Berita

13 Jul 2023

RTLH Warga Desa Wage disidak Wabup Subandi untuk Mendapat Bantuan Bedah Rumah

KOMINFO, Sidoarjo - Rumah warga Desa  Wage, kecamatan Taman, Ibu Rahel (60) kali di inspeksi mendadak (sidak) oleh Wakil Bupati, H. Subandi, S.H., untuk mendapat bantuan Renovasi Rumah Tidak Layak Huni, hari ini (13/7). Kondisi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), warga Desa Wage ini dilaporkan oleh Kepala Desa Wage. Membedah RTLH ini merupakan salah satu komitmen Pemkab Sidoarjo dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Kita akan kawal terus dalam pelaksanaan bedah RTLH Kabupaten Sidoarjo ini. Selaku pimpinan daerah kita juga merespon cepat laporan masyarakat,” ungkapnya. Ia juga mengajak  Baznas Sidoarjo, Sekretaris Kecamatan Taman dan Kepala Desa Wage, untuk meninjau langsung rumah ibu Rahel. Kondisi rumahnya memprihatinkan dan tidak layak, ada beberapa bagian sudah mau roboh.“Dengan Kondisi seperti ini, kita minta Baznas segera melakukan langkah yang dibutuhkan, untuk perbaikan rumah segera karena sebentar lagi akan musim penghujan,” ungkapnya.Lebih lanjut, Ia menghimbau kepada Kepala Desa  dan masyarakat Desa Wage untuk turut serta agar perbaikan rumah ibu Rahel segera terealisasi dengan baik. Apalagi ibu Rahel sendiri seorang janda, dengan 3 orang anak , dan  tidak ada pekerjaan tetap (pemulung). Ibu Rahel merasa senang, karena mendapat kunjungan langsung dari  Wabup Sidoarjo. Kunjungan ini merupakan bentuk perhatian pimpinan daerah untuk masyarakatnya.(mas)

Selengkapnya
12 Jul 2023

Pasang U-Ditch, Proyek Jalan Beton Desa Tropodo Waru Rampung Akhir 2023

KOMINFO, Sidoarjo - Rabu, (12/7/2023). Pemerintah Kabupaten Sidoarjo terus fokus memperbaiki infrastruktur beberapa ruas jalan di Kabupaten Sidoarjo. Diantaranya, betonisasi Jalan Desa Tropodo 1 Kecamatan Waru dan Jalan Desa penghubung Desa Geluran Kecamatan Taman - Desa Suko Kecamatan Sukodono.  Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali mengatakan dua jalan tersebut merupakan jalan utama yang di lewati masyarakat dan kondisinya setiap musim hujan rusak. Sehingga, langkah betonisasi ini diambil untuk meningkatkan kualitas transportasi dan memperbaiki aksesibilitas di wilayah-wilayah tersebut. "Jalan di Desa Tropodo 1 Kecamatan Waru ini masuk pada kategori jalan desa yang padat dan kondisinya rusak sehingga kami perbaiki untuk akses masyarakat yang lebih baik. Sedangkan pada jalan Desa penghubung Geluran-Suko merupakan jalan padat kendaraan dan padat pemukiman dimana jalan ini menjadi jalan utama masyarakat menuju jalan raya Taman. Keduanya ditargetkan selesai akhir Desember 2023," jelasnya Gus Muhdlor pada Rabu (12/7/2023). Gus Muhdlor juga menegaskan proyek betonisasi dua jalan desa tersebut merupakan bagian dari program pembangunan infrastruktur jalan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang memiliki peran penting dalam menghubungkan masyarakat lokal dengan pusat-pusat ekonomi dan sosial di sekitarnya. "Dengan betonisasi jalan ini, kami harapkan akan terjadi peningkatan signifikan dalam kemudahan transportasi, mengurai kemacetan, serta mempercepat pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut," tutup Gus Muhdlor. Kepala Dinas PU Bina Marga Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo, Dwi Eko Saptono mengatakan progres betonisasi untuk Jalan Desa Tropodo 1 Kecamatan Waru dengan panjang 930 meter dan lebar 4 meter ini sudah memasuki tahap pemasangan U-Ditch (drainase jalan kanan-kiri) sepanjang 140 meter. Selain drainase, bulan Juli ini ditargetkan sudah mulai dilakukan pengecoran lapisan pondasi bawah. "Pemasangan drainase ini untuk menampung air hujan serta menjaga kualitas jalan agar tidak cepat rusak karena genangan air," jelas Dwi. Sedangkan untuk jalan penghubung desa Geluran, Kecamatan Taman dan desa Suko, Kecamatan Sukodono, akan mulai dikerjakan pada minggu ke empat bulan Juli 2023. Jalan ini memiliki panjang 1,5 kilometer dengan lebar 6-7 meter. "Kedua proyek betonisasi tersebut akan rampung pada Desember 2023 tahun ini. Mengingat urgentnya kondisi jalan sehingga kami kebut," ucapnya. Ia juga menambahkan betonisasi kedua jalan Desa tersebut dilakukan dengan standar yang tinggi untuk memastikan daya tahan jalan yang lebih baik dalam menghadapi cuaca dan beban lalu lintas. "Kami menghimbau agar masyarakat bersabar selama proses konstruksi berlangsung. Kami juga berupaya meminimalisir dampak yang mungkin timbul seperti kemacetan lalu lintas dan gangguan pada aktivitas sehari-hari," tutupnya. (Dew/Ir)

