Berita

22 Dec 2023

Ketua Kwarcab Sidoarjo Kak.Subandi Mengukuhkan 1.086 Pramuka Garuda

KOMINFO, Sidoarjo – Sebanyak 1.086 Pramuka Garuda (pramuka siaga, penggalang, penegak dan pandega) Gerakan Pramuka Kwarcab Sidoarjo, Jumat (22/12) dikukuhkan oleh Ketua Kwarcab Sidoarjo, Kakak Subandi di Mall Pelayanan Publik Sidoarjo. Ketua Kwarcab Gerakan Pramuka Sidoarjo sangat mengharapkan Gerakan Pramuka ini mampu membentuk generasi bangsa berkarakter. Sebagai anggota pramuka wajib menerapkan Trisatya dan Dasa Darma Pramuka untuk membentuk pribadi yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, taat hukum dan disiplin. “Gerakan Pramuka bisa menjadi solusi yang tepat dalam  membangun karakter dan watak generasi penerus bangsa, yang berkepribadian dan berbudi pekerti luhur,” jelasnyaMenurut Kakak Subandi, pengukuhan ini sebagai upaya dalam memantapkan organisasi, sistem manajemen dan sumber daya. Kegiatan ini juga untuk menggelorakan kepramkaan di tingkat cabang. “Semoga pramuka garuda yang dikukuhkan pada hari ini menjadi suri tauladan dan inspiratorbagi lingkungan sekitarnya lebih baik lagi. Terus belajar, berkarya  serta membangun semangat persatuan dan kesatuan bangsa, ” lanjutnya. Untuk mencapai pramuka garuda ini tidak mudah. karena  pramuka garuda ini sebagai tanda pencapaian kecakapan tertinggi bagi pramuka siaga, Penggalang, Penegak dan Pandega, yang telah memenuhi syarat. Pengukuhan ini diatur dalam SK Kwartir Nasional Nomor 038 tahun 2017 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Pramuka Garuda. Pramuka garuda ini dipersiapkan untuk mengikuti kegiatan kepramukaan baik itu tingkat daerah, nasional, maupun internasional. (mashud/kominfo)

Selengkapnya
22 Dec 2023

Mundur dari Gapeksi, Pendemo Buang Sampah "Mengaku Salah" Minta Maaf Ke Bupati dan Masyarakat Sidoarjo

