tetap terjaga,” kata Bupati Subandi, Selasa (4/11). Dikatakannya, pemenuhan SLHS penting untuk memastikan kelayakan operasional SPPG. Pengawasan terhadap SPPG yang telah menyelesaikan proses penerbitannya juga akan terus dilakukan. Bahkan pemeriksaan berkala juga akan dilakukan kepada SPPG yang telah mengantongi SLHS. Ia ingin persoalan keamanan makanan dapat dicegah dengan memastikan standar higiene dan kondisi sanitasi telah dipenuhi dapur SPPG. “Pemerintah daerah akan terus mengawal proses penerbitan SPPG yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Jangan sampai ada SPPG yang tidak mendapatkan SLHS,” ujarnya. Kabid Peningkatan Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Sidoarjo, dr. Inensa Khoirul Harap mengatakan hampir seluruh SPPG di Kabupaten Sidoarjo mengantongi dokumen SLHS. Saat ada 142 SPPG yang resmi mengantongi SLHS. Tinggal tiga SPPG yang belum mengajukan permohonan SLHS. Dinkes Sidoarjo akan mendorong SPPG tersebut untuk mengajukan permohonan SLHS. Seperti lima SPPG yang masih dalam proses pengajuan SLHS dan dua SPPG yang masih dalam proses penerbitan SLHS. “Hampir seluruh SPPG di Kabupaten Sidoarjo telah mengantongi sertifikat resmi sesuai dengan prosedur yang berlaku, tinggal tiga SPPG yang belum mengajukan permohonan SLHS kepada kita,” ucapnya. Inensa mengatakan Dinas Kesehatan Sidoarjo akan melaksanakan pembinaan, pendampingan dan pengawasan kepada SPPG dalam penerbitan SLHS. Tim kesehatan lingkungan Dinas Kesehatan Sidoarjo bersama tim sanitarian Puskesmas di masing-masing wilayah akan memberikan pelatihan keamanan pangan siap saji bagi relawan atau penjamah pangan SPPG. Selain itu tim kesehatan lingkungan dan tim sanitarian Puskesmas juga akan melakukan Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) disetiap SPPG yang mengajukan permohonan SLHS. Setelah itu instansinya akan melakukan uji kualitas pangan dan air SPPG lewat laboratorium daerah Kabupaten Sidoarjo. "Jika persyaratan pengajuan SLHS telah memenuhi syarat kesehatan, maka SLHS SPPG dapat diterbitkan," ujarnya. Git
Selengkapnya20.10.2026
9.10.2026
7.10.2026
1.10.2026
30.09.2026
29.09.2026
17.09.2026
10.09.2026
9.09.2026
3.09.2026
2.12.2025
2.12.2025
12.11.2025
28.10.2025
14.10.2025
9.10.2025
29.09.2025
17.09.2025
16.09.2025
8.09.2025
4.09.2025
3.09.2025
30.07.2025
23.07.2025
23.07.2025
17.07.2025
10.07.2025
10.07.2025
7.07.2025
7.07.2025
4.07.2025
12.06.2025
12.06.2025
19.05.2025
24.04.2025
11.04.2025
19.03.2025
17.03.2025
28.02.2025
26.02.2025
17.02.2025
3.02.2025
3.02.2025
23.01.2025
23.01.2025
20.01.2025
17.12.2024
13.12.2024
13.12.2024
19.11.2024
10.11.2026 - 19.11.2026
10.11.2026 - 12.11.2026
10.11.2026 - 11.11.2026
10.11.2026 - 12.11.2026
23.10.2026 - 29.10.2026
23.10.2026 - 30.10.2026
21.10.2026 - 30.10.2026
26.10.2026 - 1.11.2026
27.10.2026 - 2.12.2026
23.10.2026 - 29.10.2026
27.10.2026 - 5.01.2027
27.10.2026 - 28.10.2026
21.10.2026 - 29.10.2026
21.10.2026 - 29.10.2026
21.10.2026 - 29.10.2026
20.10.2026 - 22.10.2026
20.10.2026 - 23.10.2026
7.10.2026 - 19.10.2026
6.10.2026 - 12.10.2026
7.10.2026 - 10.10.2026
4.10.2026 - 5.10.2026
30.09.2026 - 1.10.2026
5.10.2026 - 17.10.2026
1.10.2026 - 5.10.2026
25.09.2026 - 16.10.2026
22.09.2026 - 23.09.2026
22.09.2026 - 28.09.2026
22.09.2026 - 26.09.2026
22.09.2026 - 29.09.2026
21.09.2026 - 28.09.2026
21.09.2026 - 26.09.2026
15.09.2026 - 18.09.2026
9.09.2026 - 15.09.2026
13.09.2026 - 15.09.2026
11.09.2026 - 15.09.2026
9.09.2026 - 17.09.2026
8.09.2026 - 14.09.2026
7.09.2026 - 7.10.2026
7.09.2026 - 14.09.2026
7.09.2026 - 14.09.2026
7.09.2026 - 15.09.2026
5.09.2026 - 7.09.2026
2.09.2026 - 7.09.2026
7.09.2026 - 7.10.2026
31.08.2026 - 30.09.2026
1.09.2026 - 7.09.2026
7.09.2026 - 7.10.2026
26.08.2026 - 30.08.2026
22.08.2026 - 28.08.2026
22.08.2026 - 23.08.2026
Visitors : 2410894