Selengkapnya
12 Jul 2023

Inovasi E-Rebon dan Kopi Pahit Dipaparkan Dalam Kompetensi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2023

KOMINFO, Sidoarjo - Wakil Bupati H. Subandi SH memaparkan Inovasi Publik E-Rebon (Elektronik Rekomemdasi Pembudidaya Pengolah dan  Nelayan) dalam sesi Presensi dan Wawancara Kompetensi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2023 Kemenpan RB, Rabu, 12/07/2023 di Pendopo Delta Wibawa. Selain itu inovasi mencegah stunting bernama Kopi Pahit (Kompilasi Inovasi Porong Cegah dan Atasi Stunting) juga ikut dipaparkannya. Dalam paparannya Wabup H. Subandi menjelaskan terlebih dahulu sejarah Kabupaten Sidoarjo. Disampaikannya Kabupaten Sidoarjo dikenal dengan sebutan "Kota Delta” dikarenakan wilayahnya berada di antara dua sungai besar pecahan Kali Brantas, yakni Kali Surabaya di sebelah Utara dan Kali Porong di sebelah Selatan. Sebelah Timur Kabupaten Sidoarjo berbatasan dengan selat Madura sehingga merupakan daerah pantai dan pertambakan yang  berair asin/payau. H. Subandi menyampaikan bahwa sektor Perikanan di Kabupaten Sidoarjo tidak dapat dipandang sebelah mata. Dari total luas tambak tambak sebesar 15.220,39 ha, sekitar 43,96 % menghasilkan Bandeng, 18,33 % menghasilkan ikan nila, 16,58 % rumput laut dan 16,65 % udang. Potensi di sektor perikanan juga cukup besar diantaranya yaitu sumber daya perikanan tangkap maupun budidaya dan pesisir yang melimpah. Disisi lain tingkat kebutuhan masyarakat akan produk hasil kelautan dan perikanan juga semakin tinggi. Dan banyaknya masyarakat yang menggantungkan hidup pada sektor perikanan ini menjadikan sektor perikanan di Kabupaten Sidoarjo patut diperhitungkan dalam mengangkat perekonomian. Hal ini juga diimbangi dengan teknologi dan inovasi kelautan dan perikanan saat ini juga semakin berkembang. "Dari besarnya potensi di sektor perikanan yang ada ternyata tidak luput dari berbagai permasalahan yang dihadapi," ujarnya. Wabup H. Subandi menyampaikan beberapa permasalahan itu diantaranya adalah 82% nelayan kesulitan mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM). Hal itu diungkapkan dalam survey Institute for Development of Economic and Finance (Indef). Selain itu kemiskinan masyarakat nelayan yang menjadikan  wilayah peisisir sebagai tempat kantong-kantong kemiskinan di daerah. Permasalahan lainnya maraknya kegiatan jual beli BBM ilegal dengan harga diatas normal, pengurusan Rekomendasi BBM dan SKAI (Surat Keterangan Asal Ikan) yang masih manual membutuhkan biaya, waktu, dan tenaga yang relatif. Permasalahan selanjutnya adanya ketentuan pengiriman ikan keluar daerah yang mensyaratkan SKAI dan belum adanya database elektronik di sektor perikanan. "Mendasari permasalahan diatas E-REBON dibuat dengan maksud dan tujuan yaitu untuk memberikan kemudahan akses dan meminimalkan biaya pengurusan rekomendasi BBM dan SKAI; Meningkatkan distribusi produk ikan; Meningkatkan produktivitas pelaku usaha perikanan," ujarnya.  Wabup mengatakan E-REBON hadir sebagai solusi dalam memberikan kemudahan dalam kebaharuan yang diberikan. Diantaranya merupakan pionir aplikasi rekomendasi BBM dan SKAI yang sudah online di sektor perikanan; Hasil surat rekomendasi BBM dan SKAI dapat dicetak mandiri; Surat rekomendasi diterbitkan menggunakan tanda tangan elektronik dengan sertifikat Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN); Dapat mengupdate database pelaku usaha perikanan secara otomatis dalam sistem. "Selain kebaharuan yang diberikan dalam pelayanan di sektor perikanan, sesuatu yang membuat E-REBON ini unik dan memiliki nilai tambah yaitu Inovasi ini merupakan win-win solution ditengah ketatnya peraturan perolehan BBM subsidi," sampainya. Masih dikatakan Wabup H. Subansi bahwa inovasi ini dapat mendorong pengentasan kemiskinan di sektor perikanan serta mampu mendorong program Indonesia Melek Digital khususnya untuk para nelayan yang terbiasa bekerja secara tradisional. Selain itu memiliki keunikan nama yang familiar di masyarakat sehingga mudah diingat, “REBON” berasal dari salah satu jenis udang yang sering dikonsumsi masyarakat. Bentuk implementasi yang sudah dilakukan untuk inovasi E-REBON sudah dilakukan sejak tahun 2020 dengan tahapan sebagai berikut: 1.     Tahap Perencanaan pada tahun 2020, dengan bentuk kegiatan Perancangan program REBON menjadi digital serta pembentukan tim inovator; 2.     Tahap pembangunan pada tahun 2021, dengan kegiatan pembangunan aplikasi E-REBON dan pembangunan Pelayanan Terpadu sektor perikanan di Mall Pelayanan Publik (MPP); 3.     Tahap Sosialisasi pada tahun 2021 sampai sekarang, dengan bentuk kegiatan sosialisasi awal kepada pelaku usaha perikanan, pendampingan & sosiaisasi langsung maupun tidak langsung pada setiap kegiatan pelatihan; 4.     Tahap Implementasi pada tahun 2021 sampai sekarang dengan bentuk kegiatan pemberian layanan di MPP untuk memfasilitasi dan mengedukasi pengguna yang masih kesulitan akses secara online, serta mendampingi dan memberikan layanan melalui aplikasi E-REBON dengan 3 langkah sederhana yaitu: -       Pengisian data pengajuan pada website; -       Menunggu proses verifikasi petugas; -       Cetak mandiri di tempat masing-masing. 5.     