Kominfo, Sidoarjo - Dua dari puluhan orang yang ikut demo membuang sampah di halaman Pendopo Kabupaten Sidoarjo, pada Rabu (19/12/2023) pagi, merasa menyesal, mengakui kesalahannya, dan langsung meminta maaf kepada Bupati Sidoarjo dan kepada masyarakat Sidoarjo. Kedua pendemo itu yakni Muhammad Sadli Pengurus TPS3R (Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce dan Recycle) Desa Sruni Gedangan, dan Sholeh Pengurus TPS3R Desa Prasung Buduran Sidoarjo. Mereka menyesal dan mengakui kesalahannya di hadapan Kepala DLHK (Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan) Sidoarjo, Bahrul Amiq, pada Jumat (22/12/2023) siang.Sadli mengungkapkan bahwa dirinya memang ikut demo kemarin bersama puluhan orang penggeledek sampah. Sadli mengakui bahwa dirinya salah melangkah dan memohon maaf kepada bupati dan masyarakat Sidoarjo. "Saya tidak bisa berkata apa apa ketika mereka para pendemo menumpahkan sampah dirinya sudah berusaha memberitahu para penggeledek sampah yang lain untuk tidak melakukan aksi anarkis tersebut," akunya di Kantor DLHK Sidoarjo. Sadli akan mengundurkan dari keanggotaan Gabungan pekerja kebersihan seluruh Indonesia (Gapeksi) lantaran tindakan anarkis kemaren tidak sesuai dengan hati nuraninya. Senada, Sholeh mengungkapkan kalau pihaknya juga ikut demo, juga ikut membawa gerobak isi sampah. Bahkan juga ikut menumpahkan di halaman pendopo. “Saya benar-benar tidak menduga dan tidak menyangka kalau terjadi seperti itu. Soalnya yang dulu itu bisa terkoordinir dengan baik. Namun, yang kejadian kemarin tanggal (19/12) itu tidak terkontrol lagi,” ungkap Sholeh.Ia juga mengaku kalau kejadian tersebut memang di luar skenario, saya tidak tahu siapa yang menggerakkan untuk menumpahkan sampah-sampah tersebut. “Saya betul-betul tidak tahu siapa yang menggerakkan tiba-tiba semua bergerak. Tiba-tiba semuanya menumpahkan,” jelas Sholeh.“Perbuatan itu saya akui memang salah. Oleh karena itu saya meminta maaf kepada Bapak Bupati Sidoarjo, kepada pejabat Pemkab Sidoarjo dan kepada seluruh masyarakat Sidoarjo. Kita salah, kita mohon maaf dengan sangat ikhlas, dengan hati yang paling dalam,” ungkap Sholeh dengan nada menyesal.Sementara itu Kepala DLHK Sidoarjo Bahrul Amiq menyambut baik apa yang telah diungkapkan Muhammad Sadli dan Sholeh. Kami sangat menghargai karena itu memang hak mereka, apalagi dengan sungguh-sungguh keikhlasannya. “Dan yang paling penting itu adalah bentuk wujud kongkritnya, itikad baiknya sangat kita hargai,” jelas Amiq.“Saya ini membawa nama institusi DLHK Sidoarjo, jadi kedepannya akan terus kita perbaiki. Harapan saya, bagaimana tata kelola sampah ini akan lebih baik lagi, bahkan nantinya sampah-sampah itu tidak sampai di TPA, cukup bisa dikelola di TPS masing-masing,” kata Bahrul Amiq. (Ir)