Tahap Evaluasi pada tahun 2021 sampai sekarang dengan bentuk kegiatan Focus Group Discussion (FGD) untuk evaluasi pelayanan E-REBON secara berkala, serta pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat terhadap layanan. "Inovasi E-REBON memiliki adaptabilitas atau kemampuan untuk penyesuaian yang baik sehingga dapat dimanfaatkan dan berdampak secara luas. Inovasi E-REBON dapat dengan mudah direplikasi karena memiliki Kode Program (Source code) yang jelas,  keamanan terjamin karena telah melewati uji fitur dan uji keamanan dari dinas komunikasi dan informatika,"ujarnya. Masih dikatakannya bahwa ide dari E-REBON juga telah ditiru oleh beberapa daerah yaitu Kabupaten Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Pasuruan. Selain itu Inovasi ini dapat diintegrasi dengan aplikasi lainnya seperti aplikasi SIPRAJA (Sistem Pelayanan Rakyat Sidoarjo) yang merupakan rumah besar dari layanan digital di Kabupaten Sidoarjo. Kemudahan lainnya adalah dapat dimodifikasi karena masih banyak ruang untuk penambahan fitur layanan lainnya. Dalam pembangunan inovasi E-REBON tentunya membutuhkan beberapa sumberdaya pendukung diantaranya yaitu sumber daya keuangan yang bersumber dari APBD Kabupaten Sidoarjo dengan nilai Rp  73.920.000,- untuk pembangunan awal, kemudian Rp 38.184.307,- untuk pengembangan sistem yang semuanya sudah termasuk dengan anggaran pemeliharaan, uji coba serta sosialisasisi. Selain itu sumber daya manusia pengimplementasian E-REBON terdiri dari Inovator, Tim Pengelola, Tim Teknologi Informasi, Kelompok Usaha Perikanan, serta petugas Pertamina. Untuk peralatan yang digunakan sangatlah sederhana yaitu PC/Handphone yang terkoneksi dengan jaringan internet.   Inovasi E-REBON merupakan wujud pelayanan prima di sektor perikanan oleh sebab itu sebagai komitmen dalam implementasi dan pengembangan ke depan Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo membuat strategi keberlanjutan inovasi diantaranya: Strategi institusional: Menyusun Surat Keputusan tentang Implementasi Inovasi dan Tim Pengelola Inovasi, Menetapkan inovasi dengan peraturan Kepala Daerah agar eksistensi inovasi tetap terjamin walaupun ada perubahan SDM pelaksana; Strategi manajerial: dengan cara peningkatan kapasitas SDM pengelola, pemberlakuan SOP, pelaksanaan pelayanan satu pintu di MPP, serta pembentukan tim pengelola Inovasi, pelaksanaan monitoring & Evaluasi berkala serta pengembangan fitur aplikasi ; Strategi sosial: dengan cara sosialisasi dan Edukasi kepada masyarakat, melakukan integrasi dengan pemerintah kecamatan, desa/kelurahan agar dapat cetak hasil rekomendasi, serta kerjasama dengan BPR Delta Artha melalui pemberian rekomendasi kredit usaha rakyat daerah bagi kelompok perikanan yang membutuhkan. :Dengan menjalankan strategi yang sudah dibuat, dapat dipastikan bahwa tujuan inovasi E-REBON ke depan dapat tercapai. E-REBON untuk kemudahan layanan dan kesejahteraan sektor perikanan," lanjutnya. Paparan selanjutnya yakni inovasi KOPI PAHIT (KOMPILASI INOVASI PORONG CEGAH DAN ATASI STUNTING). Inovasi itu dilatar belakangi tingginya angka stunting di Sidoarjo sebesar 23,9% dan di wilayah kerja puskesmas Porong sebesar 28%. Kecamatan Porong sendiri merupakan wilayah terdampak Lumpur Lapindo sehingga akses pelayanan kesehatan terganggu/sulit ; cakupan penimbangan bayi dan balita relatif rendah sehingga intervensi sering terlambat dan tidak optimal; pemahaman tentang kesehatan khususnya yang berkaitan dengan stunting. Tujuan menurunkan angka stunting di wilayah kerja Puskesmas Porong melalui kolaborasi 7 inovasi terintegrasi dari 6 program Puskesmas yang bertujuan untuk mencegah dan mengatasi stunting di wilayah kerja puskesmas Porong dengan upaya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk secara Dini dan proaktif melakukan deteksi terhadap bayi dan balitanya sendiri. Kebaruan/nilai tambah: integrasi 7 inovasi dari 6 program Puskesmas secara komprehensif; orang tua/ Wali/kader/nakes dapat mengetahui status gizi dan stunting secara Real Time Melalui aplikasi KOPI PAHIT; mendeteksi dini melalui aplikasi KOPI PAHIT yang sekaligus memetakan faktor risiko penyebab stunting mendorong intervensi cepat sehingga penanganan stunting dapat lebih optimal; edukasi konsultasi nakes, pengaduan survei kepuasan dapat diakses melalui aplikasi KOPI PAHIT. SIGNIFIKANSI ; menurunkan angka stunting dari 10 % (tahun 2021) menjadi 3.61% di Tahun 2022; mengetahui Status gizi  dan stunting balita secara relatime, mudah diakses di mansaja(meningkatkan cakupan data penimbangan balita); meningkatkan kesadaran orang tua pada status kesehatan balitanya, dan lebih pro aktiv berkonsultasi dengan tenaga kesehatan (data D/S meningkat dari 43% menjadi 83.15%). Adaptabilitas : Mudah direplikasi di wilayah yang memiliki angka stunting relatif tinggi keterbatasan akses layanan kesehatan, aplikasi sederhana berbasis android, semua kabupaten atau kota memiliki masalah stunting yang hampir sama. Sumber Daya : Manusia Tim Puskesmas (dokter bidan perawat dan tim IT); Tim Lintas sektor ( Desa KUA Koramil Polsek Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta PKK); masyarakat (tokoh agama tokoh masyarakat kader kesehatan), Keuangan dana BLUD Puskesmas tahun 2021 sebesar 30 juta untuk pembuatan aplikasi; satu juta  untuk maintenance per tahun; dana BOK  Puskesmas sekitar 10 juta untuk pelaksanaan inovasi, Material basis Android yang dapat diakses melalui smartphone. Strategi berkelanjutan: 1. Strategi institusional : kebijakan regulasi KOPI PAHIT perbup nomor 89 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting terintegrasi, SK Bupati Sidoarjo nomor 188/ 197/ 438.1.1.3/2022-2024, perbup nomor 90 tahun 2021 tentang peran Desa dalam upaya pencegahan dan penurunan angka stunting terintegrasi, SK Sekda Kab Sidoarjo nomor 188/12515/438.6.1/2022 tentang inovasi daerah. 2. Strategi manajerial: memastikan seluruh proses berjalan dengan optimal; pelatihan atau workshop peningkatan kapasitas nakes dan kader, pengembangan aplikasi, menerapkan sop dan mereview tiap tahun 2. Strategi sosial mengoptimalkan keterlibatan masyarakat : orang tua atau wali, lintas sektor forkopimk tokoh agama tokoh masyarakat kader kesehatan Dinas Pendidikan KUA dan PP PKK. (Yu/Git)