Selengkapnya
22 Dec 2023

Pendemo di Pendopo Sidoarjo Bukan Petugas Kebersihan dari DLHK

KOMINFO, Sidoarjo -  Jum`at, (22/12/2023). Pendemo di Pendopo Delta Wibawa Kabupaten Sidoarjo bukan petugas kebersihan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Pemkab Sidoarjo. Aksi demo disertai menumpahkan sampah depan pendopo tersebut tidak mewakili suara dari ratusan petugas kebersihan DLHK. Mereka yang menggelar aksi demo berasal dari sebagian kecil pengelola TPS dan sebagian kecil penggerobak sampah dengan mengatasnamakan Gapeksi (Gabungan pekerja kebersihan Indonesia).Kepala UPT TPA Griyo Mulyo Jabon, Hajid Arif Hidayat mengatakan, puluhan pendemo kemarin bukan petugas kebersihan DLHK. Mereka demo mengatasnamakan Gapeksi. Petugas pengumpul atau penggrobak sampah tersebut, sebagian adalah pekerja dari TPS3R Desa. Sebagian lain adalah jasa pengumpulan sampah mandiri yang tidak terikat dengan TPS3R Desa."Meskipun bukan bagian dari DLHK secara langsung, para pengumpul sampah merupakan mitra bagi Pemkab Sidoarjo. Kebijakan yang disusun tidak pernah punya tujuan untuk merugikan siapapun. Namun, seluruh praktik pengelolaan sampah harus berjalan sesuai regulasi yang ada," ucap Hajid.Hajid membeberkan, dari sebanyak 197 TPS (Tempat Pengelolaan Sampah) di Kabupaten Sidoarjo hanya 17 TPS yang protes. Mereka menuntut biaya ritasi di TPA Griyo Mulyo Jabon digratiskan. Padahal menurut Hajid, selama ini mereka mengambil sampah rumah tangga tidak gratis, mereka menarik retribusi sampah rumah tangga. "Aksi mereka yang menuntut penggratisan biaya ritasi di TPA Griyo Mulyo Jabon bertentangan dengan Permendagri tentang retribusi sampah rumah tangga dan permendagri tentang BLUD. Tidak mungkin DLHK menggratiskan karena itu melanggar aturan. Dalam memungut sampah rumah tangga mereka kan menarik retribusi sampah rumah tangga," ungkap Hajid.Hajid juga menambahkan, kebijakan yang dilakukan DLHK sudah melalui FGD (Forum Discuasion Group) dengan para pengelola TPS. Selain itu, aturan baru retribusi ritasi tujuannya sangat baik agar bisa memaksimalkan pemilahan sampahnya di tiap-tiap TPS. Bila pemilahan sampah dilakukan optimal akan mengurangi prosentase jumlah sampah yang dibuang ke TPA Griyo Mulyo Jabon.Kebijakan itu menurut Hajid sebenarnya untuk mendorong pengelola TPS lebih memaksimalkan 3R (Reduce, Reuse, dan Recycle). Mereka bisa mengelola lebih maksimal lagi sampahnya. Sehingga sampah yang dibuang di TPA Griyo Mulyo Jabon jauh berkurang. "Semakin sedikit sampah yang dikirim ke TPA Griyo Mulyo Jabon maka semakin kecil biaya operasional yang dikeluarkan pengelola TPS," jelasnya.Upaya yang dilakukan DLHK Sidoarjo itu sebenarnya sebagai langkah solusi bersama untuk mengurangi jumlah sampah yang masuk ke TPA Griyo Mulyo Jabon. Dengan begitu umur TPA bisa lebih lama. Jangan sampai umur TPA Jabon berkurang karena pengurangan sampah di TPS tidak optimal."Kita ikhtiar bersama menjaga TPA Jabon itu agar umurnya panjang. Jangan sampai Sidoarjo darurat sampah karena salah dalam penanganan di hulunya, yaitu di TPS-TPS3R. Makanya kami mendorong pemilahan sampah di TPS bisa berkurang 70 hingga 80 persen,"kata Hajid.Saat ini TPA Griyo Mulyo Jabon memberlakukan ketentuan "bayarlah sesuai yang dibuang".  "Artinya jika TPS bisa mengelola sampah dengan baik, maka dapat meminimalisir pengeluaran untuk operasional sampah yang dibuang ke TPA," jelas Hajid. Hajid menambahkan, TPS ini dapat mengambil solusi dengan cara menerapkan program Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, dan Recycle (TPS-3R). "Yaitu dengan cara melibatkan masyarakat diharapkan tidak hanya mengurangi kuantitas sampah dari sumbernya, tetapi juga memberikan pembelajaran serta praktik langsung kepada masyarakat dalam pengelolaan sampah," tutupnya. (Ir)