Selengkapnya
12 Jul 2023

Wabup Subandi Serahkan Tanda Jasa untuk Staf dan BPD Ex. Desa Besuki

KOMINFO, Sidoarjo - Terbitnya  Raperda Penggabungan desa, menjawab keresahan masyarakat desa yang terdampak lumpur lapindo. Salah satunya Desa Besuki yang digabung dengan Desa Dukuhsari. Raperda tersebut telah disahkan oleh Pemkab Sidoarjo. Pemkab Sidoarjo juga tidak melupakan jasa pengabdian perangkat desa yang desanya kini dilebur itu. Sebagai ucapan rasa terimakasih, Pemkab Sidoarjo memberikan tanda jasa dan tali asih kepada 13 orang staf dan BPD Desa Besuki. Tanda jasa dan tali asih diserahkan oleh Wakil Bupati Sidoarjo, Subandi, S.H., Rabu (12/7) di Kantor Desa Dukuhsari, Kecamatan Jabon. "Pengabdian bapak  ibu sebagai penyelenggara pemerintah Desa Besuki menjadi amal panjenengan semua," ungkapnya. Menurut Subandi selama ini pelayan desa terdampak pelayanan dan pemerintahannya memang sangat terganggu. "Dengan adanya penggabungan desa ini penduduk desa terdampak tetap bisa terlayani dengan baik" ucapnya. Kepala Desa Dukuhsari, Ihwan Widodo mengatakan bahwa proses penggabungan desa sudah lama diproses. Lebih kurang tiga tahunan. "Mudah - mudahan dengan penggabungan Desa Besuki ke Desa Dukuhsari membawa berkah dan meningkatkan pelayanan bagi masyarakat  Desa Besuki dan masyarakat Desa Dukuhsari, " ungkapnya. Dalam raperda tersebut Desa Besuki gabung dengan Desa Dukuhsari, Desa Pejarakan gabung dengan Desa Kedungcangkring Kecamatan  Jabon. Sedangkan Desa Renokenongo gabung dengan Desa Glagaharum Kecamatan Porong. Untuk Desa Kedungbendo gabung dengan Desa Ketapang, Kecamatan Tanggulangin. (Mas)

Selengkapnya
8 Jul 2023

Bupati Gus Muhdlor Siapkan Holding BLUD RSUD Sidoarjo

Kominfo, Sidoarjo - Usulan pembentukan Holding manajemen pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) milik Pemkab Sidoarjo diharapkan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali segera mendapat lampu hijau dari pemerintah pusat. Apabila dalam waktu dekat restu itu dikantongi, maka Kabupaten Sidoarjo bakal menjadi satu-satunya daerah yang pertama kali menerapkan sistem pengelolaan rumah sakit pemerintah dalam satu manajemen Holding Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD.Keinginan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor itu bukan tanpa alasan. Ia menginginkan adanya standarisasi layanan di semua rumah sakit milik pemkab. Selain itu, pembentukan holding blud RSUD dinilai lebih efektif dan efisien. Dibentuknya holding akan memudahkan dalam penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP), mulai dari sistem manajemen hingga mutu layanan. "Saat ini kita punya dua rumah sakit, pertama RSUD Sidoarjo dan RSUD Sidoarjo Barat dengan manajemen pengelolaannya sendiri-sendiri. Kedepan apabila holding terbentuk maka cukup satu manajemen induk yang mengontrolnya. Ini jauh lebih efektif dan yang paling penting standart pelayanan rumah sakit yang dimiliki pemkab nantinya bisa terjaga mutunya," ujar Gus Muhdlor disela-sela acara Groundbreaking pembangunan Gedung Pusat Terpadu RSUD Sidoarjo. Sabtu, (8/7/2023).Akhir tahun 2023 RSUD Sidoarjo ditargetkan mengantongi sertifikasi Rumah Sakit Tipe A. Jika target itu tercapai maka Sidoarjo menjadi kabupaten satu-satunya di Indonesia yang memiliki rumah sakit dengan tipe A. Di Jawa Timur hanya ada tiga Rumah Sakit yang sudah Tipe A yakni RS dr. Soetomo Surabaya, RS dr. Saiful Anwar Malang (kedunya milik Pemprov Jatim) serta RSPAL dr. Ramelan Surabaya milik TNI AL. Upaya RSUD Sidoarjo untuk naik ke tipe A ini salah satunya adalah pembangunan Gedung Pusat Terpadu yang hari ini telah dilakukan groundbreaking di halaman RSUD Sidoarjo. Proyek ini merupakan salah satu langkah besar dalam meningkatkan pelayanan kesehatan di wilayah Sidoarjo dan sekitarnya.Gus Muhdlor menegaskan pemerintah Kabupaten Sidoarjo akan terus berupaya dalam meningkatkan perbaikan layanan kesehatan. Salah satunya dengan membangun sistem holding rumah sakit. Dimana, beberapa rumah sakit - rumah sakit di Sidoarjo dari tipe C wajib naik menjadi tipe B, sedangkan Tipe B naik menjadi Tipe A begitu seterusnya. "Kedepan, saya ingin orang yang berkunjung ke rumah sakit ini tidak hanya orang-orang yang sakit, tentunya dengan terus berbenah pelayanannya maka orang sehat pun bisa ke rumah sakit. Misalnya dengan pemberian vitamin agar tetap sehat dalam melakukan kegiatan sehari-hari," ucapnya. Perbaikan layanan dan sarana prasarana yang terus memadai di Rumah Sakit yang tersebar di Kabupaten Sidoarjo ini, nantinya juga ikut mengerek kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Sidoarjo yang saat ini sebesar 81,02 persen. "Tentunya dengan peningkatan IPM ini nantinya, turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kenyamanan masyarakat, serta kemaslahatan seluruh masyarakat Sidoarjo," tutupnya. Direktur Utama RSUD Sidoarjo, dr. Atok Irawan, Sp.P mengatakan Gedung Pusat Terpadu (GPT) RSUD Sidoarjo akan menjadi bangunan modern yang menawarkan fasilitas terkini dan teknologi canggih. Proyek ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat akan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Dengan pembangunan gedung baru ini, RSUD Sidoarjo akan dapat meningkatkan kapasitas pelayanan dan memperluas jangkauan serta kualitas layanan medis yang disediakan."Proyek GPT merupakan bagian dari komitmen kami untuk memberikan pelayanan kesehatan terbaik kepada masyarakat Sidoarjo dan sekitarnya. Kami berharap dengan adanya gedung baru ini, kami dapat meningkatkan status RSUD menjadi Rumah Sakit Tipe A dan memenuhi standar layanan yang lebih tinggi," ucapnya saat di wawancarai seusai acara grounbreaking. Pembangunan Gedung Pusat Terpadu RSUD Sidoarjo yang menyerap anggaran sebesar Rp 70 Miliar ini di targetkan rampung pada akhir Desember 2023. Nantinya Gedung ini akan dibangun sebanyak tujuh lantai diantaranya lantai satu dan dua untuk layanan Geriatri dan rehabilitas medik, selanjutnya lantai tiga dan empat untuk poli spesialis, dan lantai lima, enam, dan tujuh untuk pusat perkantoran RSUD Sidoarjo serta perkantoran Dewan Pengawas.Dalam proses pembangunan, RSUD Sidoarjo bekerja sama dengan kontraktor terkemuka dan ahli arsitektur untuk memastikan bahwa gedung baru ini dirancang dan dibangun dengan standar tertinggi. Pihak rumah sakit juga berjanji untuk meminimalkan dampak konstruksi terhadap pelayanan yang sedang berjalan dan akan tetap memberikan perawatan medis yang tidak terganggu selama proses pembangunan.Dengan adanya Gedung Pusat Terpadu yang modern dan lengkap ini, RSUD Sidoarjo berharap dapat meningkatkan kualitas layanan, menarik tenaga medis terbaik, dan menjadi pusat rujukan kesehatan bagi masyarakat Sidoarjo dan sekitarnya. (dew/ir)