Selengkapnya
21 Dec 2023

Oknum Pendemo Buang Sampah di Pendopo Sidoarjo Bakal Kena Sanksi Tipiring

Kominfo, Sidoarjo - Satuan Polisi Pamong Praja/Satpol PP Kabupaten Sidoarjo mendalami siapa saja oknum pendemo yang menebar sampah di depan Pendopo Delta Wibawa Rabu kemarin, (20/12). Kamis siang tadi, (21/12), Kepala Satpol PP Sidoarjo Yany Setiyawan melakukan gelar perkara bersama pihak Polrestas Sidoarjo, Kejaksaan Negeri Sidoarjo serta DLHK Sidoarjo di kantornya. Dalam gelar perkara tersebut bukti-bukti yang terkumpul didalami. Foto maupun video saat kejadian diteliti lebih dalam untuk memastikan siapa saja yang harus bertanggung jawab atas tindakan tersebut. Kepala Satpol PP Yany Setiyawan mengatakan Pemkab Sidoarjo akan melakukan penegakan hukum terhadap oknum-oknum yang mengatasnamakan Gapeksi (Gerakan Pekerja Kebersihan Seluruh Indonesia) tersebut.Pihaknya masih terus melakukan pengumpulan bahan keterangan/Pulbaket untuk menjerat aksi buang sampah di depan pendopo tersebut. Saat ini yang telah teridentifikasi melakukan aksi tersebut sebanyak tujuh orang. Itu dari bukti foto dan video saat kejadian. Sebagaian besar pendorong gerobak sampah. "Bukti ini perlu adanya pendalaman lagi, nanti juga akan kita pilih dan pilah bukti itu siapa yang menjadi tersangkanya," ucapnya. Yany mengatakan dari masukan berbagai pihak, Pemkab Sidoarjo akan menjatuhkan Tindak Pidana Ringan atau Tipiring kepada oknum-oknum tersebut. Sangsi pidananya berupa kurungan paling lama 3 bulan dan denda maksimal Rp. 50 juta. "Mereka bakal disangkakan sanksi Tipiring sesuai Perda No 10 Tahun 2013 yang ancamannya paling ringan 1 bulan dan maksimal 3 bulan kurungan dan denda Rp. 50 juta," ujarnya. Yany menyampaikan, setelah pulbaket lengkap, pihaknya akan segera menindak langsung oknum pembuang sampah di depan pendopo kemarin. Ia akan kirim surat pemanggilan untuk dimintai keterangan. Setelah terbukti bersalah mereka akan menjalani persidangan. "Setelah bukti terkumpul by name by addres akan kita kirimkan surat pemanggilan untuk dimintai keterangan," ujarnya. Git

Selengkapnya
21 Dec 2023

Perumda Delta Tirta Hadirkan Air Bersih yang Berkualitas di Puskesmas Barengkrajan Krian

Kominfo, Sidoarjo - Warga dan pengunjung Puskesmas Barengkrajan, Krian kini sudah bisa menikmati air bersih. Hal itu berkat sumbangan Corporate Social Responsibility (CSR) dari Perumda Delta Tirta yang diberikan pada Kamis (21/12).Direktur Administrasi dan Keuangan Perumda Delta Tirta Laily Agustin mengatakan, bantuan yang diberikan dalam bentuk pipa tersier sepanjang 1 kilometer. Dia menjelaslan puskesmas tersebut sebelumnya mengandalkan air sumur bor yang tidak memenuhi standar baku mutu untuk pelayanan kesehatan.Puskesmas yang sudah lama beroperasi tersebut mengalami kendala serius dalam ketersediaan air bersih. Air sumur bor yang digunakan tidak hanya berwarna, berbau, namun juga tidak jernih. "Tidak memenuhi standar kesehatan yang diperlukan," katanya.Untuk mengatasi permasalahan itu, Delta Tirta turut serta mendukung dengan menyediakan pipa jaringan sepanjang 1 km. Namun puskesmas hanya memiliki anggaran yg terbatas. Sehingga bantuan CSR sangat berarti.Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo Fenny Apridawati berperan sebagai mediator dalam proses penyerahan CSR tersebut. Kolaborasi antara Delta Tirta dan Puskesmas Barengkrajan berhasil menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan layanan kesehatan yang lebih baik."Alhamdulillah, dengan bantuan CSR ini, Puskesmas Barengkrajan kini dapat menyediakan air bersih yang sesuai standar kesehatan. Ini merupakan langkah positif untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di wilayah ini," ujar Fenny.Pihak Puskesmas Barengkrajan juga menyampaikan rasa syukur atas bantuan yang diberikan oleh Delta Tirta. Keberadaan pipa jaringan ini tidak hanya memenuhi kebutuhan air bersih, tetapi juga memberikan dampak positif bagi kesehatan masyarakat yang dilayani oleh puskesmas tersebut.Terwujudnya proyek ini merupakan contoh nyata bagaimana kerjasama antara sektor BUMD dan pemerintah dapat memberikan solusi nyata bagi permasalahan masyarakat. Delta Tirta, melalui inisiatif CSR-nya, memberikan dampak positif dalam upaya meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan di Kabupaten Sidoarjo. (Ir)