Selengkapnya
7 Jul 2023

Gus Muhdlor: Pentingnya Keterlibatan Masyarakat Dalam Mewujudkan Pembangunan yang Berkesinambungan

KOMINFO, Sidoarjo - Pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan Kabupaten Sidoarjo yang sustainable (berkesinambungan). Pembangunan yang berorientasi pada skala prioritas kebutuhan sehingga penggunaan APBD bisa dibelanjakan dengan efektif. Mulai dari pembangunan desa sampai pembangunan di wilayah kabupaten. Pernyataan itu disampaikan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali saat menggelar dialog terbuka dengan masyarakat Kecamatan Candi. Jum`at Malam, (7/7/2023).Keterlibatan tersebut diantaranya melalui peran aktif masyarakat, sinergi, memberikan ide, saran, melalui Musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes) dan selanjutnya mendukung dan mengawal hasil dari musrenbangdes tersebut.Acara yang digelar di Balai Desa Jambangan, Kecamatan Candi itu dihadiri tidak kurang dari seratus orang. Yang hadir diantaranya dari perangkat desa serta ketua RT RW dan BPD berasal dari lima desa di wilayah Kecamatan Candi. Yakni Desa Jambangan, Sepande, Sidodadi, Durungbedug dan Desa Durungbanjar. Bupati Sidoarjo yang akrab dipanggil Gus Muhdlor itu mengatakan majunya tidaknya pembangunan Kabupaten Sidoarjo tidak bisa hanya mengandalkan bupatinya saja. Namun dibutuhkan dukungan semua pihak. Semisal dukungan RT RW serta lembaga desa lainnya. Dan juga masyarakatnya sendiri. "Bupati sendirian tidak mampu membangun Kabupaten Sidoarjo, bupati harus dibantu semua stakeholder mulai dari bawah, dari RT, RW, Kades, Camat, Kadis dan seluruh masyarakat Sidoarjo," ujarnya. Oleh karenanya Gus Muhdlor berharap keterlibatan RT RW dalam pembangunan dapat diperkuat. Begitu pula kekompakan mendukung pembangunan Sidoarjo. Ia yakin tugas berat akan terasa ringan jika dilakukan bersama. Tentunya juga selaras dalam pembangunan. "Menjalankan program pembangunan akan lebih efektif jika RT maupun RW dalam satu langkah, derap langkahnya sama, visinya sama dalam langkah pembangunan," sampainya. Gus Muhdlor berharap kerjasama yang baik selama ini dapat terus dijaga. Antara pemerintah daerah dengan pemerintah desa serta masyarakat diharapkan dapat mewujudkan pembangunan Kabupaten Sidoarjo yang lebih baik. Langkah awalnya dengan menyeragamkan rencana pembangunan ditingkat daerah dengan desa. Ada keseragaman program pembangunan mulai tingkat kabupaten hingga desa. Dengan begitu ia yakin percepatan pembangunan dapat dicapai. "Kerjasama dan kolaborasi antara pemerintah daerah dengan desa dan masyarakat sangat penting untuk mencapai kemajuan dalam pembangunan," ucapnya. (Git/Ir)

Selengkapnya
7 Jul 2023

Yayasan DWP Kabupaten Sidoarjo Gelar Sosialisasi dan Pembinaan Administrasi Lembaga Sekolah TK DWP