Selengkapnya
21 Dec 2023

Satpol PP Sidoarjo Proses Hukum Oknum Pendemo Buang Sampah di Pendopo

Kominfo, Sidoarjo - Langkah tegas diambil Pemkab Sidoarjo terhadap oknum pendemo yang membuang sampah di jalan Cokronegoro depan Pendopo Kabupaten Sidoarjo. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo Yany Setiyawan menyampaikan, pihaknya segera melakukan langkah hukum menindak oknum pembuang sampah saat demo di depan pendopo. Yany mengatakan, pihaknya telah meminta masukan dari berbagai pihak terkait aksi tidak terpuji oknum pendemo yang membuang sampah di depan pendopo dan juga depan kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo. "Dari hasil masukan dan pertimbangan itu, kita putuskan oknum pembuang sampah saat demo di depan pendopo akan kami proses hukum sesuai perundangan yang berlaku," tegas Yany.Mulai kemarin, Rabu (20/12) Satpol PP mengumpulkan bukti-bukti di lapangan, termasuk foto dan video saat aksi demo berlangsung. Termasuk siapa yang memprovokasi membuang sampah di depan pendopo saat demo berlangsung."Siapa saja oknum yang melanggar dan apa perannya semua bukti sudah dikantongi," jelas Yany.Dari hasil pengumpulan barang bukti itu, hari ini Kamis (21/12) Yany akan gelar perkara di Kantor Satpol PP Sidoarjo pukul 13.00 Wib.Dalam gelar perkara itu, Satpol PP mengundang Polresta Sidoarjo, Kejari Sidoarjo dan Pengadilan Negeri Sidoarjo. Dalam gelar perkara tersebut Yany akan meminta masukan dari para aparat penegak hukum."Gelar perkara nanti kita beberkan semua bukti-bukti, selanjutnya pasal apa yang akan dipakai sebagai dasar memproses hukum. Nanti akan kita koordinasikan dengan kepolisian, kejaksaan dan pengadilan negeri," pungkas Yany. (Ir)

Selengkapnya
20 Dec 2023

Resmikan Vertical Dryer dan RMU, Bupati Gus Muhdlor Minta Stabilitas Harga Beras Terjaga

KOMINFO, Sidoarjo – Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali meresmikan bangunan dan uji coba mesin pengering (vertical dryer) dengan kapasitas 10 ton serta penggilingan padi atau rice milling unit (RMU) di Desa Simogirang, Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo, pada Rabu (20/12/2023)."Upaya ini untuk menciptakan ketahanan pangan dan kemandirian pangan di Kabupaten Sidoarjo," ucapnya. Bupati yang akrab dipanggil Gus Muhdlor itu juga menekankan, dengan adanya fasilitas tersebut maka akan tercipta sistem pergudangan yang baik, pasca panen yang terintegrasi antara pengering dan penggilingan. “Pertanian yang baik harus diimbangi dengan teknologi pasca panen yang baik. Peresmian ini adalah tonggak awal Kabupaten Sidoarjo untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil panen, sehingga mampu bersaing di pasar yang semakin kompetitif," katanya. Ia berharap, dengan adanya mesin pengering padi ini, dapat meningkatkan produktifitas para petani sekaligus mengefisienkan proses pengeringan padi. Para petani bisa melakukan produksi hingga 10 ton padi dalam satu kali produksi, meskipun cuaca tidak menentu seperti sekrang."Vertical Dryer dengan kapasitas 10 ton diharapkan dapat mengurangi waktu dan biaya proses pengeringan padi, sementara RMU diharapkan dapat mempermudah proses penggilingan padi menjadi beras," jelasnya. Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo, Eni Rustianingsih mengatakan, bantuan mesin pengering, penggilingan padi, serta rumah beras ini mampu menjaga stok beras agar stabilitas harga beras tetap stabil dan menekan inflasi.“Saya ingin mesin pengering serta penggilingan padi dapat mengembangkan usaha pangan di desa-desa. Nantinya, dampak dari bantuan tersebut adalah stok beras menjadi aman hingga pendistribusian, efisiensi waktu saat proses panen, dan dapat menekan anjloknya harga beras untuk kesejahteraan petani,” ujarnya. (Son/Ir)