KOMINFO, Sidoarjo - Yayasan Dharma Wanita Persatuan/DWP Kabupaten Sidoarjo menyelenggarakan Sosialisasi dan Pembinaan Administrasi Lembaga Sekolah TK Dharma Wanita Persatuan, Jumat (7/7). Kegiatan tersebut sebagai tindak lanjut dari Workshop Implementasi Kurikulum Merdeka yang dilaksanakan pada 14 – 15 Juni 2023 lalu. Sosialisaai yang diikuti oleh ibu Kepala Desa/Ibu Lurah beserta Kepala Sekolah TK DWP se-Kecamatan Sidoarjo tersebut digelar di aula Kantor Kecamatan Sidoarjo. Pembina Yayasan Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Sidoarjo. Hj, Sa`adah Ahmad Muhdlor S.Hum dalam sambutannya membuka kegiatan tersebut mengatakan saat ini pemerintah sedang gencar mensosialisasikan Kurikulum Merdeka. Kurikulum tersebut menggunakan metode pembelajaran yang mengacu pada pendekatan bakat dan minat anak. DWP Kabupaten Sidoarjo mendukung kurikulum merdeka tersebut. Namun ia butuh dukungan semua pihak. Utamanya tenaga pendidik yang ada di sekolah DWP Sidoarjo. "Keberhasilan penerapan Kurikulum ini tentunya tidak lepas dari kerja sama dan kekompakan dari tenaga pendidik," ucapnya. Hj, Sa`adah atau yang akrab dipanggil Ning Sasha mengatakan sosialisasi dan pembinaan seperti ini bertujuan untuk memperkenalkan metode pembelajaran bagi anak-anak usia dini yang menyenangkan. Metode pembelajaran yang akan memaksimalkan potensi anak kedepan. Menurutnya itu dapat dimulai di usia golden age. Usia 0 sampai 4 tahun. "Dalam usia golden age, potensi anak dapat berkembang secara maksimal untuk mencetak generasi bangsa yang berkualitas," ujarnya. Istri Bupati Sidoarjo H. Ahmad Muhdlor S.IP itu mengatakan kegiatan seperti ini juga akan dilakukan bertahap di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Diharapkannya ada koordinasi yang baik dalam pelaksanaannya. Menurutnya antara Yayasan Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Sidoarjo, Bunda PAUD Kecamatan, Ibu-Ibu Lurah dan seluruh Kepala TK merupakan tim yang solid dalam mencetak generasi bangsa yang berkualitas. “Kita ini adalah tim, bagaimana antara Yayasan Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Sidoarjo, Bunda PAUD Kecamatan, Ibu-Ibu Lurah dan seluruh Kepala TK bisa berkoordinasi yang baik sehingga program yang dibuat tepat sasaran dan semata-mata untuk warga desanya sendiri. Mudah-mudahan selepas ini tidak ada lagi kesalahpahaman, tujuannya satu yaitu membentuk bangsa yang berkualitas melalui anak-anak usia dini,” tambahnya. Ning Sasha juga mengatakan bahwa hakikatnya kodrat seorang wanita ada tiga. Yakni hamil, melahirkan, dan menyusui. Menurutnya itu tidak lepas dari pada pesan bahwa seorang ibu kehidupannya tidak akan lepas dari anak-anak. Oleh karenanya seorang ibu harus betul-betul memikirkan apa yang bisa dia berikan tidak hanya kepada anak-anaknya tetapi juga seluruh anak-anak bangsa. "Seorang ibu kehidupannya tidak akan lepas dari anak-anak, untuk itu ibu harus betul-betul memikirkan apa yang bisa dia berikan tidak hanya kepada anak-anaknya tetapi juga seluruh anak-anak bangsa," ucapnya. Masih dikatakan Ning Sasha bahwa dibutuhkan sinergi semua pihak demi mewujudkan keberhasilan menciptakan generasi penerus bangsa yang berkualitas.  Sinergi yang baik dari seluruh lapisan masyarakat penting dilakukan. "Pemerintah Desa juga diharapkan mau bergerak bersama dan merangkul Yayasan TK DWP yang ada di desanya sebagai salah satu sarana pendidikan bagi anak usia dini di wilayah desanya," harapnya. (Git)

Selengkapnya
7 Jul 2023

Jatuh Tempo Bayar PBB Agustus-September 2023, BPPD Sidoarjo: Uang Pajak Untuk Pembangunan Infrastruktur

KOMINFO, Sidoarjo - Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo, Ari Suryono menghimbau kepada masyarakat Sidoarjo untuk membayar pajak khususnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tepat waktu. Jumat (7/7/2023), Ari Suryono mengumumkan bahwa jatuh tempo untuk PBB dengan ketetapan diatas 500 ribu rupiah paling lambat dibayarkan pada 16 Agustus 2023. Sedangkan untuk ketetapan dibawah 500 ribu rupiah waktu jatuh temponya pada 16 September 2023. "Mohon untuk masyarakat Sidoarjo dapat membayarkan PBB sebelum jatuh tempo. Sebab, pajak yang dibayarkan oleh masyarakat ini, nantinya akan kami gunakan untuk meningkatkan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan berbagai sektor lainnya yang menjadi prioritas bagi kemajuan Kabupaten Sidoarjo," jelas Ari. Ari juga menyoroti bahwa pembayaran pajak tepat waktu merupakan kewajiban setiap warga negara yang bertujuan untuk membangun kemandirian dan keadilan sosial dalam rangka memperkuat keuangan negara. Dengan membayar pajak tepat waktu, masyarakat ikut berkontribusi secara langsung dalam memajukan daerahnya dan memastikan kelangsungan pelayanan publik yang optimal."Saat ini, Kabupaten Sidoarjo telah memperbaiki sistem administrasi pajak untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Diantaranya pembayaran PBB ini masyarakat bisa langsung melakukan pembayaran di gerai-gerai toko modern terdekat, mall, serta melalui bank jatim," jelasnya.Ia juga menambahkan dalam menghadapi tantangan dan kebutuhan pembangunan yang semakin kompleks, partisipasi aktif masyarakat dalam membayar pajak tepat waktu merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan bersama."Dengan kerjasama baik antara pemerintah dan masyarakat ini, saya yakin dapat mewujudkan Kabupaten Sidoarjo yang lebih maju, sejahtera, dan berdaya saing," tutupnya. (Dew/Ir)