Selengkapnya
20 Dec 2023

RS. Delta Surya Salurkan CSR Berupa Jaminan Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Rentan

Kominfo,Sidoarjo - Rumah Sakit Delta Surya bersama Gerakan Nasional Peduli Pekerja Rentan (GN Lingkaran) menyalurkan CSR dalam bentuk jaminan ketenagakerjaan (BPJS) Ketenagakerjaan bagi  1000 Pekerja rentan yang ada dilingkungan Rumah Sakit Delta surya juga kepada kader kesehatan yang secara simbolis diserahkan  oleh Wakil Bupati Sidoarjo, H. Subandi SH di Rumah Sakit Delta Surya, Rabu 20/12/2023.Dalam sambutannya Wakil Bupati H. Subandi menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Rumah Sakit Delta Surya yang telah peduli terutaman kepada perlindungan pada para pekerja rentan, karena program ini sangat membantu peran pemerintah dalam melindungi tenaga kita yang rentan. Menurutnya dengan kegiatan hari ini akan mewujudkan bagaimana tenaga kerja rentan ini betul-betul mendapatkan perhatian dan bisa  membantu apabila ada satu persoalan yang dimana tentunya nanti dia akan punya suatu pegangan yaitu berupa  jaminan kesehatan apabila ada persoalan terutama dalam pekerjaanya.“Program CSR dari Delta Surya ini sangat membantu peran pemerintah terkait pemberian jaminan BPJS ketanaga kerjaan bagi pekerja rentan,  jika hal seperti juga dikakukan disetiap perusahaan saya yakin semua pekerja akan mendapat jaminan terutama kalau ada sesuatu atas pekerja maka akan meringankan pekerja,” katanya.Rumah Sakit  Delta Surya sudah memberikan peran yang luarbiasa bersama BPJS Ketenagakerjaan sehingga pemerintah juga  berharap pada  perusahaan yang lain untuk  bisa mengikuti agar nanti jaminan kesehatan kepada warga Sidoarjo sebagai pekerja informal atau Bukan Penerima Upah (BPU) yang rentan terhadap resiko kecelakaan kerja dan kematian ini betul-betul bisa tercover dalam BPJS ketenagakerjaan. “Hal ini harus kita dorong dan kita support agar Kabupaten Sidoarjo dapat terus memberi inovasi terutama dalam masalah ketenagakerjaan yang rentan dan tentunya ini  tidak boleh hanya perintah daerah saja akan tetapi juga perusahaan, rumah sakit juga memliki tanggung jawab bersama. Semoga RS Delta Surya juga terus bisa memberikan inovasi-inovasi dalam membatu pemerintah dalam rangka mensejahterakan masyarakat serta  akan terus berkembang sebagai rumah sakit rujukan daerah,” tambahnya.Direktur RSUD Delta Surya dr. Warih Kusuma Ningtyas, M.Kes  mengatakan kalau rasa aman dalam bekerja memang sangat dibutuhkan oleh setiap pekerja tak terkecuali pekerja rentan/non pekerja upah dilingkungan Rumah Sakit Delta Surya.  RS. Delta Surya sangat mendukung penuh dari program pemerintah termasuk program CSR  ini,  dengan turut berpartisipasi aktiv dalam gerakan nasional peduli perlindungan pekerja rentan (GN Lingkaran).“Partisipatif aktiv ini adalah bentuk dari segmen sosial dari kami sebagai organisasi kesehatan yang juga bergerak di bidang kemanusiaan dan kami berharap kami juga turut serta mengurangi beban pengeluaran masyarakat sehingga kami yakin betul ketika bekerjasama dengan BPJS ketenaga kerjaan maka dana akan tersalurkan kepada 1000 pekerja rentan ini akan terkelola dengan baik, bersama kita bisa memberikan perlindungan kepada pekerja, semoga ini bisa mengurangi resiko juga akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat,” katanya. Sementara itu Sentot Priadi perwakilan dari BPJS Ketenaga Kerjaan juga mengucapkan  terimaksih kepada RS. Delta Surya yang sudah meyulurkan CSR untuk perlindungan pekerja rentan, CSR ini disalurkan kepada pekerja sekitar RS Delta Surya dan juga pada para keder kesehatan. Selain itu dengan kegiatan ini juga ingin membuka perusahaan –perusahaan mitra BPJS ketega kerjaan untuk dapat menyalurkan CSRnya dalam bidang social dalam bentuk perlindungan jaminan social.“Peserta yang menerima CSR ini mendapat kan perlindungan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian jadi pada saaat mereka menjalankan aktivitas, mereka akan mendapatkan perlindungan jaminan kecelakaan kerja dan jika sampai meninggal dunia tanpa melihat penyebab maka santunannya sebesar 42 jta  oleh karena itu kami BPJS Ketegakerjaan sangat mengapresiasi atas penyaluran bantuan CSR dari RS Delta Surya kepada pekerja rentan yang ada di Kabupaten Sidoarjo,” ucapnya Sebagai informasi bahwa RS. Delta Surya   juga sudah menjadi rumah sakit pusat layanan Kecelakaan kerja rujukan BPJS dan menjadi mitra sejak tahun 2019 selain itu juga merupakan rumah sakit rujukan bagi para ojek online jika terjadi kecelakaan kerja.“Mudah-mudahan RS. Delta Surya dapat memberikan pelayanan terbaik, bagi peserta BPJS Ketengakerjaan dan apabila ada masalah dalam ketenagakerjaan bisa menghubungi pihak BPJS ketenagakerjaan maka kami kan bantu prosesnya,” pungkasnya.yu

Selengkapnya
20 Dec 2023

Pemkab Sidoarjo Tanggapi Aksi Protes Sejumlah Pengelola TPS

Kominfo, Sidoarjo - Kepala TPA Griyo Mulyo Jabon Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Pemkab Sidoarjo,  Hajid Arif Hidayat mengatakan, aksi protes sejumlah pengelola TPS menolak ritase angkutan. Protes dilakukan dengan membuang sampah di jalan depan pendopo kabupaten Sidoarjo. Selain itu mereka juga menolak adanya tarif pemrosesan akhir di TPA Jabon. Rabu, (20/12/2023)Padahal, kata Hajid, tarif tersebut sudah mengalami penurunan dari tarif semula. Sebab dalam Perbub 117 tahun 2022 tentang tarif pelayanan angkutan dan pemrosesan akhir di TPA Jabon, tarifnya sekitar Rp 300 ribu perton.“Itu kalau dirata-rata, kemudian sekarang menjadi Rp 100 ribu perton,” bebernya.Menurutnya, kelayakan biaya penyelenggaraan angkutan dan pemrosesan akhir yang sudah dihitung oleh konsultan sekitar Rp 300 ribu perton. Dimana masyarakat hanya menanggung sepertiga dari tarif yang seharusnya.Artinya, kata Hajid, Pemkab Sidoarjo sudah memberikan subsidi sebesar dua pertiga atau Rp 200 ribu dalam satu ton sampah yang diangkut ke TPA. “Itu mereka masih keberatan dengan itu,” terangnya.Menurut Hajid, mereka meminta tarif angkutan sampah tersebut digratiskan. Padahal secara regulasi hal itu tidak bisa. Sebab hal tersebut sudah diatur dalam Permendagri dan Perda nomor 6 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah dan retribusi pelayanan persampahan dan kebersihan.Yaitu Permendagri No. 7 tahun 2021 tentang tata cara perhitungan tarif retribusi dalam penyelenggaraan penanganan sampah. Selain itu Permendagri No. 79 tahun 2018 tentang badan layanan umum daerah.“Tarif itu seluruh atau sebagian, jadi tidak bisa digratiskan, itu sudah ketentuan peraturan. Karena apa? Ini adalah jasa retribusi umum,” jelasnya.Usai aksi protes, petugas dari DLHK langsung membersihkan sampah yang dibuang di jalan depan pendopo. Sehingga arus lalu lintas di jalan Cokronegoro Alun-alun kembali lancar. (Ir)