Selengkapnya
7 Jul 2023

Wabup H. Subandi Sampaikan Pesan Untuk Jaga Keharmonisan

KOMINFO, Sidoarjo - Beberapa pesan disampaikan Wakil Bupati Sidoarjo H. Subandi SH kepada warga tiga desa di Kecamatan Tarik. Yakni Desa Segodobancang, Desa Janti dan Desa Kedinding. Jumlahnya seratus orang lebih. Yang hadir merupakan perangkat desa, BPD, LKMD serta ketua RT RW masing-masing desa. Pesan-pesan itu disampaikan Wabup H. Subandi di balai Desa Segodobancang, kemarin malam, Kamis, (7/7) saat menghadiri sosialisasi peningkatan kapasitas pemerintah desa, lembaga desa dan lembaga kemasyarakat desa di Kecamatan Tarik.Wabup H. Subandi mengatakan kunci percepatan pembangunan desa hanya satu. Yakni sejalan. Sejalan menjalankan program pembangunan. Antara pemerintah desa beserta lembaga desa dan lembaga kemasyarakatan desa searah setujuan. Tidak bersebrangan. Masyarakat juga harus mendukungnya.“Kalau kepala desa punya visi dan misi, didukung oleh BPD, tentu segala bentuk kegiatan maupun perencanaan program pembangunan akan berjalan dengan maksimal,”ucapnya.Wabup H. Subandi berharap aparatur pemerintah desa dapat menjalankan tugas fungsinya masing-masing. Antara Kades dan BPD tidak saling berbenturan. Harmonis mewujudkan pembangunan desanya. Dengan begitu ia yakin pembangunan dapat cepat terwujud. “Percepatan pembangunan desa dibutuhkan harmonisasi antara BPD dan kepala desa,”ucapnya.Wabup H. Subandi yang juga pernah menjabat Kades Pabean Kecamatan Sedati itu mengatakan peran penting ketua RT RW dalam roda pembangunan. Mereka menjadi ujung tombak pelaksanaan pembangunan. Karena itu, Pemkab Sidoarjo memberikan perhatian lebih kepada ketua RT RW. Insentif akan dinaikkan. Dari Rp. 100 perbulan menjadi Rp. 500 ribu perbulan. Atau 6 juta setahun. Namun diberikan tahun depan, 2024.“Bupati dan wakil bupati akan menaikkan insentif panjenengan (ketua RT RW), inshaalloh panjenengan akan mendapatkan insentif Rp. 500 perbulan, kalau sudah tolong pelayanan masyarakat ditingkatkan,”sampainya. git

Selengkapnya
6 Jul 2023

Realisasi Pajak Daerah Semester 1 Capai 45,93 Persen, Gus Muhdlor Optimis Capai Target Rp 1,230 T

KOMINFO, Sidoarjo - Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mengumumkan realisasi penerimaan pajak daerah Kabupaten Sidoarjo dari bulan Januari hingga akhir Juni sebesar Rp 565 Miliar. Jumlah ini setara dengan 45,93 persen dari target penerimaan pajak daerah Kabupaten Sidoarjo tahun 2023 yaitu sebesar Rp 1,230 Triliun. Realisasi penerimaan pajak daerah tersebut mengalami peningkatan sebesar 8,17 persen dibandingkan periode yang sama di tahun 2022 yaitu sebesar Rp 519 Miliar. Bupati Ahmad Muhdlor Ali pada Kamis (6/7/2023) mengatakan, peningkatan pajak ini mencerminkan kesuksesan berbagai program pemerintah Kabuapten Sidoarjo dalam memperkuat sistem perpajakan dan mendorong kesadaran wajib pajak."Saya optimis target pajak tahun 2023 sebesar Rp 1,230 Triliun akan dapat terlampaui seperti tahun 2022 lalu. Salah satu faktor utama yang berkontribusi adalah kemudahan pajak bagi wajib pajak yaitu peluncuran SPPT-PBB serta adanya sinergi antara pemerintah dan forkopimda untuk bersama-sama membangun Kabupaten Sidoarjo," jelasnya. Gus Muhdor juga menambahkan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo akan terus meningkatkan efisiensi dalam pengumpulan pajak. Melalui penerapan teknologi modern dan sistem yang lebih terintegrasi sehingga proses administrasi pajak menjadi lebih efektif dan transparan. Hal ini akan berdampak positif pada kepatuhan wajib pajak serta peningkatan penerimaan pajak secara keseluruhan."Saat ini wajib pajak sudah bisa membayarkan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di gerai-gerai toko swalayan, serta jemput bola di mall-mall di Sidoarjo juga telah dilakukan untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak untuk menjalankan kewajibannya," tutupnya. Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo, Ari Suryono mengatakan peningkatan penerimaan pajak daerah di Sidoarjo pada semester pertama tahun 2023 merupakan prestasi yang menggembirakan bagi Sidoarjo. Hal ini juga mampu meningkatkan pendapatan daerah untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik yang lebih baik."Dalam menghadapi tantangan dan perubahan di masa depan, selain peningkatan pembangunan kami juga berkomitmen untuk terus meningkatkan efisiensi pengumpulan pajak dan meningkatkan kualitas layanan kepada wajib pajak. Hal ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat Sidoarjo," ucap Ari. Dari Data Badan Pelayanan Pajak Daerah realisasi pajak semester pertama year on year tahun 2022-2023 Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) menyumbang pajak terbesar yaitu sebesar Rp 187 Miliar, selanjutnya disusul Pajak Penerangan Jalan Umum mencapai Rp 165 Miliar, dan ketiga adalah Pajak Bumi Bangunan sebesar Rp 121 Miliar. Kemudian di susul pajak restoran, pajak hotel, dan pajak parkir. (Dew/Ir)

Selengkapnya

Pengadaan Barang Jasa

Pengumuman

Agenda / Kegiatan

Kontak

Jalan Gubernur Suryo No. 1 Sidoarjo - Jawa Timur, 61211

No telp (031) 8921946, 8921960, 8921853
Fax (031) 8941145
E-Mail tikdiskominfo@sidoarjokab.go.id

Dikelola oleh :
Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Sidoarjo

Tentang Sidoarjo

Layanan Terpadu

Pelaporan Kinerja

Visitors : 347443