Selengkapnya
20 Dec 2023

Susun RPJPD 2025-2045, Wabup Sidoarjo Ajak Seluruh Elemen Untuk Pembangunan Sidoarjo

KOMINFO, Sidoarjo - Rabu (20/12/2023) Kabupaten Sidoarjo menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik guna menyosialisasikan rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2025-2045. Acara tersebut dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk perwakilan pemerintah, masyarakat, dan stakeholder terkait.Dalam sambutannya, Wakil Bupati Sidoarjo, Subandi mengungkapkan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam merumuskan arah pembangunan ke depan. "Forum ini menjadi wadah bagi kita semua untuk bersama-sama merancang masa depan Kabupaten Sidoarjo. Kontribusi dan masukan dari masyarakat sangat berharga untuk memastikan RPJPD mencerminkan kebutuhan dan aspirasi bersama," ujarnya di Fave Hotel Sidoarjo pada Rabu (20/12/2023). Subandi berharap rancangan awal ini menjadi penyempurnaan awal, dengan harapan pembangunan sidoarjo lebih baik 20 tahun kedepan. "Menuju Indonesia emas tahun 2045, harapnnya Sidoarjo menjadi Kabupaten yang lepas dari middle income trap, serta kebijakan-kebijakan pada RPJPD 20 tahun ini dapat mewujudkan kualitas perencanaan lebih baik dan untuk kesejahteraan masyarakat Sidoarjo," harapnya. Kepala Bakorwil Malang, Asep Kusdinar mengatakan penyusunan RPJPD harus merujuk pada RPJPN. Pada RPJPN, mengusung visi menuju indonesia emas 2045 yaitu Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan. Rancangan awal visi Jawa Timur, Jawa Timur Berdaya Saing Global, Makmur, Sejahtera, berakhlak dan berkelanjutan. "Pada rancangan awal RPJPD terdapat empat visi yaitu, produktivitas dan daya saing SDM meningkat, kemiskinan dan pengangguran berkurang, kualitas hidup meningkat, kesenjangan antar wilayah menurun," Dari data Bappeda (Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah) Kabupaten Sidoarjo, survey harapan masyarakat Sidoarjo dari sebanyak 1.131 responden, jenis kelamin perempuan sebanyak 898 responden atau 68,5 persen, sedangkan jenis kelamin laki-laki sebanyak 413 responden atau sebesar 31,5 persen. Responden Generasi Y (1981-1996) sebanyak 574 responden, generasi X (1965-1980) sebanyak 601 responden, sedangkan sisanya generasi Z, generasi Alpha, dan baby bommer. Dari hasil tersebut, berharap Kabupaten Sidoarjo dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, adanya kemudahan akses pelayanan publik, perbaikan pelayanan publik, peningkatan pelayanan pendidikan, pengurai kemacetan, penanganan banjir, hingga kecukupan RTH. (Dew)

Selengkapnya

Pengadaan Barang Jasa

Pengumuman

Agenda / Kegiatan

Kontak

Jalan Gubernur Suryo No. 1 Sidoarjo - Jawa Timur, 61211

No telp (031) 8921946, 8921960, 8921853
Fax (031) 8941145
E-Mail tikdiskominfo@sidoarjokab.go.id

Dikelola oleh :
Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Sidoarjo

Tentang Sidoarjo

Layanan Terpadu

Pelaporan Kinerja

Visitors : 584091